TANGERANG - Realisasi investasi di Provinsi Banten terus mencatatkan tren positif dalam kurun lima tahun terakhir. Catatan itu menempatkan Banten masuk lima besar provinsi dengan capaian investasi tertinggi di Indonesia pada 2024. Berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten, Virgojanti, mengungkapkan, realisasi investasi hingga triwulan III 2024 (Januari-September) mencapai Rp83,44 triliun atau sudah melampaui 85,3% dari target Rp97,79 triliun yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

?Masih sekitar 15 persen lagi untuk mencapai target Rp97 triliun. Tetap optimis,? kata Virgojanti dalam sambutannya di acara Banten Investment Forum 2024 di Tangerang, Selasa (29/10/2024).

Laju investasi ini tumbuh cukup signifikan. Misalnya pada 2022, realisasi investasi yang masuk senilai Rp80,2 triliun atau 148% dari target Rp53,9 triliun. Kemudian, pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp103,9 triliun atau 173% dari target Rp60 triliun.

Virgojanti melanjutkan, dari nilai total investasi yang masuk, jumlah proyek yang berhasil dilaksanakan hingga triwulan III 2004 mencapai 20.001 proyek. Hal ini juga berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Total hingga akhir September 2024, serapan tenaga kerja sekitar 115.337 orang dengan jumlah tenaga kerja lokal (TKI) sekitar 114 ribu orang dan pekerja asing (TKA) sekitar 815 orang.

Capaian realisasi investasi di tahun ini berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar adalah Kota Cilegon Rp29,81 triliun, Kabupaten Tangerang Rp18,80 triliun, Kabupaten Serang Rp15,46 triliun, Kota Tangerang Rp11,17 triliun, Kota Tangerang Selatan Rp5,98 triliun, Kabupaten Lebak Rp1,30 triliun, Kabupaten Pandeglang Rp596 miliar, dan Kota Serang sebesar Rp322 miliar.

?Kinerja positif ini harus terus dijaga dengan cara menjaga iklim investasi di Banten tetap kondusif. Ini tidak bisa hanya dari sisi pemerintah, tentu butuh tanggung jawab, sinergi dari para pengusaha atau investor, asosiasi, akademisi, dan masyarakat. Banten maju, tentu akan berdampak juga pada masyarakat yang sejahtera,? ujarnya.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan mengatakan, Banten telah berkontribusi 6,7% terhadap total realisasi investasi nasional, sejak 2019 hingga triwulan III 2024. Dengan tren positif ini, investasi di Banten naik 29,5% pada 2023. Realisasi investasi di Banten mencapai Rp 83,4 triliun, tumbuh 6,1% juga menjadi menjadi penyumbang investasi terbesar kelima secara nasional.

?Capaian ini merupakan keberhasilan Banten dalam mengelola dan menjaga iklim investasi tetap kondusif. Pembangunan Banten yang diarahkan sebagai penyangga ketahanan rantai nilai industri nasional tentu membutuhkan peran pihak lain, yakni swasta,? tutur Ichwan dalam acara tersebut.

Menurut dia, transformasi ekonomi di Banten didukung dengan pengembangan dan peningkatan kinerja layanan. Misalnya, pengembangan Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Merak Banten, pengembangan kawasan strategis industri Cilegon, Serang, dan Tangerang.

Selain itu, peningkatan layanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta termasuk fasilitas kargo bandara, penguatan infrastruktur perkotaan sebagai bagian aglomerasi Jabodetabek. Kemudian, pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan disertai penguatan tata kelola dan peremajaan kota secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

Transformasi di Banten juga mencakup pada aspek ketahanan sosial, dudaya, dan ekologi. Contohnya, pengembangan kawasan strategis agrikultur di bagian utara Banten, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi atau ketersediaan air, terutama kawasan Jabodetabek.

Dukungan Pemerintah
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyatakan pihaknya akan terus berupaya membantu kemudahan berusaha bagi seluruh pelaku usaha yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya di Banten. Dalam kaitan ini, Pemprov Banten telah menyelenggarakan perizinan berbasis risiko sebagai tindak lanjut paket kebijakan ekonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Selain itu, sudah dibentuk juga Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Banten.

Dia menilai, hilirisasi industri menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Banten. Dengan mengolah bahan mentah menjadi produk jadi di dalam negeri, kita tidak hanya membuka lapangan kerja yang lebih luas, tetapi juga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

?Kebijakan hilirisasi telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional. Provinsi Banten dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan infrastruktur yang semakin baik, siap menjadi pusat industri hilir yang modern dan kompetitif,? katanya menandaskan.

Al Muktabar menyebut, industri manufaktur atau pengolahan masih mendominasi sebagai penyumbang ekonomi terbesar di Banten, yakni sebesar 30,25 persen pada 2023. Namun, sektor ini memiliki ketergantungan terhadap bahan baku impor dan pemasaran ekspor. Ketika terjadi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat, akan mengalami resiko penurunan nilai usaha serta berdampak pada aspek ketenagakerjaan.

?Karena itu, kami terus mengintensifkan pengembangan potensi investasi yang sudah berjalan dan memacu pengembangan sektor lainnya, seperti pada sektor properti untuk pemukiman, perkantoran dan perdagangan serta sektor jasa,? ujarnya.

Potensi pengembangan dan peningkatan investasi di Banten masih sangat terbuka luas, antara lain optimalisasi realisasi investasi baru pada kawasan industri, beberapa kawasan strategis nasional dan pengembangan industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Dalam memacu minat investasi pada kawasan potensial tersebut, Pemprov Banten berkomitmen akan terus memberikan dukungan pembangunan infrastruktur wilayah yang lebih handal, seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan energi. Beberapa di antaranya yaitu infrastruktur jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83 kilometer, reaktivasi jalur rel kereta api Rangkasbitung-Labuan, dan Saketi-Malingping-Bayah, pembangunan MRT Jakarta-Balaraja, serta pembangunan proyek strategis nasional PIK 2 dan BSD.

Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, dukungan diberikan dengan pembangunan infrastruktur Bendung Karian dan Bendung Sindangheula. Sementara untuk suplai energi, selain beberapa PLTU yang sudah beroperasi, dibangun PLTU Jawa berkapasitas dua kali 1.050 MW.

?Dengan dukungan pemerintah kepada para pelaku usaha, maka sudah sewajarnya para investor ikut aktif dalam menjaga lingkungan di sekitar kegiatan investasinya, memberdayakan usaha kecil menengah domestik. Tidak kalah pentingnya, yakni taat terhadap pembayaran pajak serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai aturan perundang-undangan,? tuturnya.

Al Muktabar pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peran pemerintah kabupaten/kota, para pelaku usaha dalam negeri maupun asing yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dan masyarakat yang turut mendukung program Pemprov Banten.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Realisasi investasi di Kota Balikpapan tercatat senilai Rp16 triliun hingga kuartal III/2024 dari target tahunan sebesar Rp20 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan Hasbullah Helmi menyatakan Balikpapan berhasil mencapai target pada tahun sebelumnya.

“Tahun lalu kita kan ditarget Rp18 triliun dari Provinsi, tercapai 24 triliun. Kalau berdasarkan renstra cuma Rp3,8 triliun, jadi hampir 600 persen,” ujarnya belum lama ini.

Dia menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong tingginya investasi di Balikpapan adalah keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Investasi banyak di Balikpapan, salah satu faktornya IKN,” jelasnya.

Bidang-bidang yang menjadi penyumbang utama investasi, kata Helmi, meliputi transportasi, perumahan, dan kuliner.

“Paling banyak transport, perumahan, nomor tiga kuliner, rumah makan,” katanya.

Tak hanya itu, Helmi menekankan bahwa pelayanan publik yang prima adalah kunci utama dalam menarik investasi.

“Pelayanan publik yang efisien dan responsif adalah fondasi utama. Kami terus berinovasi dengan digitalisasi dan penyederhanaan proses investasi untuk memudahkan para investor,” terangnya.

Adapun, dia menuturkan inisiatif ini terbukti efektif dengan dibukanya Mall Pelayanan Publik, yang bertujuan mempercepat perizinan dan administrasi bagi para investor.

“Setiap bulan kurang lebih 2.300 orang kunjungan, di Mall Pelayanan Publik,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat dan Provinsi Aceh resmi menjalin kerja sama strategis guna memperkuat sinergi kedua wilayah dalam mendukung pengembangan ekonomi dan investasi.

Penandatangan kerja sama ini dilakukan Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani dan Kepala DPMPSTP Aceh Muhamad Iswanto di Banda Aceh, awal pekan ini.

Perjanjian ini mencakup empat bidang utama, yakni pengembangan sistem informasi, kemitraan pelaku usaha, pertukaran informasi terkait pengendalian dan pengawasan perusahaan, serta peningkatan kualitas promosi investasi.

Nining mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik, mempermudah pelaku usaha dalam mengakses informasi dan peluang bisnis, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di kedua provinsi.

"Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pelaku usaha diharapkan dapat berkolaborasi lebih mudah, memanfaatkan potensi masing-masing daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Aceh," tuturnya.

Selain itu, pertukaran data terkait pengendalian dan pengawasan perusahaan antara kedua dinas akan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan operasional mereka sesuai regulasi yang berlaku.

"Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola usaha yang lebih baik dan berkelanjutan," paparnya.

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing promosi investasi di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Aceh, menarik lebih banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cirebon mencatat realisasi realisasi investasi di wilayahnya menembus angka Rp1,06 triliun hingga Juli 2024.

Kepala DPMPTSP Kota Cirebon Sosro Harsono mengatakan dari Rp1,06 triliun nilai investasi, sebanyak Rp641 miliar berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan Rp424 miliar dari penamana modal asing (PMA).

Menurut Sosro, mayoritas dari PMDN merupakan pelaku usaha kecil menengah (UKM). Sementara untuk, PMA bergerak dalam sektor industri.

"Investasi itu berasal dari 6.231 investor. Sebanyak Rp1,06 triliun biaya usaha atau operasional para pelaku usaha berputar di Kota Cirebon," kata Sosro di Kota Cirebon, Kamis (15/8/2024).

Sosro mengatakan, nilai investasi yang berhasil citatakan tersebut lebih besar dibandingkan taregt dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp860 miliar.

Sosro mengungkapkan angka tersebut merujuk pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masuk data Online Single Submission (OSS) dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pelaku usaha.

“Pada NIB itu tercantum nilai investasi. Kemudian kami juga rutin menerima LKPM dari pelaku usaha. Operasional usaha mereka terlapor secara online, sehingga pemerintah daerah mengetahui perputaran investasi di Kota Cirebon,” jelasnya.

Selain target investasi, kata Sosro, Kota Cirebon juga ditargetkan Pemprov Jabar untuk bisa merealisasikan 9.160 penerbitan NIB. Hingga Juli 2024 ini sudah terealisasi sebanyak 6.207 NIB.

“Masih ada waktu lima bulan ke depan. Kami optimis untuk bisa merealisasikan itu. Kalau total sejak peluncuran OSS-RBA, dengan rentang waktu Agustus 2021-2024, sudah menerbitkan 17.914 NIB,” tuturnya.

Sosro juga menambahkan, di Jawa Barat baru ada dua daerah yang sudah bisa menerbitkan perizinan secara online untuk tenaga medis, baik izin praktek untuk bidan maupun dokter.

“Dua daerah itu adalah Kota Cirebon dan Cianjur. Kita sudah bisa menerbitkan perizinan untuk tenaga medis,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG--Jawa Barat kembali memuncaki peringkat pertama realisasi investasi pada triwulan II/2024 dengan nilai investasi gabungan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp63,66 triliun.

Kepala DPMPTSP Jawa Barat Nining Yuliastiani mengatakan dengan jumlah investasi sebesar Rp63,66 triliun, mampu menyumbang jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 99.687 orang.

"Angka ini berasal dari sebanyak 38.110 proyek LKPM pada triwulan II 2024," katanya di Bandung, Senin (12/8/2024).

Ada lima daerah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar pada triwulan II/2024 atau pada periode April-Juni 2024. Pertama, Kabupaten Bekasi dengan jumlah tenaga kerja mencapai 15.622 orang. Disusul Kabupaten Bogor dengan 10.967 orang.

"Kemudian ada Kabupaten Bandung yang menyerap 9.397 orang, lalu Subang dengan tenaga kerja yang terserap 8.515 orang, terakhir Kota Bekasi 7.602 orang," ujar Nining.

Nining mencatat realisasi investasi PMA dan PMDN pada Triwulan II tahun 2024 sebesar Rp63,66 triliun meningkat Rp10 triliun atau meningkat 18,64% dari tahun 2023 periode yang sama, yang sebesar Rp53,66 triliun.

Sementara jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 104,36% atau meningkat sebanyak 50.908 orang dari periode yang sama pada tahun 2023 sebanyak 48.779 orang.

Dari sisi sektor penyerap tenaga kerja terbesar, Nining menuturkan ada 5 sektor andalan. Pertama, industri pengolahan yang mampu menyerap 61.976 orang tenaga kerja, disusul perdagangan besar, eceran dan reparasi yang mencapaiu 14.488 orang.

"Kemudian ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mampu menyerap 6.102 orang tenaga kerja, jasa perusahaan 3.942 orang, terakhir ada penyediaan akomodasi dan makan minum dengan tenaga kerja terserap 3.135 orang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BPKM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan lima daerah realisasi investasi PMA tertinggi pada Triwulan II 2024, dengan peringkat pertama di Jawa Barat sebesar US$2,5 miliar (17,5%), Sulawesi Tengah sebesar US$2,1 miliar (14,6%), DKI Jakarta sebesar US$1,8 miliar (12,9%), Maluku Utara sebesar US$1,7 miliar (12,4%), dan Banten sebesar US$1,3 miliar (9,3%).

Sedangkan pada PMDN, lokasi pertama adalah DKI Jakarta sebesar Rp33,1 triliun (16,1%), Jawa Barat Rp25,6 triliun (12,1%), Jawa Timur Rp25,1 triliun (10,3%), dan Nusa Tenggara Barat Rp25,2 triliun (7,2%). Bahlil juga mengatakan bahwa terdapat lima negara besar yang berinvestasi ke Indonesia.

Bisnis.com, BANDUNG--Mendapat target realisasi investasi dari BKPM/Kementerian Investasi hingga Rp250 triliun pada 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar terus memperkokoh layanan investasi.

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan pihaknya terus melakukan pendampingan dan fasilitasi debottlenecking permasalahan pelayanan perizinan dan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat.

"Kami melakukan fasilitasi penanganan permasalahan realisasi investasi lewat beberapa langkah," katanya di Bandung, Kamis (18/7/2024).

Pertama, lewat layanan Windu (West Java Investor Depelopment Upgrade) yakni memfasilitasi pelaku usaha melalui kegiatan pendampingan dan pembinaan dengan berbagai tema yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.

"Kedua, ada gedoran atau gerakan mendorong realisasi investasi, ini upaya kami memfasilitasi para pelaku usaha melalui pendampingan pelaporan LKPM," ujarnya.

Ketiga, langkah percepatan penanganan permasalahan realisasi investasi dengan melakukan optimalisasi Penyelesaian Permasalahan dan Percepatan Perizinan Berusaha kemudian fasilitasi pendampingan proyek strategis melalui optimalisasi IRO (Investment Relation Officer).

Nining juga memastikan pihaknya rutin menggelar forum yang menghadirkan berbagai stakeholder Bersama para investor.Nining Yuliastiani memastikan pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan realisasi investasi di jawa barat dan memberikan pelayanan perizinan kepada seluruh pelaku usaha.

“Kami menyadari bahwa investasi ini mampu menciptakan multiplier effect yang sangat besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke depan dan tentunya memerlukan komitmen yang sangat tinggi dari pimpinan dan dukungan stakeholder terkait,” ujarnya.

Realisasi investasi di Jawa Barat pada triwulan I tahun 2024 atau periode Januari-Maret 2024 mengalami kenaikan, baik dari penanaman modal asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang direalisasikan oleh para investor di 27 kabupaten/kota tercatat jumlah investasi mencapai Rp64,65 triliun.

Lampung Geh, Batam - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kinerjanya dalam penyelenggaraan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Kota Batam, pada 8-9 Juli 2024.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024.

Kepala DPMPTSP Kota Bandar Lampung, Muhtadi A. Temenggung, menerima penghargaan tersebut langsung dari Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI dalam acara Advokasi/Uji Publik Regulasi untuk Akselerasi Regulasi dan Perizinan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

DPMPTSP Kota Bandar Lampung menjadi salah satu dari tujuh DPMPTSP kabupaten/kota di Indonesia yang menerima penghargaan ini. Penerima penghargaan lainnya meliputi:

1. DPMPTSP Kota Bukit Tinggi

2. DPMPTSP Kota Batam

3. DPMPTSP Kota Bandar Lampung

4. DPMPTSP Kota Makassar

5. DPMPTSP Kota Maluku

6. DPMPTSP Kabupaten Badung

7. DPMPTSP Kabupaten Buru

Penghargaan ini mengakui komitmen dan kinerja DPMPTSP dalam mengimplementasikan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Sebagai informasi, DPMPTSP Kota Bandar Lampung adalah dinas yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Bandar Lampung.

Dengan komitmen terhadap kualitas layanan dan kepatuhan terhadap regulasi, DPMPTSP berperan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan layanan kesehatan di daerah. (Cha/Ansa)

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Bank Indonesia berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui sisi investasi.

Pada tahun 2024 ini DPMPTSP dan BI dalam Regional Investor Relation Unit (RIRU), berkolaborasi menyelenggarakan Investment Challenge.

Investment Challenge merupakan inovasi dari keduanya berupa penyelenggaraan kompetisi sebagai bagian upaya meningkatkan jumlah Investment Project Ready to Offer di Jawa Barat.

Kepala DPMPTSP Jabar Nining Yuliastiani mengatakan pada penyelenggaraan yang pertama ini, kompetisi difokuskan pada penggalian potensi Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Rangkaian kegiatan meliputi capacity building penyusunan business model canvas, penyusunan pitch deck dan pitch presentation.

"Seluruh gelaran Investment Challenge ini akan menghasilkan dua proyek investasi unggulan dari Kabupaten/Kota yang berkesempatan mendapatkan fasilitas pendampingan penyusunan Feasibility Study dan Business Case," katanya dikutip Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut, fasilitas tersebut juga berpotensi akan terus berlanjut hingga berkesempatan untuk mengikuti kegiatan promosi investasi dengan investor asing potensial, hingga pendampingan dalam melaksanakan business matching.

Adapun dalam Investment Challenge ini terdapat 3 tahap seleksi yakni 10 besar Business Model Canvas (BMC) terbaik, 5 BMC terbaik hingga akhirnya akan menghasilkan 2 BMC terbaik.

Gelaran Investment Challenge, Investment Roadshow ini menjadi rangkaian road to West Java Investment Summit (WJIS) 2024 sebagai bentuk inovasi dan upaya berkelanjutan dari RIRU BI Jawa Barat bersama dengan Pemprov Jawa Barat untuk mendorong realisasi investasi Jawa Barat secara tematik guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

WJIS 2024 akan digelar pada September atau Oktober 2024 dengan mengusung tema ”Unlock West Java Potencies.”

Adapun 5 daerah yang mendapatkan penghargaan Proposal Investasi terbaik, yaitu: Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut.