Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengunjungi Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan yang berada di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (8/11/2024).

Bey terkesan dengan berbagai fasilitas Desa Wisata Edukasi Cibiru Wetan, seperti perpustakaan digital, pelayanan administrasi yang ramah dan sigap, dan penataan bantuan langsung tunai (BLT) yang rapi serta tertata.

"Tadi saya melihat di sini pelayanannya benar-benar teratur dan nyaman. Masyarakat yang datang dilayani dengan baik, dan bahkan tempat untuk BLT disiapkan dengan rapi," ucap Bey.

Dalam kunjungan tersebut, Bey juga melihat area ketahanan pangan Desa Cibiru Wetan. Di lahan seluas sekitar 2.000 meter persegi, warga menanam berbagai komoditas, mulai dari cabai keriting, mangga harum manis, sampai ayam.

"Desa Cibiru Wetan produktif sekali. Panen cabai di sini luar biasa," kata Bey.

Selain itu, kata Bey, Desa Cibiru Wetan mampu mengelola sampah secara mandiri sejak 2020. Hal itu dapat menjadi contoh bagi masyarakat di Bandung Raya. Menurutnya, Desa Cibiru Wetan merupakan bentuk nyata dari desa mandiri yang mampu menggerakkan ekonomi.’

Bey berharap Desa Cibiru Wetan ini dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Jabar untuk membangun kemandirian dan ketahanan pangan.

Desa Cibiru Wetan telah membuktikan bahwa inovasi dalam pengelolaan ketahanan pangan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan beriringan, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan berpotensi menjadi daya tarik wisata edukasi.

“Saya rasa desa ini mudah ditiru, tinggal _copy-paste_,” ucap Bey.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menekankan pentingnya pengelolaan ruang yang terpadu dan berkelanjutan.

Penataan ruang tidak sekadar pemanfaatan optimal, tetapi juga mencakup upaya menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam serta kelestarian lingkungan hidup.

Hal itu disampaikan Bey Machmudin dalam peringatan Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yang digelar di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka, Kabupaten Bandung, Jumat (8/11/2024).

Pada acara tersebut Pj Gubernur Jabar bersama sejumlah pejabat dan masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman pohon sebagai salah satu langkah nyata untuk mewujudkan tata ruang berkelanjutan.

"Kegiatan penanaman pohon ini menjadi momen penting dalam rangka Hari Tata Ruang Tingkat Provinsi Jabar yang kita refleksikan dengan mengingat pentingnya pengelolaan ruang yang berkelanjutan," ujar Bey.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar menanam pohon, tetapi juga menjadi simbol perlindungan lingkungan yang lebih luas, mengingat kawasan Bandung Raya kerap menghadapi permasalahan air dan risiko longsor.

Sebanyak 104.070 bibit pohon ditanam secara serentak di 27 kabupaten/kota di Jabar, termasuk di sembilan lokasi Wilayah Cabang Dinas Kehutanan dan UPTD Bina Marga Provinsi Jabar.

Bibit pohon tersebut meliputi tanaman kayu seperti mahoni, albasia, dan gaharu, serta buah-buahan, yakni alpukat, durian, nangka, dan jambu.

Di TPPAS Legok Nangka, pohon yang ditanam juga diharapkan dapat menambah fungsi area menjadi tempat agrowisata sehingga masyarakat bisa menyaksikan proses pengelolaan sampah sambil memetik buah dalam beberapa tahun ke depan.

“Kegiatan ini sebagai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2022-2042, khususnya dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung serta penanganan lahan kritis di Jawa Barat,” jelasnya.

Bey menyampaikan pula apresiasi kepada TNI dan Polri yang lebih dahulu melaksanakan program penanaman pohon, serta menyarankan agar inisiatif serupa diperluas ke kawasan Rebana.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya perawatan dan pemeliharaan pohon yang sudah ditanam, terutama menjelang curah hujan ekstrem yang diperkirakan terjadi akhir November hingga Februari 2025.

"Dengan semakin hijaunya Jawa Barat dalam beberapa tahun mendatang, kita berharap lingkungan semakin terjaga, terutama untuk mencegah bencana longsor di kawasan rawan seperti Bandung Utara," ujar Bey.

"Ini bukan sekadar menanam, tapi upaya kita bersama untuk mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan,” imbuhnya.

PT PLN (Persero) meresmikan One Stop EV Charging Station di salah satu titik strategis di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) tepatnya di Jalan Surapati No.36. Hadirnya infrastruktur pengisian daya ini sekaligus mendukung green tourism di Kota Bandung.

Adapun peresmian One Stop EV Charging Station berlangsung pada Sabtu (2/11). One Stop EV Charging Station sendiri merupakan infrastruktur pengisian daya terpusat yang mendukung semua jenis EV dari roda dua sampai roda empat. Pada lokasi ini, PLN menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk mobil listrik dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum R2 (SPKLU R2) untuk motor listrik.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan PLN terus memperkuat pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di berbagai daerah, sejalan dengan target Pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik.

"Dengan semakin masifnya minat masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik, maka kehadiran infrastruktur pendukung menjadi sangat krusial. Kami ingin memastikan agar masyarakat tidak ragu beralih menggunakan kendaraan listrik, PLN senantiasa menghadirkan dukungan penuh dan andal dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di tanah air," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Terletak di pusat Kota Bandung, One Stop EV Charging Station memudahkan para pengguna kendaraan listrik untuk mengisi ulang daya di satu lokasi. Sambil menunggu pengisian daya, masyarakat dapat meluangkan waktu dengan beraktivitas bersama keluarga di lokasi wisata di sekitar, seperti Gedung Sate, Lapangan Gasibu, Museum Geologi dan Pusat Kuliner Cisangkuy.

Sementara itu, Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto mengatakan percepatan infrastruktur kendaraan listrik, khususnya Jawa Barat diyakini akan memberikan dampak positif untuk menciptakan Green Tourism, Green Infrastructure, dan Zero Emission Zone.

"PLN berkomitmen mendukung penuh upaya Pemerintah mencapai Net Zero Emissions (NZE) 2060. Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan untuk mengendalikan pencemaran udara dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil," kata Adi.

Adi menambahkan untuk mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, butuh kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak seperti Pemerintah, BUMN, dan pihak swasta.

"Tentunya PLN ini adalah sebagai driver saja, yang nantinya akan lebih berperan harapan kami adalah para pengusaha dan swasta yang menjalankan usaha charging station. Jadi kita mendukung para pengusaha untuk bergerak di bidang ini," imbuh Adi.

Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Agung Murdifi menjelaskan beroperasinya One Stop EV Charging Station di Surapati memberikan akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mengisi daya baterai kendaraan bagi masyarakat.

"Dengan masifnya pertumbuhan infrastruktur, kami berharap masyarakat di Jawa Barat semakin yakin untuk beralih dan dapat merasakan secara langsung mudahnya menggunakan kendaraan listrik," kata Agung.

Melalui One Stop EV Charging Station ini, PLN menyediakan 5 unit EV Chager baik Ultra Fast Charging maupun Medium Charging dan 1 unit SPBKLU yang dapat menukar 5 baterai, serta 6 titik stop kontak di SPKLU R2.

Dengan bertambahnya One Stop EV Charging Station di Surapati, Bandung, Agung mengutarakan kini total ada 183 titik lokasi SPKLU dengan 267 EV Charger dan 57 unit SPBKLU di 26 Kota/Kabupaten Jawa Barat. Titik sebaran lokasi SPKLU tersebut berada di kawasan strategis seperti pusat perbelanjaan, rest area, kantor PLN, fasilitas umum, dan lain lain.

Selain itu, PLN melalui aplikasi PLN Mobile telah menghadirkan fitur pencarian lokasi EV Charging Station yang akan semakin memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi SPKLU terdekat memantau status pengisian, hingga melakukan pembayaran secara praktis dan cepat hanya dengan satu aplikasi.

"Fitur ini merupakan bentuk komitmen kami dalam meningkatkan pengalaman pengguna (customer experience) agar masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik yang ramah lingkungan," terang Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih mengatakan kolaborasi yang terjalin antara PLN dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah berlangsung lama dan berjalan sangat baik. Jabar merupakan provinsi pertama yang menggunakan mobil listrik sebagai alat transportasi operasional dan jumlah SPKLU selalu meningkat tiap tahunnya. Tercatat saat ini sudah ada SPKLU yang tersebar di 183 titik.

"Pemprov Jabar dan PLN khususnya PLN UID Jabar, sudah memiliki komitmen yang sama dan tentunya dari apa yang sudah dihasilkan saat ini di Jabar adalah merupakan bukti nyata komitmen dan kolaborasi yang sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan pelayanan kepada masyarakat di dalam hal transisi energi ini," ujarnya.

Ia berharap ekosistem kendaraan listrik di Jabar akan semakin besar karena tidak hanya akan bermanfaat bagi generasi saat ini namun juga masa depan.

Bisnis.com, BANDUNG--Usai melihat kondisi dampak dan penanganan banjir di Kabupaten Bandung, Penjabat Gubernur Bey Machmudin turun ke lokasi banjir di Kota Sukabumi, Rabu (6/11/2024).

Lokasi yang dikunjungi meliputi Kelurahan Cikondang, Kelurahan Jayakarsa, dan Kelurahan Sindanglaya. Banjir di tiga kelurahan disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa hari terakhir.

"Saya melihat dampak dari hujan ekstrem kemarin cukup berat bagi masyarakat. Pak Wali Kota Sukabumi telah mengoordinasikan BPBD Kota bersama warga untuk melakukan pembersihan area yang terdampak," ujar Bey Machmudin.

Bey mengingatkan masyarakat agar waspada, mengingat prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa puncak hujan ekstrem akan terjadi mulai akhir November hingga Februari.

"Kami imbau masyarakat agar berhati-hati karena puncak hujan ekstrem diperkirakan pada akhir November hingga Februari," tambahnya.

Dalam kunjungan ini, Bey Machmudin juga melihat penanganan kebutuhan dasar bagi warga terdampak. Dinas Sosial Kota Sukabumi telah hadir di lokasi untuk membantu pengungsi.

"Beberapa kebutuhan dasar seperti pakaian sedang disiapkan, dan Dinas Sosial sudah ada di lokasi pengungsian," katanya.

Bey juga mengonfirmasi bahwa BPBD Kota Sukabumi tengah melakukan asesmen kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir ini. Mengenai kemungkinan perbaikan infrastruktur, Bey menyebutkan bahwa evaluasi lebih lanjut akan dilakukan bersama BNPB.

"Kami akan evaluasi bersama BNPB terkait perbaikan kerusakan, apakah perlu status tanggap darurat atau tidak," katanya.

Bey mengingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat memperparah kondisi banjir.

"Intensitas hujan yang tinggi memang faktor utama, namun tumpukan sampah juga mempercepat air masuk ke permukiman. Kami mohon agar warga lebih tertib dalam membuang sampah dan mengikuti aturan dalam membangun rumah," katanya.

Bey kemudian meminta pemerintah daerah untuk memperketat perizinan pembangunan, terutama di daerah bantaran sungai.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin langsung turun ke lokasi banjir di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2024).

Banjir di Banjaran Wetan terbilang cukup parah, ketinggian air di beberapa titik mencapai atap rumah. Banjir yang diakibatkan hujan deras sejak Selasa (5/11/2024) menyebabkan 500 kepala keluarga terdampak dan sebagian terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti rumah tetangga.

Di lokasi yang dicek, Bey meminta warga untuk tetap tenang dan tidak panik. Pemda Provinsi bersama Pemda Kabupaten Bandung sedang bekerja memastikan warga tetap aman dan kebutuhannya terpenuhi. “Kami berharap warga bersabar, kami akan segera lakukan tanggap darurat dari Kabupaten Bandung," ujar Bey Machmudin.

Langkah kedua, Pemda Provinsi bersama Kabupaten Bandung akan mengirimkan pompa air untuk menyedot genangan, dan alat berat untuk pembersihan material banjir.

"Bantuan akan diupayakan, termasuk pompa air dan kebutuhan pembersihan (material banjir)," kata Bey.

Pemerintah Provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB) untuk perbaikan rumah warga yang rusak. "Kami akan koordinasi dengan BNPB untuk penggantian rumah-rumah yang rusak," kata Bey.

Menyikapi cuaca yang diperkirakan masih akan hujan deras dalam beberapa hari ke depan, Bey mengimbau warga untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi darurat.

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten Bandung juga akan menyediakan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.“Dinas sosial juga berkoordinasi untuk memastikan semua kebutuhan dasar warga terpenuhi, terutama saat malam jika hujan turun lagi,” tambah Bey.

Bey juga memastikan bahwa keamanan warga yang mengungsi tetap terjaga. Pemda Kabupaten Bandung bersama TNI dan Polri akan menjaga lokasi pengungsian sementara agar warga merasa aman.

Meskipun tidak ada korban jiwa atau luka berat dalam bencana ini, sebagian warga, terutama lansia mengalami syok akibat bencana yang terjadi mendadak.

"Target penanganan ini tentu kita ingin secepatnya tapi dengan kondisi yang perlu ekstra, cukup ramai, apalagi perkiraan BMKG akan beberapa hari ke depan akan terus hujan intensitas tinggi. Jadi tetap perhatikan keadaan dan berhati-hati," katanya.

Bey juga meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran air, guna meminimalkan risiko banjir berulang.

“Kami sudah mengingatkan kabupaten/kota hingga April nanti akan ada hujan ekstrem. Jika hujan sudah mulai deras, amankan diri dan cari tempat yang lebih aman,” jelas Bey.

Dengan penanganan yang cepat dan koordinasi antarlembaga, diharapkan kondisi di wilayah terdampak banjir dapat segera pulih, dan warga dapat kembali beraktivitas dengan aman.

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Nanti pihak Apple yang akan bertemu menyampaikan ke saya lebih detail lagi seperti apa,

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menggunakan teknologi rantai blok atau blockchain. Teknologi ini akan diperluas penerapannya ke sektor layanan publik.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin mengatakan pihaknya menginsiasi penerapan blockchain oleh kabupaten/kota agar bisa beradaptasi dengan penerapan teknologi yang mengedepankan keamanan data dan jaringan, sekaligus mendukung keterbukaan.

“[Dengan blockchain] Pelayanan publik jadi lebih baik, bisa lebih menjelanakan perizinan segala macam dan semuanya bisa memantau pada saatnya. Jadi secara sederhana itu. Dan kami ingin mensosialisiakan jangan sampai jawabannya ketinggalan dalam penggunaan blockchain ini,” katanya usai membuka Local Government Blockchain Forum & Festival 2024, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya lewat acara yang digagas Diskominfo Jabar tersebut melahirkan pemahaman baik pada perangkat daerah dan kabupaten/kota untuk menerapkan teknologi tersebut.

“Jadi kami berharap dengan acara ini di awal, nanti pemahaman lebih baik, jadi lebih PD lagi dan lebih transparan lagi dan lebih efisiensi lagi pemerintahan yang dijalankan, Itu dari sisi pemerintah. Dari segi publik, lebih mudah lagi memantau,” tuturnya.

Bey menilai penerapan blockchain bisa mengantisipasi adanya peretasan dan kekhawatiran publik terkait keamanan data. Menurutnya sistem ini bisa mendeteksi jika ada pelanggaran keamanan data yang terjadi. “Jadi kalau ada perubahan, ada segala macam itu, ketahuan, ada notifikasi,” ujarnya.

Menilai teknologi ini penting namun memiliki persoalan masih sulitnya dipahami oleh awam, Bey meminta acara tersebut bisa menjelaskan teknologi ini dari mulai dasar. Menurutnya pemahaman dasar blockchain penting agar para pemangku kebijakan bisa memahami secara matang.

“Karena blockchain ini kan walaupun sudah lama ada, tapi buat di kalangan kita sesuatu yang baru. Jadi saya bercandainya jangan-jangan bisa seperti supply chain atau apa. Jadi yang penting para bupati, wali kota dan juga Eselon 2 paham dulu yang penting logikanya berpikirnya seperti apa,” tuturnya.

Penerapan blockchain di Pemprov Jabar sendiri sudah dilakukan untuk data kepegawaian, menurut Bey, selanjutnya teknologi ini bisa diterapkan untuk pelayanan publik seperti pembayaran pajak.

“Jadi di Jawa Barat sudah untuk data pensiun semuanya nanti transparansi anggaran dan sebagainya mungkin, Sapa Warga juga bisa menggunakan hal itu jadi seperti penggunaan Sapa Warga untuk yang pembayaran STNK dan sebagainya juga sebaiknya menggunakan itu, karena sudah pasti aman dan tidak akan diubah,” tuturnya.

Menurutnya teknologi blockchain menjamin keamanan data warga pembayar pajak, dan bisa mencegah terjadinya manipulasi kepemilikan kendaraan.

“Kan bisa saja sekarang pada saat ini saya sudah bayar STNK, sudah bayar pajak PKB, pajak bermotor. Tahu-tahu ada yang bisa mengubah bahwa saya belum bayar. Itu kan tidak baik. Dan ini nanti ada notifikasinya, Itu secara sederhana seperti itu,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Teknologi blockchain memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan data di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, keuangan, serta pelayanan publik.

Apalagi di era transformasi digital yang terus berkembang pesat, inovasi teknologi digital menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.

Implementasi blockchain, terutama di pemerintahan di Indonesia, masih pada tahap awal. Karenanya, diperlukan akselerasi dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menjadi tuan rumah Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 yang bertujuan mempercepat pembangunan dan pemanfaatan teknologi blockchain, khususnya di lingkungan pemda.

"Kami memandang pentingnya percepatan inovasi blockchain dalam rangka mendukung berbagai inisiatif strategis, seperti pengembangan smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi," ucap Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Selasa (5/11/2024).

Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 akan berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung, Rabu (6/11/2024). Berbagai instansi pemerintah akan terlibat dalam acara tersebut. Ada banyak pembicara dari berbagai pihak yang akan memeriahkan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024.

Terdapat empat sesi diskusi panel dalam Local Government Blockchain Forum & Festival 2024. Diskusi panel sesi pertama bertajuk ”Getting Started with Blockchain: A Basic Overview” dengan panelis Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dan Perwakilan Indonesia Blockchain Society I Gede Dwianta.

Diskusi panel sesi kedua mengambil tajuk ”Transforming Regional Planning with Blockchain: From Concept to Implementation” dengan panelis Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Digital I Nyoman Adhiarna, Penelaah Teknis Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuri Olivia, Kasubdit Pengembangan & Pemanfaatan Energi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Andianto Haryoko, serta Kepala Bidang Data Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri Yanuar Andryana Putra.

Sementara diskusi panel sesi ketiga bertajuk ”Cross-Sector Blockchain Implementation: The Future of Public Services” dengan panelis Chief Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji, Kepala Pusat Data & Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nazib Faisal, Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah, Subject Matter Expert Peruri Percetakan Uang Republik Indonesia Teguh Kurniawan Harmanda.

Sedangkan diskusi panel sesi keempat bertajuk ”Beyond Cryptocurrency: Leveraging Blockchain for Business Growth and Innovation” dengan panelis Ketua Umum DPW Bali Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional I Putu Yuliartha Reken, Chief Product Officer Baliola Fransiskus Paranso, President PANDI John Sihar Simanjuntak, Chief Data Officer Lokadata Ahmad Suwandi, dan CEO ID Cloud Alfian Pamungkas Sakawiguna.

Melalui diskusi panel tersebut, Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan blockchain di Indonesia, sekaligus menjadi platform bagi pemerintah daerah dan nasional untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem digital yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Ika menambahkan, acara tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman teknologi blockchain, mendorong eksplorasi potensi teknologi blockchain, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan nasional dalam merancang roadmap terpadu yang mendukung pemanfaatan teknologi blockchain, dan mendorong langkah konkret pengembangan strategi implementasi blockchain di berbagai sektor dan organisasi.

Adapun peserta Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 berasal dari tingkat daerah maupun nasional, termasuk Diskominfo Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, kecamatan, serta kementerian dan lembaga nasional, seperti Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dirjen Dukcapil, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Dengan kehadiran para pemangku kepentingan ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat dalam menyusun roadmap implementasi blockchain yang terarah dan berdampak luas bagi pembangunan nasional," ucap Ika.

Ika menuturkan, forum tersebut juga akan membahas topik-topik strategis seperti perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, serta ketahanan digital.

"Fokus utama adalah pada bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan dalam sistem digital pemerintahan untuk memproteksi data, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat ketahanan digital di tingkat daerah dan nasional,” kata Ika.

Bisnis.com, BANDUNG--Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap Real Estate Indonesia (REI) dapat menghadirkan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat dengan konsep berkelanjutan.

Konsep berlanjutan yang dimaksud dengan mengadopsi konsep green property memanfaatkan bahan bangunan yang ramah lingkungan, arsitektur tahan gempa bumi, serapan air tinggi melalui ruang terbuka hijau, drainase dan instalasi air, serta kolam-kolam retensi memadai. Hunian ideal, menurut Bey, harus dilengkapi dengan sistem pengolahan sampah mandiri.

Hal itu diungkapkan oleh Bey Machmudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-XIII DPD REI Jabar di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (5/11/2024).

"Masyarakat menantikan kebijakan progresif untuk memperluas akses hunian terjangkau, percepatan perizinan, dan pembangunan berkelanjutan," ujar Bey Machmudin.

Menurut Bey, Jabar saat ini sedang menghadapi permasalahan sampah regional yang cukup kompleks terutama di Bandung Raya. REI dapat menjadi aktor penyumbang solusi dengan membuat hunian dengan konsep yang menghadirkan sistem pengolahan sampah mandiri.

Contoh yang paling sederhana dan murah adalah magotisasi, sampai ke yang lebih kompleks seperti mesin pengolah sampah menggunakan teknologi RDF.

Dengan kehadiran lebih dulu infrastruktur pengolah sampah di kompleks perumahan, diharapkan kesadaran penghuninya untuk memilih dan memilah sampah sejak dari rumah akan terbangun, terutama sampah organik dan sampah makanan.

"Adanya perumahan yang sejak awal memungkinkan tidak penghuninya disiplin memilah sampah dari rumah, kalau real estate betul - betul mengelola sampahnya sendiri," kata Bey.

Menurut Bey, Pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen mendorong dunia properti dengan menghadirkan iklim kondusif melalui kemudahan dan transparansi perizinan.

Melalui Musda, Bey berharap REI Jabar dapat merumuskan strategi konkret dalam menghadapi tantangan dan memaksimalkan potensi sektor properti di Jabar.

"Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri properti demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat memborong tiga penghargaan sekaligus pada Bhumandala Award 2024.

Ketiga penghargaan ini diterima langsung Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin pada Malam Penganugerahan Penghargaan Bhumandala Award Tahun 2024 di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Senin (4/11/2024) malam.

Bhumandala Award merupakan bentuk penghargaan kepada simpul-simpul jaringan di seluruh Indonesia dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Tiga penghargaan yang diraih Pemprov Jabar, yakni Bhumandala Kanaka (medali emas) Kategori Provinsi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Terbaik.

Penghargaan lainnya, yaitu Bhumandala Rajata (medali perak) Kategori Provinsi Nama Rupabumi Terbaik. Berikutnya, Bhumandala Kanaka Kategori Provinsi Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan Terbaik.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan penghargaan yang ia terima ini merupakan bentuk apresiasi bagi semua pihak yang berkomitmen membangun dan mengelola data geospasial yang berkualitas.

Apalagi Informasi Geospasial (IG) penting sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, seperti perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam hingga mitigasi bencana.

"Pertama kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang dan terima kasih kepada Badan Informasi Geospasial serta semua pihak yang telah berperan dalam penyelenggaraan acara ini," ungkap Bey.

"Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi bagi kita semua yang telah berkomitmen untuk membangun dan mengelola data geospasial yang berkualitas, yang tentunya menjadi landasan penting bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia," tambahnya.

Bey juga mengajak seluruh pihak, khususnya stakeholders pembangunan di Jabar untuk menjadikan IG sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan maupun pelayanan publik.

Dengan begitu diharapkan ada dampak nyata yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

"Informasi geospasial untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkas Bey.

Bisnis.com, BANDUNG--Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya akan melayani lima rute penumpang jika sudah berjalan optimal.

Kepala Dinas Perhubungan Jabar A Koswara menuturkan, sudah ada tiga rute yang eksisting dan kini dalam proses pembangunan dua rute lagi. Dimana total lima rute tersebut akan dikelola Pemprov Jabar.

"Pembangunan infrastruktur (dibiayai) World Bank. Eksisting oleh kementerian (Kemenhub). Dua di Pemprov. Nanti 2025 lima (rute) sama Pemprov," paparnya, Selasa (5/11/2025).

Secara bertahap proses pembangunan telah dilakukan dan beberapa diantaranya telah beroperasi, salah satunya rute Alun Alun Bandung-Padalarang Kabupaten Bandung Barat.

Sekretaris Dishub Jabar Dhani Gumelar menuturkan, total pembangunan BRT yang nantinya akan menghubungkan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Jatinangor Sumedang memakan total biaya mencapai Rp1,3 triliun.

Dimana pembiayaannya bersumber dari World Bank.Seperempat dari biaya tersebut, yakni Rp333,3 miliar dialokasikan untuk pembangunan on corridor atau BRT dengan jalur khusus.

Rencananya akan dibangun dedicated lane sepanjang 21 kilometer.

"Jadi yang Rp333,3 miliar itu untuk dedicated lane. Diluar pembangunan depo dan fasilitas lain. Secara total, nilai proyek BRT Rp1,3 triliun," ujar Dhani.

Dhani melanjutkan, kini ada lima koridor yang sudah beroperasi, yaitu Dipatiukur-Jatinangor, Baleendah-BEC,Alun-alun-Padalarang, Leuwipanjang-Dago dan Leuwipanjang-Soreang.

Dua koridor, Alun Alun Bandung-Padalarang dan BEC-Baleendah bersumber dari APBD Pemprov Jabar. Sedangkan tiga lainnya berasal dari APBN melalui Kementerian Perhubungan.

Nantinya akan ada 21 koridor baru yang akan melayani transportasi masyarakat Bandung Raya.

"Ini salah satu upaya kita, mentransformasi layanan angkutan umum di Bandung Raya. Mudah-mudahan masyarakat dapat menikmatinya. Layanan tersebut. Ini upaya kita juga mengurangi ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.

Selain mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Pemprov Jabar juga menyiapkan anggaran subsidi, public service obligation untuk biaya operasional BRT.

Sehingga nantinya biaya perjalanan yang dikeluarkan masyarakat lebih murah, karena disubsidi pemerintah.

"Kedepannya akan disiapkan pula skema potensi pendapatan non tiket, sehingga dapat mengurangi biaya PSO dan meningkatkan layanan bagi pengguna BRT," kata Dhani.

Dia memastikan, dengan serangkaian upaya dan stimulus tersebut, pelayanan BRT Bandung Raya akan paripurna. Tidak hanya sebatas solusi mengurangi kemacetan, juga akan aman, nyaman, aman serta murah bagi masyarakat.

"Ini bukan proyek sesaat. Kita ingin mengubah kultur atau kebiasaan masyarakat yang selama ini memang tidak terbangun menggunakan angkutan umum.

Dengan angkutan umum, nyaman, aman, murah, diharapkann dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum kedepannya," harapnya.

Pakar Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Prof Ida Widianingsih mengatakan, sudah seharusnya Bandung Raya memiliki transportasi massal terintegrasi yang nyaman.

Meski Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset Fisip Unpad ini mengakui, tidak mudah menggeser kebiasaan masyarakat untuk beralih, dari transportasi pribadi ke umum.

"Jadi kami sedang bersama-sama mencoba memikirkan cara yang terbaik, karena tujuannya sangat naik. Kita juga perlu mendukung. Masyarakat kita juga sudah terlanjur nyaman, ini mungkin jadi PR ke depan, di masalah mitigasi sosial," ujarnya.

Ke depan lanjut Ida, perlu ada diskusi secara eksplisit melibatkan para stakeholders, dalam mengupayakan migrasi dari penggunaan transportasi pribadi ke massal.

"Kami pikir, untuk melakukan beberapa diskusi pembangunan BRT ini. Ini harus didukung oleh pendekatan komprehensif banyak dinas dan stakeholders lain, sehingga prosesnga bisa nyaman untuk semuanya," ucapnya.

Pada BRT ini, akan ada 34 stasiun dengan 21 rute layanan langsung. Total ada 579 unit bis dan 768 koridor pemberhentian yang akan dibangun.

Estimasi biaya pembangunan koridor dan stasiun BRT di angka Rp333,3 miliar. Meliputi Jatinangor Sumedang, Soreang, Stasiun Tegalluar, Majalaya Kabupaten Bandung, Kota Baru Parahyangan, Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.

Sejumlah kantung parkir untuk kawasan Kota Bandung dalam BRT juga telah dirancang, dimana usulan area potensial parkir yakni Jl Sudirman, Mayapada Tower, Jl Balong Gede, Jl ABC, Asia-Afrika, Stasiun Bandung, Bandung Banceuy Center, ITC Kebon Kalapa dan Sanitation Agency Land.

Depo BRT Cekungan Bandung:
Rancanumpang Gedebage, Terminal Cicaheum, Kantor Dishub Kota Bandung Leuwipanjang (Kota Bandung).