Jakarta: DTKS merupakan upaya kementerian sosial untuk mengidentifikasi keluarga dan individu yang membutuhkan bantuan sosial serta memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

Pendaftaran DTKS saat ini dapat kamu lakukan secara offline dan juga online loh! Tapi sebelum kamu melakukan pendaftaran alangkah baiknya kamu mengetahui beberapa hal berikut ini, seperti dikutip dari laman Fakultas Hukum UMSU.

Syarat daftar DTKS

Beberapa syarat yang harus kamu lengkapi jika ingin mendaftar DTKS yaitu:

1. Warga miskin atau rentan miskin.
2. Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya.
3. Tercatat sebagai penduduk di wilayah setempat.
4. Telah melalui proses musyawarah

Baca juga: Lakukan Ini Jika Anda Tak Terdaftar Sebagai Penerima Bansos BPNT Bulan Oktober

Cara Daftar DTKS Via Online

Kamu dapat melakukan pendaftaran DTKS secara online hanya menggunakan Handphone. Berikut ini langkah-langkah lengkapnya:

1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos dari Playstore.
2. Buka aplikasi dan "Buat akun baru" untuk memulai registrasi akun.
3. Isi data diri seperti No KK, NIK, Nama sesuai KK dan KTP.
4. Unggah dokumen berupa foto KTP dan selfie kamu memegang KTP.
5. Verifikasi dan aktivasi akun akan dikirim melalui email oleh kemensos.
6. Setelah verifikasi berhasil, akses kembali ke aplikasi dan klik menu "daftar ulang" isi data diri sesuai petunjuk.
7. Pilih jenis bantuan sosial yang ingin kamu ajukan Kemensos akan memproses verifikasi dan validasi data yang kamu ajukan.

Cara daftar DTKS via offline

Pendaftaran DTKS juga dapat kamu lakukan dengan mendatangi kantor Desa/Kelurahan setempat secara langsung loh!! Berikut ini caranya yang dapat kamu ikuti:

1. Datangi kantor Desa/Kelurahan di tempat kamu.
2. Pastikan kamu membawa dokumen sebagai persyaratan seperti Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Lakukan diskusi dengan pihak Desa/Kelurahan untuk membahas kondisi warga yang berhak masuk DTKS.
4. Hasil diskusi kamu catat dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Berita acara tersebut dapat kamu gunakan untuk melakukan berifikasi dan validasi data melalui kunjungan rumah tangga oleh Dinas Sosial.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Berapa lama DTKS jadi

Untuk mengetahui status Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan sudah jadi atau belum, kamu dapat melakukannya dengan cara berikut ini:

1. Buka aplikasi Cek Bansos Kemensos atau kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi data berupa nama Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
3. Masukan nama kamu sesuai KTP.
4. Ketik kode verifikasi yang ditampilkan.
5. Klik Tombol "Cari Data".

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut kamu dapat mengetahui status dari Penerimaan Bantuan yang kamu ajukan. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta: Singkatan DTKS mungkin sudah tidak terlalu asing saat ini. Khususnya, saat pemerintah sudah mulai membagi-bagikan bantuan sosial.

DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berperan penting dalam memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan, terutama kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah.

Pada artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Pengertian DTKS, kriteria, dan manfaat dari DTKS.

Apa itu DTKS

Melansir dari Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40 persen penduduk Indonesia mulai dari yang paling rendah status sosialnya.

DTKS saat ini dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-KESOS) Kementerian Sosial, yang sebelumnya dikelola oleh secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

DTKS hanya berisikan 40 persen penduduk Indonesia dengan alasan 40 persen tersebut sudah cukup untuk merangkum semua kebutuhan penargetan program perlindungan Sosial dan Penanggulangan kemiskinan.

Dalam data yang berisikan 40 persen tersebut meliputi penduduk Indonesia dengan kelompok sosial miskin dan hampir miskin.

Baca juga: Begini Cara Mudah Cek Bansos PKH Online Lewat HP

Kriteria DTKS

Jika kamu ingin bergabung dalam DTKS maka kamu perlu mengetahui beberapa kriteria berikut ini:

1. Proses verifikasi dan validasi DTKS dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan
2. Pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang perlu dikeluarkan dari DTKS dilakukan oleh Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap keluarga yang ada serta dianggap perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS
4. Musyawarah akan dilakukan Pemerintah Desa/kelurahan untuk menetapkan daftar keluarga yang ada dalam DTKS yang dinilai perlu dikeluarkan dan diusulkan dalam DTKS
5. Petugas pemerintah akan mengunjungi masing-masing keluarga yang sudah ditetapkan dalam musyawarah sebelumnya. Untuk melakukan validasi dengan mengisi formulir penilaian yang dikeluarkan oleh PUSDATIN-KEMENSOS. Data tersebut akan diserahkan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan:
   - Berita hasil musyawarah Desa/Kelurahan
   - Kartu Keluarga
   - Form pemutakhiran Data Sosial Ekonomi terkait Perubahan/Penghapusan/Pengusulan Data DTKS
   
   Setelah usulan diterima, Dinas Sosial akan menginput data kedalam sistem aplikasi SIKS-NG yang terkoneksi dengan PISDATIN-KEMENSOS. Data akan diolah oleh PUSDATIN -KEMENSOS melalui Methode Proxi- Mean Testing yang hasilnya akan menentukan apakah keluarga tersebut layak untuk di masukan kedalam DTKS atau tidak
   
6. Hasil finalisasi akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang terbaru.

DTKS pada dasarnya bukan data kemiskinan, tetapi data yang menunjukan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Cara Cek Bansos BPNT dari HP

Manfaat Terdaftar DTKS

Beberapa manfaat yang akan kamu dapatkan jika bergabung dalam DTKS yaitu:

Dalam UU No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa data yang ditetapkan oleh menteri merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberi bantuan atau pemberdayaan.

DTKS adalah bantun berbasis rumah tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan.

Bantuan DTKS yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Pangan (BSP). Sedangkan bantuan berbasis perorangan berupa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI -JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, serta Bantuan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas dan lanjut usia. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

KOMPAS.com - Cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan bisa dilakukan secara online. Masyarakat bisa mengecek daftar nama penerima PBI melalui laman resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemenkes).

Peserta PBI BPJS Kesehatan akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kemensos).

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, penerima PBI BPJS Kesehatan harus masuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu.

Penerima PBI BPJS Kesehatan akan dibebaskan dari iuran bulanan. Iuran akan dibayar oleh pemerintah secara langsung ke BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, bagaimana cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online?

Cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online

Untuk diketahui, program PBI JK mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Adapun cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online sebagai berikut:

• Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan wilayah penerima terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
• Masukkan nama penerima manfaat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Masukkan kode captcha
• Klik Cari Data dan sistem akan mencari nama penerima manfaat yang diinputkan.

Nantinya sistem DTKS akan memunculkan data yang diinputkan. Bila data tersebut termasuk dalam penerima PBI JK, maka akan ada keterangan pada kolom PBI JK.

Sementara itu, jika data yang dimasukkan tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Sebagai tambahan informasi, penerima PBI BPJS harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, penerima PBI BPJS Kesehatan harus terdaftar dalam laman DTKS Kemensos.

Demikian ulasan mengenai cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online dan syarat penerimanya.

KOMPAS.com - Cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan bisa dilakukan secara online. Masyarakat bisa mengecek daftar nama penerima PBI melalui laman resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemenkes).

Peserta PBI BPJS Kesehatan akan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (DTKS Kemensos).

Merujuk Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, penerima PBI BPJS Kesehatan harus masuk dalam kategori fakir miskin dan orang tidak mampu.

Penerima PBI BPJS Kesehatan akan dibebaskan dari iuran bulanan. Iuran akan dibayar oleh pemerintah secara langsung ke BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, bagaimana cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online?

Cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online

Untuk diketahui, program PBI JK mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Adapun cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online sebagai berikut:

• Akses laman https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan wilayah penerima terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan
• Masukkan nama penerima manfaat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Masukkan kode captcha
• Klik Cari Data dan sistem akan mencari nama penerima manfaat yang diinputkan.

Nantinya sistem DTKS akan memunculkan data yang diinputkan. Bila data tersebut termasuk dalam penerima PBI JK, maka akan ada keterangan pada kolom PBI JK.

Sementara itu, jika data yang dimasukkan tidak masuk dalam daftar penerima, maka akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

Sebagai tambahan informasi, penerima PBI BPJS harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, penerima PBI BPJS Kesehatan harus terdaftar dalam laman DTKS Kemensos.

Demikian ulasan mengenai cara cek penerima PBI BPJS Kesehatan secara online dan syarat penerimanya.