KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

KOMPAS.com - Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melihat status kepesertaan BPJS Kesehatan, salah satunya melalui WhatsApp. Artikel ini akan membahas cara cek status kepesertaan BPJS di HP via WhatsApp.

Pengecekan status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp bisa dilakukan dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Untuk mengecek aktif atau tidaknya status kepesertaan BPJS via WhatsApp, Anda bisa menghubungi kontak Pandawa BPJS Kesehatan.

Lalu, bagaimana cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP?

Cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan via WhatsApp

Perlu dicatat, nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan adalah +628118165165. Anda dapat menyimpan nomor tersebut.

Lebih lanjut, cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp sebagai berikut:

• Chat nomor WhatsApp Pandawa
• Ketik Menu, pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan, klik Kirim
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.

Nantinya, sistem akan menginformasikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dari data yang dimasukkan tersebut.

Perlu digarisbawahi, peserta yang membutuhkan layanan medis, status kepesertaan BPJS-nya harus dalam status aktif.

Dalam hal ini, peserta wajib membayar iuran bulanan sesuai waktu yang sudah ditentukan, agar status kepesertaannya tidak dinonaktifkan dan menghindari kendala tertentu saat membutuhkan layanan kesehatan sewaktu-waktu.

Sebagai informasi, Pandawa BPJS Kesehatan juga menyediakan menu perubahan data keluarga, pindah jenis kepesertaan, perubahan FKTP, dan lainnya.

Itulah ulasan mengenai cara cek status kepesertaan BPJS Kesehatan dengan NIK di HP via WhatsApp. Selamat mencoba!

Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan keberhasilannya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Kunci dari kesuksesan ini terletak pada sinergi kuat antara pemerintah, lembaga kesehatan, serta masyarakat, yang saling berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman terkait pentingnya jaminan kesehatan.

Salah satu upaya baru yang diperkenalkan adalah pelibatan komunitas lokal, yang menjadi motor penggerak dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi JKN secara langsung. Salah satunya adalah kemitraan antara BPJS Kesehatan dan Kader Surabaya Hebat (KSH), sebuah komunitas yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022.

KSH diakui sebagai kelompok masyarakat yang berperan aktif dalam memberikan edukasi kesehatan dan layanan sosial di tengah masyarakat. Melalui pelatihan dan pembekalan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, anggota KSH kini memiliki pemahaman yang mendalam tentang JKN, serta keterampilan untuk menyampaikan informasi yang mudah dipahami masyarakat.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan komunitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Sebagai kelompok yang memiliki ikatan sosial dan saling peduli, komunitas dapat menjadi penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi kesehatan dan memotivasi anggotanya untuk menjalani gaya hidup sehat.

"Kami melihat bahwa sosialisasi langsung kepada komunitas-komunitas adalah cara efektif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Program JKN. Saya yakin bahwa Komunitas Surabaya Hebat dan para Kader JKN sudah cukup paham terkait Program JKN. Meski begitu, kesempatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus sosialisasi untuk hal yang perlu dipahami dengan lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Ia melanjutkan, komunitas KSH dan Kader JKN bisa menjadi agen perubahan dalam meningkatkan pemahaman seluruh masyarakat terhadap jaminan kesehatan. Menurutnya, keberadaan komunitas ini bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah atau lembaga kesehatan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Khusus Program JKN, tambah David, sangat penting bagi para kader komunitas untuk memiliki pemahaman lebih terhadap Program JKN. Harapannya, setelah kegiatan ini, seluruh kader bisa melakukan transfer knowledge, sehingga warga binaannya di kelurahannya masing-masing bisa memahami arti penting dari penyelenggaraan Program JKN.

Ia pun menjelaskan bahwa dalam Program JKN, masyarakat harus memahami pentingnya program ini sebagai penjamin kesehatan. Ia menekankan pentingnya mengetahui alur pelayanan ke fasilitas kesehatan serta alur pendaftaran peserta, baik untuk peserta mandiri maupun peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

"Selanjutnya yang paling penting adalah harapannya melalui peran komunitas ini masyarakat bisa memahami hak dan kewajiban serta manfaat dari Program JKN," jelas David.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Nanik Sukristina, menyampaikan Pemerintah Kota Surabaya terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa memiliki akses layanan yang adil dan merata. Komitmen tersebut berbuah manis dengan tercapainya capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan jumlah kepesertaan 99,59 persen dengan tingkat keaktifan sebanyak 80,95 persen per November 2024.

Ia menyebut, selain pemerintah, peran dari kader juga sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran serta banyak pihak untuk memberikan sosialisasi terkait pentingnya Program JKN.

"Kami mengapresiasi juga kepada Kader Surabaya Hebat atas dedikasi yang diberikan untuk menyukseskan program di bidang kesehatan, khususnya Program JKN. Harapannya, dengan adanya sosialisasi ini kepada komunitas ini bisa meningkatkan kepada para kader sehingga bisa transfer knowledge kepada warga Surabaya terutama yang belum terdaftar sebagai peserta JKN," jelas dia.

Turut juga dalam kegiatan tersebut, Brand Ambassador BPJS Kesehatan, Ade Rai. Ia mengingatkan kepada para kader selain mengajak seluruh masyarakat untuk hidup sehat, para kader juga wajib menerapkan pola hidup sehat untuk dirinya sendiri.

Menurutnya, kesehatan bisa didapat dengan merubah perilaku melalui rutin berolahraga dan menjaga pola makan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hidup yang sehat adalah dengan melakukan gerak dan menjaga waktu istirahat.

"Salah satu kunci untuk mendapatkan sehat bisa dilakukan dengan olahraga yang menggunakan tubuh sendiri. Selain itu, yang paling efektif adalah berpuasa. Banyak manfaat yang didapat dengan berpuasa. Harapannya, dengan pola hidup sehat yang diterapkan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup yang lebih lama," tutup Ade Rai.

Dengan pendekatan ini, diharapkan tidak hanya akan meningkatkan jumlah peserta JKN, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menjaga kesehatan sebagai investasi jangka panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Perjalanan satu dekade penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menghadirkan beragam inovasi berbasis digital yang mampu menghadirkan ragam kemudahan bagi peserta untuk mengakses pelayanan kesehatan.

Upaya transformasi digital terhadap layanan Program JKN membuktikan bahwa BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen terus melangkah maju untuk beradaptasi dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi peserta JKN.

Berkat komitmen yang ditunjukkan, BPJS Kesehatan berhasil mendapatkan dua penghargaan yang diberikan pada kegiatan iCIO Awards 2024 pada Rabu (06/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif transformasi digital yang dilakukan dalam penyelenggaraan Program JKN.

Kedua penghargaan tersebut kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti sebagai The Most Inspiring CEO. Penghargaan kedua diberikan kepada Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan sebagai The Most Influental CIO.

"Penghargaan ini membuktikan keberhasilan yang dilakukan BPJS dalam beradaptasi untuk melakukan transformasi digital terhadap pelayanan yang diberikan kepada peserta. Adanya pemanfaatan teknologi ini dianggap mampu mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelas Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan.

Edwin menjelaskan, seiring dengan pertumbuhan jumlah kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan terus menghadirkan beragam inovasi sebagai upaya memberikan kemudahan layanan bagi peserta.

Ada layanan administrasi non tatap muka berbasis digital seperti Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Adminsitrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, Voice Interactive JKN (VIKA) hingga BPJS Kesehatan Care Center 165.

"Kami juga telah menghadirkan superapps bernama Aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN ini seperti one stop service karena di dalamnya ada banyak sekali fitur yang bisa digunakan oleh peserta. Berbagai inovasi tersebut kami kembangkan berdasarkan customer journey, sehingga harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat di lapangan," kata Edwin.

Edwin mengatakan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi yang andal, akan berdampak langsung terhadap kualitas berbagai aplikasi yang diciptakan dalam menghadirkan beragam pelayanan, baik kepesertaan, kesehatan, sistem manajemen klaim, serta manajemen utilisasi yang berdampak terhadap mutu layanan sesuai kebutuhan peserta.

"Berbagai inovasi yang dihadirkan berdasarkan customer journey. Kami melihat bagaimana inovasi yang kami hadirkan dapat memenuhi kebutuhan peserta dan dapat diakses dengan mudah. Apalagi dengan komitmen BPJS Kesehatan melalui upaya transformasi mutu layanan, harapannya pengelolaan teknologi informasi ini bisa mendukung dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat dan semua setara," jelas Edwin.

Selain itu, Edwin menambahkan seiring dengan perkembangan teknologi, BPJS Kesehatan secara kontinu bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital dan mengadopsi pola pikir digital (digital mindset).

Di sisi internal, BPJS Kesehatan juga telah menetapkan seluruh pegawainya memiliki kompetensi digital untuk memastikan bahwa seluruh pegawai BPJS Kesehatan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menggunakan teknologi digital.

Edwin menjelaskan kompetensi digital bukan hanya meningkatkan kemampuan teknis pegawai namun juga mendukung budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat di era digital.

Namun, hal ini tentu perlu didukung dengan komitmen bersama dari seluruh stakholder untuk membangun pemahaman yang lebih baik mengenai urgensi mengadopsi digitalisasi layanan di era sekarang, sehingga sistem jaminan kesehatan bisa menjadi lebih efisien, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari pihak pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama menyukseskan Program JKN melalui penguatan implementasi transformasi digital, yang dilakukan sesuai dengan tupoksi dan wewenang masing-masing instansi," tutup Edwin.

Jakarta -

Pemerintah berencana memperpanjang masa uji coba kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS Kesehatan akan menjadi salah satu syarat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya uji coba ini sudah terlebih dahulu dilaksanakan pada 1 Juli-30 September 2024 kemarin.

Dalam hal ini, pelaksanaan uji coba kepesertaan JKN aktif sebagai syarat bikin SIM berlangsung di Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk itu penting bagi masyarakat yang ingin membuat SIM untuk memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan catatan detikcom dan situs resmi BPJS Kesehatan, berikut cara daftar kepesertaan JKN hingga mengecek status kepesertaan.

Syarat Dokumen Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan masyarakat umum untuk mendaftar BPJS Kesehatan, yaitu:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Kartu Keluarga (KK)
- Kartu NPWP
- Alamat email dan nomor handphone aktif untuk verifikasi

2. Bagi anggota ASN, POLRI, dan TNI perlu menyertakan dokumen persyaratan tambahan, yakni:

- SK pengangkatan yang paling baru
- Slip gaji
- Penetapan pengadilan untuk anak angkat jika belum tercantum di dalam KK
- Surat keterangan jika masih sekolah atau di perguruan tinggi.

Cara Daftar Daftar Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cara Daftar BPJS Kesehatan Secara Online Melalui Aplikasi Mobile JKN

- Unduh aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore
- Pada halaman utama klik Masuk/Daftar di ujung kiri atas, lalu pilih daftar
- Ketik NIK, nama lengkap, tanggal lahir. Lalu masukkan captcha dan klik validasi data
- Setelah itu, muncul tampilan "Selamat Datang" dan isi data nomor handphone, email, password, dan konfirmasi password. Pastikan nomor yang dipakai mendaftar memiliki pulsa, karena pengguna akan diberi kode OTP
- Klik Registrasi dan pengguna akan mendapat notifikasi pendaftaran akun berhasil
- Kembali ke menu utama aplikasi, lalu masukkan data yang tersedia dan klik Masuk
- Pada tampilan menu, klik pendaftaran peserta
Masukkan nomor Kartu Keluarga dan isi captcha, lalu klik proses
- Data peserta akan muncul sesuai dengan kartu keluarga atau data yang terdaftar di Dukcapil
- Pilih fasilitas kesehatan (faskes) yang diinginkan, kelas perawatan dan dokter gigi
- Masukkan email dan klik simpan. JKN akan mengirimkan Kode verifikasi ke alamat email yang didaftarkan
- Masukkan kode verifikasi yang telah didapatkan ke aplikasi Mobile JKN
- Peserta akan mendapatkan virtual account untuk pembayaran premi. Untuk pembayaran bisa dilakukan melalui mobile banking, ATM, dan berbagai merchant
-Setelah melakukan pembayaran, peserta sudah resmi terdaftar di BPJS Kesehatan. Kartu BPJS Kesehatan dapat dilihat di aplikasi Mobile JKN

2. Cara Daftar BPJS Kesehatan secara offline

- Peserta bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat
- Isi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama. Siapkan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, dan pas foto 3×4 berwarna
- Setelah itu, akan diberikan nomor virtual account atau kode pembayaran untuk peserta melakukan pembayaran, kemudian bukti transfer diserahkan ke kantor BPJS dan tunggu hingga kartu dicetak.

Cara Cek Status Kepesertaan JKN BPJS Kesehatan

1. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Mobile JKN

- Buka aplikasi Mobile JKN.
- Log in menggunakan NIK/nomor kartu dan password.
- Masukkan captcha yang muncul pada kolom yang disediakan, lalu klik tombol log in.
- Pilih menu peserta pada aplikasi. Halaman ini akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan BPJS Kesehatan dan data identitas lainnya.

2. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via Layanan CHIKA

CHIKA adalah layanan chat assistant JKN. Layanan ini awalnya dapat diakses melalui Facebook Messenger, Telegram, dan Whatsapp. Tetapi, per 1 April 2024, layanan hanya bisa diakses melalui Whatsapp dengan mengirim pesan ke nomor 08118165165.

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan

- Chat CHIKA di Whatsapp dengan kalimat sapaan apapun.
- Pilih menu Informasi.
- Pilih menu Cek Status Kepesertaan.
- Masukkan NIK atau nomor KIS/BPJS.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi dari CHIKA mengenai status kepesertaan.

3. Cek Kepesertaan BPJS Kesehatan via BPJS Kesehatan Care Center

- Hubungi BPJS Kesehatan Care Center melalui nomor 165.
- Tekan 1 untuk mengakses status kepesertaan.
- Masukkan nomor peserta/NIK.
- Masukkan tanggal lahir sesuai format yang ditentukan.
- Tunggu informasi mengenai status kepesertaan.

Demikian cara daftar BPJS Kesehatan untuk bikin SIM mulai November 2024.

(fdl/fdl)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mengeluarkan Rp 750 miliar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan kelainan tiroid sepanjang tahun 2023. Pernyataan ini disampaikan Dante dalam acara Konferensi Pers Peluncuran White Paper Tiroid dan diskusi di Jakarta Selatan.

"Klaim JKN untuk layanan tiroid mencapai Rp 750 miliar di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kelainan tiroid perlu lebih diidentifikasi," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

Dante menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan ultrasonografi (USG), sekitar 70 persen populasi Indonesia memiliki benjolan pada kelenjar tiroid. "Kira-kira 70 persen dari populasi ada benjolan di tiroidnya, jika di-skrining dengan USG," tambahnya.

Pada pemeriksaan cadaver, ditemukan pula sekitar 50 persen kasus dengan benjolan tiroid. Dari temuan tersebut, sekitar 5 persen menunjukkan gejala keganasan atau potensi menjadi kanker.

Namun, masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang kelainan tiroid dan dampaknya. Tidak jarang, gejala tiroid yang dirasakan disalahartikan sebagai penyakit lain, seperti gangguan jantung. Misalnya, pasien dengan gejala deg-degan yang sebenarnya disebabkan oleh hipertiroid kerap mengira mereka mengalami masalah jantung.

Selain itu, Dante juga menambahkan bahwa gejala hipotiroid yang meliputi obesitas, lemas, kurangnya aktivitas fisik, serta gangguan pertumbuhan pada anak sering kali tidak disadari sebagai masalah tiroid. "Literasi masyarakat tentang hipotiroid, hipertiroid, dan benjolan tiroid masih rendah," ujarnya.

Untuk menekan biaya pengobatan, pemerintah berencana meluncurkan program skrining tiroid gratis yang akan diberikan kepada balita setiap tahun saat ulang tahun mereka, mulai 2025. Skrining ini menjadi bagian dari program skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang berulang tahun, sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan deteksi dini kelainan tiroid.

Jakarta: BPJS Kesehatan hadir sebagai solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dengan biaya yang lebih terjangkau.

Meski banyak jenis perawatan yang bisa ditanggung, tak semua prosedur medis masuk dalam cakupannya. Beberapa jenis operasi, terutama yang berkaitan dengan estetika atau tidak dianggap mendesak secara medis, mungkin harus dibayar mandiri.

Jadi, penting untuk mengetahui jenis operasi apa saja yang tidak ditanggung BPJS agar kamu bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik, dilansir laman MUFDana.

Baca juga: 4 Layanan KB Ini Ditanggung BPJS Kesehatan, Gratis!

Operasi yang tidak ditanggung BPJS

1. Operasi estetika

Operasi yang bertujuan mengubah tampilan fisik tanpa alasan medis tidak ditanggung BPJS. Biasanya, prosedur seperti implan, sedot lemak, atau operasi hidung dilakukan untuk alasan estetika pribadi dan biayanya cukup tinggi.

Namun, pada kasus kelainan fisik, terutama pada anak yang membutuhkan penanganan demi kesehatan, BPJS mungkin menanggung biaya, tergantung keputusan RS dan verifikasi ketat.

2. Cedera akibat melukai diri sendiri

BPJS tidak menanggung biaya operasi bagi mereka yang cedera akibat tindakan menyakiti diri. Misalnya, kasus percobaan bunuh diri atau aktivitas berisiko tinggi. Rumah sakit akan memverifikasi penyebab cedera terlebih dahulu.


Ilustrasi. Foto: dok MI.

Adapun untuk kasus gangguan mental, BPJS menyediakan konsultasi dengan psikiater, yang bisa membantu mencegah tindakan menyakiti diri.

3. Kecelakaan kerja yang tidak termasuk tugas resmi

Kecelakaan kerja tidak otomatis ditanggung BPJS, terutama jika terjadi karena kelalaian atau di luar tugas resmi. Kecelakaan melibatkan kendaraan umum juga membutuhkan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memastikan syarat BPJS terpenuhi. Jika menggunakan transportasi umum, biaya operasi biasanya ditanggung Jasa Raharja.

Baca juga: Mudah! 6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

4. Operasi di luar negeri

BPJS tidak menanggung operasi yang dilakukan di luar negeri, bahkan jika peserta aktif. Jika terjadi kecelakaan saat berlibur di luar Indonesia, biaya operasi akan menjadi tanggung jawab pribadi atau asuransi internasional. Kepesertaan BPJS pun bisa ditangguhkan jika seseorang berada di luar negeri lebih dari enam bulan tanpa pulang.

5. Tidak mematuhi prosedur klaim BPJS

Operasi bisa tidak ditanggung jika prosedur administrasi BPJS tidak dipenuhi, meski operasinya sebenarnya tercakup. Masalah administrasi seperti tidak mengurus SEP dalam waktu 3x24 jam sejak masuk rumah sakit bisa membatalkan klaim. Mengikuti prosedur klaim BPJS dengan benar sangat penting agar semua layanan tetap bisa dimanfaatkan.

Memahami batasan cakupan BPJS membantu kamu lebih siap menghadapi biaya tambahan untuk operasi tertentu. Pastikan mengikuti prosedur klaim yang benar agar hak kamu sebagai peserta tetap terjamin. Tetap jaga kesehatan dan gunakan layanan BPJS dengan bijak. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

BPJS Kesehatan menyampaikan klarifikasi terkait isu dugaan kerugian sebesar Rp20 triliun pada penyelenggaraan Program JKN, baru-baru ini.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa baik BPJS Kesehatan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kegiatan Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan yang digelar Kamis, 19 September 2024, tidak pernah memberikan pernyataan bahwa BPJS Kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp20 triliun akibat kecurangan.

Rizzky menyebut, mengutip sambutan Wakil Ketua KPK dalam kegiatan tersebut, serta mengutip berita dari laman KPK tentang anti fraud, konteks yang dimaksud adalah potensi kecurangan mencapai Rp20 triliun di bidang layanan kesehatan. Dengan kata lain, tidak seluruhnya merujuk pada Program JKN.

Rizzky menegaskan, BPJS Kesehatan berkomitmen menerapkan sistem pencegahan, pendeteksian, dan penanganan kecurangan (fraud) oleh Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (Tim PK-JKN) yang terdiri atas berbagai unsur, mulai Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPJS Kesehatan.

Pada saat bersamaan, BPJS Kesehatan maupun fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit juga dipastikan bekerja keras menjalankan tugas dan fungsi, yakni memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada peserta Program JKN.

"Namun demikian masih diperlukan keterlibatan semua pihak untuk mengoptimalkan sistem anti fraud yang dibangun dalam rangka mengawal implementasi Program JKN maupun pembiayaan di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan," ujar Rizzky, Senin (4/11).

Dalam pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, BPJS Kesehatan ditekankan selalu mengutamakan good governance melalui pengawasan oleh banyak pihak dalam ekosistem JKN. Ekosistem itu termasuk Satuan Pengawas Internal (SPI), Dewan Pengawas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga KPK.

Tiap tahun, BPJS Kesehatan juga menjalani audit oleh Kantor Akuntan Publik independen, di mana sebanyak 10 kali berturut-turut sejak lembaga ini beroperasi, BPJS Kesehatan mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

"Kecurangan dalam Program JKN tentu tidak dapat dihindari, namun kami berkomitmen dalam mengendalikan kecurangan seminimalisir mungkin melalui sistem anti fraud yang terbangun dalam ekosistem JKN. Selain itu pemanfaatan teknologi juga diterapkan agar dapat mendeteksi lebih dini jika terjadi kecurangan pada layanan kesehatan yang dijamin Program JKN," kata Rizzky.

Di sisi lain, BPJS Kesehatan turut memberikan apresiasi kepada rumah sakit yang telah menerapkan dan mengimplementasikan budaya anti fraud, dengan selalu memberikan layanan yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya.

BPJS Kesehatan bersama dengan KPK, BPKP, dan Kemenkes memastikan diri akan melakukan pencegahan dan penanganan fraud sesuai dengan kewenangan masing-masing. Adapun terkait langkah penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan fraud, kewenangannya jatuh pada aparat penegak hukum.

Namun, BPJS Kesehatan juga dapat memberikan sanksi yang mengacu kepada regulasi, di mana secara keperdataan dapat dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana diatur dalam PKS antara BPJS Kesehatan dengan mitra fasilitas kesehatan.

Selain itu, pengenaan sanksi sesuai Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 dapat juga berupa pemberian sanksi administratif sesuai rekomendasi dari Tim PK JKN, mulai teguran lisan dan tertulis, perintah pengembalian kerugian akibat tindakan kecurangan (fraud) kepada pihak yang dirugikan, tambahan denda administratif, hingga pencabutan izin.

Jakarta: Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan kontrol kualitas dan kontrol biaya merupakan hal penting agar standarisasi layanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia berjalan baik. Dia menyebut dibutuhkan obat-obatan dengan harga lebih terjangkau untuk mendukung cakupan layanan lebih luas.

Para peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi menemukan obat-obatan dengan harga terjangkau, terutama untuk penyakit kanker. Hal itu mengemuka dalam acara The 6th Internasional Seminar on Pharmaceutical Sciences and Technology (ISPT) and 15th ISCC Annual Meeting 2024 bertema “Pharmaceutical Science Innovaton on Cancer Healtcare Technology”

“Harapan kami, ada banyak tersedia obat-obat yang cost effective sehingga BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. BPJS Kesehatan terus berupaya untuk melakukan transformasi kualitas, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah, lebih cepat, dan yang paling penting adalah pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi,” ujar Ghufron dikutip dari laman unpad.ac.id, Senin, 4 November 2024.
Ghufron menuturkan dalam 10 tahun terakhir melalui transformasi kualitas, BPJS Kesehatan berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang mencapai cakupan kesehatan universal tercepat di dunia hingga mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage Award dari International Social Security Association (ISSA).

Dia menyebut untuk mencapai hal tersebut tentu banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya, mempersiapkan catastrophic financing bagi beberapa penyakit dengan pembiayaan sangat besar, salah satunya adalah kanker.

Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi dalam produksi obat untuk kanker serta mengelola catastrophic illnesses dengan mengoptimalkan kompetensi penyedia layanan kesehatan, standarisasi layanan kesehatan, dan melakukan promosi kesehatan sebagai upaya pencegahan.

Semua masyarakat dapat mengakses pemeriksaan riwayat kesehatan hanya dengan menjawab 47 pertanyaan di aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS. Apabila pasien berisiko terkena kanker, otomatis disarankan memeriksa IVA di fasilitas kesehatan primer.

"Jika positif, mereka akan diberikan perawatan dengan prosedur yang benar untuk merawat pasien kanker,” jelas Ghufron.

Inovasi lainnya dari aplikasi Mobile JKN adalah fitur “BUGAR” yang berfungsi mencatat dan merekam vitalitas tubuh, seperti detak jantung, tekanan darah, pengeluaran energi, jumlah langkah, waktu tidur, dan sebagainya. Intervensi lainnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan adalah fitur yang menghubungkan dokter di berbagai tempat dapat mengetahui kondisi kesehatan pasien.

Ghufron berharap standarisasi layanan dan fasilitas kesehatan di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan kontrol kualitas dan kontrol biaya. Tidak hanya itu, memetakan area prioritas untuk mengembangkan fasilitas layanan kanker dan sumber daya manusia juga perlu dilakukan.

Terutama pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam perawatan kanker, obat-obatan, dan apotek sangat penting. Serta distribusi merata untuk layanan di seluruh negeri.

"Kemudian, memperkuat layanan kesehatan primer sebagai pemantau pasien sehingga perawatan dapat mengurangi perburukan penyakit,” jelas dia.

Dekan Fakultas Farmasi Unpad, Ajeng Diantini, mengatakan obat-obatan berkualitas baik dengan harga terjangkau diperlukan untuk mendukung layanan BPJS Kesehatan. Hal itu agar bisa memberikan fasilitas pengobatan lebih luas lagi.

“Penyakit itu macam-macam, dari yang biayanya ringan sampai yang pengobatan mahal seperti kanker. Tidak semua obat bisa dicover, hanya yang cost effective saja dalam arti memiliki efektivitas yang baik, efek samping rendah dan harga terjangkau. Itu yang diupayakan oleh semua yang terlibat dalam penyediaan obat baik indsutri farmasi dan para peneliti,” ujar Ajeng.

Ketua panitia seminar, Muchtaridi, mengatakan topik ISPST ke-6 kali ini mengangkat isu inovasi ilmu farmasi dalam teknologi pelayanan kesehatan kanker termasuk penemuan dan pengembangan obat serta alat diagnosa kanker.

“Universitas Padjadjaran sangat peduli terhadap penyakit kanker, salah satu bukti nyata kepeduliannya, Universitas Padjadjaran berinisiatif mendirikan rumah sakit kanker dan akan segera hadir di Bandung,” ujar Guru Besar Fakultas Farmasi Unpad itu.

Muchtaridi memaparkan ISPST ke-6 dan ISCC ke-15 melibatkan 19 pembicara, termasuk 9 pembicara utama, dan 18 pembicara undangan dari 7 negara, Jepang, Korea Selatan, Australia, Malaysia, Thailand, Yordania, dan juga Indonesia.

Baca juga: Pertama di Dunia, UI Meneliti Gen Penentu Respons Pengobatan Kanker Nasofaring

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengatakan bahwa uji coba nasional yang dimulai pada tanggal tersebut merupakan kelanjutan dan perluasan dari pelaksanaan uji coba sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, uji coba menjadikan kepersertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat pemohon SIM telah dilaksanakan dari 1 Juli 2024 hingga 30 September 2024 di tujuh Polda dengan total 105 Polres.

David menjelaskan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya menunjukkan respon positif dari masyarakat.

"Dari hasil evaluasi, pelaksanaan uji coba sebelumnya berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan," ujarnya dilansir dari laman resmi BPJS Kesehatan pada Minggu (3/11/2024).

David juga menyatakan bahwa selama masa uji coba di tujuh Polda, masih terdapat pemohon SIM yang kepesertaan JKN-nya nonaktif atau belum terdaftar sebagai peserta JKN.

Namun, ia menegaskan bahwa selama masa uji coba nasional ini, apabila SIM sudah diterbitkan tetapi kepesertaan JKN masih dalam proses pengaktifan atau pendaftaran ke Program JKN, SIM tetap dapat diberikan.

Jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, tetap dapat mengajukan permohonan SIM.

Namun, pemohon didorong untuk mendaftar kepesertaan JKN melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.