JAKARTA, investor,id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua sebesar 8,45% pada kuartal II-2024. Maluku dan Papua memberikan kontribusi sebesar 2,7% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,17%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua serta Sulawesi didorong oleh industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku dan Papua utamanya didorong oleh aktivitas ekonomi di Provinsi Papua Barat.

“Sumber pertumbuhan utama adalah industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; serta administrasi pemerintahan pertumbuhan ekonomi,” ucap Edy dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (5/8/2024).

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 6,07% dengan kontribusi sebesar 7,16% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Angka ini lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi kuartal II-2023 yang sebesar 6,63%.

“Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan di provinsi Sulawesi Selatan dengan sumber pertumbuhan utamanya adalah pertanian; kehutanan dan perikanan; serta industri pengolahan dan perdagangan,” tutur Edy.

Pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,84% dengan kontribusi 2,84% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal II-2023 yang saat itu sebesar 3,04%.

“Sumber pertumbuhan utama adalah pertambangan dan penggalian; pertanian; perikanan dan kehutanan; serta lapangan usaha perdagangan,” kata dia.

Jawa, Sumatra, dan Kalimantan

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 5,22% dengan kontribusi 8,18% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal II-2023 yang saat itu sebesar 5,6%.

“Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dengan penyumbang utama pertumbuhan adalah pertambangan dan penggalian; konstruksi; dan perdagangan,” terang Edy.

Pertumbuhan ekonomi di Jawa sebesar 4,92% dengan kontribusi 57,94% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal II-2023 yang saat itu sebesar 5,18%.

“DKI Jakarta masih menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa dengan penyumbang utama pertumbuhan adalah Jasa Keuangan perdagangan dan konstruksi,” kata Edy.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatra sebesar 4,48% dengan kontribusi 22,08% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan kuartal II-2023 yang saat itu sebesar 4,9%.

“Pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera masih ditopang oleh Provinsi Sumatera Utara dengan sumber utama pertumbuhan adalah perdagangan; pertanian; kehutanan dan perikanan; serta konstruksi,” tutur Edy.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, SORONG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau seluruh pemerintah daerah di Papua yang belum membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah agar segera membentuk tim tersebut sebagai upaya mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat.
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aman Santoso di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (12/7/2024), menjelaskan bahwa pada 15 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran tentang pembentukan TPAKD di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami mendorong setiap provinsi yang belum membentuk TPAKD agar segera melakukan pembentukan TPAKD, karena sangat penting untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah," jelas dia.
Keberadaan TPAKD penting dalam menyediakan akses keuangan yang mudah, fleksibel, dan berbiaya rendah. Di samping itu, juga peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di daerah pun bisa lebih optimal.

Peran TPAKD pun sangat penting dalam mendorong peningkatan akses keuangan bagi masyarakat yang berujung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
"Kami berharap dengan instruksi Kemendagri setiap provinsi bisa menindaklanjuti dengan pembentukan TPAKD di masing-masing wilayah," harap dia.
Dia menyebutkan, TPAKD yang telah terbentuk di wilayah Papua adalah TPAKD Provinsi Papua, Kabupaten Asmat, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
"TPAKD baru terbentuk pada 11 Juli 2024 di Kota Sorong," kata dia.