Badan Pusat Statistik (BPS) hari ini mengumumkan perkembangan ekspor Indonesia periode September 2024. Tercatat, nilai ekspor Indonesia pada September 2024 mencapai US$ 22,08 miliar

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan kinerja ekspor pada September mengalami penurun sebesar 5,80% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Dia menjelaskan kinerja ekspor itu berasal dari ekspor minyak dan gas (migas) tercatat sebesar US$ 1,17 miliar atau turun 2,81%. Kemudian nilai ekspor non migas yang mengalami penurunan sebesar 5,96% dengan nilai US$ 20,91 miliar.

"Penurunan nilai ekspor September secara bulanan terutama didorong oleh penurunan non migas, terutama pada komoditas lemak hewan/nabati (HS 15), komoditas biji logam, kerak, dan abu (HS 26), mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85)," kata Amalia dalam Konferensi Pers, Selasa (15/10/2024).

Lebih lanjut, penurunan migas terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor gas dengan andil sebesar minus 2,7%. Meski begitu, dia menyebut secara tahunan nilai ekspor September 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,44%.

"Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor non migas, terutama bahan bakar mineral, logam mulia, perhiasan/permata, dan kakao dan olahannya," terangnya.

Simak Video: Jokowi Ingatkan Pentingnya Belanja Produk Lokal Imbas Penurunan PMI

[Gambas:Video 20detik]

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong pemanfaatan gas bumi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Saat ini, sebagian gas bumi yang diproduksi untuk ekspor.

Berdasarkan data yang disajikan Sekretaris SKK Migas Luky Agung Yusgiantoro, total lifting gas bumi hingga Juni 2024 sebesar 5.383,57 billion british thermal unit per day (bbtud). Dari total lifting itu, sebanyak 3.727,95 bbtud untuk kebutuhan domestik dan 1.659,62 bbtud untuk ekspor.

Data itu memperlihatkan, pemanfaatan gas domestik terus menanjak. Sementara, pemanfaatan gas untuk ekspor menunjukkan penurunan.

"Kalau kita lihat tentunya dari sudut pandang SKK Migas, kita selalu mendorong agar pemanfaatan gas itu bisa bertujuan untuk pembangunan perekonomian kita. Sehingga kalau bapak ibu lihat di sini dengan sebesar per Juni 2024 ada 5.383 bbtud dari total produksi kita, di mana pemanfaatan dari domestik tersebut kita naikkan," katanya Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

Dari sisi profil pemanfaatan gas bumi, terbesar adalah untuk industri sebesar 26,93%. Kemudian, untuk ekspor LNG 24,61%, pupuk 12,68%, kelistrikan 12,64%, domestik LNG 11,65%, dan lain-lain.

"Salah satu yang paling besar adalah penggunaan untuk industri dalam negeri, yang sebelah kiri warna biru. Ada juga untuk kelistrikan, domestik LNG juga kita salurkan kepada domestik LNG tersebut," katanya.

Diakuinya, ada pemanfaatan gas yang masih kecil seperti city gas dan untuk BBG. Lebih lanjut, dia mengatakan, pihaknya berupaya agar produksi terus naik. Namun, produksi gas ini dihadapkan pada masalah yakni infrastruktur yang terbatas.

"Sebagai contoh di sini industri di mana penyerapan dari gas tersebut itu masih lebih rendah daripada yang dikontrakan," katanya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Adapun aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.

"Kami percaya bahwa carut-marut pengeluaran gas untuk kebutuhan industri dan kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, penyusunan aturan ini selaras dengan proyeksi Kemenperin bahwa kebutuhan gas industri akan meningkat hingga dua kali lipatnya pada tahun 2030. "Jadi kami mempunyai kepentingan untuk melindungi produksi gas nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan untuk kepentingan kelistrikan nasional," kata dia.

Agus percaya, regulasi ini nantinya akan turut menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing. Pasalnya, RPP tersebut memberikan kewenangan kepada kawasan industri atau konsorsium kawasan industri untuk mengimpor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik di kawasan industrinya.

Selain disetujuinya RPP tersebut, Agus juga merasa senang lantaran Jokowi juga menyetujui perpanjangan HGBT hingga tahun yang akan datang. Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor.

"Alhamdulillah dibawa dalam Ratas kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," kata dia.