Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan investasi asal Amerika Serikat (AS), J.P. Morgan, menyampaikan pandangan terkait kinerja keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN per akhir Juni 2024.

Tim J.P. Morgan mencatat secara keseluruhan pencapaian profit after tax and minority interest (PATMI) PGN untuk periode semester I/2024 setara dengan 59% estimasi JP Morgan dan 56% menurut perkiraan konsensus untuk setahun penuh.

Pemerintah memiliki target produksi 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) di 2030. Untuk mengejar target tersebut, pencarian sumber-sumber gas terus dilakukan dan telah membuah hasil.

Target gas yang besar itu kemudian menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan pembeli atau konsumennya.

Terkait hal tersebut, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengakui, saat menetapkan target 12 bscfd banyak yang mempertanyakan pembelinya. Namun, kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi membuat kebutuhan gas meningkat.

"Dulu waktu kita menetapkan target 12 bcf banyak yang menanyakan siapa yang membeli? Nah sekarang begitu mulai berbagai kebijakan pemerintah untuk hilirisasi mulai banyak industri-industri di dalam negeri, kemudian juga kebutuhan listrik juga meningkat sehingga sekarang berkembang," kata Dwi di JCC Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia melanjutkan, dari sisi gas balance, pihaknya melihat tidak akan negatif di 2030. Terlebih, adanya penemuan-penemuan baru berukuran raksasa.

"Karena kita tahu bahwa Eni sendiri di Indonesia ada 5 proyek sekarang itu pengembangan eksisting maupun 2-3 proyek pengembangan baru termasuk yang salah satunya Geng North," ungkapnya.

"Yang lain-lain dari 2026 akan onstream dan sebagainya, kemudian Geng North yang Eni itu insyaallah onstream di 2027 nanti akan diikuti 2028 Andaman oleh Mubadala, kemudian diikuti akhir 2029 itu Abadi Masela jadi dengan penambahan yang cukup signifikan untuk gas kita," tambahnya.

Bicara wilayah, terang Dwi tergantung dengan infrastruktur. Dia menerangkan, pihaknya telah cukup lama memberikan sinyal jika Jawa Timur akan kelebihan gas dan Jawa Barat mengalami kekurangan (shortage).

Oleh karena itu, pasokan gas di Jawa Barat dipasok dari Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian selatan untuk mengalir ke Jawa Barat. Lalu, ada receiving terminal di utara Jakarta sehingga kelebihan gas di Jawa Timur bisa dialirkan ke Jawa Barat.

Dia melanjutkan, saat ini juga dibangun pipa gas Cirebon-Semarang. Dengan adanya pipa ini diharapkan akan mengatasi kelebihan gas di Jawa Timur.

"Jadi 2026 kalau sekarang itu ada kelebihan 150 juta cubic feet per hari di potensi di Jawa Timur itu bisa dialirkan nanti namun demikian tetap Jawa Barat nanti akan masih butuhkan supply dari Sumatera dan itu masih bisa kita atur nantinya, apakah ekspor kita ke Singapura kita harus adjust untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi dari sisi gas balance secara garis besar kita masih kelebihan," terangnya.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan lifting gas bumi pada tahun 2023 sebesar 1.809 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Lifting tersebut sekitar 33% lifting nasional sebesar 5.378 mmscfd.

"Indonesia tadi kontribusi nasional kurang lebih di sekitar 5 bcf per day di mana PHE memiliki kontribusi cukup signifikan yaitu sekitar sepertiganya dan ini ter-maintan, kita lihat dari tahun 2021 sampai 2023," kata Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis PHE Rachmat Hidajat dalam Webinar Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, Rabu (8/8/2024).

Dia menyebut, mayoritas produksi gas PHE untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Kurang lebih sepertiganya kami masih ekspor dan dua pertiganya jadi majority masuk ke domestik," ungkapnya.

Sementara, cadangan gas PHE tercatat sebesar 15.704 miliar standar kaki kubik (bscf). Cadangan itu tersebar dari Sumatera hingga Papua.

Dia bilang, cadangan gas untuk ukuran besar ada di Indonesia bagian timur.

"Jadi kalau kita lihat kita memiliki prospek dan inventori yang sudah berupa temuan 2C itu sekitar 15 tcf. Ini yang ada di dalam inventorinya PHE," katanya.

"Jadi memang kalau kita lihat terutama yang big fish itu adanya di eastern Indonesia, Indonesia bagian timur. Jadi kami memiliki 15 tcf mulai dari Sumatera sampai ke arah Irian Jaya dengan tadi juga variasi dari segi resourcesnya," sambungnya.

JAKARTA, investor.id – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan realisasi lifting minyak dan gas bumi (migas) sepanjang semester I-2024 belum melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto mengatakan, realisasi lifting minyak sepanjang semester I-2024 mencapai 576 ribu barel per hari (BOPD) atau hanya sebesar 91% dari target APBN 2024, yakni 635 BOPD. Penurunan ini terjadi karena kondisi banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Di semester I kita mengalami gangguan banjir sehingga drilling praktis lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan. Jadi, ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita adalah 576 ribu barel per hari,” ujar Dwi dalam konferensi pers Kinerja Hulu Migas Semester I Tahun 2024, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Dengan kondisi itu, Dwi memprediksi produksi minyak hingga akhir 2024 masih di bawah target. Sementara outlook produksi minyak hingga akhir tahun ini mencapai 595 ribu BOPD.

Berdasarkan data, angka tersebut juga masih jauh dari target lifting minyak yang ditetapkan dalam APBN 2024, yakni 635 ribu BOPD atau tercapai 94%. “Kita melihat di-outlook-nya nanti adalah sekitar 596 hingga 597 ribu barel per hari. Outlooknya adalah 595 ribu BOPD,” ujar Dwi.

Dwi melanjutkan, realisasi lifting gas bumi sepanjang semester I-2024 mencapai 5.301 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau hanya sebesar 92% dari target APBN 2024, yakni 5.785 MMSCFD. Outlook lifting gas hingga akhir 2034 diperkirakan mencapai 5.554 juta MMSCFD atau sebesar 96% dari target tahun ini.

“Kita sudah hitung outlook-nya menjadi 5.554 juta MMSCFD dengan target yang akan lebih besar daripada realisasi target WP&B meskipun kita masih ada kendala di APBN, tapi sudah mulai kelihatan di gas ini kendalanya adalah di infrastruktur dan kita harapkan batang Cirebon akan bisa tersambung akhir 2025 sehingga kelebihan gas dari Jawa timur bisa dialirkan ke Jawa Barat,” pungkas Dwi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri atau Domestik. Adapun aturan itu diusulkan secara langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Rapat Terbatas (Ratas) kemarin.

"Ini berita baik untuk kita semua, alhamdulillah Presiden (Jokowi) menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri atau domestik," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, RPP telah diperjuangkannya sekitar 2 tahun lamanya. Menurutnya, hal ini tidak mudah lantaran pihaknya harus menghadapi pihak yang sama dengan saat dia memperjuangkan program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Dalam hal ini, ada pihak besar yang kurang sreg dengan langkah-langkah tersebut.

"2 tahun kami berjuang tidak mudah karena kita yang hadapi adalah orang-orang yang sama yang kita hadapi dalam memperjuangkan HGBT. Tapi alhamdulillah, berita baik bapak presiden dalam Ratas kemarin menyetujui," ujarnya.

RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri ini pada dasarnya akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia. Menurutnya, RPP ini adalah game changer dalam pengelolaan gas bumi nasional.

"Dalam RPP tersebut akan diatur Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 60% untuk domestik dan 40% untuk ekspor," imbuhnya.

DMO adalah kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk menyerahkan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui Badan Pelaksana dalam rangka penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besarnya diatur didalam Kontrak Kerja Sama.

"Kami percaya bahwa carut-marut pengeluaran gas untuk kebutuhan industri dan kebutuhan kelistrikan itu tidak akan ada lagi karena regulasi yang mengaturnya itu regulasi yang secara hierarki sangat tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, penyusunan aturan ini selaras dengan proyeksi Kemenperin bahwa kebutuhan gas industri akan meningkat hingga dua kali lipatnya pada tahun 2030. "Jadi kami mempunyai kepentingan untuk melindungi produksi gas nasional untuk kepentingan industri manufaktur dan untuk kepentingan kelistrikan nasional," kata dia.

Agus percaya, regulasi ini nantinya akan turut menciptakan ekosistem industri yang inklusif dan berdaya saing. Pasalnya, RPP tersebut memberikan kewenangan kepada kawasan industri atau konsorsium kawasan industri untuk mengimpor gas sebagai bahan baku sumber energi listrik di kawasan industrinya.

Selain disetujuinya RPP tersebut, Agus juga merasa senang lantaran Jokowi juga menyetujui perpanjangan HGBT hingga tahun yang akan datang. Tidak hanya menyetujui perpanjangannya, Agus menambahkan, Jokowi juga menyetujui perluasan program HGBT ini dari yang semula hanya menyasar 7 sektor.

"Alhamdulillah dibawa dalam Ratas kemarin, saya bisa melaporkan Pak Presiden bukan hanya menyetujui perpanjangan program HGBT dan kemudian untuk penambahan sektor-sektor," kata dia.