Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun bangsa ini telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, nasib wilayah pesisir dan laut—yang merupakan salah satu kekayaan terbesar Indonesia—seringkali tersingkir dari perhatian.

Kondisi lingkungan yang memburuk, penurunan sumber daya laut, dan ketidakadilan sosial di daerah pesisir mencerminkan ketimpangan mendalam yang masih harus diatasi. Sehingga muncul pertanyaan apakah kita sudah benar-benar merdeka atau justru terjebak dalam lautan masalah?

Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit, bahwa penerapan UUD 1945, khususnya dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut, masih jauh dari harapan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk kekayaan laut, adalah milik seluruh rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Namun, realitas lapangan menunjukkan sebaliknya.

Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang dicanangkan untuk melindungi kawasan pesisir dan laut, penerapannya kerapkali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penambangan liar, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pencemaran laut adalah masalah yang terus menerus mengancam ekosistem kita.

Alih-alih menikmati hasil laut yang melimpah, banyak komunitas pesisir kini berhadapan dengan penurunan hasil tangkapan dan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi hidup mereka.

Lebih parah lagi, seringkali kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar, seperti penambangan pasir laut yang diatur pada PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian dieksekusi melalui Permendag No. 20 dan No. 21 tahun 2024.

Hal ini dapat merusak habitat organisme yang hidup di dasar perairan, termasuk ekosistem terumbu karang dan lamun. Pasir laut berperan penting dalam daur mineral dan kelangsungan proses ekologis, dan pengambilannya dapat mengganggu keseimbangan ekologis perairan laut.

Dalam banyak kasus, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal yang paling terkena dampak, melawan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi salah satu pilar UUD 1945.

Jika kita benar-benar berkomitmen pada cita-cita kemerdekaan yang diusung UUD 1945, kita harus menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih tegas. Era baru pesisir dan laut Indonesia yang akan di nahkodai oleh Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KETAHANAN MARITIM

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat beragam, dari terumbu karang yang menakjubkan hingga hutan mangrove yang vital untuk keseimbangan ekologi.

Potensi sumber daya alam ini, seperti ikan, rumput laut, dan mineral laut, merupakan modal dasar untuk mendukung perekonomian nasional, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut Indonesia tidak hanya merupakan langkah strategis dalam memajukan ekonomi nasional, tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama, pesisir dan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik itu dalam bentuk hasil laut, energi terbarukan, maupun keanekaragaman hayati.

Namun, pengelolaan sumber daya ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Era Baru Pesisir dan Laut Indonesia harus fokus pada pengelolaan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga melindungi ekosistem untuk generasi mendatang.

Pendekatan ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak, serta investasi dalam teknologi dan metode ramah lingkungan.

Kedua, salah satu langkah krusial dalam memasuki era baru ini adalah penguatan infrastruktur pesisir dan laut. Pelabuhan, stasiun cuaca, dan sistem pemantauan yang canggih harus diperbaiki untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan respon terhadap bencana.

Selain itu, pembangunan kapasitas manusia menjadi kunci. Program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat pesisir serta profesional di bidang kelautan harus diperluas untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan melindungi sumber daya laut dengan lebih baik.

Ketiga, ketahanan maritim adalah pondasi dari kedaulatan Indonesia. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya.

Ini mencakup penguatan armada penjaga pantai, pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah perairan, serta peningkatan kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas batas seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan sistem pemantauan satelit harus dimanfaatkan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim.

Untuk benar-benar mengoptimalkan potensi pesisir dan laut, Indonesia harus berinvestasi dalam penelitian dan inovasi. Penelitian yang mendalam tentang ekosistem laut, perubahan iklim, dan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien akan memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, inovasi dalam sektor maritim, seperti pengembangan bahan bakar alternatif dan teknologi pengolahan hasil laut, harus didorong untuk menciptakan ekonomi maritim yang lebih ‘biru’ dan berkelanjutan.