Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan potensi hilirisasi rumput laut menjadi bahan bakar untuk pesawat ramah lingkungan, bioavtur. Menurutnya, potensinya sangat besar.

Trenggono mengatakan, produksi rumput laut di Indonesia kedua terbesar di dunia. Jadi, menurutnya cukup jika komoditas itu juga dikelola menjadi bioavtur.

"Sangat mungkin (bioavtur dari rumput laut), karena rumput laut sendiri kan potensinya untuk kepentingan banyak hal. Untuk makanan, untuk pupuk, untuk farmasi, dan lain sebagainya," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Untuk menindaklanjuti inisiasi itu, domainnya berada di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Trenggono mengatakan, KKP bertugas memperkuat sektor hulunya.

"Kalau hulunya kuat, maka hilirnya pasti akan kuat," jelasnya.

Sebelumnya, terkait bioavtur dari rumput laut dikemukakan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Dia mengatakan, akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melihat potensi pengembangan bioavtur dari rumput laut.

"Karena rumput laut ini memang tersebarnya hampir di seluruh Indonesia. Terutama di kawasan Bali, NTT, dan juga Timur," kata Rosan ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menurut Rosan, potensi pengembangan sangat besar, apalagi produksi rumput laut Indonesia menjadi yang terbesar. Jadi diyakini pasokan rumput laut dalam negeri cukup untuk dikembangkan menjadi bioavtur.

"Sangat cukup. Kita Untuk rumput laut ini, kita ini nomor 2 penghasil terbesar di dunia. Tetapi untuk rumput laut tropis, kita nomor 1 terbesar di dunia," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Meskipun bangsa ini telah berkembang pesat dalam berbagai aspek, nasib wilayah pesisir dan laut—yang merupakan salah satu kekayaan terbesar Indonesia—seringkali tersingkir dari perhatian.

Kondisi lingkungan yang memburuk, penurunan sumber daya laut, dan ketidakadilan sosial di daerah pesisir mencerminkan ketimpangan mendalam yang masih harus diatasi. Sehingga muncul pertanyaan apakah kita sudah benar-benar merdeka atau justru terjebak dalam lautan masalah?

Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan pahit, bahwa penerapan UUD 1945, khususnya dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut, masih jauh dari harapan. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk kekayaan laut, adalah milik seluruh rakyat dan harus dikelola untuk kesejahteraan umum. Namun, realitas lapangan menunjukkan sebaliknya.

Meskipun ada berbagai regulasi dan kebijakan yang dicanangkan untuk melindungi kawasan pesisir dan laut, penerapannya kerapkali terhambat oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penambangan liar, penangkapan ikan secara berlebihan, dan pencemaran laut adalah masalah yang terus menerus mengancam ekosistem kita.

Alih-alih menikmati hasil laut yang melimpah, banyak komunitas pesisir kini berhadapan dengan penurunan hasil tangkapan dan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi hidup mereka.

Lebih parah lagi, seringkali kepentingan ekonomi jangka pendek lebih diutamakan daripada keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek pembangunan besar, seperti penambangan pasir laut yang diatur pada PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang kemudian dieksekusi melalui Permendag No. 20 dan No. 21 tahun 2024.

Hal ini dapat merusak habitat organisme yang hidup di dasar perairan, termasuk ekosistem terumbu karang dan lamun. Pasir laut berperan penting dalam daur mineral dan kelangsungan proses ekologis, dan pengambilannya dapat mengganggu keseimbangan ekologis perairan laut.

Dalam banyak kasus, keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari komunitas lokal yang paling terkena dampak, melawan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi salah satu pilar UUD 1945.

Jika kita benar-benar berkomitmen pada cita-cita kemerdekaan yang diusung UUD 1945, kita harus menegakkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih tegas. Era baru pesisir dan laut Indonesia yang akan di nahkodai oleh Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi yang mendalam dalam pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum yang lebih ketat, dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KETAHANAN MARITIM

Dengan lebih dari 17.000 pulau dan ribuan kilometer garis pantai, Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat beragam, dari terumbu karang yang menakjubkan hingga hutan mangrove yang vital untuk keseimbangan ekologi.

Potensi sumber daya alam ini, seperti ikan, rumput laut, dan mineral laut, merupakan modal dasar untuk mendukung perekonomian nasional, termasuk sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Pengembangan kawasan pesisir dan laut Indonesia tidak hanya merupakan langkah strategis dalam memajukan ekonomi nasional, tetapi juga penting untuk menjaga kedaulatan dan keberlanjutan lingkungan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama, pesisir dan laut Indonesia memiliki potensi sumber daya yang sangat besar, baik itu dalam bentuk hasil laut, energi terbarukan, maupun keanekaragaman hayati.

Namun, pengelolaan sumber daya ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. Era Baru Pesisir dan Laut Indonesia harus fokus pada pengelolaan berkelanjutan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek tetapi juga melindungi ekosistem untuk generasi mendatang.

Pendekatan ini melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan yang merusak, serta investasi dalam teknologi dan metode ramah lingkungan.

Kedua, salah satu langkah krusial dalam memasuki era baru ini adalah penguatan infrastruktur pesisir dan laut. Pelabuhan, stasiun cuaca, dan sistem pemantauan yang canggih harus diperbaiki untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan respon terhadap bencana.

Selain itu, pembangunan kapasitas manusia menjadi kunci. Program pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat pesisir serta profesional di bidang kelautan harus diperluas untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan melindungi sumber daya laut dengan lebih baik.

Ketiga, ketahanan maritim adalah pondasi dari kedaulatan Indonesia. Dengan posisi geografis yang strategis dan kekayaan sumber daya yang melimpah, Indonesia harus meningkatkan kemampuan pertahanan maritimnya.

Ini mencakup penguatan armada penjaga pantai, pengawasan yang lebih efektif terhadap wilayah perairan, serta peningkatan kerja sama regional untuk menghadapi ancaman lintas batas seperti pencurian ikan dan penyelundupan. Dalam konteks ini, teknologi informasi dan sistem pemantauan satelit harus dimanfaatkan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman maritim.

Untuk benar-benar mengoptimalkan potensi pesisir dan laut, Indonesia harus berinvestasi dalam penelitian dan inovasi. Penelitian yang mendalam tentang ekosistem laut, perubahan iklim, dan teknologi penangkapan ikan yang lebih efisien akan memberikan wawasan berharga untuk pengelolaan yang lebih baik.

Selain itu, inovasi dalam sektor maritim, seperti pengembangan bahan bakar alternatif dan teknologi pengolahan hasil laut, harus didorong untuk menciptakan ekonomi maritim yang lebih ‘biru’ dan berkelanjutan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghentikan operasional dua kapal keruk (dradger) berbendera Singapura yang kepergok mencuri pasir laut di Batam, Kepulauan Riau. Dua kapal ini kedapatan tidak memiliki dokumen perizinan yang diperlukan.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono alias Ipunk mengatakan saat dilakukan pemeriksaan, MV YC 6 berukuran 8012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8559 GT terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan.

Ipunk menjelaskan kapal penghisap pasir itu membawa 10 ribu meter kubik pasir dan terdapat 16 orang anak buah kapal (ABK), terdiri dari 2 orang WNI, 1 orang asal Malaysia, dan 13 warga negara China. Selain itu ada juga dua fakta mengejutkan lain terkait pencurian pasir laut ini, yakni:

1. 10 Kali Bolak-balik dalam sebulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal pencuri pasir itu sering masuk ke perairan Indonesia. Bahkan dalam kurun waktu satu bulan bisa mencapai 10 kali bolak-balik tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah.

"Menurut pengakuan Nakhoda, mereka sering sekali masuk ke wilayah Indonesia. Bahkan dalam satu bulan bisa mencapai 10 kali masuk ke sini (Indonesia), tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah," kata Ipunk dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

"Bahkan tidak punya dokumen kapal, yang ada hanya ijazah nakhoda dan akta kelahiran," tegasnya.

2. Isap 10 ribu meter kubik pasir selama 9 jam

Kapal pencuri pasir laut ini disebut-sebut mampu menghisap sekitar 10 ribu m3 selama 9 jam. Mengingat kapal itu bisa 10 kali bolak-balik dalam sebulan, artinya RI sudah kecurian sekitar 100 m3 pasir laut.

"Mereka menghisap pasir selama 9 jam mendapat 10 ribu (meter kubik) yang dilakukan selama 3 hari dalam satu kali perjalanan. Kapal ini dalam satu bulan bisa 10 kali masuk ke sini," jelasnya.

"Artinya dalam satu bulan kapal ini mampu mencuri 100.000 meter kubik pasir laut Indonesia," tambah Ipunk Lagi.

Atas peristiwa penangkapan ini, Ipunk juga menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut merupakan salah satu landasan hukum dalam Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

"Untuk itu negara hadir menertibkan, sebagai komitmen untuk mewujudkan ekologi sebagai panglima agar pengelolaan sumber daya kelautan ini bisa lestari dan sesuai peraturan. Kalau laut ini dikelola dengan baik, pemerintah bisa memastikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ada, namun jika tidak sesuai, maka kami akan tertibkan," ujarnya.

Kemudian di juga menegaskan bahwa PSDKP akan terus mengawasi dan menertibkan kapal-kapal dredger ilegal yang beroperasi di perairan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

"Di sini KKP hadir melakukan penertiban. Harapan kami dapat tetap tertib. Dengan pola pemerintah turun langsung untuk memastikan bahwa aturan yang ada bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha dan teman-teman pemerintah daerah," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Viktor Gustaaf Manoppo menjelaskan sampai saat ini, dalam PP 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi belum ada satupun izin yang dikeluarkan pemerintah.

"Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan satu lembar izin kepada siapapun. Terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Estimasi total potensi kerugian negara bila dihitung dari kegiatan ini dalam satu tahun, 100.000 meter kubik dikali 12 bulan apabila dibawa pasir tersebut diekspor keluar, totalnya dapat mencapai ratusan miliar per tahun kerugian negara," katanya

"Ini baru sumber daya kelautan (pasir laut) belum lagi perizinan yang lainnya mungkin bisa lebih dari itu," tegasnya lagi.

Simak: Detik-detik Kapal Ikan Filipina Tepergok Curi Ikan di Laut Sulawesi

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar forum perencanaan tata ruang laut tingkat internasional, Marine Spatial (MSP) Forum ke-6 di Bali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan sejumlah tantangan mengelola tata ruang laut di Indonesia.

Pria yang karib disapa Trenggono ini mengatakan mengelola ruang laut menemui banyak tantangan. Dia menilai 30% dari perairan Indonesia dapat dijadikan ruang konservasi laut. Menuju ke sana, Trenggono menilai punya tantangan yang berat.

"Setiap hari saya mengalami selama 4 tahun ini belajar tentang bagaimana mengelola kelautan. Dulu berpikirnya perikanan tapi saya sekarang berpikir perikanan itu akibatnya saja yang terpenting adalah laut dijaga dengan baik. 30% laut Indonesia itu bisa dijadikan sebagai ruang konservasi. Tantangannya berat sekali," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan masih banyak nelayan menggunakan alat-alat tangkap tradisional yang dapat merusak ekologi laut. Selain itu, masih banyak pihak yang memanfaatkan ekologi Indonesia untuk kepentingan reklamasi dan pariwisata. Trenggono menyebut mereka tidak pernah peduli akibat aktivitas tersebut dapat merusak lingkungan.

"Reklamasi untuk semua kepentingan ekonomi, misalnya properti, pariwisata semuanya itu ujungnya ekonomi. Mereka nggak pernah peduli dengan lingkungan ini akan menjadi rusak. Penghasilan sumber-sumber daya alam yang di laut dalam, misalnya Migas dan lain sebagainya ini harus kita protect kemudian berdampak pada tempat berbahaya untuk kepentingan ekologi," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya selama ini telah melakukan sosialisasi hingga memetakan zonasi perairan Indonesia. Dia bilang memang hal tersebut membutuhkan waktu. Dia pun membandingkan ke negara Norwegia yang membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Waktu saya belajar di Norway, saya ingin tahu bagaimana mereka mengelola soal kelautan mereka juga mengatakan butuh waktu 10 tahun lebih kemudian bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Masyarakatnya sedikit cuma 4 juta 5 juta, kita kan hampir 300 juta," tambahnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan sebanyak 30% wilayah perairan Indonesia dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi. MKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan masih ada sebanyak 29,7 juta hektar laut Indonesia yang belum masuk kawasan konservasi.

Pria yang karib disapa Trenggono ini menjelaskan untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggandeng International Maritime Organization (IMO). Menurutnya, dengan masuk ke kawasan konservasi laut ini penting lantaran dapat menjaga ekosistem di wilayah laut tersebut. Dia bilang, kawasan konservasi laut ini nantinya tidak bisa dilintasi kapal-kapal dengan bebas.

"Jadi kita ada ruang konservasi yang harus diprotek, Alhamdulillah sekarang ini sudah dua titik yang kita jadikan sampel untuk bisa diprotek oleh IMO. Di sidang IMO kita berhasil di sana. Kita targetnya akan mencapai 29,7 juta hektare seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul itu akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia juga pada umumnya. Kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik, kalau ada kapal yang melintas atau penangkap ikan yang mendekati dan seterusnya itu harus tidak boleh," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan saat ini sudah ada dua lokasi perairan yang masuk dalam kawasan konservasi, yakni di Pulau Nusa Penida, Bali, dan Gili Matrak yang terletak di Lombok.

"Itu dijadikan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Inilah yang penting. Jadi sudah diplot, itu masuk di salah satu radar mereka (IMO). Jadi, kalau kapal lihat langsung berbunyi tet tet. Itu hal yang paling penting. Jika mereka ingin memprotes kami, itu bukan saya, itu IMO. Salah satunya, orang lebih takut pada IMO daripada kita (KKP) sendiri," terangnya.

Dia pun berharap kawasan konservasi nasional di laut itu tidak hanya terjadi di dua lokasi saja, tapi juga di wilayah perairan laut Indonesia lainnya, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa.

"Itu salah satu hal yang saya harap tidak hanya 2 titik. Karena kita ingin 29,7 juta hektar, ada banyak titik, khsususnya di Indonesia Timur, di Laut Arafura, lalu di Laut Natuma, lalu di Laut Jawa, lalu di Selatan Jawa, juga titik di situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kawasan konservasi laut Indonesia sudah mencapai 28,9 juta hektare, yang terdiri dari 21,5 juta hektare yang ditetapkan dan 7,4 juta hektare yang dicadangkan. Menurutnya di tahun 2045, 30% wilayah laut Indonesia dijadikan kawasan konservasi atau seluas 97,5 juta hektare.

"Marine protection area itu adalah ruang konservasi ini akan kita perluas sampai dengan 30% luas wilayah Indonesia harapannya di 2045 bisa selesai. Saat ini sudah mencapai 28,9 juta hektare," ungkap dia di Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

Simak: Podcast : Menjaga Lautan dan Menyelamatkan Masa Depan

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kembali menerima audiensi pimpinan salah satu matra TNI, yakni Kepala Staf TNIAngkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, pada Selasa (23/7/2024).

Usai pertemuan yang berlangsung di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat ini, Kasal menyampaikan bahwa dirinya bertemu Wapres Ke-13 RI itu untuk melaporkan berbagai perkembangan institusi TNI AL, khususnya situasi keamanan laut di seluruh wilayah tanah air.

“Tadi baru saja kami menghadap Bapak Wakil Presiden dan kami menjelaskan langsung pada beliau terkait dengan situasi keamanan laut,” tuturnya kepada wartawan.

Pada kesempatan ini, kata Ali, orang nomor dua di Indonesia itu secara khusus menanyakan terkait situasi di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan, dan beberapa perairan lainnya di Indonesia Timur.

“Kemudian, beliau juga menyampaikan terkait dengan kemungkinan dibangunnya rest area laut di Selat Sunda, khususnya di wilayah Banten,” imbuhnya.

Menurutnya, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu juga menyoroti pentingnya pembangunan rest area laut yang diharapkan akan menguntungkan akses dan kepentingan maritim Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.

Tidak hanya di Selat Sunda, Ma’ruf Amin juga menanyakan kemungkinan pembangunan rest area laut di Selat Malaka, khususnya di perairan Batam.

“Itu kami laporkan juga bahwa di Pulau Nipah nantinya juga sama, akan dibangun juga one stop service untuk kemaritiman perdagangan laut yang melewati Selat Malaka khususnya,” kata Ali.

Terakhir, Ali menyampaikan bahwa selain membahas situasi keamanan di seluruh wilayah Nusantara, dirinya juga melaporkan terkait peringatan HUT Ke-79 TNI pada 5 Oktober 2024 mendatang.

“Dan kita menyampaikan bahwa nanti mungkin perkembangan ke depan [akan dilaporkan] pada saat hari ulang tahun TNI [yang] akan diadakan atau diselenggarakan di Surabaya, di mana nanti panitianya juga melibatkan dari armada-armada di bawah jajaran TNI Angkatan Laut,” pungkas Ali

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi menambahkan bahwa Wapres diagendakan hadir pada acara peringatan HUT TNI di Surabaya, sekaligus untuk menerima Brevet (lencana).

“Saya kira tadi ada hal yang juga disanggupi oleh Bapak Wapres, bahwa Bapak Wapres akan hadir dalam acara penyematan Brevet dan akan hadir di Surabaya untuk [acara] 5 Oktober,” tandas Masduki.