REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya untuk mempersiapkan skema Murur pada penyelenggaraan haji 2025 sejak dini. Ini mengingat suksesnya pelaksanaan murur pada misi haji 2024.

"Terutama data jamaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke Tanah Suci," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriyah/2024 Masehi di Jakarta pada 7-10 Agustus 2024.

Skema Murur, yaitu mabit (bermalam) dengan cara melintas di Muzdalifah dari Arafah (tanpa turun dari bus). Ini merupakan terobosan Kemenag karena telah memberikan dampak positif bagi kesehatan jamaah

Pada penyelenggaraan tahun ini sebanyak 51 ribu lebih peserta haji diberangkatkan melalui skema Murur. Proses pergerakan di Muzdalifah ke Mina bisa selesai pada 07.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Dengan demikian jamaah lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi (risti) memiliki waktu panjang untuk memulihkan energi di Mina. Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Saudi juga sudah menetapkan kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu orang pada 2025 sehingga penyelenggaraan ibadah haji berikutnya mesti disiapkan sejak dini.

Menag Yaqut juga meminta evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. Pada tahun ini jumlah jamaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu dengan jumlah jamaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," kata Menag Yaqut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa dipanggil Gus Yaqut meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk membahas enam hal dalam utuk meningkatkan kualitas haji. Hal ini disampaikan Gus Yaqut saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (7/8/2024) malam.

Pertama, peserta Rakernas diminta untuk membahas upaya peningkatan sukses Armuzna dengan skema Murur. Untuk haji tahun 2025, menurut Gus Yaqut, skema Murur harus dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan.

"Terutama data jamaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke tanah suci," ujar Gus Yaqut.

Kedua, Gus Yaqut juga meminta agar peserta Rakernas Evaluasi Haji membahas kepadatan Mina. "Ini bukan isu baru. Maka, kita yang harus punya cara baru mengatasinya. Misalnya, kita perlu memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kepadatan Mina ini," ucap dia.

"Jamaah maupun masyarakat perlu pemahaman yang memadai terkait kondisi faktual kepadatan Mina. Bila perlu calon jamaah haji diajak simulasi camping saat manasik," kata Gus Yaqut.

Pemahaman tentang Mina ini, menurut dia, penting disosialisasikan karena peningkatan fasilitas di Mina direncanakan baru akan siap dalam dua tahun ke depan. Artinya, pada 2025 kondisi Mina kemungkinan masih sama dengan 2024.

Gus Yaqut menjelaskan, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221 ribu jamaah. Selain itu, ada tambahan sebesar 20 ribu kuota sehingga totalnya menjadi 241 ribu jamaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

Sementara, area jamaah haji reguler di Mina hanya seluas 172.000 m2. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah jamaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2.

Keempat, Gus Yaqut juga meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji. "MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya," ujar dia.

Sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Yaqut menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M. "Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini," ujar Gus Yaqut.

Kelima, Gus Yaqut juga meminta agar melakukan evaluasi terkait kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. Pada tahun ini, jumlah jamaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," kata Gus Yaqut.

Terakhir, dia meminta peserta Rakernas lebih cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221 ribu berikut jadwal tahapan persiapan haji.

"Belajar dari tahun 2024, yang merupakan tahun pertama di mana Raker BPIH dilakukan sebelum penandatanganan MoU, maka kita perlu cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," jelas Gus Yaqut.

"Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) RI memastikan akan melakukan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 secara nasional di Jakarta pada 7-9 Agustus 2024.

"Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan pada 7-9 Agustus, menyambung. Kita panggil dan undang seluruh PPIH dan embarkasi se-Indonesia," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Melalui kegiatan tersebut, Hilman mengatakan pihaknya ingin mengevaluasi terhadap layanan yang diberikan kepada jamaah haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini.

Ia juga telah menyiapkan sejumlah hal yang telah menjadi catatan Kemenag dalam penyelenggaraan ibadah haji, seperti dalam hal penyediaan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya selama 64 hari pelaksanaan ibadah haji di tanah suci tersebut.

"Termasuk juga di antaranya isu strategis apa saja yang ada. Apalagi tahun depan regulasi baru akan diterapkan oleh Kerajaan Arab Saudi," ujarnya.

Untuk itu, Hilman juga menyebut pihaknya turut mengundang secara daring Kementerian Haji Arab Saudi untuk memaparkan evaluasi apa saja yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan haji di tahun yang akan datang.

Adapun terkait evaluasi haji yang akan dilakukan Panitia Khusus Angket Haji (Pansus Haji) yang dibentuk oleh DPR RI, dia berharap agar evaluasi tersebut berujung pada perbaikan layanan haji untuk seluruh jamaah haji di Indonesia.

"Kita berharap ujung proses dinamika ini adalah perbaikan layanan haji ke depan, baik dari pelayanan maupun skenario yang perlu perubahan," ungkapnya.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, dari 213.320 kuota, terdapat sejumlah 213.275 haji reguler yang berangkat ke Arab Saudi dari 12 Mei sampai 11 Juni 2024.

Kemudian, dari 21 Juni hingga 22 Juli 2024, terdapat sebanyak 212.720 orang yang dipulangkan ke Tanah Air dalam 553 kloter. Hingga akhir operasional, ada 46 haji masih dirawat di Arab Saudi.