REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skema lelang pengadaan di Arab Saudi menjadi salah satu topik yang dipertanyakan anggota panitia khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024. Luluk dari Fraksi PKB mempertanyakan kenapa lelang layanan haji dilakukan di Arab Saudi, bukan di Indonesia.

"Sejak kapan itu di Arab Saudi? Kenapa tidak di Indonesia, Pak, lazimnya? Itu kan uangnya besar banget," ujar Luluk kepada Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid dalam sidang Pansus Angket Haji di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Pertanyaan ini disampaikan Luluk menyusul penjelasan Subhan Cholid terkait mekanisme pengadaan layanan di Arab Saudi. Subhan waktu itu menjelaskan bahwa mekanismenya melalui open biding atau lelang terbuka. Layanan yang disiapkan antara lain akomodasi (hotel), transportasi, dan katering.

Subhan menjelaskan bahwa proses pengadaan itu dilaksanakan oleh tim independen, yang dibentuk Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tim ini antara lain beranggotakan PNS pada Ditjen PHU, wakil Perguruan Tinggi Pariwisata, dan ada juga dari Kementerian Perhubungan.

Tim ini bekerja berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Tahapan pengadaannya mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi dokumen, verifikasi lapangan, dan seterusnya. Semua itu dilakukan oleh tim untuk mendapatkan hasil terkait layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi.

Terhadap pertanyaan Luluk soal kenapa lelang dilalukan di Saudi, Subhan menegaskan bahwa itu sesuai ketentuan."Jadi memang ketentuan dari Arab Saudi, penyedia layanan itu harus perusahaan Arab Saudi karena kan tempat layanannya ada di Arab Saudi. Itu ketentuan dari pemerintah setempat lah," ucap Subhan.

Merespons hal itu, Ketua Pansus Nusron Wahid membenarkan jawaban Subhan. Menurut dia, lelang pengadaan sudah semestinya mengikuti ketentuan Arab Saudi."Ya betul, kalau itu betul" kata Nusron.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Khusus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 (Pansus Angket Haji) Saleh Partaonan Daulay menyoroti masalah persetujuan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu, di saat kuota tambahan belum dimuat dalam MoU dengan Arab Saudi.

Saleh menjelaskan saat persetujuan itu dilakukan tepatnya pada 27 November 2023, jumlah kuota haji yang pasti didapatkan Indonesia adalah sebanyak 221.000, namun alokasi kuota yang ditentukan oleh Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak 241.000 jamaah dengan 20.000 di antaranya adalah kuota tambahan, namun belum dimuat dalam MoU dengan Arab Saudi.

"Berarti 221 ribu itu, itulah yang mesti disepakati tanggal 27. Nah, yang 20 ribu itu mestinya disepakati Januari karena di situ baru ada kepastian kuota yang ada tambahannya. Kalau 221 ribu memang ada, memang pasti dapat. Kenapa tanggal 27 November ini, Komisi VIII menyetujui juga (241 ribu)? Ini kan tanda tangan ini Komisi VIII dan pemerintah," kata dia dalam Rapat Pansus Angket Haji bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bersama Komisi VIII sudah menandatangani hasil rapat terkait alokasi kuota haji pada Senin, 27 November 2023.

"Komisi VIII dan Kemenag RI menyepakati kuota haji Indonesia tahun 2024 sebanyak 241.000 jamaah, dengan rincian kuota jamaah haji reguler sebanyak 221.720 dan jamaah haji khusus sebanyak 19.280 orang," ujar dia.

Penentuan alokasi itu didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang mengatur bahwa kuota haji reguler sebesar 92 persen dan kuota haji khusus sebesar 8 persen.

Dirjen PHU Kemenag Hilman pun telah menyampaikan bahwa pada 27 November, pihaknya memang belum mendapatkan dokumen nota kesepakatan (MoU) terkait kuota haji tambahan.

"Seminggu sebelum kesimpulan itu dirumuskan, saya sebagai Dirjen juga sudah mengirimkan surat kepada Wakil Menteri Haji waktu itu, untuk meminta kepastian terkait dengan kuota tambahan tersebut agar harapannya saat itu, ketika keputusan kita sudah betul-betul clear, bahwa dari sana informasinya ada. Jadi, perlu kami sampaikan bahwa pada saat disepakati ya memang kami belum mendapatkan dokumen apa-apa, baik itu dalam bentuk surat maupun e-Hajj," ujar dia.

Tambahan kuota 20.000, kata dia melanjutkan, mendapat persetujuan dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024. Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Terkait tanggapan itu, Saleh yang merupakan anggota Komisi IX DPR itu menilai, baik Kemenag maupun Komisi VIII, mengambil langkah yang memiliki konsekuensi pelanggaran hukum.

"Kenapa waktu itu muncul angka ini 241 ribu ini usulan pemerintah, tapi kenapa DPR menyetujui dan kenapa Anda menyatakan itu setuju? Di sini, kalau dengan konsekuensinya ada pelanggaran hukum di sini sebetulnya. Pelanggaran pada pasal-pasal itu disebabkan pada persetujuan ini," kata dia.

DPR menilai Menteri Agama menyalahi ketentuan alokasi kuota haji karena pada Maret 2024 memutuskan kuota tambahan dialokasikan menjadi 10 ribu untuk jamaah haji reguler dan 10 ribu untuk jamaah haji khusus, padahal Pasal 64 UU 8/2019 menyatakan alokasi kuota 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk kuota haji khusus.

Sementara itu, Menag memutuskan alokasi kuota tambahan menjadi 50 persen banding 50 persen, berdasarkan Pasal 9 UU 8/2019 yang menyebutkan dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia, Menteri menetapkan kuota haji.

Alokasi dengan perbandingan 50 persen itu dilakukan untuk mencegah terjadi kepadatan jamaah haji di Mina. Di Mina, terdapat lima sektor dan jamaah Indonesia biasa ditempatkan di sektor 3 dan 4. Sementara sektor 1 dan 2, diperuntukkan bagi jamaah haji khusus.

Di sektor 3 dan 4, jamaah Indonesia juga harus berbagi dengan jamaah dari Malaysia, China, hingga Filipina. Kemenag tak bisa membayangkan bagaimana kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas.

Akhirnya, Indonesia mengusulkan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Namun jalur itu, biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus. Dengan demikian, ada pengalihan kuota ke jamaah haji khusus.

Saleh lantas menilai peran DPR dalam menyetujui alokasi kuota sebanyak 241 ribu itu pun perlu dievaluasi.

"Di sini, ada juga peran DPR yang perlu kita dudukkan dan koreksi bersama, kenapa kita setuju," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaringan Muslim Madani menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI tidak ada gunanya, sebab jamaah menyebut pelaksanaannya telah berjalan lancar dan mereka mendapat layanan terbaik.

"Jadi untuk apa ada Pansus Haji 2024, kan tidak ada gunanya. Katanya menemukan berbagai macam permasalahan terkait layanan jamaah haji selama di Makkah oleh Timwas DPR yang hanya beberapa hari di sana, faktanya justru terbantahkan oleh banyaknya pengakuan jamaah yang merasa terlayani maksimal," kata Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Syukron mengatakan, adanya Pansus Hak Angket Haji otomatis terpatahkan dengan fakta bahwa pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 untuk Indonesia telah berlangsung lancar di tengah tantangan kuota jamaah haji Indonesia terbanyak sepanjang sejarah.

Kendati tim pengawas haji 2024 menemukan sejumlah kendala, menurut Syukron, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan haji secara keseluruhan.

Ia mengatakan pelayanan Haji 2024 telah maksimal hampir di semua lini, seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Meskipun ditemukan kendala, tapi petugas haji sigap memperbaiki kekurangan.

Perihal pembagian kuota tambahan yang dipermasalahkan Pansus Hak Angket Haji 2024, kata dia, sebetulnya telah diatur Pasal 9 UU No.9/2019.

Pembagiannya telah melalui berbagai pertimbangan termasuk daya tampung Mina yang kelebihan kapasitas dan kesiapan teknis lain.

Ia menjelaskan, Timwas DPR yang dipimpin Muhaimin Iskandar awalnya bergerak dari temuan sebagian kasus kecil keluhan over kapasistas jamaah di tenda Mina.

Kemudian Timwas mempermasalahkan layanan konsumsi dan transportasi. Namun bagi Syukron permasalahan tersebut telah terbantahkan dengan banyaknya pernyataan langsung dari jamaah yang merasa puas.

"Para wakil rakyat tersebut kemudian mencari celah dengan menyoal masalah pembagian kuota tambahan jamaah haji tepatnya soal pengalihan 50 persen dari kuota tambahan oleh Kemenag ke haji khusus. Sesuatu yang seharusnya cukup diselesaikan dengan rapat dengar pendapat -RDP- untuk tabayun," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dendy Wijaya Saputra, yang mengatakan isu-isu miring yang diangkat dalam upaya pembentukan Pansus Haji 2024 ini dalam beberapa aspek cenderung melukai para petugas haji.

Pria yang juga terjun langsung sebagai Koordinator Pelayanan Lansia dan Disabilitas Sektor 8 Makkah PPIH Arab Saudi 2024 ini menuturkan pelayanan para petugas haji 2024 telah maksimal, dengan berbagai perjuangannya melayani jamaah haji Indonesia.

"Saya justru bingung dengan adanya Pansus Haji 2024, muncul di tengah kesuksesan yang dielu-elukan masyarakat, khususnya para jamaah," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya untuk mempersiapkan skema Murur pada penyelenggaraan haji 2025 sejak dini. Ini mengingat suksesnya pelaksanaan murur pada misi haji 2024.

"Terutama data jamaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke Tanah Suci," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriyah/2024 Masehi di Jakarta pada 7-10 Agustus 2024.

Skema Murur, yaitu mabit (bermalam) dengan cara melintas di Muzdalifah dari Arafah (tanpa turun dari bus). Ini merupakan terobosan Kemenag karena telah memberikan dampak positif bagi kesehatan jamaah

Pada penyelenggaraan tahun ini sebanyak 51 ribu lebih peserta haji diberangkatkan melalui skema Murur. Proses pergerakan di Muzdalifah ke Mina bisa selesai pada 07.30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Dengan demikian jamaah lanjut usia (lansia) dan risiko tinggi (risti) memiliki waktu panjang untuk memulihkan energi di Mina. Di sisi lain, kata dia, Pemerintah Saudi juga sudah menetapkan kuota haji Indonesia sebesar 221 ribu orang pada 2025 sehingga penyelenggaraan ibadah haji berikutnya mesti disiapkan sejak dini.

Menag Yaqut juga meminta evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. Pada tahun ini jumlah jamaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu dengan jumlah jamaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," kata Menag Yaqut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa dipanggil Gus Yaqut meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk membahas enam hal dalam utuk meningkatkan kualitas haji. Hal ini disampaikan Gus Yaqut saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji di Jakarta, Rabu (7/8/2024) malam.

Pertama, peserta Rakernas diminta untuk membahas upaya peningkatan sukses Armuzna dengan skema Murur. Untuk haji tahun 2025, menurut Gus Yaqut, skema Murur harus dipersiapkan sejak awal penyelenggaraan.

"Terutama data jamaah yang akan mengikuti skema Murur sudah diketahui sebelum keberangkatan ke tanah suci," ujar Gus Yaqut.

Kedua, Gus Yaqut juga meminta agar peserta Rakernas Evaluasi Haji membahas kepadatan Mina. "Ini bukan isu baru. Maka, kita yang harus punya cara baru mengatasinya. Misalnya, kita perlu memperbaiki cara manasik dan komunikasi publik terkait kepadatan Mina ini," ucap dia.

"Jamaah maupun masyarakat perlu pemahaman yang memadai terkait kondisi faktual kepadatan Mina. Bila perlu calon jamaah haji diajak simulasi camping saat manasik," kata Gus Yaqut.

Pemahaman tentang Mina ini, menurut dia, penting disosialisasikan karena peningkatan fasilitas di Mina direncanakan baru akan siap dalam dua tahun ke depan. Artinya, pada 2025 kondisi Mina kemungkinan masih sama dengan 2024.

Gus Yaqut menjelaskan, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221 ribu jamaah. Selain itu, ada tambahan sebesar 20 ribu kuota sehingga totalnya menjadi 241 ribu jamaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

Sementara, area jamaah haji reguler di Mina hanya seluas 172.000 m2. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah jamaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2.

Keempat, Gus Yaqut juga meminta forum Rakernas juga membahas skema pembiayaan haji. "MUI baru saja mengeluarkan fatwa terkait biaya haji. Isu ini perlu menjadi perhatian bersama dengan BPKH, bagaimana kira-kira skema penerapannya," ujar dia.

Sejak 2022, Kemenag sudah menggulirkan skema biaya haji berkeadilan. Gus Yaqut menyampaikan, Muzakarah Perhajian di Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo pernah merekomendasikan untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dan pemenuhan syarat istitha'ah, maka perlu penyesuaian biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Rekomendasi tersebut dikeluarkan mengingat besarnya penggunaan nilai manfaat dana haji pada operasional haji tahun 1443 H/2022 M. "Saya harap isu ini menjadi pembahasan juga di dalam Rakernas kali ini," ujar Gus Yaqut.

Kelima, Gus Yaqut juga meminta agar melakukan evaluasi terkait kebijakan penerapan istitha'ah kesehatan. Pada tahun ini, jumlah jamaah haji wafat ada 461 orang. Angka ini menurun dibanding tahun lalu di mana jumlah jemaah wafat mencapai 773 orang.

"Saya minta Rakernas ini juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan penerapan istitha’ah kesehatan dan membuat rekomendasi perbaikan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," kata Gus Yaqut.

Terakhir, dia meminta peserta Rakernas lebih cermat mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Seperti diketahui, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan kuota haji Indonesia tahun 2025 sebesar 221 ribu berikut jadwal tahapan persiapan haji.

"Belajar dari tahun 2024, yang merupakan tahun pertama di mana Raker BPIH dilakukan sebelum penandatanganan MoU, maka kita perlu cermat dalam mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025," jelas Gus Yaqut.

"Kita tentu tidak berharap ekses dan dinamika perhajian saat ini terulang lagi di tahun depan," ucap dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menjaring masukan dari jamaah soal berbagai bentuk layanan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang nantinya akan dibawa ke dalam rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag).

"Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan (menjaring masukan). Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari jamaah dengan cara seperti ini. Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi," ujar Ace dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun saran dan masukan yang diminta perihal pelayanan transportasi, pemondokan selama di Makkah dan Madinah, katering selama di Makkah, Madinah, Arafah dan Mina, serta pelayanan petugas haji, bimbingan manasik haji, dan lain-lain.

Aspirasi yang diserap, kata dia, selanjutnya akan sampaikan kepada Kemenag dan pihak-pihak terkait agar pelayanan penyelenggaraan haji bisa semakin lebih baik.

Surat Ace Hasan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini direspons oleh jamaah haji. Salah satu haji yang memberikan tanggapan adalah Maman Suherman asal Jawa Barat.

Maman mengatakan secara keseluruhan pemerintah sudah bekerja keras dan memberikan setiap pelayanan. Apabila ada kekurangan merupakan hal yang lumrah.

"Terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, tergantung sisi mana kita memaknai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini," kata Maman.

Menurut Maman, berkaitan transportasi selama di Tanah Suci tidak ada kendala. Saat di Makkah, jamaah mendapat layanan transportasi Bus Shalawat selama 24 jam.Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram.

Untuk konsumsi ia merasakan setiap waktu makan selalu tepat sesuai waktu, bahkan merasa lebih dari cukup.

"Pemondokan (hotel selama di Madinah dan Makkah) bagi kami merasa aman dan nyaman. Pemondokan di Arafah Alhamdulillah tidak ada masalah," kata dia.

Kendati mengapresiasi pelayanan, ia juga memberi masukan kepada pemerintah agar mendorong otoritas Arab Saudi meningkatkan pelayanan di Mina.

"Hal ini Kementerian Agama RI perlu bernegosiasi kembali dengan Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh jamaah haji Indonesia," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelenggaraan haji 2024 telah usai. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily pun menjaring saran, kritik, dan masukan dari jamaah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ace melakukannya melalui surat yang dikirimkan kepada jamaah haji Indonesia.

“Sebagai Wakil Rakyat yang membidangi pelaksanaan Ibadah Haji ini, kami mengharapkan masukan dan kritikan dari Bapak/Ibu terkait dengan pelayanan transportasi, pemondokan selama di Mekkah & Madinah, katering (konsumsi selama di Mekkah, Madinah, Arafah dan Mina), pelayanan petugas haji, bimbingan manasik haji, dan lain-lain,” demikian bunyi penggalan surat Ace sebagaimana dikutip dari teks aslinya, Rabu (7/8/2024).

“Berdasarkan atas pengalaman dan apa yang dirasakan Bapak dan Ibu Haji selama di Tanah Suci, mohon untuk disampaikan melalui SMS atau WhatsApp ke Nomor: 0822-1021-1908 atau Email: [email protected]. Kritikan dan masukan ini akan kami sampaikan langsung ke Kementerian Agama RI dalam Rapat Kerja di DPR RI untuk perbaikan pelayanan penyelenggaraan Ibadah Haji agar lebih baik lagi,” lanjut dia.

Menurut Ace, surat itu dia sampaikan kepada jamaah haji dari Kabupaten Bandung dan Kabupatem Bandung Barat. Hal itu dia lakukan di setiap selesai musim haji, khususnya pada daerah pemilihannya.

“Jadi bukan hanya tahun 2024 saja, tapi tahun sebelumnya juga saya lakukan. Sudah tahun ketiga saya meminta masukan dari para jamaah dengan cara seperti ini. İni bagian dari tugas saya sebagai Anggota DPR RI untuk menyerap aspirasi,” ucap Ace melalui pesan tertulis.

Hal ini, kata Ace Hasan, dia lakukan dalam rangka mendapatkan masukan dari para jamaah untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari para jemaah haji di dapilnya. Aspirasi yang diserap selanjutnya dia sampaikan kepada Kementerian Agama dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji agar lebih baik pelayanannya.

Surat Ace Hasan yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat ini direspons oleh jamaah haji. Salah satu jamaah yang memberikan tanggapan adalah jamaah haji asal Jawa Barat, Maman Suherman.

“Secara keseluruhan Kementerian Agama RI sudah bekerja keras dengan baik, dan jika ada kekurangan bagi kami hal yang sudah lumrah, terlebih ibadah haji membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa (Ibadah pasti selalu ada ujian) tergantung sisi mana kita kenulai. Namun sejujurnya kami ikhlas dan bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini,” kata Maman.

Selain penegasan itu, ada lima poin yang disampaikan Maman Suherman melalui surat balasannya kepada Ace Hasan. Hal itu diawali dengan ucapan terima kasih atas surat yang telah dikirimkan perihal Pelaksanaan Ibadah Haji 2024.

Pertama, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama RI terutama Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat yang sudah bekerja keras melayani jemaah dengan baik. Tahun ini, ada 27.213 jemaah haji asal Jawa Barat yang terbang melalui Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS) dalam 63 kelompok terbang (kloter). Selain itu, ada 12.918 jamaah Jawa Barat yang terbang melalui Embarkasi Kertajati (KJT) dalam 30 kloter.

Kedua, dalam pelaksanaan Haji 2024, selama di Tanah Suci berkaitan transportasi tidak ada kendala. Konsumsi (Katering) alhamdulilah jamaah merasakan setiap waktu makan selalu tepat sesuai waktu bahkan merasa lebih dari cukup.

Selama di Makkah, jamaah haji mendapat layanan transportasi bus salawat selama 24 jam. Bus ini mengantar jamaah (pergi pulang) dari hotel ke terminal terdekat di Masjidil Haram. Kementerian Agama menyiapkan lebih dari 400 armada bus dan 20 di antaranya adalah citybus dissabilitas dengan deck lebih rendah (tidak ada bagasi bawah), bisa dimiringkan (untuk loading penumpang), dan bisa langsung menaikkan kursi roda.

Sementara terkait katering, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menyiapkan makanan jamaah saat di Madinah, Makkah, dan puncak haji (Arafah-Muzdalifah-Mina). Selama berada di Makkah misalnya, total ada 17.492.983 boks didistribuskan dan dinikmati oleh jemaah. Ini belum termasuk katering yang dibagikan saat Armuzna dan di Madinah.

“Ketiga, Pemondokan (Hotel selama di Madinah dan Mekah) bagi kami merasa aman dan nyaman. Keempat, Pemondokan di Arafah alhamdulilah tidak ada masalah,” tulis dia.

“Kelima, sebagai bahan masukan: Pemondokan/tenda di Mina perlu dibenahi. Hal ini Kementrian Agama RI perlu bernegosiasi kembali kepada Pemerintah Arab Saudi supaya dapat meningkatkan pelayanan terhadap Jamaah Haji Indonesia agar lebih nyaman dan tidak memaksakan kapasitas (jumlah) yang ditempati oleh para Jamaah Haji Indonesia,” jelas Maman.

Seperti diketahui, Indonesia tahun ini mendapat kuota sebesar 221 ribu jamaah. Selain itu, ada tambahan sebesar 20 ribu kuota sehingga totalnya menjadi 241 ribu jamaah. Jumlah ini terdiri atas 213.320 jamaah haji reguler dan 27.680 jamaah haji khusus.

Sementara area jamaah haji reguler di Mina hanya seluas 172 ribu m2. Sehingga, jika dibandingkan dengan jumlah jemaah reguler saat ini, rasionya setiap orang hanya dapat area seluas 80 cm2. Tentu ini kondisi yang jauh dari ideal karena sangat padat. Untuk itu, isu kepadatan di Mina terus mewarnai penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, tidak hanya tahun ini. Praksis hanya pada 2022, isu kepadatan di Mina tidak muncul karena saat itu, kuota haji Indonesia hanya 100.051 jemaah, terdiri atas 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah polemik Pansus Haji 2024, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. Menurut dia, semua yang dilakukan dalam penyelenggaraan haji tahun ini sudah maksimal.

"Kami dari Komisi Delapan melalui kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder atas penyelenggaran haji pada tahun ini. Saya kira apapun jerih payah kita, yang penting kita sudah maksimal, dan kita serahkan kepada Allah SWT," ujar Kahfi dalam Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M di Jakarta, Rabu (7/8/2024) malam.

Dalam acara ini, dia pun bersyukur penyelenggaraan haji tahun ini mendapatkan pujian positif dari berbagai pihak. "Penyelenggaraan haji tahun ini alhamdulillah kita telah banyak mendapat pujian yang positif," ucap Kahfi.

Kendati demikian, lanjut dia, ada juga sebagaian pihak yang memberi penilaian negatif dan itu merupakan hal yang biasa. Karena, kata dia, di dunia ini memang tidak ada yang sempurna.

"Nah saya kira yang negatif ini kita sikapi juga secara positif saja. Tentu tujuannya dalam rangka untuk perbaikan pada tahun-tahun ke depan. Saya kira evaluasi ini salah satu tujuannya," kata mantan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Makassar ini.

Dalam sambutannya, Kahfi juga mengakui bahwa tidak mudah menyelenggarakan ibadah haji. Karena, menurut dia, tidak mudah menggerakkan jamaah haji tahun ini yang jumlahnya mencapai 241 ribu dalam lokus Makkah dan Madinah, dalam waktu yang sama dan tempat yang sama.

"Itu tidak mudah. Butuh perencanaan yang matang, metode, teori, sistem yang mungkin menurut kita sudah bagus. Sebab, bisa saja ternyata di lapangan bertemu kondisi yang menyebabkan kurang maksimal," jelas dia.

Dia pun mencontohkan masalah penerbangan pesawat dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut dia, dalam proses persiapan, tidak pernah menyangka kalau akan terjadi delay begitu panjang.

"Kita tidak menyangka ada pesawat yang terpercik (api). Saya lagi yang melepas itu pesawat, kloter 5 Kabupaten Gowa," ucap Kahfi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau yang biasa dipanggil Gus Men berterimakasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin atas kepercayaan dan arahan serta tanggung jawab yang diberikan untuk melaksanakan penyelenggaran ibadah haji, sehingga bisa dilaksanakan dengan sukses dan lancar.

Gus Men juga berterimakasih kepada seluruh mitra strategis Kementerian Agama, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kemenkumham, BPS, BPKH, dan DPD RI.

"Dan banyak sekali stakeholders yang membantu dan menjadi kunci sekaligus atas sukses pelaksanaan haji tahun ini," kata Gus Men.

Secara khusus, dia menyampaikan terima kasih kepada DPR RI melalui Komisi VIII

yang selalu memberikan pengawasan, kritik, masukan, dan saran kepada Kemenag, sehingga setiap kekurangan yang terjadi bisa segera diperbaiki.

"Pak Ashabul Kahfi, tolong disampaikan ke seluruh anggota Komisi VIII terima kasih kami," kata Gus Men.

Evaluasi haji 2024 ini diselenggarakan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di Jakarta pada 7-10 Agustus 2024. Pembukaan acara ini juga dihadiri Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani, Irjen Kemenag Faisal, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Plt Dirjen Pendidikan Islam Abu Rokhmad, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, para Staf Khusus, Tenaga Ahli, Pejabat Eselon II pada Ditjen PHU, serta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kabid Haji, dan Kepala UPT Asrama Haji seluruh Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Viral surat Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Bintan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bintan terkait permohonan video testimoni sukses haji 2024. Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie membantah ada arahan bagi jajaran Kemenag pusat maupun daerah, terkait hal tersebut.

“Tidak ada instruksi dari Kementerian Agama pusat agar jajaran di daerah membuat permohonan video dengan arahan seperti tertulis di surat Kankemenag Bintan yang sedang viral,” ujar Anna Hasbie dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (30/7/2024).

Anna mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang berjalan dengan sukses memang mendapat banyak apresiasi dari masyarakat, terutama jamaah, bahkan sejak mereka masih berada di Tanah Suci.

Menurut dia, testimoni kesuksesan haji dari jamaah dan masyarakat ini terus mengalir hingga saat ini, meskipun operasional haji sudah ditutup oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 25 Juli 2024. Pihaknya pun hanya meminta agar testimoni dari stakeholder dikumpulkan untuk dipublikasikan.

“Atas antusiasme masyarakat itu, kami minta agar testimoni dari stakeholders itu dikumpulkan untuk dipublikasikan sekaligus sebagai bagian dari evaluasi. Sebab, selain apresiasi, ada juga testimoni yang bermuatan saran perbaikan,” ucap Anna.

Menurut dia, testimoni tersebut penting untuk dipublikasikan agar masyarakat mendapat informasi soal penyelenggaraan haji dari berbagai perspektif, termasuk saran dan masukan yang mereka sampaikan. "Masukan yang didapat dari berbagai testimoni itu akan kami susun sebagai rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti kemudian,” kata Anna.

Anna menambahkan, operasional penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M berjalan sukses. Ada banyak inovasi baru yang berhasil diterapkan sehingga penyelenggaraan haji berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan hingga 20 ribu.

Tahun ini, untuk pertama kalinya layanan fasttrack juga diterapkan pada tiga embarkasi. Selain Bandara Soetta, juga di Adi Soemarmo Solo dan Djuanda Surabaya. Tahun ini, untuk pertama kalinya juga jamaah haji Indonesia tidak menempati Mina Jadid. Tahun ini, perdana layanan katering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Makkah, total 17.492.983 boks didistribuskan.

Tahun ini, kebijakan Murur juga berhasil diterapkan secara terencana dan sistematis. Ini sebagai ikhtiar agar kepadatan di Muzdalifah yang terjadi pada 2023 tidak terulang. Ada sekitar 51.899 jamaah yang terdaftar menjalani skema ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI bukan untuk kepentingan rivalitas politik semata.

Sebab sejauh ini, dia memandang pelaksanaan Haji Tahun 1445 Hijriah atau 2024 yang diselenggarakan pemerintah berjalan baik dengan sejumlah capaian dan perbaikan yang berhasil ditorehkan.

"Pelaksanaan hak angket hendaknya diletakkan dalam kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan dan pelayanan haji. Bukan untuk kepentingan atau rivalitas politik perseorangan,” kata Mu'ti dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia pun memandang sejauh ini pembentukan Pansus Haji 2024 menuai pro dan kontra. Namun menurutnya pembentukan Pansus Haji adalah hak konstitusi dari DPR sebagai bagian fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

"Saya mengikuti pemberitaan media, pelaksanaan haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar memastikan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 tidak ada urusan dengan PKB ataupun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal itu disampaikannya guna membantah pernyataan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menuding urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU. Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji 2024 digulirkan oleh Komisi VIII DPR untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji

Pada Minggu (28/7), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

Yahya berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan agar masa tinggal jamaah haji lanjut usia (lansia) dan dengan risiko tinggi (risti) di tanah suci diperpendek guna mengurangi faktor kelelahan serta kematian.

"Dengan memperpendek masa tinggalnya, jamaah haji lansia dan risti akan terhindar dari faktor kelelahan," ujar Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi di Jakarta, Senin (29/7/2024).

MUI, kata dia, bersyukur rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 telah berakhir dan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Meskipun masih ada kekurangan, namun MUI menilai kekurangan tersebut masih dalam batas yang bisa ditoleransi.

"Untuk itu MUI memberikan apresiasi kepada Kemenag atas suksesnya penyelenggaraan rangkaian ibadah haji tahun ini," kata Zainut.

Berdasarkan laporan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama ada 461 haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi pada operasional haji tahun ini. Mereka terdiri atas 441 haji reguler dan 20 haji khusus.

Mayoritas yang wafat berada pada rentang usia 71 tahun ke atas jumlahnya mencapai 207 orang. Pada urutan berikutnya, rentang usia 61 hingga 70 (149 orang), rentang usia 51-60 (85 orang), dan rentang usia 31-50 (20 orang).

"Kasus kematian ini masih didominasi jamaah haji lanjut usia (lansia). Hampir seluruh jamaah haji yang meninggal di tanah suci ini juga termasuk dalam kategori kesehatan risiko tinggi (risti). Tercatat hanya ada 34 orang yang tidak termasuk risti," kata dia.

Menurutnya, meskipun tren kasus kematian jamaah haji Indonesia di tanah suci ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu, yakni pada tahun 2023 haji meninggal dunia di Tanah Suci berjumlah 775 orang. Sementara pada tahun 2024 berjumlah 461 orang.

Tetapi, MUI memandang angka tersebut masih tergolong tinggi dan harus terus ditekan pada penyelenggaraan berikutnya.

"Menurut hemat kami, angka kematian 461 orang haji masih terlalu tinggi dan kami berharap tahun depan masih bisa ditekan lebih kecil," kata dia.

MUI mengusulkan agar jamaah lansia dan risti diberikan diskresi atau program khusus dengan memperpendek masa tinggal di Tanah Suci menjadi 10-15 hari saja, tidak seperti jamaah lainnya yang mencapai 40 hari.

"Disamping itu, akan lebih memudahkan melakukan kontrol kesehatan mereka sehingga dapat mengurangi risiko kematian," kata Zainut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) Mahfut Khanafi mengharapkan keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji 2024 tidak dimanfaatkan sebagai gerakan politik.

"Pansus ada boleh, tetapi kemudian jangan dipakai untuk gerakan-gerakan politik misalnya dalam proses transisi pemerintahan," kata Mahfut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Hal tersebut dia sampaikan menyusul adanya sejumlah dugaan atau kecurigaan bahwa keberadaan Pansus Haji mengarah pada tujuan politis. Kecurigaan itu dinilai bisa muncul karena keberadaan Pansus Haji berdekatan dengan transisi pemerintahan.

"Terlepas benar atau tidak, itu silakan dibuktikan di proses hukum nanti. Setidaknya, jangan bikin gaduh dalam hal narasi haji karena orang Indonesia itu selalu bahagia setelah pulang haji,” ujar Mahfut menambahkan.

Tanggapan tersebut, dia sampaikan acara Dialog Publik Menelaah Kebijakan Inovasi Haji 2024 digelar PB HMI di Asrama Haji Yogyakarta, Sabtu (27/7).

Terkait dengan penyelenggaraan haji 2024, Mahfut menilai pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) telah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah.

“Kalau seandainya kita berbicara fakta, tentu pesan kita kepada Kementerian Agama (Kemenag) yaitu teruslah memberikan pelayanan baik dalam hal haji, yang sudah baik ini ditambahi lagi,” ujar dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai NasDem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, saat itu, mengatakan bahwa Pansus Angket Haji akan bekerja secepatnya, termasuk bekerja saat masa reses.