KOMPAS.com - Sekitar dua tahun setelah Menteri TeknologiJepang mendeklarasikan "perang" terhadap disket alias floppy disk, akhirnya per 28 Juni lalu, Negeri Sakura ini menyetop penggunaan media penyimpanan lawas tersebut dalam pemerintahannya.

Sebelumnya, masyarakat negara yang dikenal berteknologi tinggi ini, diwajibkan untuk menyerahkan dokumen kepada pemerintah menggunakan media penyimpanan lawas itu. Bahkan, kewajiban penggunaan disket itu pun diundangkan dalam lebih dari 1.000 peraturan.

Hal ini cukup unik. Sebab, penggunaan disket baik di kalangan masyarakat umum maupun pemerintah di banyak negara saat ini sudah banyak ditinggalkan. Sebagai gantinya, mereka mulai menggunakan penyimpanan awan (cloud).

Kini, Badan Digital Jepang telah menghapus 1.034 peraturan terkait floppy disk, kecuali peraturan pembatasan lingkungan terkait daur ulang kendaraan.

"Kami telah memenangkan perang melawan floppy disk pada 28 Juni!" kata Menteri Teknologi Jepang Kono Taro.

Sejak menjabat sebagai Menteri Teknologi pada Agustus 2022, Kono memang bertekad untuk menghilangkan teknologi lawas seperti floppy disk. Kono pun sebelumnya mengatakan akan menyingkirkan mesin faks yang masih digunakan.

Badan Digital yang didirikan pada 2021 saat pandemi Covid-19 juga berupaya untuk menyingkirkan teknologi lama dan menyederhanakan proses pemerintahan.

Meskipun pengumuman penyingkiran floppy disk diumumkan dua tahun lalu, faktanya puncak kejayaan floppy disk terjadi 20 tahun yang lalu, sedangkan perangkat ini pertama kali dirilis 53 tahun yang lalu.

Adapun dorongan modernisasi birokrasi Jepang ini dilakukan saat Negeri Matahari Terbit tersebut menghadapi tantangan, terkait populasi penduduknya yang makin menua dan angka kelahiran yang rendah.

Pemerintah Jepang makin beralih ke teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan alat digital lainnya untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi dalam kerja.

Media berita Reuters melaporkan bahwa upaya digitalisasi Jepang ini telah beberapa kali mengalami hambatan.

Contohnya, aplikasi pelacakan kontak (contact tracing) pada pandemi Covid-19 yang minim digunakan. Begitu pula adopsi kartu identifikasi digital dari pemerintah Jepang, My Number, lebih lambat dari yang diperkirakan.

Hal ini sebagian kemungkinan disebabkan oleh kesalahan data, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Times of India, Minggu (7/7/2024).

Walaupun Jepang telah mencapai kemajuan dalam penghapusan floppy disk, negara ini masih menghadapi tantangan untuk melakukan modernisasi aspek infrastruktur teknologi lainnya.

Misalnya, berbagai sektor di Jepang masih menggunakan mesin faks dan sistem pembayaran secara tunai.

Selain itu, masih banyak bisnis di Jepang yang memerlukan dokumen resmi disahkan menggunakan stempel pribadi berukir bernama Hanko. Padahal, pemerintah Jepang sudah berusaha untuk menghapus adopsi Hanko secara bertahap.

Penggunaan alat-alat lawas tersebut menyorot kesulitan menyeimbangkan tradisi dengan kemajuan teknologi.