Apa Itu Bank Himbara? Ini Daftar Bank yang Termasuk Anggotanya

Bank Himbara terdiri dari empat bank besar milik pemerintah Indonesia. Tak hanya sebagai penyedia layanan keuangan masyarakat, keempat bank ini mempunyai peran penting bagi perekonomian nasional.

Mengutip repository Unbari, Himbara lebih diminati masyarakat sebagai tempat untuk menyimpan atau menginvestasikan dana yang dimiliki. Himbara dianggap lebih berkompeten, aman, dan terpercaya.

Apa Itu Bank Himbara?

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara, yang beranggotakan bank-bank BUMN. Bank milik negara adalah bank yang akte pendirian maupun modal dimiliki negara Indonesia.

Sebagai entitas yang dimiliki dan dikelola pemerintah, Bank Himbara memiliki peran yang sangat signifikan dalam:

• Menggerakkan pertumbuhan ekonomi
• Mengelola aset nasional
• Memberikan pelayanan uang yang berkelanjutan kepada masyarakat
• Mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Anggota Bank Himbara

Ada empat bank milik negara yang masuk ke dalam anggota Himbara. Berikut daftar dan sejarah singkatnya:

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Skripsi berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Himbara Tahun 2019-2022, pada tahun 1999, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri. Masing-masing bank tersebut mempunyai peran yang tidak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Pesero) yang selanjutnya disebut BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank diberikan mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Hal tersebut dikukuhkan oleh Undang-undang No 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. BNI menjadi Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Didirikan di Purwokerto oleh Raden Aria Wiriatmadja, pada awalnya Bank BRI bernama De Poerwokertosche Hulpen Spaarbank der Indlandsche Hoofden.

Menuut company profile Bank BRI, pada awalnya lembaga ini mengelola kas di masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Namun, selanjutnya, pada tahun 1895, secara resmi dibentuk Hulpen Spaarbank der Inlandsche Bestuursambtenaren yang kemudian dikenal dengan Bank Pengkreditan Rakyat yang pertama di Indonesia. Beberapa perubahan nama dilakukan, hingga pada 1946, Pemerintah Indonesia mengubah nama lembaga tersebut menjadi Bank Rakyat Indonesia.

4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diawali dengan berdirinya Postpaarbank di tahun 1897. Mengutip laman Bank BTN, kemudian, postpaarbank diambil alih Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi Tyokin Kyoku atau Kantor Tabungan.

Namun kemudian, pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mengubah namanya menjadi Bank Tabungan Pos. Pada tahun 1963, Bank Tabungan Pos berubah nama menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963. Selanjutnya, BTN mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara pada 29 April 1989.

Fasilitas ATM Link Himbara

ATM Link adalah jaringan ATM Himbara yang bisa digunakan oleh seluruh nasabah himbara. Menurut arsip detikFinance, kini, ada 53.000 unit ATM Link yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebanyak 335 fitur dari seluruh bank himbara terhimpun dalam satu ATM Link. Jadi jika di suatu daerah belum ada ATM dari salah satu bank Himbara, maka ATM Link bisa menjadi solusi.

Wondr by BNI: Solusi Keuangan Digital Terdepan

Wondr by BNI: Solusi Keuangan Digital Terdepan

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Tokyo Metro (9023.T), salah satu operator kereta bawah tanah terbesar di Tokyo, akan mengumpulkan sekitar 348,6 miliar yen (US$2,3 miliar/Rp 35,8 Triliun) setelah menentukan harga penawaran umum perdana (IPO) di batas atas rentang yang telah ditetapkan.

IPO ini akan menjadi yang terbesar di Jepang dalam enam tahun terakhir, menurut dua sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang hal ini.

Permintaan Luar Biasa untuk IPO Tokyo Metro

Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya karena informasi ini belum dipublikasikan secara resmi, penawaran IPO Tokyo Metro mengalami kelebihan permintaan lebih dari 15 kali. Salah satu faktor yang menarik minat banyak investor, termasuk investor ritel, adalah imbal hasil dividen perusahaan yang terlihat menarik.

Harga saham perusahaan ini ditetapkan sebesar 1.200 yen per saham, lebih tinggi dibandingkan rentang awal antara 1.100 hingga 1.200 yen.

Para investor ritel sangat antusias dengan IPO ini, dengan permintaan yang mencapai lebih dari 10 kali dari porsi saham yang tersedia, yang mewakili hampir empat perlima dari total saham yang ditawarkan.

Sementara itu, saham yang dialokasikan untuk investor institusi domestik dan asing, yang masing-masing mewakili 1,5% dan 20% dari total penawaran, mengalami kelebihan permintaan hingga lebih dari 20 kali dan 30 kali.

Tokyo Metro, meskipun dimintai komentar, menolak untuk memberikan tanggapan resmi terkait IPO ini.

Potensi Pertumbuhan Tokyo Metro di Masa Depan

Tokyo Metro adalah salah satu dari dua operator kereta bawah tanah utama di Tokyo dan diperkirakan akan resmi mengumumkan harga sahamnya pada hari Selasa, dengan rencana pencatatan di Bursa Saham Tokyo pada tanggal 23 Oktober.

Berdasarkan harga saham yang ditetapkan, perusahaan ini menawarkan imbal hasil dividen sebesar 3,3%, berdasarkan perkiraan dividen sebesar 40 yen per saham untuk tahun keuangan yang berakhir pada Maret 2025.

Menurut Kazumi Tanaka, seorang analis di DZH Financial Research, imbal hasil dividen tersebut menonjol jika dibandingkan dengan perusahaan kereta api swasta lainnya, termasuk Japan Railways (JR). "Selain stabilitas bisnis perkeretaapian, kami dapat mengharapkan pertumbuhan dari peningkatan lalu lintas wisatawan asing," tambah Tanaka.

Penjualan Saham oleh Pemerintah Jepang dan Pemerintah Tokyo

Dalam IPO ini, pemerintah pusat Jepang, yang memegang 53,4% saham Tokyo Metro, dan pemerintah kota Tokyo, yang memiliki 46,6% saham, akan menjual setengah dari kepemilikan mereka. Ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memiliki saham dalam salah satu aset transportasi publik paling vital di ibu kota Jepang.

IPO Tokyo Metro ini merupakan yang terbesar di Jepang sejak penawaran saham unit telekomunikasi SoftBank Group (9984.T) pada akhir 2018. Bersamaan dengan Tokyo Metro, Rigaku, sebuah perusahaan pembuat alat pengujian sinar-X yang didukung oleh Carlyle Group, juga berencana untuk meluncurkan IPO pada bulan Oktober ini.

Sementara itu, Bain Capital telah membatalkan rencana IPO untuk produsen chip Kioxia bulan ini setelah investor mendorong valuasi yang lebih rendah dari yang diharapkan oleh perusahaan buyout tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek surat utang pemerintah Jepang kian menarik seiring dengan potensi berlanjutnya kenaikansuku bungadi Negeri Matahari Terbit.

Hal itu antara lain tercermin dari penjajakan salah satu korporasi finansial global, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. atau MUFG yang bersiap mengalihkan portofolio investasinya senilai US$488 miliar atau sekitar Rp7.543,02 triliun (kurs Rp15.457 per dolar AS) ke surat utang pemerintah Jepang.

Bisnis.com, JAKARTA - Jepang sedang dalam wacana membuat jam kerja lebih pendek dalam seminggu.

Mengutip AP News, Jepang sedang mencoba mengatasi kekurangan tenaga kerja dengan membujuk lebih banyak orang dan perusahaan untuk menerapkan empat hari kerja dalam seminggu.

Pemerintah Jepang pertama kali menyatakan dukungannya terhadap minggu kerja yang lebih pendek pada tahun 2021, setelah anggota parlemen mendukung gagasan tersebut.

Sekitar 8% perusahaan di Jepang memperbolehkan karyawannya untuk mengambil cuti tiga hari atau lebih dalam seminggu.

Kemudian 7% lainnya memberikan pekerjanya satu hari libur yang diwajibkan secara hukum, menurut Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

Usaha pemerintah Jepang untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang UMKM dan pemerintah, adalah meluncukan kampanye “reformasi gaya kerja”.

Kampanye itu mempromosikan jam kerja yang lebih pendek dan pengaturan fleksibel lainnya serta batasan lembur dan cuti tahunan yang dibayar.

"Dengan mewujudkan masyarakat di mana pekerja dapat memilih berbagai gaya kerja berdasarkan kondisi mereka, kami bertujuan untuk menciptakan siklus pertumbuhan dan distribusi yang baik dan memungkinkan setiap pekerja memiliki pandangan yang lebih baik untuk masa depan,” kata situs web kementerian tentang kampanye 'Hatarakikata kaikaku' yang artinya berinovasi dalam cara kita bekerja.

Sayangnya aturan ini belum mendapat tanggapan serius dari pihak-pihak terkait. Departemen yang mengawasi layanan dukungan untuk bisnis ini melaporkan bahwa hanya tiga perusahaan yang telah meminta nasihat mengenai perubahan "reformasi gaya kerja" ini.

Keengganan ini semakin disorot oleh Panasonic Holdings Corp, dimana dari 63.000 karyawan yang memenuhi syarat di seluruh grup perusahaannya di Jepang, hanya 150 yang memilih untuk bekerja empat hari dalam seminggu, menurut Yohei Mori, yang mengawasi inisiatif ini di salah satu anak perusahaan Panasonic.