Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri.

Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy, menjelaskan kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebab menurutnya, sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

“Foodas weapon, sawit itu dapat dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata,” ujar Rachmat dalam diskusi, Kamis (4/7).

Diskusi dengan tema "Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru" yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian (Kementan).tersebut, menurut Rachmat, usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia ini haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data. Sebaiknya, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

”Jadi ini (badan sawit) harus menjadi kebutuhan bersama. Pak Prabowo adalah pemimpin yang sangat menghargai fungsi demokrasi, demokrasi dilaksanakan dari aspirasi bawah sampai menjadi keputusan nasional. Aspirasi ini bukan hanya dari petani. Kita harus tahu pembentukannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukumnya," tambah Rachmat.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki),Fenny Sofyan menegaskan bahwa industri sawit penting tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga secara global.

Sawit saat ini menguasai sekitar 60% minyak nabati dunia. Fenny juga menyoroti pentingnya Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikasi satu-satunya untuk meningkatkan keberterimaan pasar terhadap sawit Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, menyebutkan bahwa produktivitas sawit petani swadaya masih rendah, sementara kebutuhan minyak sawit untuk energi terus meningkat dengan pengembangan biodiesel.

Gulat menekankan perlunya peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian , Ardi Praptono, menyatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor sawit melalui program PSR dan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Tiga langkah percepatan program ini meliputi pendataan perkebunan, penyederhanaan regulasi, dan penambahan dana PSR.

Dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat memperkuat industri sawit Indonesia, menjaga keberlanjutan, dan meningkatkan daya saing di pasar global.