REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit Indonesia, mengumumkan bahwa perusahaan telah diakui sebagai salah satu dari 20 pembayar wajib pajak terbesar di Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penghargaan ini diberikan dalam acara “Malam apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024” yang dilangsungkan di Kantor Pusat DJP pada Jumat, (26/7/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Pajak pada masanya, wajib pajak, pemangku kepentingan, dan media massa. Dalam kesempatan ini, DJP memberikan penghargaan kepada wajib pajak grup yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara.

Direktur Utama PT Musim Mas, Gunawan Siregar, menjelaskan penghargaan ini merupakan suatu kehormatan bagi perusahaan. Dimana, menurut dia, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan nasional sudah diakui.

"Kami menerima penghargaan ini dengan rasa syukur dan dengan peraturan perpajakan yang jelas kami akan terus berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi pajak. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari komitmen kami untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan.”

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dalam sambutannya pada acara tersebut, menekankan pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. “Secara prinsip, yang kami lakukan malam ini adalah bagaimana kami mendudukkan diri dan menyamakan pemahaman bahwa pajak ada untuk negara, dikumpulkan pajak sepenuhnya untuk kepentingan negara, dan pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus digunakan oleh negara,” ujar Suryo.

Musim Mas berkomitmen untuk terus berkontribusi melalui pembayaran pajak dan mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan governance di Indonesia. Kami juga akan terus berupaya untuk mengedepankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musim Mas Group, salah satu perusahaan kelapa sawit terintegrasi terbesar di dunia, mengadakan Sesi Berbagi Pengalaman: Program Pemberdayaan Petani Swadaya untuk Masa Depan Kelapa Sawit Berkelanjutan, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Pertemuan yang dihadiri oleh multi stakeholders seperti Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, sektor swasta, serta asosiasi petani ini bertujuan membuka peluang kolaborasi untuk Program Pemberdayaan Petani Swadaya Musim Mas.

General Manager Program & Project Musim Mas Group Rob Nicholls, menjelaskan Musim Mas memiliki empat pilar dalam melaksanakan Kebijakan Keberlanjutan, salah satunya adalah Meningkatkan taraf hidup Petani, Pekerja, dan Masyarakat. Berdasarkan komitmen tersebut, Musim Mas telah menjalankan Program Pemberdayaan Petani Swadaya yang kini telah melibatkan lebih dari 44.000 petani swadaya di 6 provinsi di Indonesia.

"Kami memulai program ini pada tahun 2015 bersama International Finance Corporation (IFC), dan pada tahun 2020 kami melanjutkan serta mengembangkan program tersebut lebih lanjut”.

Dari berbagai macam hasil pertanian dan perkebunan, kelapa sawit berhasil mengantarkan Indonesia ke peringkat atas penghasil komoditas tersebut. Tak hanya berdampak pada sektor ekonomi, perkebunan kelapa sawit juga mendorong perkembangan aspek sosial dan lingkungan di Indonesia. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berjumlah 16,38 juta hektar dan diantaranya merupakan perkebunan swadaya sekitar 6,77 juta hektar atau 41 persen.

Diprediksi, jumlah tersebut akan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 2030. Namun, petani swadaya kelapa sawit di Indonesia masih memiliki banyak tantangan, diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai praktik perkebunan yang baik, hasil kebun yang rendah, hingga tidak memiliki akses modal dan dukungan keuangan untuk membantu panen dan peremajaan sawit (replanting).

Musim Mas menganggap petani swadaya adalah masa depan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Karena itu, perusahaan ini ingin membawa petani swadaya menuju praktik pertanian yang berkelanjutan, serta menghubungkan mereka kepada akses keuangan dan pasar global untuk meningkatkan pendapatan, sehingga dapat menapaki keseimbangan antara ekonomi dan keberlanjutan melalui Program Petani Swadaya Musim Mas. Program ini menerapkan dua pendekatan; Training for Smallholders yaitu program pelatihan petani secara langsung, serta Training for Trainers: Smallholders Hub yaitu program pelatihan untuk Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

Melalui program ini, Musim Mas juga mendorong dan mendampingi para petani swadaya untuk membentuk kelompok/lembaga petani. Hal tersebut sangat penting untuk para petani, dimana beberapa bantuan dari pemerintah, serta sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan hanya diperuntukan untuk petani yang berkelompok. Saat ini, Musim Mas telah membina dan mendampingi enam asosiasi petani swadaya yang tergabung dalam GAPSIMA (Gabungan Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Inisiasi Musim Mas) yang berlokasi di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan total anggota sebanyak 4.714 petani swadaya.

Ketua Asosiasi Pekebun Swadaya Kelapa Sawit Pelalawan Siak (APSKS-PS) Joko Prasetyo, yang juga hadir dalam acara Sesi Berbagi Pengalaman, menjelaskan “Program Petani Swadaya Musim Mas hadir pertama kali di Riau pada tahun 2016, dan APSKS-PS dibentuk pada tahun 2019. Sejak awal berdiri hingga saat ini, Musim Mas melakukan pendampingan pada APSKS-PS.

Kini, ucap dia, total anggota APSKS-PS telah mencapai 818 petani. Dari jumlah tersebut, sebanyak 745 petani telah tersertifikasi RSPO (Roundtable on Sustainalble Palm Oil), 380 petani telah tersertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), 448 petani telah didampingi untuk mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya), serta 437 petani telah didampingi untuk mendapatkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

"Asosiasi kami juga telah dihubungkan dengan pasar global melalui penjualan kredit RSPO. Pada periode 2020-2022, Kredit RSPO kami berhasil terjual senilai Rp 7,7 miliar. Selain digunakan untuk tambahan penghasilan petani, dana tersebut juga kami gunakan untuk keperluan operasional asosiasi, pembelian alat untuk mendukung Good Agriculture Practices dan keselamatan kerja, hingga membayar BPJS Ketanagakerjaan untuk seluruh anggota.”

“Kami menyadari bahwa program yang kami lakukan baru menjangkau sebagian kecil petani swadaya di Indonesia. Karena itu, kami ingin membuka peluang kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan, agar program ini bisa memberikan dampak yang lebih besar dan menjangkau petani swadaya yang lebih banyak, untuk masa depan kelapa sawit yang berkelanjutan” tutup Rob.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi sawit sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri.

Guru Besar IPB University, Rachmat Pambudy, menjelaskan kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sebab menurutnya, sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

“Foodas weapon, sawit itu dapat dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata,” ujar Rachmat dalam diskusi, Kamis (4/7).

Diskusi dengan tema "Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru" yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian (Kementan).tersebut, menurut Rachmat, usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia ini haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data. Sebaiknya, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

”Jadi ini (badan sawit) harus menjadi kebutuhan bersama. Pak Prabowo adalah pemimpin yang sangat menghargai fungsi demokrasi, demokrasi dilaksanakan dari aspirasi bawah sampai menjadi keputusan nasional. Aspirasi ini bukan hanya dari petani. Kita harus tahu pembentukannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukumnya," tambah Rachmat.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki),Fenny Sofyan menegaskan bahwa industri sawit penting tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga secara global.

Sawit saat ini menguasai sekitar 60% minyak nabati dunia. Fenny juga menyoroti pentingnya Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai sertifikasi satu-satunya untuk meningkatkan keberterimaan pasar terhadap sawit Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, menyebutkan bahwa produktivitas sawit petani swadaya masih rendah, sementara kebutuhan minyak sawit untuk energi terus meningkat dengan pengembangan biodiesel.

Gulat menekankan perlunya peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian , Ardi Praptono, menyatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor sawit melalui program PSR dan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

Tiga langkah percepatan program ini meliputi pendataan perkebunan, penyederhanaan regulasi, dan penambahan dana PSR.

Dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat memperkuat industri sawit Indonesia, menjaga keberlanjutan, dan meningkatkan daya saing di pasar global.