#30 tag 24jam
Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Hakim yang Diklaim Selama 12 Tahun Tak Naik
Ribuan hakim mengancam akan melakukan mogok massal karena gajinya tidak naik selama 12 tahun terakhir. Segini besaran gaji dan tunjangan hakim saat ini [416] url asal
#hakim #gaji-hakim #tunjangan-hakim #hakim-mogok-massal #gaji-hakim-tidak-naik #gaji-hakim #solidaritas-hakim-indonesia
(Bisnis.Com) 28/09/24 18:14
v/15681315/
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin disebut tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap gaji ribuan hakim.
Akibatnya, ribuan hakim ingin melakukan aksi mogok massal karena tak pernah merasakan penyesuaian besaran gaji pokok selama 12 tahun terakhir.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dijelaskan gaji pokok hakim akan mengikuti gaji PNS golongan IIIA.
Hakim yang memiliki masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, untuk gaji tertinggi hakim setara golongan IV E PNS yakni sebesar Rp4,97 juta per bulan.
Namun, itu semua hanya gaji pokok, belum termasuk tunjangan dan fasilitas seperti rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, dan penghasilan pensiun.
Daftar Besaran Tunjangan Hakim di Indonesia:
Ketua Hakim
- Kelas Pengadilan II Rp17,5 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp20,2 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp23,4 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp27 juta
Wakil Ketua Hakim
- Kelas Pengadilan II Rp15,9 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp18,4 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp21,3 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp24,5 juta
Hakim Utama
-Kelas Pengadilan II Rp14,6 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp17,2 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp20,3 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp24 juta
Hakim Utama Muda
- Kelas Pengadilan II Rp13,6 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp16,1 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp19 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp22,4 juta
Hakim Madya Utama
- Kelas Pengadilan II Rp12,8 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp15,1 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp17,8 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp21 juta
Hakim Madya Muda
- Kelas Pengadilan II Rp11,9 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp14,1 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp16,5 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp19,6 juta
Hakim Madya Pratama
- Kelas Pengadilan II Rp11,1 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp13,1 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp15,5 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp18,3 juta
Hakim Pratama Utama
- Kelas Pengadilan II Rp10,4 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp12,3 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp14,5 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp17,1 juta
Hakim Pratama Madya
- Kelas Pengadilan II Rp9,7 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp11,5 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp13,5 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp16 juta
Hakim Pratama Muda
- Kelas Pengadilan II Rp9,1 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp10,7 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp12,7 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp14 juta
Hakim Pratama
- Kelas Pengadilan II Rp8,5 juta
- Kelas Pengadilan 1B Rp10,3 juta
- Kelas Pengadilan 1A Rp11,8 juta
- Kelas Pengadilan 1A Khusus Rp14 juta
Ribuan Hakim Ancam Cuti Massal Imbas 12 Tahun Gaji Tak Naik
Ribuan hakim akan menggelar cuti massal pada 7-11 Oktober 2024 karena tidak ada penyesuaian gaji selama 12 tahun terakhir [240] url asal
#hakim #hakim-cuti-massal #gaji-hakim-tidak-naik #gaji-hakim #solidaritas-hakim-indonesia
(Bisnis.Com) 28/09/24 13:23
v/15671158/
Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim se-Indonesia akan menggelar aksi mogok sidang melalui cuti massal selama sepekan mulai tanggal 7-11 Oktober 2024.Alasannya adalah gaji pokok yang dinilai tidak layak karena tak kunjung disesuaikan selama 12 tahun terakhir.
Juru Bicara Gerakan Solidaritas Hakim se-Indonesia, Fauzan Arrasyid mengemukakan bahwa saat ini aturan gaji pokok para hakim masih disamakan dengan aturan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurutnya, hal tersebut akan berdampak pada penghasilan para hakim ketika masuk masa pensiun, karena ketika pensiun para hakim hanya akan menerima gaji pokok.
"Saat ini besaran gaji pokok memang jauhlebih kecil dibandingkan dengan tunjangan jabatan, ketika seorang hakim pensiun, dia penghasilan pensiunnya juga akan turundrastis, mengingat ketika pensiun hanya memperhitungkan gaji pokok dari Hakim yang bersangkutan," tuturnya di Jakarta dalam siaran pres, dikutip Sabtu (28/9/2024).
Menurutnya, selain harus mengacu pada angka inflasi dan harga emas, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan para hakim juga harus mempertimbangkan besaran insentif yang cukup.
Hal tersebut menurutnya, bertujuan untuk menarik individu berkualitas agar berminat mendaftarkan diri menjadi hakim di masa depan.
"Penghasilan hakim harus bersaing dengan kantor hukum ternama, perusahaan BUMN, atau Perusahaan Multinasional," katanya.
Dia menjelaskan bahwa gaji pokok serta tunjangan para hakim tidak pernah ada penyesuaian sejak 12 tahun yang lalu, hal itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012.
"Tanpa kesejahteraan yang memadai, para hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," ujarnya.