Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal memahami cepatnya respons pemerintah terhadap tuntutan kenaikan gaji yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

Menurut dia, hakim pantas mendapatkan perhatian lebih karena gaji mereka belum naik selama 12 tahun.

“Hakim itu sudah tidak naik upah selama 12 tahun. Jadi, wajar (cepat direspon). Kalau buruh kan naik upah setiap tahun,” ujar Said Iqbal saat ditemui di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (11/10/2024).

Said menegaskan, buruh mendukung perjuangan hakim dalam menuntut haknya, terutama karena peran hakim sangat penting dalam menjaga keadilan di Indonesia.

“Keadilan gerbang terakhirnya adalah di tangan hakim. Oleh karena itu kesejahteraannya harus menjadi perhatian,” lanjutnya.

Said Iqbal juga mengapresiasi langkah Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang merespons tuntutan para hakim dan berjanji akan menaikkan gaji mereka sesuai aspirasi.

Said percaya bahwa Prabowo, yang telah ia jalin komunikasi intens selama 10 tahun, juga akan memperhatikan kesejahteraan buruh.

Ia optimistis bahwa pada 2025, akan ada komitmen untuk menaikkan upah buruh melalui Menteri Tenaga Kerja yang baru.

“Kami berkeyakinan Pak Prabowo akan memperhatikan secara sungguh-sungguh kenaikan upah (buruh) di tahun 2025. Dan, kami percaya Menteri Tenaga Kerja yang baru akan ada arahan untuk komitmen itu,” tambah Said.

Sebelumnya, ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan aksi cuti bersama selama lima hari dari 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena belum adanya kenaikan gaji.

Juru Bicara SHI, Fauzan Arrasyid, mengungkapkan bahwa gaji pokok hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012, dengan rentang Rp 2.000.000 hingga Rp 4.000.000.

Untuk mencapai gaji Rp 4.000.000, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun, sementara hakim golongan IV membutuhkan 24 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tuntutan Naik Gaji Hakim Direspons Cepat, Said Iqbal: Wajar, Sudah 12 Tahun Tak Naik", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/12/08401621/tuntutan-naik-gaji-hakim-direspons-cepat-said-iqbal-wajar-sudah-12-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim," tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10).

Tak hanya itu, menurut Dasco, pihaknya juga segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim untuk periode DPR RI 2024-2029.

Harapannya, kata Dasco, tugas para hakim dalam memenuhi kebutuhan rakyat atas keadilan tidak terhambat. Selain itu hakim juga sejahtera dan tidak mudah disuap oleh siapapun

“Insya Allah kami semua sudah sama-sama sepakat, ada beberapa hal yang kita akan perbaiki termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini, untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim," katanya.

Sebelumya, Prabowo Subianto mengaku terkejut mendengar dan mengetahui kondisi para hakim selama ini, terutama soal keluhan para hakim terkait permintaan kenaikan gaji.

Untuk itu, Prabowo meminta para hakim bersabar sampai dirinya resmi dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 karena dia menyatakan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

“Mohon sabar, saya juga kaget mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian,” kata Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan audiensi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terkait hasil pertemuannya dengan pejabat di Kemenkeu tersebut, Juru Bicara SHI Bagus Sujatmiko mengaku belum bisa dibuka ke publik atas permintaan dari Kemenkeu.

"Hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka publik. Kami pun harus memahami hal tersebut juga. Tapi kami memahami kenapa rekan-rekan dari Kementerian Keuangan saat ini belum bisa membuka hal tersebut. Karena termasuk informasi rahasia atau dikecualikan untuk dibuka," ujar Bagus saat ditemui di Kantor Kemenkeu.

Meski demikian, Bagus berterima kasih kepada jajaran Kemenkeu yang telah menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. Pertemuan tersebut juga sekaligus sebagai ajang bertukar pikiran, baik dari perspektif pemerintah maupun perspektif hakim terkait pengelolaan anggaran.

Bagus Sujatmiko menjelaskan, dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi, hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu Pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan. Termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujar dia.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakang yang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimana konsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar kedepan badan peradilan kita itu betul betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan para hakim di seluruh Indonesia, Selasa (8/10/2024).

Juru Bicara SHI, Bagus Sujatmiko, menjelaskan dalam kunjungannya hari ini diterima oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi hingga Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.

"Kita di Kemenkeu bertemu pak Sekjen, dan pejabat lain termasuk Yustinus Prastowo. Kita membicarakan banyak hal, salah satunya kita sharing pandangan, termasuk bagaimana Kemenkeu mengatur kesejahteraan pegawainya," ujarnya saat ditemui di Kemenkeu.

Lebih lanjut, Bagus menilai adanya pemahaman yang berbeda antara Kemenkeu selaku pengelola keuangan negara, dengan perspektif para hakim soal kemerdekaan anggaran di bidang Hukum.

"Mungkin karena kita punya latar belakangyang berbeda, kita juga menjelaskan bagaimanakonsep kemerdekaan anggaran di bidang hukum, agar ke depan badan peradilan kita itu betul-betul independen, baik secara peradilan maupun anggaran," kata Bagus.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan tidak ada hasil spesifik terkait tuntutan SHI untuk meningkatkan kesejahteraan dengan para hakim di Indonesia.

"Kalau mengenai hal itu (sinyal positif tuntutan hakim), tadi disampaikan, hal tersebut masih menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik, kami jugaharus memahami hal tersebut," tutur Bagus.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menegaskan bahwa aksi mogok kerja atau cuti berjamaah para hakim tidak akan mengganggu penanganan perkara di semua pengadilan.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Bagus Sudjatmiko mengemukakan bahwa perkara yang masuk ke pengadilan tetap akan dilayani para hakim dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang ingin mencari keadilan di setiap pengadilan.

"Apalagi perkara-perkara yang memang harus diselesaikan di hari itu, kami [pengadilan] tetap akan melayani dengan baik," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Menurut Bagus, tidak ada pengadilan yang ditutup sementara karena aksi mogok kerja para hakim di seluruh Indonesia.

Bahkan, dia memastikan seluruh layanan tetap bakal dibuka dan akan dilayani di semua pengadilan di Indonesia.

"Artinya cuti bersama kita ini tidak akan mengganggu pelayanan di pengadilan mana pun," katanya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan hakim di Indonesia. Dirinya mengakui sudah sejak lama menaruh perhatian yang besar dan sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kondisi para hakim.

Hal ini disampaikan Prabowo melalui panggilan telepon saat audiensi Pimpinan DPR RI dengan Solidaritas Hakim Indonesia di Ruang Komisi III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Prabowo berpendapat bahwa lembaga yudikatif Indonesia harus sangat kuat. Maka dari itu, dia memandang kualitas-kualitas hidup para hakim harus diperbaiki.

“Harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik. Itu pandangan saya dari dulu,” tutur dia.

Lebih lanjut, presiden terpilih itu meminta para hakim untuk sabar sebentar karena begitu dia menerima estafet dan mandat kepemimpinan, dia akan benar-benar memperhatikan para hakim.

Supaya, tambah Prabowo, negara bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak bisa disogok, para hakim tidak bisa dibeli, dan para hakim harus terhormat. Maka dari itu, para hakim harus mendapat perhatian negara dan mendapatkan penghasilan yang memadai.

“Sehingga dia [para hakim] punya harga diri yang sangat tinggi. Dan dia tidak perlu untuk cari tambahan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa pemerintah tengah mengkaji memberikan kenaikan gaji bagi para hakim yang saat ini melakukan aksi mogok kerja atau cuti berjamaah.

“Semuanya [kenaikan gaji hakim] masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan RB, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung dikalkulasi,” ujarnya kepada wartawan di JCC Senayan, Selasa (8/10/2024).

Menurut catatan Bisnis, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin disebut tidak pernah melakukan penyesuaian terhadap gaji ribuan hakim.

Akibatnya, ribuan hakim ingin melakukan aksi mogok massal karena tak pernah merasakan penyesuaian besaran gaji pokok selama 12 tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, dijelaskan gaji pokok hakim akan mengikuti gaji PNS golongan IIIA.

Hakim yang memiliki masa kerja 0 tahun akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2 juta per bulan. Sementara itu, untuk gaji tertinggi hakim setara golongan IV E PNS yakni sebesar Rp4,97 juta per bulan.

Namun, itu semua hanya gaji pokok, belum termasuk tunjangan dan fasilitas seperti rumah dinas, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, dan penghasilan pensiun.

Sementara itu, Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah atau mogok kerja selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulai dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800-an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat 'bendera putih' atas gaji yang mereka terima selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kami [para hakim] bertahan dengan keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang mengambil pekerjaan sampingan, seperti mengajar dan berjualan. Namun, dia memastikan hal tersebut dilakukan tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Bisnis.com, JAKARTA - Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) mengungkapkan ada 148 orang hakim yang melakukan aksi cuti berjamaah selama satu pekan sejak Senin (7/10/2024).

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Camilla Bania Lombia mengemukakan meskipun hanya 148 hakim yang ikut aksi mogok kerja, namun ada 1.800 hakim dari seluruh Indonesia yang mendukung aksi tersebut dan memberikan donasi.

"Jadi yang mendukung aksi gerakan ini tuh mulain dengan berbagai donasi dan segala macamnya itu 1.800an hakim," tuturnya di Jakarta, Selasa (8/10).

Camilla juga mengungkapkan alasan para hakim tersebut menggelar demo lantaran sudah mengangkat bendera putih atas gaji yang diterimanya selama ini.

"Jadi keadaan hidup di daerah yang sangat mahal, itu sudah tidak bisa lagi untuk kamk bertahan di keadaan seperti ini," katanya.

Bahkan, kata dia, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tidak sedikit hakim yang ambil pekerjaan sampingan seperti mengajar dan berjualan, tanpa melanggar kode etik hakim

"Kalau saya, untuk tetap menjaga integritas saya, saya banyak mengambil side job ya seperti translation atau mengajar yang masih sesuai dengan kode etik hakim," ujar Camilla.

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi respons terkait aksi mogok yang dilakukan hakim di pengadilan seluruh Indonesia dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober 2024.

Adapun aksi tersebut untuk menuntut kenaikan gaji hakim.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi mengatakan kenaikan gaji Hakim tersebut masih dikaji dan dihitung bersama lintas kementerian, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham dan juga Kemenkeu. Semuanya baru dihitung, dikalkulasi," ujar Jokowi, Selasa (8/10).

Diberitakan Kontan.co.id sebelumnya, Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia ini sebagai bentuk protes hakim atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraan hakim. Gaji hakim tidak berubah selama lebih dari 12 tahun.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengomunikasikan tuntutan hakim terkait kenaikan gaji dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pernyataan ini disampaikan Supratman sebagai respons terhadap tuntutan yang diajukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia (SHI).

"Kami mengomunikasikan dengan Kemenkeu terkait hal tersebut. Dan di jam yang sama, Dirjen Anggaran Kemenkeu hadir pada pertemuan dengan Pengurus IKAHI di gedung MA RI," ujar Supratman.

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) Fauzan Arrasyid menyatakan bahwa pihaknya menuntut kenaikan sebesar 142 persen dari tunjangan jabatan yang telah diterima sejak tahun 2012.

Ketentuan tunjangan jabatan hakim diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Menurut SHI, ketentuan di dalam beleid itu tak pernah mengalami penyesuaian hingga kini.

Menurut Fauzan, tuntutan itu telah disampaikan SHI kepada pimpinan Mahkamah Agung (MA) dalam audiensi, hari ini, Senin (7/10/2024).

"Hari ini kita kan menyerahkan hasil kajian kita kepada pimpinan Mahkamah Agung. Tentunya apapun itu yang menjadi hasil itu dikembalikan kepada mereka," ujar Fauzan saat ditemui di Gedung MA, Jakarta.

"Namun tuntutan hakim se-Indonesia adalah kenaikannya kita minta di angka 142 persen dari tunjangan jabatan yang ada di tahun 2012. Demikian ya," sambungnya.

Soal kajian atas permintaan kenaikan 142 persen itu, Fauzan mengaku, akan menyampaikan kajian lengkapnya pada kemudian hari. Namun, ia memastikan, ada sejumlah hal yang telah dipertimbangkan sehingga muncul usulan angka 142 persen.

"Yang pertama adalah 12 tahun (tunjangan) yang tidak ada penyesuaian," imbuhnya.

"Dan yang kedua, harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman," tambah dia.

Imbas tidak adanya kenaikan tunjangan jabatan ini, ia berpendapat, para hakim yang bekerja di tingkat kabupaten/kota atau kelas II justru paling terdampak.

"Jadi kami ini hakim-hakim di Solidaritas Hakim Indonesia, konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak hakim di kelas II. Bukan di kelas I ataupun di tingkat banding," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, hakim di seluruh Indonesia disebut menggelar aksi cuti massal mulai hari ini.

Mereka tengah memperjuangkan nasib sendiri karena selama 12 tahun gaji dan tunjangan tidak disesuaikan.

Juru Bicara SHI Fauzan Arrasyid menyebutkan, Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia rencananya akan digelar dari 7 hingga 11 Oktober 2024.

Pihaknya tegas menolak usulan pemerintah agar gaji pokok hakim naik 8-15 persen dan tunjangan 45-70 persen.

“Jika usulan ini benar-benar disahkan, maka Gerakan Cuti Bersama Hakim se-Indonesia akan menjadi gerakan massal pertama dalam sejarah peradilan Indonesia, dengan skala yang melibatkan seluruh Hakim di negeri ini,” kata Fauzan dalam keterangan resminya, Minggu (6/10/2024).