Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal kejelasan nasib kenaikan gaji PNS pada 2025. Kepastian gaji PNS naik dipertanyakan publik.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama sekali tak menyinggung hal tersebut dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mencoba menjelaskan maksud Pidato Nota Keuangan Jokowi. Ia menegaskan APBN 2025 sudah didesain untuk mengakomodir kenaikan gaji ASN, walau tak diumumkan Jokowi.

Isa menekankan pengumuman kenaikan gaji PNS akan dilakukan langsung oleh Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Begitu pula dengan berapa besaran kenaikan yang diputuskan.

"Itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu (kenaikan gaji ASN dan TNI/Polri) dilakukan, tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo (presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto) itu diserahkan kepada presiden baru," jelas Isa, dikutip dari CNN Indonesia TV.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menagih keseriusan pemerintah menaikkan gaji PNS. Hal itu tampak saat Anggota DPR RI Fraksi PPP Muhammad Aras membacakan Pemandangan Umum atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

Salah satu poin yang disorot PPP adalah bagaimana sikap pemerintah untuk menyejahterakan abdi negara.

"Terkait dengan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, Fraksi PPP menanyakan keseriusan pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ASN atau PNS, seperti tertuang dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025," ucapnya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Pada salah satu poin pembahasan KEM-PPKF, disebutkan bakal ada penyesuaian upah ASN. Janji kenaikan gaji PNS di 2025 juga sudah dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Akan tetapi, Jokowi sama sekali tak menyinggung kenaikan gaji PNS dalam Pidato Penyampaian Keterangan Presiden Atas RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI. Tindakan Jokowi pada Jumat (16/8) itu jelas menimbulkan tanda tanya besar.

"Namun, dalam RAPBN 2025 tidak disinggung sama sekali. Fraksi PPP mendorong pemerintah menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, baik PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru, serta tenaga kependidikan lainnya," tuntut Aras.