Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

(hns/hns)

Jakarta: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik tujuh orang sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Dari tujuh orang tersebut, nama Raffi Ahmad hingga Gus Miftah termasuk di antaranya.

Pembentukan UKP diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden. Perpres ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan ditandatangani oleh Jokowi pada 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden.

Lantas, apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab dari Utusan Khusus Presiden ini? dan berapa gaji yang didapatkan sebagai Utusan Khusus Presiden? Untuk mengetahuinya, berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Tugas dan Tanggung Jawab

UKP mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden. Tugas-tugas tersebut dapat meliputi:

• Melakukan studi dan kajian terkait isu-isu strategis
• Memberikan rekomendasi dan masukan kepada Presiden
• Melaksanakan tugas-tugas perwakilan Presiden dalam forum-forum internasional
• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan

Selain itu, UKP bertanggung jawab kepada Presiden, dan laporan pelaksanaan tugas keduanya dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Gaji dan Tunjangan

Berdasarkan Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden Pasal 22, menetapkan gaji yang diterima Utusan Khusus Presiden, sebagai berikut.
"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," demikian bunyi aturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 yakni Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara berhak mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Selain itu, menteri juga akan mendapat tunjangan yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Tunjangan itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e yang menyatakan menteri negara berhak diberikan tunjangan senilai Rp13.608.000 per bulan.

Jika ditotal, seorang menteri negara dan Utusan Khusus Presiden akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya.

Tak hanya, gaji dan tunjangan, para menteri itu juga akan mendapatkan beberapa fasilitas lainnya, seperti rumah dan mobil dinas. Namun, besaran itu sesuai dengan anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Lalu menteri juga akan mendapat tunjangan jabatan pejabat negara dan jaminan kesehatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)