Sumber: Kompas.com | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden untuk wajib melapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kewajiban ini merujuk pada dasar pembentukan Penasihat, Utusan, serta Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024.

Jabatan ini memiliki fungsi strategis dalam pemerintahan.

KPK menyatakan, Perpres tersebut juga menyebutkan bahwa hak keuangan Penasihat dan Utusan Khusus setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri.

Sementara itu, Staf Khusus setara dengan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I.

"Sehingga jabatan Penasihat, Utusan, dan Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden memenuhi kriteria Penyelenggara Negara yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 1999," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, pada Kamis (24/10).

Budi menambahkan bahwa kepatuhan terhadap LHKPN dipandang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas seorang pejabat publik, sebagai bagian dari penerapan prinsip-prinsip good governance.

"Untuk membahas hal ini, selanjutnya KPK akan berkoordinasi dengan Sekretariat Negara," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10), berikut rinciannya:

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

6. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan

Utusan khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif

Artikel ini telah tayang di Kompas.com berjudul: "KPK Ingatkan Penasihat, Utusan dan Staf Khusus Presiden Lapor LHKPN "

Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/24/12325971/kpk-ingatkan-penasihat-utusan-dan-staf-khusus-presiden-lapor-lhkpn?page=all#page3.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik tujuh orang tokoh yang ditunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden, untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara. Ketujuh tokoh tersebut dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI.

Adapun tokoh yang dipercaya Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden itu adalah Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan serta Luhut Binsar Pandjaitan yang berfokus di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Ada juga Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Bambang Permadi Soemantri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional; Purnomo Yusgiantoro di Bidang Urusan Energi, Muhadjir Effendy Bidang Khusus Haji; dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Membawahi berbagai bidang yang berbeda, lantas apa sebenarnya tugas penasihat khusus presiden yang baru dilantik oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tugas Penasihat Khusus Presiden

Tugas Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan ini diteken oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum lengser dari jabatannya.

Keppres tersebut mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Meski begitu, aturan ini baru diunggah pada JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Oktober 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, Penasihat Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Penasihat khusus ini akan melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, penasihat khusus ini melaporkan pelaksanaan tugasnya dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan dan pembidangan tugas Penasihat Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penasihat Khusus Presiden juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pada aturan tersebut, disebutkan juga masa bakti penasihat khusus presiden berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan. Dan saat utusan khusus tersebut berhenti atau telah selesai masa jabatannya, maka tidak akan diberikan pensiun atau pesangon oleh negara.

Dalam menjalankan tugasnya, penasihat khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretaris kabinet. Dukungan itu berupa asisten dan pembantu asisten untuk utusan khusus presiden, masing-masing sebanyak dua orang. Adapun pembantu asisten akan didukung oleh staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya: Gaji penasihat khusus...

<!--more-->

Gaji Penasihat Khusus Presiden

Pemberian gaji bagi penasihat khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” bunyi Pasal 6 beleid tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, menteri negara juga memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Besaran tunjangan jabatan bagi menteri, yaitu Rp13.608.000 per bulan.

Mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak menerima tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendaraan dinas, rumah jabatan, biaya perjalanan dinas, dan jaminan kesehatan.

Selanjutnya, menurut Pasal 15 Perpres Nomor 137 Tahun 2024, disebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas penasihat khusus presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran belanja Setkab.

Dengan demikian, penasihat khusus presiden mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya adalah Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jumlah tersebut tentu bisa meningkat seiring dengan penambahan tunjangan-tunjangan lain yang setara dengan menteri.

Rizki Dewi Ayu, Melynda Dwi Puspita dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah melantik tujuh orang tokoh yang ditunjuknya sebagai Penasihat Khusus Presiden, untuk membantu pekerjaannya sebagai kepala negara. Ketujuh tokoh tersebut dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI.

Adapun tokoh yang dipercaya Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden itu adalah Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan serta Luhut Binsar Pandjaitan yang berfokus di bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Ada juga Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan; Bambang Permadi Soemantri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional; Purnomo Yusgiantoro di Bidang Urusan Energi, Muhadjir Effendy Bidang Khusus Haji; dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Membawahi berbagai bidang yang berbeda, lantas apa sebenarnya tugas penasihat khusus presiden yang baru dilantik oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tugas Penasihat Khusus Presiden

Tugas Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Aturan ini diteken oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, pada 18 Oktober 2024, dua hari sebelum lengser dari jabatannya.

Keppres tersebut mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden. Meski begitu, aturan ini baru diunggah pada JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada 22 Oktober 2024.

Berdasarkan beleid tersebut, Penasihat Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden. Penasihat khusus ini akan melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Khusus Presiden bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nantinya, penasihat khusus ini melaporkan pelaksanaan tugasnya dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan dan pembidangan tugas Penasihat Khusus Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penasihat Khusus Presiden juga dapat berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.

Pada aturan tersebut, disebutkan juga masa bakti penasihat khusus presiden berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang bersangkutan. Dan saat utusan khusus tersebut berhenti atau telah selesai masa jabatannya, maka tidak akan diberikan pensiun atau pesangon oleh negara.

Dalam menjalankan tugasnya, penasihat khusus presiden mendapat dukungan administrasi dari sekretaris kabinet. Dukungan itu berupa asisten dan pembantu asisten untuk utusan khusus presiden, masing-masing sebanyak dua orang. Adapun pembantu asisten akan didukung oleh staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara.

Selanjutnya: Gaji penasihat khusus...

<!--more-->

Gaji Penasihat Khusus Presiden

Pemberian gaji bagi penasihat khusus presiden diatur dalam Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden.

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri,” bunyi Pasal 6 beleid tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, menteri negara juga memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. Besaran tunjangan jabatan bagi menteri, yaitu Rp13.608.000 per bulan.

Mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak menerima tunjangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil (PNS), tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, kendaraan dinas, rumah jabatan, biaya perjalanan dinas, dan jaminan kesehatan.

Selanjutnya, menurut Pasal 15 Perpres Nomor 137 Tahun 2024, disebutkan bahwa segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas penasihat khusus presiden bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran belanja Setkab.

Dengan demikian, penasihat khusus presiden mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya adalah Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Jumlah tersebut tentu bisa meningkat seiring dengan penambahan tunjangan-tunjangan lain yang setara dengan menteri.

Rizki Dewi Ayu, Melynda Dwi Puspita dan Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak tujuh orang tokoh ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk berbagai pandangan terkait berbagai sektor yang esensial bagi negara. Tokoh-tokoh tersebut telah dilantik Prabowo pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Penasihat Khusus Presiden itu dilakukan bersamaan dengan pelantikan Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan atau lembaga baru yang dibentuk oleh Prabowo.

Adapun dari tujuh orang Penasihat Khusus Presiden itu, empat di antaranya adalah mantan perwira tinggi TNI yang telah purna tugas dari kemiliteran. Lantas siapa saja Penasihat Khusus Presiden yang ditunjuk oleh Prabowo? Berikut daftar informasi lengkapnya.

Daftar Penasihat Khusus Presiden

Pengangkatan dan pelantikan tujuh Penasihat Khusus Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden RI. Adapun daftar penasihat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto S.H.M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

3. Jenderal TNI (Purn.) Prof Dr Dudung Abdurachman SE MM sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.

4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi.

6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Khusus Bidang Haji.

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan Nasional.

Selanjutnya baca: Tugas Penasihat Khusus Presiden

• 1
• 2
• Selanjutnya

Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung, kepala badan, penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Di antara nama-nama tersebut muncul nama Setiawan Ichlas yang didapuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.

Lalu siapakah sebenarnya Setiawan Ichlas?

Setiawan Ichlas yang juga dikenal sebagai Iwan Bomba adalah seorang pengusaha batu bara yang berasal dari Palembang.

Tidak hanya menjalankan bisnis batu bara, ia juga menggeluti berbagai bidang usaha yakni perkebunan, pertambangan mineral, keuangan, hingga energi.

Selain itu, pria yang lahir pada 10 April 1997 itu juga memiliki bisnis infrastuktur dan pengelolaan pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan transportasi batu bara.

Ia juga dikenal sebagai pemilik Bomba Group yang merupakan sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversivikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha, termasuk di dalamnya agribisnis.

Di bidang agribisnis, ia memiliki bisnis terperinci di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit melalui PT Golden Blossom Sumatra.

Saat ini, Setiawan Ichlas juga masuk ke bisnis olahraga dengan memiliki saham terbesar di klub sepak bola Sumatera Selatan Sriwijaya FC.

Nama Setiawan Ichlas sempat menjadi buah bibir pasca ia memiliki saham PT Minna Padi Investama Securitas Tbk (PADI) sebesar 13,27 persen awal Agustus 2017.

Bahkan namanya semakin membuat publik penasaran setelah ada pernyataan dari PADI bakal mengakuisisi 51 persen saham mayoritas Bank Muamalat.

Iwan juga sempat mengambil alih PT Bank Pundi Indonesia Tbk dari Grup Recapital.

Waktu itu, ia sempat menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Pundi yang sekarang telah bersalin nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten). Namun setelah bank ini sehat, ia melepas Bank Pundi kepada pemerintah Provinsi Banten

Iwan mengenyam pendidikan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di kota kelahirannya, Palembang. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Bandung. Setelah itu, ia masuk kuliah di Universitas Pasundan.

Sembari kuliah, Iwan melanjutkan berdagang. Ia memilih berjualan batu. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Iwan kala itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Mahkamah Agung, kepala badan, penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Di antara nama-nama tersebut muncul nama Setiawan Ichlas yang didapuk menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan.

Lalu siapakah sebenarnya Setiawan Ichlas?

Setiawan Ichlas yang juga dikenal sebagai Iwan Bomba adalah seorang pengusaha batu bara yang berasal dari Palembang.

Tidak hanya menjalankan bisnis batu bara, ia juga menggeluti berbagai bidang usaha yakni perkebunan, pertambangan mineral, keuangan, hingga energi.

Selain itu, pria yang lahir pada 10 April 1997 itu juga memiliki bisnis infrastuktur dan pengelolaan pelabuhan, jalan, jalur kereta api, dan transportasi batu bara.

Ia juga dikenal sebagai pemilik Bomba Group yang merupakan sebuah perusahaan holding atau induk investasi terdiversivikasi yang membawahi entitas bisnis di banyak bidang usaha, termasuk di dalamnya agribisnis.

Di bidang agribisnis, ia memiliki bisnis terperinci di perkebunan dan pengolahan kelapa sawit melalui PT Golden Blossom Sumatra.

Saat ini, Setiawan Ichlas juga masuk ke bisnis olahraga dengan memiliki saham terbesar di klub sepak bola Sumatera Selatan Sriwijaya FC.

Nama Setiawan Ichlas sempat menjadi buah bibir pasca ia memiliki saham PT Minna Padi Investama Securitas Tbk (PADI) sebesar 13,27 persen awal Agustus 2017.

Bahkan namanya semakin membuat publik penasaran setelah ada pernyataan dari PADI bakal mengakuisisi 51 persen saham mayoritas Bank Muamalat.

Iwan juga sempat mengambil alih PT Bank Pundi Indonesia Tbk dari Grup Recapital.

Waktu itu, ia sempat menjadi pemegang saham mayoritas PT Bank Pundi yang sekarang telah bersalin nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BPD Banten). Namun setelah bank ini sehat, ia melepas Bank Pundi kepada pemerintah Provinsi Banten

Iwan mengenyam pendidikan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di kota kelahirannya, Palembang. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan ke Bandung. Setelah itu, ia masuk kuliah di Universitas Pasundan.

Sembari kuliah, Iwan melanjutkan berdagang. Ia memilih berjualan batu. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Iwan kala itu.

Ia baru satu tahun kuliah, kemudian berhenti. Kemudian ia memutuskan pergi ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di STIE Perbanas.

Asal mula panggilan Iwan Bomba

Semasa bujang, Iwan akrab dikenal dengan nama Iwan Bomba. Awal mula nama ini muncul ketika Iwan sukses di Jakarta.

Merasa sudah mendapatkan lebih dari kata cukup selama di perantauan, Iwan kembali ke kampung halamannya di Lubuklinggau, Sumatera Selatan.

Sewaktu kembali ke tempat kelahirannya, Iwan mencari cara untuk mengubah "imej" dirinya.

Alhasil, Iwan yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik ini mulai mendirikan usaha sewa organ tunggal. Nama Bomba sendiri muncul dari sebuah merek televisi Toshiba keluaran tahun 2000-an.

Sedikit catatan, Setiawan Ichlas merupakan satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh Penasihat Khusus, tujuh Utusan Khusus Presiden, dan satu staf khusus.

Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2024.

Adapun tujuh penasihat khusus presiden tersebut adalah:

1. Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional/Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
5. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi
6. Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji
7. Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang kesehatan

Selanjutnya, melalui, Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029, presiden mengangkat sejumlah utusan khusus, yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan
2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan
3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan
4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.
6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.
7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata

Selanjutnya, lewat Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Presiden, presiden melantik Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, tugas presiden terbilang berat dan strategis.

Menurutnya, banyak hal yang mesti dipikirkan dan diselesaikan presiden, termasuk kebijakan-kebijakan yang terkait negara.

"Maka beliau membutuhkan penasihat ya, dan saya diberi mandat untuk memberi nasihat di bidang politik dan keamanan," ujar Wiranto usai menghadiri pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu mengatakan, lingkup tugasnya di bidang perdagangan internasional dan kerja sama multilateral.

"Kami menunggu arahan presiden dulu ya, prioritas beliau dimana," ucap Mari Elka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan perbedaan antara Utusan Khusus Presiden dan Penasihat Khusus Presiden.

Menurutnya, para Utusan Khusus Presiden menjalankan tugas langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi begini, Utusan Khusus Presiden memang nomenklaturnya sudah ada. Dan itu menjalankan tugas-tugas langsung dari Presiden," ujar Dasco di Istana, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Nah Penasihat Khusus juga itu kemudian input atau masukan kepada Presiden, Presiden mempertimbangkan dalam mengambil keputusan," sambungnya.

Maka dari itu, Dasco meyakini tugas Penasihat Khusus dan Utusan Khusus tidak akan tumpang tindih.

"Sehingga menurut saya itu enggak akan tumpang tindih karena Penasihat Khusus Presiden itu tidak langsung turun ke kementerian," tutur Dasco.

Salah satu Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah menyebut jabatannya itu setingkat dengan menteri.

Dia mengklaim para Utusan Khusus Presiden akan memiliki kantor sendiri di Istana, Jakarta.

Berikut daftar Penasihat Khusus dan Utusan Khusus di era Prabowo:

Utusan khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan

4. Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital

6. Mari Elka Pangestu, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral

7. Zita Anjani, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Penasihat Khusus Presiden

1. Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

6. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto kembali ke pemerintahan dengan jabatan baru sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Terawan dilantik sebagai salah satu dari tujuh orang Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto, Selasa (20/12/2024). Dia diberikan amanat untuk memberikan nasihat kepada Presiden Prabowo mengenai kesehatan.

Purnawirawan TNI dengan pangkat Letnan Jenderal (Letjen) itu menyatakan selalu siap melaksanakan tugas yang diperintahkan.

"Kapan saja, di mana saja saya akan siap melaksanakan, mengenai detailnya saya akan sellau mempelajari tugas dan tanggu jawab saya," ujarnya usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Terawan mengatakan bakal berkoordinasi dengan Presiden dan berbagai pihak untuk penyelesaian masalah-masalah yang menjadi perhatian Kepala Negara. Dia mengaku belum tahu apa saja tugas yang harus dilaksanakannya.

"Baru saya dilantik hari ini dan belum tahu kapan pelaksanaannya, tapi yang jelas saya akan selalu bertanggung jawab pada yang menjadi tugas beban saya," tuturnya.

Untuk diketahui, Terawan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesehatan 2019-2020 pada Kabinet Indonesia Maju. Dia diangkat oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Pada 2020, atau tahun pertama dunia dilanda pandemi Covid-19, Terawan dicopot oleh Jokowi. Dia lalu digantikan oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin. Kini, Budi juga melanjutkan kiprahnya sebagai Menkes di kabinet Prabowo.

Terawan juga pernah menjadi Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. Dia juga diketahui pernah mengembangkan Vaksin Nusantara, pada pandemi Covid-19 lalu.

Berikut daftar lengkap Penasihat Khusus Presiden yang dilantik Prabowo:

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E, M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

6. Prof. Dr. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Luhut dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Dengan posisi barunya di pemerintahan itu, baik Luhut dan Terawan bersama Penasihat Khusus Presiden lainnya akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.