Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Kali ini, Tugu Insurance berhasil menyabet penghargaan dalam ajang CSA Awards 2024.

Dalam awards tersebut, anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan The Outstanding Achievement in Energy and Corporate Insurance Solutions dalam kategori Best Innovation (Spesial) Category CSA Awards 2024.

Diketahui, Certified Securities Analyst (CSA) Awards merupakan kegiatan yang diinisiasi dan diselenggarakan oleh komunitas analis pasar modal yang tergabung dalam Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI), di mana terdapat 121 emiten yang masuk menjadi nominator dari 934 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun untuk pemilihan nominasi untuk emiten yang terpilih, didasarkan pada aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek good corporate governance (GCG), aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko dan aspek environment social governance (ESG).

Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko sekaligus Corporate Secretary Tugu Insurance menyambut positif atas pencapaian tersebut karena menurutnya penghargaan ini memiliki kualitas tinggi karena intensitas penilaiannya sangat ketat dan objektif.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Tugu Insurance kali ini. Penghargaan ini merupakan apresiasi bagi seluruh upaya insan Tugu yang tak lepas dari penerapan tata kelola keuangan berkelanjutan dan komitmen terhadap keberlanjutan kinerja yang positif. Kami berharap pencapaian ini terus mendorong kami untuk memberikan dampak nyata bagi seluruh stakeholders dan masyarakat tentunya”, jelas Edi.

Adapun, CSA Awards pada tahun ini mengangkat tema 'Indonesia Capital Markets: Adapting and Evolving in Global Economic Changes, untuk menggambarkan dengan kondisi ekonomi saat ini.

CSA Awards 2024 diberikan dalam tiga kategori, yaitu Kategori Sektor untuk Papan Utama dan Pengembangan yang diraih oleh 23 emiten, Kategori Pilihan Analis yang diterima oleh 11 emiten, serta Kategori Inovasi Khusus yang dianugerahkan kepada 7 emiten dan menetapkan 41 emiten yang berhak mendapat penghargaan tersebut dan terbagi menjadi tiga kategori yang antara lain, Best Emiten Sector Main and Development Board Category, Best Emiten Analyst Favorite Category, serta Best Innovation/Special Category.

Jakarta (ANTARA) - Penundaan peluncuran BP Danantara yang sedianya berlangsung 7 November 2024 menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik.

Setelah rencana pembentukan superholding BUMN ini diumumkan, beberapa waktu lalu, antusiasme mengalir dari berbagai pihak yang berharap kehadiran Danantara bisa menjadi solusi atas banyak masalah dalam pengelolaan perusahaan negara.

Namun, penundaan ini memunculkan pertanyaan besar: apa yang terjadi dan kapan superholding ini akhirnya akan diperkenalkan secara resmi?

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad memang telah menjelaskan bahwa peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada 8 November 2024.

Alasan mundurnya peluncuran BP Danantara juga disampaikan lebih karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin, sebelum badan tersebut diluncurkan.

Selain itu, pembentukan Danantara juga ditegaskan tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres).

Memang, dalam beberapa tahun terakhir, pembentukan superholding BUMN telah menjadi topik hangat di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis.

Ini adalah gagasan besar untuk menyatukan pengelolaan BUMN di bawah satu badan pengelola yang independen, dengan harapan dapat menciptakan sinergi yang lebih baik, efisiensi operasional, serta mengurangi ketergantungan BUMN pada intervensi pemerintah.

Di balik penundaan ini, terdapat keinginan pemerintah untuk memastikan bahwa BP Danantara akan muncul dengan kesiapan optimal untuk mengelola tanggung jawab besar yang akan diembannya.

Ketika BP Danantara akhirnya diluncurkan, banyak yang berharap akan muncul sejumlah program prioritas untuk memberikan dampak nyata pada sektor BUMN.

Salah satu yang paling dinantikan adalah konsolidasi berbagai perusahaan negara ke dalam struktur yang lebih ramping dan efisien.

Dengan pengelompokan berdasarkan sektor dan fungsi yang lebih jelas, setiap BUMN di bawah Danantara diharapkan dapat beroperasi dengan fokus yang lebih terarah.

Selain itu, konsolidasi ini diyakini akan menghilangkan tumpang tindih dalam pengelolaan, yang selama ini sering kali menyebabkan duplikasi tugas dan sumber daya yang tidak perlu.

Di sisi lain, akuntabilitas adalah aspek fundamental yang akan mendapat perhatian utama dari BP Danantara.

Sebagai superholding yang memayungi berbagai perusahaan pelat merah dengan nilai aset triliunan rupiah, BP Danantara harus mampu menunjukkan transparansi dan tata kelola yang profesional.

Momentum GCG

Danantara di Indonesia akan menjadi embrio superholding BUMN yang menaungi beberapa BUMN besar dengan dana kelolaan mencapai hampir Rp9.000 triliun.

Bahkan, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan bahwa Danantara siap bersaing dengan lembaga investasi global untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan target investasi Indonesia senilai Rp1.905 triliun pada tahun 2025.

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya, kehadiran superholding ini bisa menjadi momentum untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) yang selama ini menjadi standar bagi perusahaan multinasional.

Harapannya, dengan mengadopsi GCG, Danantara mampu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif di antara BUMN.

Selain tata kelola dan konsolidasi, program prioritas BP Danantara tidak bisa dilepaskan dari upaya pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu kritik yang sering diarahkan kepada BUMN adalah kurang maksimalnya pengembangan SDM, yang berdampak pada rendahnya daya saing di tengah persaingan global.

Dengan struktur superholding, pelatihan dan pengembangan SDM dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan berkesinambungan.

Inilah kesempatan untuk membekali SDM BUMN dengan kemampuan dan pengetahuan yang setara dengan tenaga kerja di perusahaan internasional, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi BUMN di tingkat global.

Tidak kalah penting, BP Danantara juga diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dan digitalisasi dalam berbagai aspek operasionalnya.

Transformasi digital yang menyentuh berbagai sektor harus menjadi bagian dari program prioritas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dengan menerapkan teknologi, seperti kecerdasan buatan, analitik data, dan sistem manajemen yang terotomatisasi, BP Danantara bisa mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi biaya operasional, dan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit usaha di bawahnya.

Seiring berjalannya waktu, BP Danantara diharapkan mampu menavigasi tantangan besar lainnya, yaitu pengelolaan investasi dan aset yang lebih strategis.

Sebagai superholding yang mengelola berbagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, BP Danantara diharapkan dapat menarik investor asing untuk berpartisipasi dalam pengembangan BUMN.

Dengan pengelolaan yang profesional dan kebijakan yang lebih fleksibel, superholding ini berpotensi menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan daya saing global BUMN.

Di tengah semua harapan dan antusiasme ini, BP Danantara tentu akan menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kemandirian dan pengaruh pemerintah.

Selama ini, BUMN seringkali menjadi alat intervensi pemerintah dalam berbagai kebijakan ekonomi. Agar BP Danantara benar-benar mampu bergerak dengan profesional, pemerintah perlu memberikan keleluasaan bagi superholding ini untuk mengambil keputusan strategis, tanpa terlalu banyak campur tangan politik.

Hanya dengan independensi yang kuat, BP Danantara dapat berfungsi secara optimal, sesuai visi awalnya.

Secara keseluruhan, penundaan peluncuran BP Danantara bukanlah akhir dari antusiasme publik terhadap inisiatif ini.

Justru, penundaan ini harus dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan semua aspek persiapan, agar BP Danantara dapat hadir dengan pondasi yang kokoh dan siap mengemban tanggung jawab besar dalam pengelolaan BUMN.

Semua pihak harus menyadari bahwa pembentukan superholding ini adalah upaya besar yang tidak hanya akan mengubah wajah BUMN, tetapi juga memberi dampak pada perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Masa depan BP Danantara penuh dengan tantangan, namun juga diwarnai dengan harapan besar.

Apabila program prioritasnya terlaksana dengan baik, BP Danantara berpotensi menjadi kekuatan baru yang membawa BUMN Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Keberhasilannya akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan ruang gerak, regulasi yang tepat, dan tentu saja, dukungan dari semua pihak yang terlibat.

Kini, masyarakat hanya perlu menunggu saat yang tepat bagi peluncuran BP Danantara yang telah lama dinanti-nantikan sebagai bagian dari transformasi besar BUMN di Tanah Air.

Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Para praktisi tim legal atau hukum perusahaan dan in-house counsel menggelar Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2024.

Ajang kumpul para praktisi ini memberi apresiasi atas kinerja serta inovasi pimpinan dan tim legal perusahaan melalui adopsi teknologi maupun partisipasi dalam pelestarian lingkungan dan sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

“Tema 'Acceleration of Business 2025' untuk Indonesian In-House Counsel Summit and Awards 2024 ini mencerminkan tantangan yang akan dihadapi para in-house counsel pada tahun mendatang, dengan adanya pemerintahan baru dan perkembangan yang pesat di bidang teknologi, terutama dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI),” kata Chief Executive Officer Hukumonline Arkka Dhiratara dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Arkka melanjutkan, in-house counsel atau penasihat hukum perusahaan kini menghadapi konsep bisnis baru yang menuntut adaptasi dengan cepat.

Kegiatan ini juga mengupas berbagai isu krusial, termasuk masa depan hukum di tengah disrupsi dan digitalisasi, serta aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan sebagai faktor kesuksesan bisnis di masa depan.

Indonesian In-House Counsel Awards 2024 memiliki dua kategori penghargaan, yaitu Indonesia’s Most Innovative In-House Counsel Team 2024 dan Indonesia’s Most Respected In-House Counsel Leader 2024. Kemudian, masing-masing kategori tersebut terbagi ke dalam 24 sektor industri.

Selanjutnya, terdapat dua kategori utama penghargaan, yaitu In-House Counsel Leader of the Year 2024 dan In-House Counsel Team of the Year 2024.

Setiap penghargaan tersebut mencerminkan apresiasi atas kinerja serta inovasi tim legal perusahaan melalui adopsi teknologi dan partisipasi dalam pelestarian lingkungan dan sosial, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Tahun ini merupakan tahun keempat bagi Hukumonline dalam memberikan apresiasi penghargaan kepada para in-house counsel atas kepemimpinan, integritas, dedikasi, dan inovasi yang begitu luar biasa bagi perusahaan sekaligus profesi penasihat hukum perusahaan.

Sementara itu, jumlah peserta tahun ini mengalami kenaikan menjadi lebih dari 300 praktisi hukum, dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 200 orang.

Lebih lanjut, jumlah partisipan atau responden Indonesian In-House Counsel Awards mengalami kenaikan 45 persen yaitu dari 98 perusahaan pada 2023 menjadi sebanyak 128 perusahaan pada 2024.

Harapan Perseroan menjadi bank syariah terdepan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik

“(Hal ini) sejalan dengan harapan Perseroan menjadi bank syariah terdepan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia,” ujar Direktur Compliance & Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi dalam keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa komitmen BSI dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dibuktikan dari posisi Perseroan dalam Corporate Governance Perception Index (CGPI). BSI meraih predikat sebagai perusahaan “Sangat Terpercaya” dengan nilai 91,50.

Predikat tersebut membawa BSI memperoleh penghargaan “Most Sharia Bank for Excellence Good Corporate Governance” dalam gelaran Road to CNBC Indonesia Award 2024 “Most Sharia Bank for Excellence Good Corporate Governance”.

Sebagai bank syariah terbesar, BSI dinilai mampu menjaga tata kelola perusahaan nan unggul, transparan, dan berkelanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama operasional bank.

Dalam menjalankan GCG, BSI disebut telah mendapatkan sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan Sertifikasi ISO37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

“Penghargaan ini memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terdepan di Indonesia. Selain itu, predikat ini menunjukkan keseriusan BSI dalam menjalankan GCG berstandar internasional. Tentunya pencapaian ini juga merupakan komitmen bersama Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan seluruh insan BSI dalam menjalankan perbankan yang sehat dan mematuhi peraturan yang berlaku,” ujar Dewi.

Dia menerangkan bahwa pihaknya senantiasa berupaya menerapkan lima prinsip utama GCG bagi bank umum syariah. Mulai dari keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

“GCG adalah pilar fundamental yang mendukung seluruh operasional BSI. Kami selalu berkomitmen untuk menempatkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sebagai fondasi dari setiap langkah bisnis kami. Tujuannya memastikan integritas, transparansi, dan keberlanjutan,” katanya lagi.

BSI menetapkan nilai-nilai syariah (maqashid syariah) menjadi landasan utama dan memakai standar perbankan dalam penerapan GCG. Sebagai bank syariah, pihaknya juga menjalankan seluruh kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan melalui tata kelola perusahaan yang baik, sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur BSI sebagai perseroan terbatas, bank umum syariah, dan perusahaan terbuka.

“BSI juga mengimplementasikan berbagai kebijakan GCG melalui struktur, proses, dan hasil tata kelola yang sesuai dengan perspektif pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk mendukung hal tersebut, BSI menggunakan ThreeLinesModel. Ini membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif, serta memastikan manajemen risiko yang kuat,” kata dia pula.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BUMN Holding Industri Pertambangangan Indonesia MIND ID menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan dan menyempurnakan penerapan Good Corporate Governance (GCG) seluruh anggota. MIND ID memastikan semua inisiatif strategis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf menegaskan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian integral dari upaya Grup MIND ID dalam mewujudkan transformasi perusahaan.

"Melalui penerapan GCG yang konsisten, kami berupaya tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis dan dampak positif yang luas bagi negara dan masyarakat,” kata Heri dalam keterangan resmi MIND ID, Senin (14/10/2024).

Dalam praktiknya, penerapan GCG di grup MIND ID telah menciptakan lingkungan pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, efisien, dan efektif. Anggota MIND ID mampu menurunkan biaya angkutan, menghemat kontrak jasa penambangan, meningkatkan optimasi proses bisnis yang berdampak positif pada penjualan, hingga menurunkan biaya proyek yang belum layak dilanjutkan.

Selanjutnya, penerapan GCG berperan penting dalam mendukung kontribusi MIND ID terhadap perekonomian nasional. Ini dengan cara memaksimalkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia secara berkelanjutan.

Pasalnya, penerapan GCG membuat iklim yang lebih kondusif bagi perkembangan investasi nasional. MIND ID menjadi salah satu BUMN Holding yang proaktif dalam mendorong dan mempromosikan investasi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, MIND ID juga telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001). Ini menjadi salah satu wujud nyata dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

"Tentunya, roadmap implementasi GCG masih terus berlanjut. Kami optimis dapat terus berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Heri.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Ini salah satunya tercermin dari keberhasilannya meraih penilaian “Sangat Baik” dalam Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) 2023.

Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan KAI mencatatkan nilai 87,99 persen dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance di semua lini bisnis, termasuk pengelolaan akuntabilitas perusahaan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pencapaian KAI dalam ICORPAX merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang semakin baik.

“Hasil ini juga mencerminkan integritas di setiap aspek bisnis, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, Didiek menambahkan peningkatan penilaian ICORPAX ini menjadi dorongan bagi seluruh karyawan KAI untuk terus bertumbuh dan melakukan akselerasi kinerja secara berkelanjutan.

ICORPAX adalah alat ukur untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD) dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

ICORPAX merupakan instrumen yang menghasilkan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Ini salah satunya tercermin dari keberhasilannya meraih penilaian “Sangat Baik” dalam Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) 2023.

Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan KAI mencatatkan nilai 87,99 persen dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance di semua lini bisnis, termasuk pengelolaan akuntabilitas perusahaan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pencapaian KAI dalam ICORPAX merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang semakin baik.

“Hasil ini juga mencerminkan integritas di setiap aspek bisnis, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, Didiek menambahkan peningkatan penilaian ICORPAX ini menjadi dorongan bagi seluruh karyawan KAI untuk terus bertumbuh dan melakukan akselerasi kinerja secara berkelanjutan.

ICORPAX adalah alat ukur untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD) dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

ICORPAX merupakan instrumen yang menghasilkan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara.

Penilaian ICORPAX yang dilakukan di KAI selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024.

Adapun penilaian meliputi lima dimensi utama, yakni Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan, Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi, serta Efektivitas Pengendalian Fraud.

“Dengan hasil penilaian ini, kami berharap kepercayaan pemangku kepentingan terhadap inisiatif dan aksi strategis perusahaan semakin meningkat. Kami juga akan terus berkomitmen meningkatkan aspek keberlanjutan dalam setiap langkah kami, guna menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tutur Didiek.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus menunjukkan komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Ini salah satunya tercermin dari keberhasilannya meraih penilaian “Sangat Baik” dalam Indonesian Corporate Accountability Index (ICORPAX) 2023.

Penilaian ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan KAI mencatatkan nilai 87,99 persen dengan kategori Sangat Baik.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance di semua lini bisnis, termasuk pengelolaan akuntabilitas perusahaan.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, pencapaian KAI dalam ICORPAX merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memperkuat tata kelola organisasi yang semakin baik.

“Hasil ini juga mencerminkan integritas di setiap aspek bisnis, yang diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan perekonomian nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Lebih lanjut, Didiek menambahkan peningkatan penilaian ICORPAX ini menjadi dorongan bagi seluruh karyawan KAI untuk terus bertumbuh dan melakukan akselerasi kinerja secara berkelanjutan.

ICORPAX adalah alat ukur untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (KNYD) dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN.

ICORPAX merupakan instrumen yang menghasilkan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara.

Penilaian ICORPAX yang dilakukan di KAI selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024.

Adapun penilaian meliputi lima dimensi utama, yakni Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan, Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara, Kepatuhan dan Efektivitas Operasional, Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi, serta Efektivitas Pengendalian Fraud.

“Dengan hasil penilaian ini, kami berharap kepercayaan pemangku kepentingan terhadap inisiatif dan aksi strategis perusahaan semakin meningkat. Kami juga akan terus berkomitmen meningkatkan aspek keberlanjutan dalam setiap langkah kami, guna menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan,” tutur Didiek.

JAKARTA - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil meraih predikat juara pertama untuk kategori Perusahaan Non-Go Publik Non-Keuangan di ajang Annual Report Award (ARA) 2023. Perusahaan dinilai secara konsisten menjalankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam operasionalnya.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi. Untk diketahui, ajang ini mengusung tema "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation" yang bertujuan meningkatkan praktik GCG dan aspek keberlanjutan dalam perencanaan proses bisnis jangka panjang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan atau Annual Report (AR) dan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) serta untuk mencapai kualitas penyajian informasi pada AR dan SR tersebut.

"Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kinerja terbaik dan terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan terutama dalam mendorong penerapan GCG yang baik melalui keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan," jelas Iwan dalam keterangannya, Kamis (10/10/2024).

Penerapan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi, kata dia, menjadi pedoman yang harus disajikan secara relevan dan wajar dalam penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Sementara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI Efin R. Febriantoro mengungkapkan pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi bertujuan untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan di masa depan. "Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan dalam mematuhi ketentuan keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu komitmen PLN EPI, tidak hanya dalam menyajikan keuangan yang sehat, tapi juga terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan," ujarnya.

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi selaku Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof. Mardiasmo menjelaskan, pelaksanaan ARA 2023 bekerja sama dengan 7 instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti oleh 167 peserta yang terbagi dalam 10 kategori. Sebanyak 27 perusahaan dari beragam sektor berhasil meraih penghargaan ARA 2023.Mardiasmo mengatakan, melalui ajang ini pihaknya mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus mendorong pengembangan bisnis berkelanjutan di masa depan dengan mengedepankan pendekatan ESG dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik melalui keterbukaan informasi.

Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kinerja terbaik dan terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan....

Jakarta (ANTARA) - Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) meraih predikat juara pertama Kategori Perusahaan Non Go Publik Non Keuangan dalam ajang Annual Report Award (ARA) 2023, karena dinilai konsisten menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam operasional perusahaan.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan, di Jakarta, Rabu, menjelaskan penghargaan perdana ini menjadi bukti komitmen PLN EPI dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi.

”Penghargaan yang diraih PLN EPI memotivasi kinerja terbaik dan terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan terutama dalam mendorong penerapan GCG yang baik melalui keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor penting bagi Perusahaan,” ujar Iwan.

Penerapan prinsip-prinsip GCG dan keterbukaan informasi menjadi pedoman yang harus disajikan secara relevan dan wajar dalam penyajian laporan tahunan dan laporan keberlanjutan yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN EPI Efin R Febriantoro mengungkapkan pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi bertujuan untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan perusahaan di masa depan.

”Penghargaan ini menjadi salah satu cerminan PLN EPI dalam mematuhi ketentuan keterbukaan informasi dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang merupakan salah satu komitmen PLN EPI tidak hanya dalam menyajikan keuangan yang sehat, melainkan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan,” kata Efin.

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi selaku Ketua Panitia Pengarah ARA 2023 Prof Mardiasmo menjelaskan pelaksanaan ARA 2023 bekerja sama dengan tujuh instansi penyelenggara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia.

Pada tahun 2024, ajang ini diikuti oleh 167 peserta terbagi dalam sepuluh kategori dan sebanyak 27 perusahaan dari beragam sektor berhasil meraih penghargaan ARA 2023.

”Melalui ajang ini, kami mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk terus mendorong pengembangan bisnis berkelanjutan di masa depan dengan mengedepankan pendekatan Environment, Social, and Governance (ESG) dan menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik melalui keterbukaan informasi. Dengan demikian, kinerja bisnis perusahaan dapat terus tumbuh secara berkesinambungan,” ujar Mardiasmo.

Tema yang dipilih dalam ajang ini yaitu "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation”. Tujuannya untuk meningkatkan praktik GCG dan aspek keberlanjutan dalam perencanaan proses bisnis jangka panjang yang dituangkan dalam Laporan Tahunan atau Annual Report (AR) dan Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report (SR) serta untuk mencapai kualitas penyajian informasi pada AR dan SR tersebut.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih Juara 1 Annual Report Award (ARA) 2023 kategori Non Go Publik Non Keuangan atas transparansi pengungkapan praktik good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan dalam laporan tahunan.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Soesilo mengatakan, transparansi dan praktik GCG menjadi kunci Pupuk Kaltim menjaga keberlanjutan dan ketahanan perusahaan, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika tantangan industri.

Hal itu dijabarkan melalui kinerja keberlanjutan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

"Penghargaan ini bukti komitmen Pupuk Kaltim untuk terus menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan," ujar Soesilo dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Soesilo melanjutkan, pengungkapan berbagai aspek dalam laporan tahunan merupakan komitmen Pupuk Kaltim terhadap keterbukaan informasi publik terkait kinerja perusahaan, pengelolaan risiko, hingga langkah keberlanjutan yang dilakukan.

Langkah tersebut juga menegaskan upaya Pupuk Kaltim dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan mengedepankan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap aspek.

Menurutnya, capaian Pupuk Kaltim kali ini tidak terlepas dari inovasi dalam penyusunan laporan tahunan.

“Tidak hanya berfokus pada penyajian data dan informasi keuangan, tetapi juga memasukkan elemen penting lain, seperti laporan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpatokan pada prinsip environmental, social, and governance (ESG). Hal ini untuk memastikan aktivitas industri selalu memperhatikan aspek lingkungan sekitar,” terang Soesilo.

Pendekatan berkelanjutan

Soesilo menjelaskan, penyusunan laporan tahunan Pupuk Kaltim tidak hanya untuk memenuhi standar regulasi, tetapi juga memberikan informasi jelas dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan.

Penyusunan laporan memadukan antara kinerja keuangan dan pengungkapan non-keuangan yang menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Adapun salah satu inovasi yang diwujudkan Pupuk Kaltim adalah integrasi pendekatan keberlanjutan dalam pelaporan dengan menekankan dampak positif perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pembangunan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Seluruh program disusun dan dilaksanakan sesuai sasaran dengan memperhatikan aspek keberlanjutan di dalamnya, mulai dari dukungan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, hingga program sosial yang berdampak positif bagi masyarakat," terang Soesilo.

Tidak hanya itu, kepatuhan terhadap regulasi dan implementasi GCG juga menjadi fondasi utama Pupuk Kaltim dalam menjalankan bisnis.

KOMPAS.com - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih Juara 1 Annual Report Award (ARA) 2023 kategori Non Go Publik Non Keuangan atas transparansi pengungkapan praktik good corporate governance (GCG) dan keberlanjutan dalam laporan tahunan.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama (Dirut) Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Soesilo mengatakan, transparansi dan praktik GCG menjadi kunci Pupuk Kaltim menjaga keberlanjutan dan ketahanan perusahaan, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika tantangan industri.

Hal itu dijabarkan melalui kinerja keberlanjutan dalam laporan tahunan sebagai bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel.

"Penghargaan ini bukti komitmen Pupuk Kaltim untuk terus menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas operasional dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan," ujar Soesilo dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Soesilo melanjutkan, pengungkapan berbagai aspek dalam laporan tahunan merupakan komitmen Pupuk Kaltim terhadap keterbukaan informasi publik terkait kinerja perusahaan, pengelolaan risiko, hingga langkah keberlanjutan yang dilakukan.

Langkah tersebut juga menegaskan upaya Pupuk Kaltim dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dengan mengedepankan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap aspek.

Menurutnya, capaian Pupuk Kaltim kali ini tidak terlepas dari inovasi dalam penyusunan laporan tahunan.

“Tidak hanya berfokus pada penyajian data dan informasi keuangan, tetapi juga memasukkan elemen penting lain, seperti laporan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpatokan pada prinsip environmental, social, and governance (ESG). Hal ini untuk memastikan aktivitas industri selalu memperhatikan aspek lingkungan sekitar,” terang Soesilo.

Pendekatan berkelanjutan

Soesilo menjelaskan, penyusunan laporan tahunan Pupuk Kaltim tidak hanya untuk memenuhi standar regulasi, tetapi juga memberikan informasi jelas dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan.

Penyusunan laporan memadukan antara kinerja keuangan dan pengungkapan non-keuangan yang menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Adapun salah satu inovasi yang diwujudkan Pupuk Kaltim adalah integrasi pendekatan keberlanjutan dalam pelaporan dengan menekankan dampak positif perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut merupakan wujud komitmen perseroan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satunya adalah implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pembangunan masyarakat, pengelolaan lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

"Seluruh program disusun dan dilaksanakan sesuai sasaran dengan memperhatikan aspek keberlanjutan di dalamnya, mulai dari dukungan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, hingga program sosial yang berdampak positif bagi masyarakat," terang Soesilo.

Tidak hanya itu, kepatuhan terhadap regulasi dan implementasi GCG juga menjadi fondasi utama Pupuk Kaltim dalam menjalankan bisnis.

Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan setiap keputusan yang diambil tidak hanya mematuhi aspek hukum yang berlaku, tetapi juga berlandaskan pada nilai etika yang tinggi. Fondasi tersebut merupakan hal mutlak dalam tata kelola perusahaan.

Penerapan GCG secara konsisten, jelas Soesilo, tidak hanya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi persaingan global.

Upaya tersebut didukung seluruh insan perusahaan yang bekerja secara proaktif, berdedikasi, dan selalu berinovasi meningkatkan standar GCG melalui berbagai strategi guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Pupuk Kaltim juga terus meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan melalui berbagai inisiatif program peningkatan kapasitas manajemen guna mendorong pertumbuhan ekosistem bisnis,” jelas Soesilo.

Penghargaan ARA 2023, lanjutnya, merupakan tonggak penting bagi Pupuk Kaltim untuk melangkah maju mengembangkan strategi bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta mengedepankan kinerja dan profitabilitas yang sehat.

Upaya tersebut juga turut memperkuat posisi Pupuk Kaltim sebagai pemimpin industri pupuk di Indonesia yang berfokus pada inovasi dan tata kelola perusahaan yang baik.

“Pupuk Kaltim memaksimalkan upaya meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi masyarakat ataupun lingkungan. Kami juga mengukuhkan diri sebagai perusahaan yang tidak hanya unggul dari sisi finansial, tetapi juga transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial," tutur Soesilo.

Penerapan prinsip governansi korporat

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Profesor Mardiasmo mengatakan, penyelenggaraan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip GCG di Indonesia melalui keterbukaan informasi hingga praktik governansi dan keberlanjutan.

Pemberian penghargaan didasari pada penilaian terhadap laporan tahunan dan keberlanjutan perusahaan. Selain menilai, KNKG juga memberikan rekomendasi perbaikan secara menyeluruh.

Sejalan dengan tema “Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation”, ARA 2023 ditujukan untuk meningkatkan integrasi aspek keberlanjutan dalam perencanaan strategis dan proses bisnis untuk penciptaan nilai jangka panjang.

Hal itu dilakukan dengan mengungkapkannya dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan guna mencapai peningkatan kualitas penyajian informasi pada kedua laporan tersebut.

“Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sesuai ketentuan dan pedoman yang disajikan secara relevan dan wajar,” papar Mardiasmo.