Gaza: Kelompok Palestina, Hamas, menyangkal telah meminta tuntutan baru dalam kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Israel yang berpotensi memperpanjang konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 11 bulan.

Hamas membantah berita dari media Amerika Serikat (AS), terutama laporan dari The Washington Post, yang dirilis pada Sabtu, 7 September, terkait adanya tuntutan baru dari Hamas.

Mereka menyatakan bahwa Hamas mendesak agar para tahanan militan Palestina yang dipenjara seumur hidup oleh Israel dibebaskan bersama dengan sandera warga sipil Palestina untuk ditukar dengan tahanan tentara Israel dari Hamas, sebuah ide yang disebut para pejabat AS sebagai "pil racun."
"Hamas tidak pernah menuntut permintaan baru kepada para negosiator terkait pembebasan tahanan atau urusan lainnya," kata juru bicara Hamas, Izzat Al-Rishq, pada 8 September, melansir dari Telegram Hamas.

Izzat kembali menegaskan bahwa mereka telah menyetujui proposal 31 Mei yang dipromosikan oleh Presiden AS Joe Biden dan Resolusi 2735 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Izzat juga menyatakan bahwa mereka telah menunjukkan fleksibilitas selama negosiasi berlangsung, dengan menyebut bahwa mereka telah meringankan tuntutan pertukaran sandera dari 1 tentara Israel wanita untuk 500 tahanan warga Palestina menjadi 1 tentara Israel untuk 50 tahanan warga Palestina.

Seperti sebelumnya, Hamas kembali menyalahkan Netanyahu atas penundaan kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera. Hamas menuntut para pejabat AS: "Daripada berbohong tentang tuntutan baru dari kami, mereka seharusnya membujuk Netanyahu untuk menarik kembali tuntutan barunya."

"Perjanjian atau proposal yang tidak mencakup penarikan sepenuhnya pasukan Israel dari Koridor Philadelphi, membuka kembali Pelintasan Perbatasan Rafah, membawa kembali warga sipil Palestina yang terlantar ke rumah mereka, pertukaran tahanan yang serius, serta bantuan dan rekonstruksi untuk rakyat Gaza, tidak akan diterima," ujar Izzat.

Meskipun Hamas hanya mengungkit The Washington Post, media asing pertama yang melaporkan terkait tuntutan baru dari Hamas adalah Axios pada Rabu pekan lalu.

Berdasarkan laporan Axios, para pejabat AS menyatakan bahwa Hamas menambah jumlah tahanan yang ditukar dari Israel, sebuah tuntutan yang membuat Gedung Putih meragukan bahwa Hamas benar-benar menginginkan kesepakatan.

Meskipun pernyataan dari Hamas telah keluar selama dua hari ketika berita ini disusun, belum ada klarifikasi dari pihak Israel, AS, Mesir, maupun Qatar terkait klaim tuntutan baru dari Hamas.

Baca Juga:
Pesimistis atas Pertukaran Sandera di Gaza, AS Susun Proposal Baru

(WAN)

Kairo: Negosiasi Gencatan Senjata konflik Israel-Hamas yang di mediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir dengan proposal rancangan AS pada akhir pekan lalu gagal membuahkan hasil. Hasil tersebut berbeda dengan pernyataan Presiden AS Joe Biden yang optimistis gencatan senjata terjadi.

Melansir Al-Jazeera, dalam Negosiasi yang dilakukan di Ibu Kota Mesir Kairo, poin utama yang menjadi topik pembahasan adalah Koridor Philadelphi, daratan sepanjang 14.5 km di antara perbatasan Gaza Selatan dan Mesir.

Dalam "Bridging Proposal" yang dipromosikan oleh AS, berdasarkan pernyataan pengamat Israel-Palestina Hugh Lovatt melansir Al-Jazeera, proposal tersebut memberikan akses untuk tentara Israel untuk tetap mendiami Koridor Philadelphi, meskipun dengan jumlah yang minimum.
Ini terlihat sebagai "Deal Breaker" untuk Hamas yang berulang kali menyatakan bahwa syarat-syarat gencatan senjata adalah Israel menghentikan agresinya, penarikan penuh pasukan mereka dari Gaza, dan rekonstruksi.

Pada 11 Agustus Hamas menyatakan siap untuk mengimplementasikan "proposal Biden" yang terlihat memiliki syarat-syarat tersebut.

Meskipun begitu, Melansir Jerusalem Post, berdasarkan pernyataan tertulis dari kabinet Netanyahu, ada 3 syarat agar mereka setuju gencatan senjata: tidak ada gencatan senjata permananen, seluruh sandera Hamas kembali ke Israel, dan Tentara Keamanan Israel (IDF) tetap mendiami koridor Philadelphi.

Mengapa Koridor Philadelphi?

Berdasarkan American Israel Public Affais Commitee (AIPAC), Israel menduga bahwa Koridor Philadelphi yang merupakan zona penyangga, telah digunakan oleh Hamas untuk menyelundupkan persenjataan militer untuk mendukung aksi mereka melawan Israel, melalui terowongan yang berada di bawah kawasan tersebut.

Pada tahun 2009, AS dan Israel menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) yang menyatakan akan mencegah suplai senjata termasuk bahan baku dan bahan peledak ke Gaza untuk "Hamas dan pasukan teroris lainnya".

Karena itulah dari perspektif Israel, kesepakatan gencatan senjata harus membiarkan mereka mereka tetap meninggalkan pasukan mereka untuk "mencegah penyelundupan senjata" untuk Hamas.

Di sisi lain, posisi Israel terhadap Philadelphi Koridor tidak disetujui oleh Hamas dan juga Mesir. Melansir Al-Jazeera, Mesir menyatakan telah menghancurkan terowongan yang digunakan orang-orang Palestina, namun Israel tetap mempertanyakan keefektifan upaya Mesir.

Baca Juga:
Blinken Akhiri Tur Timur Tengah, Gencatan Senjata Gaza Belum Juga Tercapai

(SUR)

Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan Mesir, Amerika Serikat (AS) dan Israel akan melakukan pembicaraan lebih lanjut mengenai gencatan senjata di Jalur Gaza, di Kairo, pada pekan depan.

Seorang sumber tingkat tinggi di lembaga pemerintah Mesir membenarkan bahwa negaranya akan menerima delegasi Israel dan AS.

"Mesir akan menerima delegasi Israel dan AS untuk membahas masalah yang belum terselesaikan terkait perjanjian gencatan senjata di Gaza," katanya, dilansir TASS, pada Minggu (7/7/2024).

Selain itu, pihak Mesir juga akan melanjutkan konsultasi dengan perwakilan Hamas sebagai bagian dari upaya Kairo untuk mencapai kesepakatan tentang gencatan senjata dan pertukaran sandera.

"Komunikasi intensif dengan semua pihak akan diadakan selama minggu ini untuk mengobarkan upaya mencapai kesepakatan antara kelompok militan Gaza dan Israel," lanjut sumber itu.

Sementara itu, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengadakan konsultasi dengan perwakilan Mesir dan Qatar, juga sudah dilakukan pada 4 Juli lalu.

Hamas menyatakan bahwa sejauh ini Mesir dan Qatar telah menjadi penengah dalam perundingan Israel dan Palestina. Pembicaraan tersebut juga dilakukan bersama dengan utusan Turki untuk membahas inisiatif penyelesaian Gaza terkini.

Sebelumnya, Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan dinas intelijen Israel Mossad mengatakan telah menerima tanggapan dari Hamas mengenai kesepakatan penyanderaan, dan tanggapan Israel terhadap hal itu kini sedang disusun.