Gaza: Kelompok pejuang Palestina Hamas menolak proposal gencatan senjata dari mediator Mesir dan Qatar pada Jumat kemarin karena tidak menyebutkan poin perihal gencatan senjata yang langgeng di Jalur Gaza.

"Usulan tersebut tidak mencakup penghentian agresi secara permanen, juga tidak meliputi penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza atau pemulangan orang-orang yang mengungsi," ucap pejabat tersebut, yang merupakan anggota biro politik Hamas, kepada media AFP dan dilansir Malay Mail, Sabtu, 2 November 2024.

Seorang pemimpin senior Hamas, Taher al-Nunu, telah memperingatkan pada Kamis lalu bahwa mereka akan menolak usulan apa pun jika hanya seputar penghentian sementara pertempuran.
Namun Nunu mengatakan bahwa pada hari itu Hamas belum menerima usulan resmi apa pun.

Pertemuan antara Kepala Mossad David Barnea, Direktur CIA Bill Burns dan perdana menteri Qatar di Doha, yang berakhir pada Senin lalu, membahas usulan gencatan senjata "jangka pendek" selama "kurang dari sebulan,” lapor sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut kepada AFP di hari Rabu.

Usulan tersebut melibatkan pertukaran sandera Israel dengan warga Palestina di penjara Israel dan peningkatan bantuan ke Gaza, tutur sumber tersebut.

Pejabat Hamas yang berbicara kepada AFP pada Jumat kemarin mengatakan bahwa usulan gencatan senjata sementara tersebut mencakup peningkatan jumlah truk bantuan serta pertukaran sebagian tahanan.

Dia mengatakan Hamas telah merespons dengan menegaskan kembali posisinya, bahwa "apa yang diinginkan rakyat Palestina adalah gencatan senjata yang lengkap, menyeluruh, dan abadi."

Baca juga: Mayoritas Menteri Israel Setujui Gencatan Senjata, Netanyahu Tetap Menolak


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Tel Aviv: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak proposal gencatan senjata singkat yang diajukan Mesir untuk menghentikan sementara konflik bersenjata dengan kelompok pejuang Palestina Hamas di Jalur Gaza. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyampaikan proposal ini pada akhir pekan kemarin.

Dalam konferensi pers bersama Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune di Kairo, Al-Sisi menguraikan inisiatif tersebut, yang mencakup gencatan senjata dua hari untuk pertukaran empat sandera Israel dengan beberapa tahanan Palestina. Rencana tersebut juga meliputi negosiasi selama sepuluh hari ke depan guna memperpanjang gencatan senjata sementara menjadi kesepakatan permanen.

“Kami mengusulkan gencatan senjata di Jalur Gaza selama dua hari untuk menukar empat sandera di Israel dengan beberapa tahanan di Palestina, kemudian negosiasi akan berlangsung selama 10 hari untuk mengubah gencatan senjata menjadi gencatan senjata permanen,” kata Al-Sisi, dilansir dari Anadolu, Senin, 28 oktober 2024.
Walau mayoritas menteri Israel menyetujui gagasan ini, Netanyahu menolak kesepakatan tersebut, menyatakan bahwa negosiasi hanya akan terjadi di bawah tembakan senjata, menurut laporan Channel 12 Israel. Media tersebut juga mengonfirmasi bahwa lembaga keamanan Israel sebenarnya mendukung proposal gencatan senjata dari Mesir.

Saat ini, Israel memperkirakan sekitar 101 warga negaranya masih ditahan Hamas di Gaza, dengan kekhawatiran bahwa beberapa sandera mungkin menjadi korban dalam serangan udara Israel yang semakin sering menyasar daerah padat penduduk.

Kondisi Memprihatinkan di Gaza

Sementara itu, upaya yang dipimpin Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan hingga kini terhenti, dengan Netanyahu yang bersikeras untuk melanjutkan operasi militer.

Sejak serangan lintas batas oleh Hamas pada Oktober lalu, Israel terus melakukan serangan besar-besaran di Gaza, kendati Dewan Keamanan PBB telah menyerukan gencatan senjata segera. Serangan tersebut telah menewaskan hampir 43.000 orang, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan lebih dari 100.000 lainnya terluka, menurut data otoritas kesehatan setempat.

Kondisi di Gaza semakin memburuk dengan hampir seluruh penduduk terpaksa mengungsi akibat serangan dan blokade yang menimbulkan kekurangan pangan, air bersih, dan obat-obatan.

Sementara itu, Israel kini tengah menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait tindakannya di Jalur Gaza. (Angel Rinella)

Baca juga: Terkejutnya Sekjen PBB Atas Dampak Kehancuran Serangan Israel di Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Mesir telah mengusulkan gencatan senjata awal selama dua hari di Gaza untuk menukar empat sandera Israel dari Hamas dengan beberapa tahanan Palestina, ketika serangan militer Israel menewaskan 45 warga Palestina di seluruh wilayah tersebut.

Mengutip Reuters pada Senin (28/10/2024), Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi membuat pengumuman tersebut sebagai upaya untuk meredakan perang dahsyat yang telah berlangsung lebih dari setahun yang dilanjutkan di Qatar dengan dihadiri oleh direktur CIA dan badan intelijen Israel Mossad.

Berbicara bersama Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune pada konferensi pers di Kairo, Sisi juga mengatakan bahwa perundingan harus dilanjutkan dalam waktu 10 hari setelah penerapan gencatan senjata sementara dalam upaya mencapai gencatan senjata permanen.

Belum ada komentar langsung dari Israel atau Hamas, tetapi seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya mediasi mengatakan dia berharap Hamas akan mendengarkan tawaran baru tersebut, namun tetap bertekad bahwa perjanjian apa pun harus mengakhiri perang dan mengeluarkan pasukan Israel dari Gaza.

Sementara itu, Israel mengatakan perang tidak akan berakhir sampai Hamas dilenyapkan sebagai kekuatan militer dan entitas pemerintahan di Gaza.

AS, Qatar dan Mesir telah mempelopori perundingan untuk mengakhiri perang yang meletus setelah pejuang Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober tahun lalu, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut perhitungan Israel.

Korban tewas akibat serangan balasan Israel melalui udara dan darat di Gaza mendekati 43.000 orang, kata para pejabat kesehatan Gaza, dan daerah kantong padat penduduk itu kini hancur lebur.

Seorang pejabat yang mendapat penjelasan mengenai perundingan tersebut sebelumnya mengatakan bahwa perundingan di Doha akan mengupayakan gencatan senjata jangka pendek dan pembebasan beberapa sandera yang ditahan oleh Hamas sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina oleh Israel.

Tujuannya, yang masih sulit dipahami setelah berbagai upaya mediasi, adalah membuat Israel dan Hamas menyetujui penghentian pertempuran selama kurang dari sebulan dengan harapan hal ini akan menghasilkan gencatan senjata yang lebih permanen.

Setidaknya 43 dari mereka yang tewas di Gaza pada hari Minggu berada di wilayah utara wilayah tersebut, di mana pasukan Israel telah kembali untuk membasmi pejuang Hamas yang dikatakan telah berkumpul kembali di sana.

PBB mengatakan penderitaan warga sipil Palestina di Gaza utara "tak tertahankan" dan konflik tersebut "dilancarkan tanpa memperhatikan persyaratan hukum kemanusiaan internasional".

"Sekretaris Jenderal PBB (Antonio Guterres) terkejut dengan tingkat kematian, cedera dan kehancuran yang mengerikan di wilayah utara, dengan warga sipil yang terjebak di bawah reruntuhan, orang-orang yang sakit dan terluka tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dapat menyelamatkan nyawa, dan keluarga-keluarga kekurangan makanan dan tempat tinggal di tengah laporan mengenai keluarga yang terpisah dan banyak orang ditahan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.

Pihak berwenang Israel menghambat upaya pengiriman makanan, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan penting lainnya, sehingga membahayakan nyawa, katanya. Kehancuran dan kekurangan akibat operasi militer Israel di wilayah utara membuat kehidupan di sana tidak dapat dipertahankan.

Israel mengatakan pasukannya beroperasi sesuai dengan hukum internasional. Dikatakan bahwa mereka menargetkan agen Hamas yang menyembunyikan diri di antara penduduk sipil yang mereka gunakan sebagai tameng manusia, tuduhan yang dibantah oleh Hamas.

Mereka membantah memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza, menyalahkan organisasi internasional atas masalah distribusinya dan menuduh Hamas mencuri dari konvoi bantuan.

Gaza: Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, mengatakan bahwa "momen tergelap" dari perang antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas sedang berlangsung di Jalur Gaza bagian utara.

Setahun setelah serangan 7 Oktober 2023 yang menandai dimulainya konflik Gaza, masyarakat internasional belum dapat memberlakukan gencatan senjata di wilayah tersebut, dan laporan tentang kekejaman terhadap penduduk sipil terus berlanjut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah berulang kali menyerukan gencatan senjata sejak November 2023, dan sekali lagi pada September dan Oktober tahun ini.
"Tidak terbayangkan, situasinya semakin buruk dari hari ke hari. Kebijakan dan praktik Pemerintah Israel di Gaza utara berisiko mengosongkan wilayah tersebut dari semua warga Palestina. Kami menghadapi apa yang dapat dianggap sebagai kejahatan kekejaman, termasuk yang berpotensi meluas menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan," ucap Turk, mengutip dari laman Jurist, Minggu, 27 Oktober 2024.

Pernyataan tersebut mencakup seruan kepada masyarakat internasional untuk bertindak. Turk berpendapat bahwa berdasarkan Konvensi Jenewa, negara-negara anggota memiliki “kewajiban untuk bertindak ketika pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional telah dilakukan.”

Guterres, dalam wawancara baru-baru ini dengan Al Jazeera, mengatakan bahwa “Dewan Keamanan (PBB) telah mengecewakan kita,” karena “strukturnya yang ketinggalan zaman, tidak adil, dan tidak efektif.”

Anggota Dewan Keamanan PBB telah berulang kali mencoba untuk mengadopsi resolusi gencatan senjata kemanusiaan, tetapi diveto oleh Amerika Serikat.

Presiden Finlandia Alexander Stubb juga menyerukan perluasan kursi permanen DK PBB untuk mencakup belahan bumi selatan dan penghapusan hak veto tunggal anggota tetap.

Terkait dengan situasi di Gaza, Afrika Selatan telah memulai proses hukum terhadap Israel di Mahkamah Internasional (ICJ), dengan tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di wilayah terkepung Palestina tersebut.

Beberapa negara, Nikaragua, Kolombia, Libya, Meksiko, Palestina, Spanyol, Turki, dan Cile juga telah mengajukan deklarasi intervensi mereka dalam kasus tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan hasil efektif dalam memulihkan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut.

Baca juga: Israel Terus Gempur Gaza Utara, Banyak Korban Terjebak Puing Bangunan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Harga minyak mencatat kenaikan sekitar 3% dalam sepekan pada Jumat (25/10), dipicu konflik yang berlanjut di Timur Tengah.

Sementara para investor memperhatikan rencana pembicaraan gencatan senjata di Gaza dalam beberapa hari mendatang.

Melansir Reuters, minyak mentah Brent naik 0,94% menjadi US$75,08 per barel pada pukul 11:12 EDT, dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 0,95% menjadi US$70,86 per barel.

Harga minyak mentah Brent dan WTI diproyeksikan mengalami kenaikan mingguan masing-masing sebesar 2,8% dan 2,4%.

Harga minyak berfluktuasi sepanjang pekan ini, didorong oleh ketidakpastian risiko geopolitik di Timur Tengah.

Tim Snyder, Kepala Ekonom Matador Economics, mengatakan, “Geopolitik adalah faktor utama saat ini, sementara kami menunggu dampak dari pemilu AS yang akan mempengaruhi pasar.”

Ketegangan meningkat setelah serangan Israel yang menewaskan tiga jurnalis di Lebanon Selatan dan serangan udara di perbatasan Suriah yang menghambat pelarian para pengungsi.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken menyatakan, perlunya resolusi diplomatik untuk mengakhiri konflik di Lebanon antara Israel dan Hezbollah, yang didukung Iran.

Para pelaku pasar juga memantau rencana respons Israel atas serangan rudal Iran pada 1 Oktober, yang dapat berpengaruh terhadap infrastruktur minyak Iran.

Di sisi lain, perhatian juga tertuju pada kebijakan stimulus China, meskipun analis memprediksi dampaknya pada permintaan minyak global akan minimal.

Goldman Sachs mempertahankan prediksi harga minyak Brent antara US$70 hingga US$85 per barel pada 2025.

Sementara Bank of America memperkirakan harga rata-rata Brent US$75 per barel tanpa pelonggaran pemotongan produksi OPEC+.

“Pasar minyak tetap terjepit antara risiko pasokan yang disebabkan oleh ketegangan di Timur Tengah dan kekhawatiran terhadap permintaan,” menurut analis Commerzbank.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Presiden Tiongkok Xi Jinping menyebutkan satu kunci utama untuk meredakan ketegangan regional.

Melansir Reuters yang mengutip Xinhua pada Rabu (23/10/2024), Xi menilai, gencatan senjata dini dan berakhirnya perang di Gaza adalah kunci untuk meredakan ketegangan regional.

Hal tersebut disampaikan Xi saat bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di KTT BRICS di Rusia.

Komentar tersebut disampaikan pada saat negara-negara di seluruh dunia menyerukan gencatan senjata di Gaza. Salah satunya adalah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang mendorong penghentian pertempuran di Gaza dan solusi diplomatik untuk konflik di Lebanon pada hari Rabu.

Xi juga mengatakan Tiongkok akan terus mengembangkan kerja sama yang bersahabat dengan Iran meskipun ada perubahan situasi internasional dan regional, lapor Xinhua.

Menurut Xi, Iran adalah negara dengan pengaruh regional dan internasional yang penting dan merupakan teman dan mitra baik Tiongkok.

Pihak Tiongkok mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasional, terus memajukan pembangunan ekonomi dan sosialnya sendiri, serta meningkatkan dan memperdalam hubungan bertetangga baik dan bersahabat dengan negara-negara tetangga, imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Tiongkok Xi dan Perdana Menteri India Narendra Modi sepakat untuk meningkatkan komunikasi dan kerja sama antara negara mereka dan menyelesaikan perbedaan.

Reuters melaporkan, pertemuan antara Xi dan Modi, yang tidak mengadakan pembicaraan formal selama lima tahun, merupakan salah satu sorotan dari pertemuan puncak BRICS.

Hanya dua hari setelah New Delhi mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Beijing untuk menyelesaikan pertikaian militer selama empat tahun di perbatasan Himalaya yang disengketakan, Xi memberi tahu Modi bahwa mereka harus meningkatkan komunikasi dan kerja sama serta mengelola perbedaan secara efektif.

Tonton:Putin Raih Kemenangan di BRICS, Pertontonkan Hubungan Harmonis Langka Xi dan Modi

"Merupakan kepentingan mendasar kedua negara dan rakyat bagi Tiongkok dan India untuk memahami dengan benar tren sejarah dan arah perkembangan hubungan mereka," kata Xi, seperti dilansir CCTV.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken kembali berkunjung ke kawasan Timur Tengah seiring dengan upayanya untuk menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata di Gaza dan membahas masa depan daerah kantong tersebut setelah kematian pemimpin Hamas Yahya Sinwar.

Mengutip Reuters pada Selasa (22/10/2024), Blinken telah tiba di Israel pada hari ini. Israel akan menjadi perhentian pertama dari tur Timur Tengah Blinken kali ini.

Perjalanan ini merupakan yang kesebelas sejak militan Hamas Palestina menyerang Israel selatan pada 7 Oktober yang memicu perang Gaza. Blinken berkunjung ketika militer Israel telah mengintensifkan kampanyenya di wilayah kantong Palestina serta di Lebanon melawan sekutu Iran, Hizbullah.

Rencana perjalanan Blinken selama seminggu, yang mencakup kunjungan ke Yordania pada Rabu dan Doha, juga dilakukan ketika wilayah tersebut bersiap menghadapi tanggapan Israel terhadap serangan rudal balistik Iran pada 1 Oktober terhadap Israel. Pembalasan ini dapat mengganggu pasar minyak dan berisiko memicu perang besar antara musuh bebuyutan tersebut.

Di Gaza, Blinken akan memfokuskan diskusi tentang cara mengakhiri perang, rencana pembangunan wilayah kantong tersebut setelah pertempuran berakhir, dan cara meningkatkan bantuan kemanusiaan, kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya.

Pekan lalu, Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menulis surat kepada para pejabat Israel menuntut tindakan nyata untuk mengatasi situasi yang memburuk di Gaza, atau menghadapi potensi pembatasan bantuan militer AS.

Pejabat itu mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan Israel dan negara-negara Arab, Blinken akan membahas isu-isu “hari demi hari”, khususnya keamanan, pemerintahan, dan rekonstruksi. Memiliki rencana terperinci untuk masing-masing upaya ini dipandang sebagai prasyarat untuk mencapai penyelesaian konflik yang langgeng.

Menteri Luar Negeri juga akan berdiskusi dengan Israel dan negara-negara lain bagaimana mencapai resolusi diplomatik terhadap konflik dengan Hizbullah, dan akan melanjutkan pembicaraan Washington dengan Israel mengenai tanggapan yang diharapkan terhadap serangan rudal Iran, kata pejabat itu.

Berbicara kepada wartawan pada Senin waktu setempat, wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Vedant Patel menegaskan bahwa para pejabat AS merasa ada peluang untuk melanjutkan gencatan senjata.

“Saya tidak akan berspekulasi mengenai produk atau hasil akhir apa pun [dari perjalanan ini], namun kami merasa penting untuk terlibat tidak hanya dengan Israel, namun juga dengan mitra lain di kawasan,” katanya.

Sulit Terealisasi

Di sisi lain, para ahli mengatakan tensi Hamas dan Israel masih sangat tinggi dan kemungkinan besar tidak akan memberikan konsesi yang signifikan sebelum pemilihan presiden AS pada 5 November, yang dapat mengubah kebijakan AS.

Aaron David Miller, Senior Fellow di Carnegie Endowment for International Peace mengatakan sangat sulit membayangkan bahwa Blinken akan membuat terobosan terkait gencatan senjata minggu ini, mengingat baik Hamas maupun Netanyahu tidak memiliki urgensi untuk mengakhiri perang.

"Memanfaatkan momen adalah konsep yang menyesatkan dalam kasus ini karena saya tidak yakin momen itu ada," kata Miller.

Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menganggap pembunuhan Sinwar oleh militer Israel pekan lalu sebagai kemungkinan pembukaan yang pada akhirnya akan membuka jalan untuk mengakhiri perang Gaza, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pertempuran akan terus berlanjut.

Israel mempercepat operasi militer untuk mengusir Hizbullah dari perbatasan utaranya sambil menyerbu kamp pengungsi Jabalia yang padat di Gaza. Hal yang dikhawatirkan oleh warga Palestina dan badan-badan PBB adalah upaya untuk menutup Gaza utara dari wilayah kantong lainnya.

Para analis mengatakan Netanyahu mungkin lebih memilih untuk menunggu akhir masa jabatan Presiden AS Joe Biden, yang akan berakhir pada bulan Januari, dan mengambil peluang untuk memilih presiden berikutnya, apakah calon dari Partai Demokrat Kamala Harris atau saingannya dari Partai Republik Donald Trump. Netanyahu berbicara dengan Trump tentang konflik tersebut melalui telepon pada hari Sabtu, kata kantor Trump dan Netanyahu.

Miller mengatakan, proposal gencatan senjata di Gaza yang telah dikerjakan oleh AS dan mediator Mesir dan Qatar selama berbulan-bulan tidak lagi layak. Selain itu, kurangnya komando dan kendali di dalam Hamas juga mempersulit proses negosiasi.

"Usulan yang paling realistis adalah jika Blinken datang dan berkata 'kami akan melakukan semua untuk semua'. Anda mendapatkan semua sandera kembali, dan Israel akan mendeklarasikan gencatan senjata," kata Miller, memperingatkan bahwa formulasi tersebut tidak akan berhasil.

Gaza: Para pengunjuk rasa di banyak negara dunia menggelar demonstrasi menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza, dalam rangka memperingati satu tahun dimulainya pertempuran antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas pada Senin, 7 Oktober 2024.

Aksi unjuk rasa besar-besaran dalam menuntut gencatan senjata Gaza terjadi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jerman, sejak akhir pekan kemarin.

Mengutip dari BHK World, para demonstran di Washington menggelar aksi dengan teriakan yel-yel menuntut kebebasan bagi warga Palestina dan meminta penghentian blokade terhadap Gaza.
Sementara di London, ribuan orang memenuhi jalanan pusat kota untuk menuntut diakhirinya apa yang mereka sebut sebagai "genosida" di Gaza dan menyerukan "Palestina yang merdeka."

Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 ketika pejuang Hamas melancarkan serangan lintas batas ke Israel, yang mengakibatkan kematian 1.200 orang dan membuat sejumlah lainnya disandera.

Menurut pejabat kesehatan di Gaza, jumlah korban tewas serangan Israel di wilayah terkepung tersebut telah melampaui 41.000 orang, dengan para penyintas menghadapi krisis kemanusiaan yang serius.

Selain dengan Hamas, militer Israel juga terlibat baku tembak dengan kelompok Hizbullah asal Lebanon. Seorang juru bicara militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah menewaskan 440 pejuang Hizbullah dan menghancurkan 2.000 target kelompok tersebut dalam operasi darat di Lebanon selatan.

"Perang yang terjadi setelah serangan mengerikan satu tahun lalu terus menghancurkan kehidupan dan menimbulkan penderitaan manusia yang mendalam bagi warga Palestina di Gaza, dan sekarang warga Lebanon." kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang juga menyerukan gencatan senjata dan pembebasan para sandera.

Guterres menekankan bahwa sudah saatnya menghentikan penderitaan dan memulai jalan menuju perdamaian serta keadilan.

"Sudah saatnya pembebasan para sandera. Sudah saatnya senjata dibungkam. Sudah saatnya menghentikan penderitaan yang telah melanda wilayah ini. Sudah saatnya perdamaian, hukum internasional, dan keadilan,” pungkas Guterres. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan poin-poin pada proposal gencatan senjata di Gaza antara Israel dan Hamas telah selesai 90%

Mengutip Reuters pada Jumat (6/9/2024), Blinken menyebut kedua pihak berkewajiban untuk menyetujui isu-isu tersisa untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang telah menghadapi hambatan dalam negosiasi selama berbulan-bulan.

Blinken menyebut sebanyak 90% dari poin-poin proposal tersebut sudah disetujui. Namun, dia mengatakan ada beberapa isu kritis yang masih perlu dibahas lebih lanjut

Salah satu isu kritis tersebut termasuk koridor Philadelphi di tepi selatan Jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir.

Dia mengatakan ada juga beberapa kesenjangan dalam perjanjian mengenai pertukaran sandera Israel dan tahanan Palestina.

“Saya berharap dalam beberapa hari mendatang, kami akan berbagi dengan Israel, dan mereka [Qatar dan Mesir] akan berbagi dengan Hamas pemikiran kami, kami bertiga, tentang bagaimana menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terselesaikan,” kata Blinken dikutip dari Reuters.

Presiden Joe Biden telah mengajukan proposal tiga fase gencatan senjata pada 31 Mei, namun sejak itu masih terdapat kesenjangan dalam kesepakatan akhir untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza.

Hamas menolak kehadiran Israel di koridor Philadelphi, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Israel tidak akan meninggalkan koridor tersebut.

Minggu ini, Turki, lima negara Arab termasuk kekuatan regional Arab Saudi, dan Otoritas Palestina bergabung dengan Mesir dalam menolak permintaan Israel untuk tetap mengerahkan pasukannya di koridor Philadelphi.

Ketika ditanya apakah Israel dan Arab Saudi masih bisa menormalisasi hubungan, Blinken mengatakan masih ada peluang untuk melakukan hal itu jika gencatan senjata tercapai di Gaza.

Pertumpahan darah terbaru dalam konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun dipicu pada 7 Oktober lalu ketika Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut penghitungan Israel.

Serangan Israel selanjutnya terhadap daerah kantong yang dikuasai Hamas telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan setempat, dan membuat hampir seluruh penduduk yang berjumlah 2,3 juta orang mengungsi, menyebabkan krisis kelaparan dan mengarah pada tuduhan genosida di Pengadilan Dunia yang dibantah oleh Israel.

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui kementerian luar negerinya mengatakan bahwa sudah waktunya "memfinalisasi" kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller berbicara sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak menyepakati gencatan senjata meski ada tekanan domestik dan internasional menyusul evakuasi enam jenazah sandera oleh militer Israel dari Gaza.

"Masih ada puluhan sandera tersisa di Gaza, masih menunggu kesepakatan yang akan membawa mereka pulang. Sudah waktunya untuk menyelesaikan kesepakatan itu," ucap Miller, mengutip dari Gulf Times, Rabu, 4 September 2024.

"Rakyat Israel tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Rakyat Palestina, yang juga menderita dampak mengerikan dari perang ini, tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Dunia tidak dapat menunggu lebih lama lagi,” sambungnya.

Miller mengatakan Washington akan bekerja "selama beberapa hari mendatang" dengan sesama mediator Mesir dan Qatar "untuk mendorong kesepakatan akhir.”

John Kirby, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, menyuarakan sentimen ini, dengan mengatakan, "kami yakin kami dapat menutup" kesepakatan gencatan senjata.

Mesir pada hari Selasa kemarin menolak tuduhan bahwa perbatasan Gaza-nya digunakan untuk mempersenjatai Hamas, dan menuduh Netanyahu berusaha "mengalihkan perhatian publik Israel dan menghalangi tercapainya kesepakatan gencatan senjata.”

"Kami menentang kehadiran jangka panjang pasukan IDF di Gaza," kata Miller, mengacu pada Pasukan Pertahanan Israel.

Hamas telah lama menuntut penarikan penuh Israel dari Gaza, dan pejabat Mesir telah menolak kehadiran militer Israel di perbatasan.

Baca juga: Hamas Tegaskan Kematian Sandera Adalah Tanggung Jawab Netanyahu

(WIL)

Amsterdam: Sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi di Timur Tengah, Perdana Menteri Belanda Dick Schoof mendesak PM Israel Benjamin Netanyahu untuk segera menyepakati gencatan senjata di Jalur Gaza. Ia juga menyerukan Netanyahu untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut

Dengan gencatan senjata, maka bantuan kemanusiaan bisa disalurkan kepada warga Palestina yang membutuhkan di Gaza.

Dilansir dari Anadolu Agency, Rabu, 21 Agustus 2024, Schoof menuliskan di media sosial X bahwa dirinya telah melakukan “percakapan yang baik” dengan Netanyahu via telepon, dan menekankan “pentingnya keamanan Israel bagi Belanda.”

Namun, Schoof juga menekankan “kebutuhan mendesak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah” dan mendesak Israel untuk memutus “siklus kekerasan dan pembalasan.”

Schoof menekankan pentingnya segera mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza, pembebasan sandera, serta pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan kepada warga Palestina yang menderita. Ia juga menegaskan dan memastikan bahwa Belanda ”mendukung semua upaya yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata.”

Meski upaya mediasi oleh Amerika Serikat (AS), Qatar, dan Mesir terus dilakukan selama berbulan-bulan, kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera belum juga tercapai. Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas belum juga mencapai kata sepakat.

Serangan Israel di Gaza yang dimulai setelah operasi lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023 terus berlanjut, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Konflik ini telah menyebabkan lebih dari 40.170 kematian warga Palestina, serta lebih dari 92.740 luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang masih berlangsung di Gaza menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, membuat sebagian besar wilayah tersebut kini hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Pengadilan Internasional (ICJ), yang memerintahkan penghentian operasi militer di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserang pada 6 Mei. (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Blinken Akhiri Tur Timur Tengah, Gencatan Senjata Gaza Belum Juga Tercapai

(WIL)

Doha: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken telah melakukan tur ke Timur Tengah untuk yang kesekian kalinya demi mendorong kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza. Namun ia meninggalkan wilayah tersebut pada Selasa kemarin tanpa hasil yang signifikan.

Blinken dan mediator dari Mesir dan Qatar telah menaruh harapan mereka pada "proposal penghubung" AS yang bertujuan mempersempit kesenjangan antara Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas yang masih juga berperang selama 10 bulan berlalu.

Kesepakatan itu "perlu dicapai, dan harus dicapai dalam beberapa hari ke depan, dan kami akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelesaikannya," kata Blinken kepada wartawan di Doha sebelum pulang ke Washington.

Mengutip dari CGTN, Rabu, 21 Agustus 2024, seorang pejabat senior pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang bepergian dengan Blinken mengatakan AS mengharapkan pembicaraan gencatan senjata akan berlanjut pekan ini.

Blinken melakukan perjalanan ke Mesir untuk berunding pada Selasa kemarin dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, dan kemudian ke Qatar.

Setelah bertemu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hari Senin, Blinken mengatakan Israel telah menerima usulan tersebut dan mendesak Hamas untuk melakukan hal yang sama. Kelompok Palestina tersebut tidak secara tegas menolaknya, tetapi mengatakan bahwa mereka membatalkan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya.

Blinken ditanyai di Qatar tentang ketentuan penarikan pasukan Israel dalam kerangka gencatan senjata dan tentang laporan Axios yang mengutip Netanyahu, yang mengatakan bahwa dia mungkin telah meyakinkan Blinken bahwa Israel harus mempertahankan pasukan di Philadelphi Corridor antara Mesir dan Gaza.

"Amerika Serikat tidak menerima pendudukan jangka panjang apa pun di Gaza oleh Israel," tegas Blinken.

"Lebih khusus lagi, perjanjian tersebut sangat jelas tentang jadwal dan lokasi penarikan (Pasukan Pertahanan Israel) dari Gaza, dan Israel telah menyetujuinya. Jadi, sejauh yang saya ketahui, itulah yang sangat jelas bagi saya,” sambungnya.

Baca juga: Hamas: AS Hanya Mengulur Waktu agar Israel Tetap Melanjutkan Genosida

(WIL)