Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - BERLIN - Jerman berencana mengurangi separuh bantuan militernya untuk Ukraina tahun depan, meskipun ada kekhawatiran bahwa dukungan AS untuk Kyiv bisa berkurang jika calon dari Partai Republik, Donald Trump, kembali ke Gedung Putih.

Bantuan Jerman untuk Ukraina akan dipotong menjadi 4 miliar euro ($4,35 miliar) pada tahun 2025 dari sekitar 8 miliar euro pada tahun 2024, menurut rancangan anggaran 2025 yang dilihat oleh Reuters.

Jerman berharap Ukraina akan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan militernya dengan 50 miliar dolar dalam bentuk pinjaman dari hasil aset Rusia yang dibekukan yang disetujui oleh Kelompok Tujuh, dan dana yang dialokasikan untuk persenjataan tidak akan sepenuhnya digunakan.

"Pendanaan Ukraina terjamin untuk masa depan berkat instrumen Eropa dan pinjaman G7," kata Menteri Keuangan Jerman, Christian Lindner, pada hari Rabu dalam sebuah konferensi pers.

Washington mendorong untuk memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada Ukraina sekarang. Para pejabat mengatakan para pemimpin Uni Eropa setuju dengan gagasan tersebut sebagian karena ini mengurangi kemungkinan Ukraina kekurangan dana jika Trump kembali ke Gedung Putih.

Alarm berbunyi di seluruh Eropa minggu ini setelah Trump memilih Senator J.D. Vance, yang menentang bantuan militer untuk Ukraina dan memperingatkan Eropa akan harus lebih sedikit bergantung pada Amerika Serikat untuk mempertahankan benua tersebut, sebagai kandidat wakil presidennya.

Trump memicu kritik tajam dari pejabat Barat karena menyarankan bahwa ia tidak akan melindungi negara-negara yang gagal memenuhi target pengeluaran pertahanan aliansi militer transatlantik dan bahkan akan mendorong Rusia untuk menyerang mereka.

Jerman telah menghadapi kritik karena berulang kali gagal mencapai target NATO untuk menghabiskan 2% dari output ekonominya untuk pertahanan.

Stok Militer Menipis

Stok angkatan bersenjata Jerman, yang sudah menurun akibat dekade-dekade kurangnya investasi, semakin menipis karena pasokan senjata ke Kyiv. Sejauh ini, Berlin telah menyumbangkan tiga unit pertahanan udara Patriot ke Kyiv, lebih banyak dari negara lain, yang menurunkan jumlah sistem Patriot di Jerman menjadi sembilan.

Koalisi Jerman yang terdiri dari Partai Sosial Demokrat yang condong ke kiri, kaum liberal pro-bisnis, dan Partai Hijau ekologis telah berjuang untuk memenuhi target pengeluaran NATO karena aturan yang membatasi jumlah pinjaman negara yang dapat mereka ambil.

Meskipun bantuan militer ke Ukraina akan dipotong, Jerman akan mematuhi target NATO untuk menghabiskan 2% dari PDB pada pertahanan pada tahun 2025, dengan total 75,3 miliar euro.

Beberapa hari setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Kanselir Olaf Scholz mengumumkan "Zeitenwende" – titik balik bersejarah dalam bahasa Jerman – dengan dana khusus sebesar 100 miliar euro untuk mempercepat kemajuan militer.

Dari dana khusus ini, akan ada tambahan 22,0 miliar euro untuk pertahanan, ditambah 53,3 miliar euro dalam anggaran reguler, masih kurang dari yang diminta oleh Menteri Pertahanan Boris Pistorius.

Anggaran pertahanan dijadwalkan menerima tambahan 1,3 miliar euro lebih banyak dari tahun 2024, jauh di bawah 6,7 miliar euro yang diminta oleh Pistorius.

Karena biaya operasional tahunan yang terus meningkat melebihi kenaikan ini, kementerian pertahanan terpaksa mengurangi pesanan amunisi untuk tahun 2025 lebih dari setengahnya, mengurangi pengadaan sebesar 260 juta euro dan penelitian serta pengembangan lebih dari 200 juta euro.

Anggaran untuk tahun 2025 dilengkapi dengan perencanaan keuangan jangka menengah hingga 2028, tahun di mana dana khusus angkatan bersenjata untuk memenuhi target pengeluaran minimum NATO akan habis dan 80 miliar euro akan dibutuhkan untuk pertahanan, seperti yang tercatat dalam rencana keuangan.

Pada tahun 2028, ada kesenjangan sebesar 39 miliar euro dalam anggaran reguler, di mana 28 miliar euro dibutuhkan untuk memenuhi target NATO tanpa dana khusus, kata sumber dari kementerian keuangan.

Keputusan tentang cara menutup kekurangan ini kemungkinan tidak akan diambil sampai setelah pemilihan tahun 2025.

"80 miliar euro yang telah dipajang untuk tahun 2028 tidak benar-benar ada," kata Ingo Gaedechens, anggota komite anggaran parlemen dari partai oposisi konservatif CDU.

"Koalisi bahkan tidak mencoba menutupi hal ini tetapi secara terbuka mengakuinya."

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pemerintahannya terlibat dalam apa yang disebutnya sebagai kejahatan perang Israel dan pelanggaran hukum internasional dalam konflik Gaza. Karena itu Ia kembali menyerukan sanksi tegas terhadap Israel.

Dalam sebuah wawancara dengan Newsweek selama KTT NATO di Washington, Erdogan mengatakan “pembunuhan brutal” Israel terhadap warga sipil Palestina, serangan terhadap rumah sakit, pusat bantuan kemanusiaan dan tempat lain merupakan bukti jelas terjadinya kejahatan perang.

"Namun, pemerintah AS mengabaikan pelanggaran-pelanggaran ini dan memberikan dukungan paling besar kepada Israel. Mereka melakukannya dengan mengorbankan keterlibatan mereka dalam pelanggaran-pelanggaran ini," kata Erdogan.

"Pada saat ini, siapa yang akan menjatuhkan sanksi seperti apa terhadap Israel karena melanggar hukum internasional? Itu adalah pertanyaan sebenarnya dan tidak ada yang bisa menjawabnya," katanya.

Israel secara konsisten menolak tuduhan bahwa mereka telah melakukan kejahatan perang dalam pertempuran melawan kelompok militan Palestina Hamas di Jalur Gaza. Mereka membantah sengaja menargetkan warga sipil.

Kenyataannya menurut otoritas medis Gaza lebih dari 38.000 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, telah terbunuh sejak perang pecah pada 7 Oktober.

Turki, anggota NATO, mengecam serangan Israel di Gaza, menghentikan perdagangan dengannya, dan menyuarakan dukungan untuk Kemerdekaan Palsetina.

Turki telah berulang kali mengkritik negara-negara Barat karena mendukung Israel dan menyerukan agar Israel dihukum oleh pengadilan internasional.

Ketika ditanya tentang hubungan baik Turki dengan Rusia dan China, serta kontak Ankara baru-baru ini dengan kelompok BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO), Erdogan mengatakan Turki menjalankan diplomasinya dengan pendekatan “win-win” dan oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bagi Turki untuk terlibat dengan entitas non-Barat.

“Kami adalah sekutu NATO yang teguh. Namun, kami tidak percaya bahwa hal ini menghambat kemampuan kami untuk membangun hubungan positif dengan negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia,” kata Erdogan kepada Newsweek.