Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/TAIPEI. Taiwan dapat merespons permintaan uang "perlindungan" dari Donald Trump dengan kesepakatan senjata besar yang baru, yang menunjukkan bahwa Taiwan tidak hanya mencari keuntungan dari AS, tetapi juga ingin mempertegas komitmennya dalam membela diri.

Trump, yang baru saja memenangkan masa jabatan kedua sebagai presiden, mengungkapkan bahwa Taiwan, yang diperintah secara demokratis dan diklaim oleh China, harus membayar AS untuk perlindungannya dan bahwa Taiwan telah mengambil alih bisnis semikonduktor dari Amerika.

Rupert Hammond-Chambers, Presiden Dewan Bisnis AS-Taiwan, yang sering menjadi perantara dalam pertukaran pertahanan antara Washington dan Taipei, mengatakan kepada Reuters bahwa Taiwan mungkin akan terlibat dalam kesepakatan senjata besar yang signifikan pada kuartal pertama tahun depan.

"Ini bisa dianggap sebagai uang muka untuk menarik perhatian," katanya. "Mereka akan membangun beberapa platform besar dan membeli amunisi dalam jumlah besar."

AS sudah menjadi pemasok senjata utama Taiwan, meskipun Taiwan mengeluhkan tumpukan pesanan senilai sekitar US$ 20 miliar. Pesanan baru senilai hampir US$ 2 miliar untuk sistem rudal diumumkan bulan lalu.

Taiwan, yang menolak klaim kedaulatan Beijing, terus menghadapi tekanan militer dari China, termasuk putaran baru latihan perang pada bulan lalu.

Kementerian Luar Negeri Taiwan memperingatkan bahwa China mungkin akan meningkatkan tekanan melalui latihan militer, serangan peretasan, atau bentuk perang psikologis lainnya selama transisi kepresidenan AS.

Seorang mantan pejabat AS menilai kemungkinan Taiwan bergerak cepat untuk menyusun kesepakatan senjata besar dengan AS sebagai cara untuk mendapatkan dukungan pemerintahan Trump, sekaligus melawan anggapan bahwa Taiwan memeras AS dalam hal semikonduktor.

"Mereka ingin segera memperkuat kesetiaan mereka untuk mengunci kepentingan Trump," kata mantan pejabat tersebut.

Pakta pertahanan Taiwan dengan AS berakhir pada tahun 1979 bersamaan dengan pemutusan hubungan diplomatik resmi, yang berarti Taiwan tidak secara langsung membayar pasukan AS untuk ditempatkan di wilayahnya, berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan.

Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung menghindari menjawab pertanyaan tentang bentuk uang perlindungan untuk AS. Namun, ia mengonfirmasi bahwa pengeluaran pertahanan Taiwan, yang saat ini sekitar 2,5% dari PDB, akan meningkat.

"Trennya adalah terus meningkat," katanya.

Menteri Pertahanan Taiwan, Wellington Koo, menegaskan bahwa tekad Taiwan untuk mempertahankan diri tidak akan pernah berubah. "Merupakan tanggung jawab kami untuk menjaga stabilitas di Selat Taiwan," kata Wakil Menteri Pertahanan Po Horng-huei di parlemen.

Beberapa nama yang disebut-sebut untuk posisi tinggi dalam pemerintahan AS yang baru, seperti mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan mantan Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien, dikenal sebagai pendukung kuat Taiwan.

O'Brien, yang mengunjungi Taiwan tahun lalu, mengungkapkan terima kasih kepada Presiden Taiwan Lai Ching-te atas ucapan selamatnya kepada Trump, yang mendapat sambutan positif dari pejabat Taiwan.

Seorang sumber keamanan di Taiwan mengatakan bahwa jika figur seperti O'Brien atau Pompeo mendapatkan posisi tinggi, itu akan menjadi kemajuan besar bagi Taiwan.

Namun, Taiwan juga perlu menunjukkan bahwa mereka serius dalam pengeluaran pertahanan.

"Trump meminta uang perlindungan mungkin merupakan dorongan yang dibutuhkan Taiwan untuk benar-benar meningkatkan pengeluaran pertahanannya," tambah pejabat tersebut.

Trump mendapatkan dukungan di Taiwan selama masa jabatan pertamanya, melalui percakapan dengan Presiden Tsai Ing-wen setelah terpilih, penjualan senjata, kunjungan anggota kabinet ke Taipei, dan sikap keras terhadap China.

Vincent Chao, juru bicara kampanye Presiden Lai, menyatakan bahwa semua kandidat untuk posisi penting di pemerintahan Trump dipandang "bersahabat dengan Taiwan".

"Orang Taiwan tidak perlu khawatir. Kita seharusnya percaya diri," katanya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China menyatakan akan terus menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dengan landasan saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Rabu, menyusul klaim kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS.

Para ahli strategi di China memperkirakan bahwa Trump, jika kembali terpilih, akan melanjutkan retorika yang lebih keras serta menerapkan tarif yang berpotensi melemahkan ekonomi.

Trump diketahui telah mengusulkan tarif impor lebih dari 60% pada produk China dan mengakhiri status China sebagai mitra dagang yang paling disukai.

"Kebijakan kami terhadap Amerika Serikat tetap konsisten," ujar Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers rutin di Beijing.

Pernyataan ini diberikan saat ditanya mengenai dampak terpilihnya kembali Trump terhadap hubungan bilateral antara China dan Amerika Serikat.

"Kami akan terus mengelola hubungan China-AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan," lanjut Mao.

Saat ini, China mengekspor barang senilai lebih dari US$ 400 miliar setiap tahunnya ke Amerika Serikat, selain ratusan miliar dolar dalam bentuk komponen yang digunakan dalam produk yang dijual di pasar Amerika.

Analis menilai bahwa potensi perang dagang yang mungkin terjadi di bawah pemerintahan Trump telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pimpinan China.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan besar China pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonominya yang tengah menghadapi tantangan di tengah lemahnya konsumsi domestik, dalam perekonomian senilai US$ 19 triliun.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Peluang baru untuk memperbaiki hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) terbuka setelah Donald Trump menyatakan kemenangan dalam pemilihan presiden AS.

Hal ini disampaikan oleh Kirill Dmitriev, Kepala Dana Kekayaan Kedaulatan Rusia, pada hari Rabu.

Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 menyebabkan ketegangan terbesar antara Moskow dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba pada 1962.

Hubungan antara kedua negara, yang merupakan kekuatan nuklir terbesar di dunia, semakin memburuk hingga tingkat Perang Dingin, menurut para diplomat Rusia dan AS.

Dmitriev, tokoh senior dalam elit politik Rusia, menyatakan bahwa kemenangan tim Trump terjadi meskipun ada "kampanye disinformasi besar-besaran".

Ia menambahkan bahwa kemenangan Trump menunjukkan bahwa rakyat Amerika sudah lelah dengan kebijakan pemerintahan Biden yang dianggap penuh kebohongan dan ketidakmampuan.

"Ini membuka peluang baru untuk mengatur ulang hubungan Rusia-Amerika," ujar Dmitriev, yang rutin bertemu dan memberi nasihat kepada Presiden Vladimir Putin.

Trump, dari Partai Republik, mengklaim kemenangan setelah proyeksi Fox News menyebutkan ia mengalahkan Demokrat Kamala Harris, menandai kebangkitan politik yang mengejutkan setelah empat tahun meninggalkan Gedung Putih.

Pada 2009, Mantan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton pernah mengusulkan pengaturan ulang hubungan dengan Rusia. Namun, upaya tersebut gagal ketika hubungan antara Presiden Putin dan Barack Obama memburuk, meskipun simbolisasi yang diberikan kala itu.

Trump, yang berusia 78 tahun, berulang kali berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina jika terpilih, meskipun ia belum menjelaskan secara rinci caranya.

Sementara itu, Putin menyatakan kesiapannya untuk berdialog mengenai kemungkinan akhir perang, asalkan klaim teritorial Rusia diakui. Hal ini bertentangan dengan sikap kepemimpinan Ukraina yang menolak menyerah.

Pasukan Rusia kini menguasai sekitar seperlima wilayah Ukraina, termasuk Krimea, Donbas, serta sebagian besar Zaporizhzhia dan Kherson.

Menjelang pemilu AS, para pejabat Rusia, termasuk Putin, menyatakan bahwa bagi Moskow, siapa yang menang di Gedung Putih tidak terlalu berpengaruh. Namun, media pemerintah yang dikendalikan Kremlin menunjukkan preferensi terhadap Trump.

Mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa kemenangan Trump mungkin akan membawa dampak buruk bagi Ukraina. Meski demikian, tidak jelas sejauh mana Trump akan memotong pendanaan AS untuk perang tersebut.

Medvedev menilai Trump, sebagai seorang pengusaha, cenderung enggan menghabiskan dana untuk aliansi atau organisasi internasional yang dianggap tidak menguntungkan.

"Pertanyaan utamanya adalah seberapa besar Trump akan dipaksa mendukung pembiayaan perang. Dia keras kepala, tapi sistemnya lebih kuat," kata Medvedev.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Pemimpin Iran serta sekutu-sekutunya tengah mempersiapkan diri menghadapi potensi dampak buruk dari pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan segera berlangsung.

Kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS 5 November mendatang menjadi sumber kekhawatiran besar bagi mereka, terutama terkait dengan ancaman serangan Israel dan pemberlakuan kembali sanksi keras dari Barat.

Trump yang saat ini bersaing ketat dengan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, diperkirakan akan memberikan wewenang kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, melancarkan pembunuhan yang ditargetkan, serta mengembalikan kebijakan "tekanan maksimum" melalui sanksi ekonomi yang lebih berat.

Hal ini diungkapkan oleh para pejabat dari Iran, Arab, dan Barat.

Menurut mereka, Trump, yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021, kemungkinan akan menekan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, agar setuju pada perjanjian nuklir yang lebih menguntungkan bagi AS dan Israel.

Jika Trump kembali ke Gedung Putih, hal ini diprediksi dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan mempengaruhi kebijakan luar negeri serta ekonomi Iran.

Para analis berpendapat bahwa baik Trump maupun Harris berpotensi menurunkan pengaruh Iran di kawasan, terutama setelah kampanye militer Israel selama setahun terakhir yang menargetkan kelompok proksi bersenjata Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Namun, Trump dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi Iran karena dukungan otomatisnya terhadap Israel.

"Trump akan memberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat terhadap Iran atau membiarkan Israel melakukan serangan terarah terhadap fasilitas nuklirnya," kata Abdelaziz al-Sagher, kepala lembaga think-tank Gulf Research Center.

Pejabat senior Iran menyatakan bahwa Teheran siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka telah terbiasa menavigasi sanksi keras AS dan memperkuat hubungan internasional. Namun, beberapa pejabat Iran lainnya menyebut kemenangan Trump sebagai mimpi buruk, yang dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan membuat pemerintahan Iran lumpuh.

Meski Trump dalam kampanyenya menyatakan keengganannya untuk memulai perang dengan Iran, ia juga menegaskan bahwa Israel harus menyerang Iran terlebih dahulu dalam menanggapi serangan rudal Iran. Hal ini memicu kekhawatiran lebih lanjut di Iran tentang potensi serangan langsung Israel dengan dukungan penuh dari Trump.

Dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium hingga 60% dan mendekati kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Ini memperparah ketegangan dengan Israel yang menganggap aktivitas nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial.

Jika Trump kembali berkuasa, pejabat Barat memperingatkan bahwa Israel mungkin akan mendapatkan dukungan penuh untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Dengan segala ketidakpastian ini, kemenangan Trump dalam pemilu AS dianggap sebagai tantangan besar bagi Iran, yang kini harus bersiap menghadapi tekanan ekonomi dan militer yang lebih intens dari Barat dan sekutunya di Timur Tengah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung proses aksesi bergabungnya Indonesia dengan Organization of Economic Co-operation and Development (OECD).

Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan delegasi menghadiri undangan Sekretariat OECD untuk mengikuti rangkaian kegiatan OECD di Milan, Italia, pada 21-23 Oktober 2023.

OECD adalah organisasi intergovernmental atau antarpemerintah negara-negara di dunia yang memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Rangkaian kegiatan ini terdiri dari Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy pada tanggal 21-22 Oktober 2024, 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders) yang diadakan secara _back to back_ pada 22-23 Oktober 2024, serta 70th session of the Public Governance Committee (PGC) pada 23 Oktober 2024.

Menteri PANRB Rini Widyantini telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Bidang Tata Kelola Publik di dalam Komite OECD Public Governance Committee (PGC) dan menjadi focal point penyiapan rekomendasi penyesuaian standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola publik.

Sementara Delegasi RI dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Andi Rahadian, dengan anggota Delegasi RI Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Satu Data Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Dini Magfirra, Analis Kebijakan serta Pengolah Data dan Informasi Kementerian PANRB.

"Hal ini dimaksudkan agar semakin sesuai dengan standar OECD sebagai bagian dari persiapan dan percepatan keanggotaan Indonesia dalam OECD," kata Cahyono dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10).

Kementerian PANRB juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan memulai upaya penyusunan langkah-langkah strategis untuk implementasi peta jalan aksesi (accession road map) bagi Indonesia, termasuk penyusunan Initial Memorandum (IM), pelaksanaan reviu-reviu teknis (technical reviews), dan prosedur yang ditetapkan oleh OECD di bidang tata kelola publik.

Selain itu, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum OECD dipandang penting agar dapat mengikuti secara seksama dan berkesinambungan terkait perkembangan pembahasan OECD di bidang Tata Kelola Publik dalam PGC OECD dalam rangka mendukung persiapan dan percepatan proses aksesi Indonesia dalam OECD dengan target menjadi anggota OECD pada tahun 2027.

Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy merupakan forum untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, ditengah menurunnya kepercayaan dan meningkatnya polarisasi.

Terkait dengan penyusunan IM yang tengah disusun Kementerian PANRB untuk proses aksesi, kegiatan ini memiliki hubungan erat dengan instrumen legal terbaru OECD No. 0503 Human Centered Public Administrative Service.

Sementara itu, dalam kegiatan 2024 Annual Meeting of the OECD Working Party of Senior Digital Government Officials (e-Leaders), Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan intervene dalam sesi 5, The Impact of the e-Leaders.

Pada kesempatan tersebut, Cahyono Tri Birowo menyebutkan bahwa Indonesia menyambut baik peta jalan untuk Proses Aksesi OECD Indonesia yang diadopsi oleh Dewan OECD pada Maret 2024. Sebagai tindak lanjut, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Nasional untuk Percepatan Proses Aksesi Indonesia ke OECD.

“Terdapat prinsip-prinsip inti aksesi untuk Komite OECD yang dianggap sangat penting dan relevan dengan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dalam transformasi digital, yaitu pertama, pendekatan menyeluruh dari seluruh pemerintah untuk efektivitas sektor publik yang lebih besar,” jelasnya.

Pendekatan kedua, lanjut Cahyono, memanfaatkan penggunaan TIK, teknologi digital, data, data terbuka, dan inovasi untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik. Ketiga, memastikan pendekatan yang berpusat pada manusia terhadap AI berbasis data dan sistem AI yang terpercaya.

Kementerian PANRB juga mendapatkan undangan mengikuti 70th session of the Public Governance Committee (PGC). Kegiatan ini mempertemukan perwakilan dari negara-negara anggota OECD untuk membahas isu-isu mendesak dalam tata kelola publik dan reformasi administrasi.

Sesi penting ini berfokus pada peningkatan ketahanan sektor publik, mendorong tata kelola yang inklusif, memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan penyediaan pelayanan publik, serta pelibatan warga negara dalam pembuatan kebijakan.

Di sela-sela kegiatan forum, Andi Rahadian mengatakan Delegasi RI secara aktif melakukan beberapa pertemuan untuk mencari dukungan bagi Indonesia dalam proses aksesi OECD.

“Untuk memperkuat diplomasi dan arahan bagaimana memposisikan Indonesia di dalam PGC, sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri,” ujar Andi.

Delegasi RI telah melakukan pertemuan dengan First Assistant Commissioner, Workforce Reform and Diversity Australian Public Service Commission Jo Talbot yang memberikan dukungan penuh terhadap proses aksesi Indonesia. Melalui dukungan tersebut, Delegasi RI berhasil melakukan pertemuan dengan beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, Swedia, Belanda, dan Italia.

"Perwakilan negara-negara tersebut memberikan sambutan baik atas prosesi aksesi Indonesia, dan berharap agar Indonesia konsisten dalam melakukan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi OECD," jelasnya.

Dalam rangkaian kegiatan OECD di Milan, delegasi juga bertemu dengan perwakilan PGC yaitu Janos Bertok, Deputy Director of Public Governance Comittee, juga Head of Division on Digital, Innovative and Open Government OECD, Carlos Santiso dan Tim OECD Digital Government SEA Region, Arturo Rivera.

Pada kedua kesempatan ini, Delegasi RI menyampaikan berbagai perkembangan Indonesia terkait reformasi birokrasi, e-government, juga inovasi pelayanan publik. Ke depannya diharapkan baik PGC dan OECD bisa memberikan dukungan dalam penguatan upaya-upaya perbaikan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Selain kegiatan di Milan, Delegasi RI juga akan memenuhi undangan OPSI OECD untuk melakukan pertemuan dengan Marco Daglio, Head of OECD Observatory of Public Sector Innovation di Paris, Prancis untuk melakukan pembahasan tentang pemenuhan legal instrument OECD No. 0450, Declaration on Public Sector Innovation.

Sumber: IRNA | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - KAZAN. Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) negara yang tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan) ke-16 resmi dimulai pada Rabu (23/10) di Kazan, Rusia.

Acara ini dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang mewakili Republik Islam Iran dalam partisipasi resmi pertamanya dalam KTT BRICS.

Presiden Pezeshkian dijadwalkan untuk menyampaikan pandangan Iran mengenai peningkatan kerjasama dalam BRICS dan mengadakan pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin untuk membahas peningkatan hubungan dengan negara-negara BRICS.

Delegasi dari Iran, Rusia, Brazil, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Ethiopia mulai mengadakan pembicaraan formal dalam format terbatas dan diperluas, seiring dengan pembukaan acara oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

Tema utama KTT ini adalah "Penguatan Multilateralisme untuk Pembangunan Global dan Keamanan yang Adil".

Menurut penasihat kebijakan luar negeri Presiden Rusia, para peserta akan membahas penyelesaian konflik regional, kerjasama keuangan dalam BRICS, dan skenario potensial untuk memperluas keanggotaan.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa isu-isu terkait Gaza dan Lebanon akan menjadi bagian dari diskusi KTT tahun ini dan akan tercermin dalam pernyataan akhir.

Pertemuan BRICS Plus, yang melibatkan para pemimpin negara-negara anggota BRICS dan negara-negara yang tertarik untuk berkolaborasi dengan kelompok ini, dijadwalkan untuk Kamis, 24 Oktober.

Dalam rangka pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejumlah tamu VVIP seperti kepala negara, perdana menteri (PM) dan wakil presiden berdatangan untuk menghadiri agenda tersebut.

Total 19 pimpinan negara dan 15 utusan khusus datang ke Indonesia, seperti PM Malaysia Anwar Ibrahim, PM Singapura Lawrence Wong, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, hingga Wakil Presiden China Han Zheng.

Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES), Khairul Fahmi mengungkapkan pelantikan Prabowo sebagai presiden ke-8 adalah sebuah tanda dari babak baru dalam diplomasi Indonesia di panggung global.

"Kehadiran para pemimpin kawasan dan dunia di Jakarta menjelang pelantikan ini mencerminkan pengakuan dan harapan besar terhadap kepemimpinan Prabowo," ungkap Fahmi, di Jakarta.

Menurutnya, kedatangan perwakilan dari negara-negara besar seperti China dan AS tidak sekadar memberikan pengakuan normatif kepada Prabowo atas kemenangan di pilpres 2024, tetapi juga melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang potensial dalam menghadapi tantangan global.

"Ini adalah manifestasi dari diplomasi yang telah dijalin Prabowo selama bertahun-tahun, yang telah menciptakan jaringan hubungan baik dengan para pemimpin dari berbagai negara," kata Fahmi.

Dia melanjutkan, kehadiran para pemimpin negara di pelantikan Prabowo merupakan simbol harapan akan terjalinnya hubungan yang lebih erat, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun keamanan.

"Saya meyakini, hal ini mencerminkan kepercayaan mereka bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia akan mengambil peran lebih aktif dalam membentuk arsitektur keamanan regional dan global," lanjut Fahmi.

Terlebih, Fahmi menilai diplomasi Prabowo yang dikenal dengan pendekatan "personal" terhadap sejumlah pemimpin negara di dunia, telah membuahkan hasil yang konkret. Langkah-langkah Prabowo dengan melakukan kunjungan ke China, Jepang, Turki, menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjalin komunikasi yang intensif.

"Kehadiran pemimpin dunia di Jakarta adalah pengakuan, Indonesia di bawah Prabowo bukan sekadar pemain kecil, melainkan kekuatan yang layak diperhitungkan," tambahnya.

Fahmi juga menilai kunjungan para pemimpin negara sahabat untuk menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden, juga mencerminkan keyakinan mereka terhadap Indonesia yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di kawasan, terutama dalam menghadapi isu-isu strategis keamanan maritim, perubahan iklim, dan penguatan kerja sama ASEAN.

"Pelantikan Prabowo adalah titik awal yang signifikan untuk menggalang dukungan dan kerja sama internasional," tuturnya.

"Dalam perjalanan lima tahun ke depan, saya optimis Prabowo akan terus memperkuat diplomasi Indonesia, menjadikan negara kita sebagai mitra strategis. Pelantikan ini awal dari perjalanan panjang, dan dunia bersiap melihat bagaimana Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, akan mengukir nama di kancah internasional," pungkasnya.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - SEOUL - Militer Korea Selatan menegaskan mereka tidak akan melakukan investigasi dugaan penerbangan drone di wilayah ibu kota Korea Utara Pyongyang.

Mereka mengatakan pada hari Kamis (17/10) bahwa mereka tidak menyelidiki dugaan penerbangan pesawat tanpa awak Korea Selatan di atas ibu kota Korea Utara yang diduga berlangsung awal bulan ini.

Militer Korsel menggambarkan bahwa tudingan penerbangan drone itu sebagai masalah yang harus diklarifikasi sendiri oleh Korea Utara.

Jumat lalu, Korea Utara menuduh Korea Selatan mengirim pesawat tanpa awak ke Pyongyang sebanyak tiga kali Oktober 2014.

Hal ini mereka sebut sebagai apa yang digambarkan menjadi "provokasi serius." Korea Selatan menolak untuk mengonfirmasi apakah mereka yang mengirim pesawat tanpa awak tersebut.

Ketika ditanya apakah militer sedang menyelidiki dugaan penerbangan tersebut, juru bicara Kepala Staf Gabungan (JCS) Kolonel Lee Sung-jun mengatakan tidak perlu ada penyelidikan hanya karena klaim Korea Utara.

Gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea resmi Korea Utara pada tanggal 11 Oktober 2024, menunjukkan pesawat tanpa awak (dalam lingkaran besar) dan sebungkus selebaran (dalam lingkaran kecil) yang diklaim Pyongyang dikirim oleh Korea Selatan.

Tonton:Korea Utara Ancam Serangan Mengerikan Jika Drone Selatan Terbang di Atas Pyongyang Lagi

"Saya tidak tahu mengapa JCS harus menyelidiki pesawat nirawak yang muncul di atas Pyongyang," kata Lee dalam sebuah pengarahan. "Ini adalah sesuatu yang harus diklarifikasi oleh Korea Utara."

Pada hari Selasa, Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara yang berpengaruh, mengklaim negaranya telah mendapatkan "bukti yang jelas" bahwa militer Korea Selatan bertanggung jawab atas penerbangan tersebut tetapi tidak memberikan bukti apa pun.

Secara terpisah, Lee mengatakan militer mengingat kemungkinan Pyongyang menggunakan rekaman videonya untuk melaporkan ledakan rute darat antar-Korea oleh negara tertutup itu pada hari Selasa.

Sebelumnya pada hari Kamis, media pemerintah Korea Utara merilis foto-foto bagian dari rute Gyeongui barat dan Donghae timur yang diledakkan, dengan salah satu gambar tampak mirip dengan rekaman JCS.

Peledakan terjadi setelah Korea Utara mengatakan minggu lalu bahwa mereka akan secara permanen memblokir perbatasannya dengan Korea Selatan dan membangun struktur pertahanan garis depan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI/OTTAWA. Kanada telah mengusir enam diplomat India, termasuk duta besarnya, pada hari Senin (14/10/2024), dengan tuduhan keterlibatan mereka dalam pembunuhan seorang pemimpin separatis Sikh.

Sebelumnya, India membalas dengan mengusir enam diplomat Kanada berpangkat tinggi dan menarik utusan mereka dari Kanada.

Perselisihan ini mencerminkan keretakan signifikan dalam hubungan bilateral, yang telah tegang sejak Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengungkapkan bukti yang menghubungkan agen India dengan pembunuhan Hardeep Singh Nijjar.

Trudeau menyatakan bahwa pemerintah Kanada memiliki bukti yang jelas dan meyakinkan mengenai keterlibatan agen India dalam kegiatan yang mengancam keamanan publik.

Royal Canadian Mounted Police (RCMP) menambahkan bahwa India melakukan kampanye melawan para pembangkang di Kanada, termasuk pembunuhan dan pemerasan. Brigitte Gauvin, asisten komisaris RCMP, menyebutkan bahwa kelompok Bishnoi mungkin terkait dengan agen-agen pemerintah India.

Kementerian luar negeri Kanada menjelaskan bahwa keputusan untuk mengusir diplomat tersebut diambil setelah mengumpulkan bukti yang cukup.

Sementara itu, India menarik diplomat mereka karena khawatir tentang keselamatan mereka dan juga meminta enam diplomat Kanada untuk meninggalkan negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly, menyatakan bahwa pemerintah telah meminta India untuk menghapus kekebalan diplomatik diplomat yang terlibat agar dapat diinterogasi.

Ia menekankan bahwa Kanada tidak mencari konfrontasi, tetapi tidak akan membiarkan tindakan yang mengancam keselamatan warga negara mereka.

Kanada telah menarik lebih dari 40 diplomat dari India setelah New Delhi meminta pengurangan kehadiran diplomatik. Fen Osler Hampson, profesor hubungan internasional, menyatakan bahwa saat ini hubungan kedua negara telah mencapai titik putus besar.

Kanada memiliki populasi Sikh tertinggi di luar Punjab, dan demonstrasi di negara itu dalam beberapa tahun terakhir telah mengguncang pemerintah India.

Amerika Serikat juga mengklaim bahwa agen India terlibat dalam upaya pembunuhan pemimpin separatis Sikh lainnya di New York tahun lalu. Komite penyelidikan India akan bertemu dengan pejabat AS di Washington minggu ini untuk membahas masalah ini.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan telepon penting Rabu kemarin untuk membahas rencana Israel terhadap Iran menyusul serangan rudal yang dilancarkan pada 1 Oktober lalu.

Meskipun demikian, hubungan antara kedua pemimpin ini tetap bergejolak, terutama terkait dengan penanganan Israel terhadap konflik di Gaza dan Lebanon.

Pembicaraan telepon itu, yang berlangsung selama 30 menit, diklaim "langsung dan sangat produktif" oleh juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.

Meskipun mengakui adanya perbedaan pandangan antara Biden dan Netanyahu, Jean-Pierre menekankan bahwa kedua pemimpin terbuka dalam menyampaikannya.

Netanyahu, melalui kantornya, mengonfirmasi pembicaraan tersebut tanpa memberikan detail tambahan.

Duduknya isu ini di antara kedua pemimpin ini menunjukkan keprihatinan Amerika Serikat terhadap potensi serangan Israel yang dapat memicu eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Israel telah menyatakan bahwa Iran akan bertanggung jawab atas serangan rudal yang menyebabkan kerusakan terbatas.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bahkan menegaskan bahwa serangan balasan Israel akan "berbahaya, tepat, dan mengejutkan".

Beberapa analis memperkirakan bahwa Israel kemungkinan besar akan menyerang instalasi militer Iran, terutama yang terkait produksi rudal balistik.

Namun, Biden telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang ladang minyak Iran atau situs nuklir mereka, mengkhawatirkan potensi konsekuensi yang lebih luas.

Di tengah kekhawatiran global, konflik di Lebanon semakin memanas. Hisbullah telah melancarkan serangan roket ke pasukan Israel di sepanjang perbatasan, sementara Israel membalas dengan serangan udara.

Seorang narasumber Hisbullah mengatakan bahwa mereka berhasil mendorong kembali pasukan Israel di beberapa lokasi, sementara Israel mengklaim telah menyerang target Hezbollah di berbagai wilayah.

Meskipun situasi semakin tegang, proposal gencatan senjata selama 21 hari oleh Amerika Serikat dan Prancis masih "relevan" dan dapat menjadi jalan keluar, menurut Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah membangun hubungan diplomatis yang erat dengan berbagai negara.

Peran Kementerian yang dipimpin Retno Marsudi itu berkaitan erat dengan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik, yakni pada pertumbuhan investasi di Tanah Air.

Diplomasi-diplomasi yang dilakukan Kemenlu, sebut Anas, berdampak nyata terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Kami hari ini memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri atas kinerja yang terus positif tumbuh termasuk mendorong investasi di berbagai fungsi-fungsi diplomasi," ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (4/10/2024).

Hal itu disampaikan Anas saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Ia menilai, aparatur sipil negara (ASN) Kemenlu telah memperbaiki layanan di berbagai konsulat jenderal yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, Kemenlu memiliki sistem merit dan tata kelola yang besar.

Selain berperan dalam peningkatan investasi, Kemenlu juga berperan mempromosikan produk dalam negeri dan memperluas penetrasi pasar produk dalam negeri di kancah global.

"Hal lainnya, terkait perundingan global untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia. Termasuk berperan pada sektor promosi kerja sama teknologi dengan melakukan strategi digital," ucapnya.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas bertemu Menlu Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Anas menilai, berbagai upaya tersebut merupakan wujud langkah Kemenlu dalam mendorong akuntabilitas kinerja juga terus mengalami perkembangan positif.

Sebagai informasi, nilai Indeks RB Kemenlu pada 2023 adalah A-. Indeksnya bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional kementerian/lembaga.

Pada 2023, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenlu meraih kategori BB atau Sangat Baik.

Sepanjang 2017 hingga 2023, terdapat 12 unit kerja Kemenlu yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta lima unit kerja mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menlu Retno Marsudi menjelaskan, pertemuan ini melihat capaian, kekurangan, serta saran perbaikan dari Kemenpan-RB.

"Kalau hal seperti ini terus diperbaiki, ke depannya Insya Allah Reformasi Birokrasi Indonesia akan tercapai akan terjaga," ucapnya.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa pemerintah Rusia tengah mempertimbangkan pembatasan ekspor uranium, titanium, dan nikel sebagai langkah balasan terhadap negara-negara Barat.

Hal ini disampaikan Putin pada Rabu dalam pertemuan dengan para menteri yang disiarkan di televisi.

Putin menjelaskan bahwa pembatasan tersebut juga dapat diberlakukan terhadap komoditas lain, mengingat Rusia merupakan produsen utama gas alam, berlian, dan emas. Namun, ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak harus segera dilakukan dan tidak boleh merugikan kepentingan Rusia sendiri.

"Kita perlu mengevaluasi beberapa komoditas yang kita ekspor ke pasar global, seperti uranium, titanium, dan nikel. Namun, kita tidak boleh mengambil langkah yang dapat merugikan negara kita," ujar Putin kepada Perdana Menteri Mikhail Mishustin.

Rusia diketahui sebagai produsen uranium terbesar keempat di dunia, menurut Asosiasi Nuklir Dunia. Pada 2023, Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi importir utama uranium Rusia, diikuti oleh Korea Selatan, Prancis, Kazakhstan, dan Jerman.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang melarang impor uranium yang diperkaya dari Rusia, yang bernilai sekitar US$ 1 miliar per tahun.

Selain itu, Rusia juga merupakan produsen spons titanium terbesar ketiga di dunia, meskipun cadangan mineral titanium di negara tersebut relatif rendah. Titanium banyak digunakan di industri kedirgantaraan, kelautan, dan otomotif.

Perusahaan tambang Rusia, Nornickel, yang merupakan produsen nikel olahan terbesar di dunia, juga terkena dampak sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat pada beberapa anak perusahaannya, termasuk proyek tembaga dan emas Bystrinsky yang dikendalikan oleh Nornickel.