IDXChannel - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengungkapkan, kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita di pasar akibat ulah distributor. Hal ini diakibatkan wacana pemerintah sejak Mei 2024 yang akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, informasi yang beredar bahwa distributor menjadi sengaja menimbun minyak goreng yang kemudian akan dijual dengan harga baru setelah pemerintah resmi menaikkan HET.

"Diumumkan dan diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni-Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah mulai menimbun, karena harga bakal naik," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku 'Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan, penimbunan itu dilakukan oleh para oknum di tingkat distributor. Sebab, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak tersebut tidak kunjung sampai di ritel.

"Produsen tetap suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya di situ, sudah mulai timbun dari Mei," kata dia.

Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu, menurutnya, untuk jenis produk yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.

Hal ini dikarenakan sektor swasta sudah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari peluang pasar yang ada. Seperti meraup keuntungan dengan menjual produk dengan harga baru, meski belanja stoknya menggunakan harga lama.

"Kita selalu usul ke Pemerintah (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tidak ada cuannya mana mau mereka," ujar Sahat.

Sehingga, Sahat mengusulkan agar pemerintah bisa menunjuk BUMN pangan seperti Bulog atau ID Food untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah kemudian pemerintah bisa menetapkan HET yang ditetapkan.

"Jadi misal yang ada HET semua melalui Bulog dan ID Food, gitu kan jelas, cuma saya sarankan kepada pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan berupa modal kerja kepada Bulog dan ID Food, kan mereka tidak ada penugasan itu," katanya.

(Dhera Arizona)

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Masyarakat Sawit Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan dokter kesehatan perkebunan untuk industri kelapa sawit.

Pasalnya, selama ini dia menilai jika menurunnya produktivitas sawit rakyat adalah lantaran para petani yang tidak mengetahui serta tidak mawas terhadap penyakit perkebunan itu sendiri.

Kebun sawit Indonesia, ujar Sahat, terlalu banyak diserang oleh ancaman virus, jamur, ganoderma, dan lain sebagainya. Sehingga, urgensi dokter kesehatan perkebunan ini yakni melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para petani tentang penyakit perkebunan sawit.

Di sisi lain, dokter kesehatan perkebunan ini juga bisa mengatasi berbagai masalah di perkebunan sawit itu sendiri sehingga diharapkan bisa memperbaiki tata kelola sawit itu sendiri. Khususnya di bagian hulu.

“Siapa yang mau obatin? Kalau perusahaan mungkin bisa, tetapi para petani? Mereka enggak ngerti ganoderma, virus, dan jamur sehingga tenang-tenang saja. Ibarat kata, kalau badan kuat tapi kita tidak bisa berlari kencang, ya percuma,” jelas Sahat Seminar Sawit Series 2 bertajuk Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Sahat menyebut jika perbaikan tata kelola perkebunan sawit di bidang hulu alias hulunisasi sangat penting untuk ditata ulang. Dirinya mengaku fokus pada para petani sawit yang dianggap kurang memiliki akses luas seperti para pebisnis sawit.

Kendati demikian, Sahat menyebut jika para pebisnis sawit Indonesia bukanlah innovator, melainkan trader yang sebatas melakukan jual beli dan untung rugi saja. Sehingga, diperlukan strategi khusus untuk memperbaiki tata kelola di bagian hulu dengan berbagai langkah tepat dan aksi nyata strategis. Salah satunya adalah dengan mendatangkan pabrik-pabrik eropa yang hilir datang ke Indonesia.

“Jangan inovasi lagi karena waktunya terlalu lama. Undang saja pabrik-pabrik Eropa untuk datang ke Indonesia, sediakan kawasan ekonomi kreatif (KEK). Jadi, daripada kita inovasi yang perlu waktu dan juga karakter kita belum sampai di situ, undang saja pabrik yang sudah mapan,” kata Sahat.

Lebih lanjut, perihal tata kelola sawit, Sahat mendorong untuk mengembangkan koperasi unit desa (KUD) di perkebunan sawit untuk para petani itu sendiri. Hal ini secara hitung-hitungannya, akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi kepada para petani itu sendiri.

“Contoh sederhana saja, kita beli pupuk 1500-2000 perak per kilo, PPN 11% 200. Kalau koperasi, dia tidak perlu bayar. Karena biayanya bisa ditarik balik. Nah itu kita enggak hitung. Padahal menguntungkan, cobalah dirikan KUD atau koperasi agar petani untung,” pungkasnya.