IDXChannel - Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) mengungkapkan, kelangkaan dan tingginya harga MinyaKita di pasar akibat ulah distributor. Hal ini diakibatkan wacana pemerintah sejak Mei 2024 yang akan menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Direktur Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga menjelaskan, informasi yang beredar bahwa distributor menjadi sengaja menimbun minyak goreng yang kemudian akan dijual dengan harga baru setelah pemerintah resmi menaikkan HET.

"Diumumkan dan diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni-Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) sudah mulai menimbun, karena harga bakal naik," ujarnya saat ditemui usai acara Peluncuran Buku 'Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan' di Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Lebih lanjut, Sahat menjelaskan, penimbunan itu dilakukan oleh para oknum di tingkat distributor. Sebab, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak tersebut tidak kunjung sampai di ritel.

"Produsen tetap suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya di situ, sudah mulai timbun dari Mei," kata dia.

Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu, menurutnya, untuk jenis produk yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.

Hal ini dikarenakan sektor swasta sudah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari peluang pasar yang ada. Seperti meraup keuntungan dengan menjual produk dengan harga baru, meski belanja stoknya menggunakan harga lama.

"Kita selalu usul ke Pemerintah (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tidak ada cuannya mana mau mereka," ujar Sahat.

Sehingga, Sahat mengusulkan agar pemerintah bisa menunjuk BUMN pangan seperti Bulog atau ID Food untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah kemudian pemerintah bisa menetapkan HET yang ditetapkan.

"Jadi misal yang ada HET semua melalui Bulog dan ID Food, gitu kan jelas, cuma saya sarankan kepada pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan berupa modal kerja kepada Bulog dan ID Food, kan mereka tidak ada penugasan itu," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai keputusan pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita bakal merugikan masyarakat.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menyebut rencana kenaikan HET MinyaKita harus ditolak karena tidak pro terhadap publik sebagai konsumen. Musababnya, saat ini ekonomi juga disebut tidak sedang baik-baik saja.

"Ekonomi sedang gonjang-ganjing, daya beli sedang longsor, kok menaikkan HET MinyaKita," ujar Tulus saat dihubungi, Senin (21/7/2024).

Dia pun membeberkan, kenaikan HET MinyaKita dipastikan bakal semakin menggerus daya beli masyarakat menengah ke bawah. Risiko semakin besar apabila kenaikan harga MinyaKita di masyarakat tidak terkontrol, jauh di atas HET.

Di sisi lain, Tulus mengatakan, minyak goreng menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat. Dengan begitu, seharusnya negara perlu melakukan intervensi untuk harga yang lebih rendah dan terjangkau.

Bahkan, menurut Tulus, kenaikan HET MinyaKita sebagai paradoks di tengah status Indonesia sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

"Kecuali kita importir CPO, baru rasional jika harganya naik karena faktor internasional dan kurs mata uang," jelasnya.

Tulus menambahkan, alih-alih menaikkan HET MinyaKita, pemerintah sebaiknya membenahi jalur distribusi yang selama ini masih rumit dan memakan biaya yang tinggi alias tidak efisien.

"Beresi jalur distribusi sehingga pasokan lancar dan tidak ada kenaikan harga," katanya.

Sebelumnya, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto menyebut, hasil kajian Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) dengan metode regulatory impact assessment (RIA) mendapati dampak kenaikan HET MinyaKita kepada inflasi diperkirakan hanya di kisaran 0,09-0,14%.

"Ini dinilai relatif kecil [dampak terhadap inflasi]," ujar Bambang dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Di sisi lain, penyesuaian domestic price obligation (DPO) dan HET MinyaKita juga dianggap jadi salah satu solusi meningkatkan penyaluran domestic market obligation (DMO) MinyaKita di tengah pasar eskpor minyak sawit yang masih lesu.

Musababnya, kata Bambang, saat ini harga crude palm oil (CPO) juga sudah relatif tinggi sekitar 15-20% di atas harga DPO pembentuk HET MinyaKita.

Untuk diketahui, pemerintah bakal menaikkan HET MinyaKita dari semula Rp14.000 per liter menjadi Rp15.700 per liter. Adapun, implementasi kenaikan HET MinyaKita itu tinggal menunggu revisi Permendag No.49/2022 yang ditargetkan terbit pada pekan ini.