Digitalisasi saat ini menjadi pilar penting dalam memperkuat pondasi pemerintahan modern di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Direktur Digital Business Peruri Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna.

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dari PERURI menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Median Yuli Hartanto selaku Head of Government Digital Solution and Service Digital PERURI mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia. "Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif," ujar Median.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, PERURI berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema "Big Data and AI for Digital Government Improvement" di Balai Subono Mantofani, Kantor PERURI Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia.

Topik utama yang dibahas khususnya terkait single sign-on (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.

“Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech Indonesia. Salah satu poinnya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran,” ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (26/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat bertemu Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) di Jakarta, Jumat.

Perlu diketahui, GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari badan usaha milik negara (BUMN) Peruri.

Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 aparatur sipil negara (ASN) dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat berada di Kantor Kemensesneg, Jumat (26/7/2024).

Anas turut mengusulkan beberapa solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada September 2024.

Fokus utama dalam peluncuran tersebut adalah penekanan pada fitur unggulan yang memudahkan masyarakat. Rilis fitur akan dilakukan secara bertahap setelah September 2024 sesuai kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.

Anas mengatakan, INA Digital diharapkan dapat memperkuat kapabilitas tim untuk mengakselerasi pelaksanaan.

"Dengan demikian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa menjadi penguat dan milestone totok nadi bagi pemerintah untuk Indonesia," sebutnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam penyiapan anggaran untuk peluncuran.

"Nanti di dalam Kementerian Keuangan kita melihat secara detail. Ini merupakan salah satu game changer untuk pemerintahan berbasis elektronik kita kedepan,” terangnya.