Bisnis.com, JAKARTA – Dugaan insiden kegagalan pelindungan data pribadi aparatur sipil negara (ASN) yang dikendalikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikhawatirkan akan berdampak pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pelayanan publik.

SPBE merupakan sebuah sistem teknologi untuk membuat pemerintahan lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Data ASN yang bocor dikhawatirkan dimanfaatkan untuk masuk ke sistem SPBE.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengatakan dugaan kebocoran data akan sangat berisiko terhadap subjek data (para ASN) karena melibatkan sejumlah kombinasi data pribadi, yang selama ini seringkali menjadi instrumen verifikasi dan autentifikasi, sehingga memiliki risiko lebih besar manakala terjadi kegagalan.

Maka makin mudah dan spesifik juga seseorang dapat teridentifikasi sekaligus dikendalikan oleh pihak lain.

“Tak hanya ASN, kebocoran ini juga berisiko terhadap pelayanan publik maupun pengembangan SPBE secara keseluruhan ke depan,” kata Wahjudi dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Kedua, ketiadaan penegakan hukum yang jelas terhadap sekian rangkaian insiden yang terjadi, termasuk yang terjadi pada BKN, telah memperpanjang deretan keberulangan kegagalan pelindungan data pribadi.

Pemerintah dianggap tidak pernah belajar dari rentetan insiden keamanan siber yang berdampak pada kebocoran data sebelumnya secara berturut-turut dan masif.

Hal ini dinilai ditengarai oleh tidak adanya pertanggungjawaban serta penegakan hukum yang memadai terhadap insiden-insiden tersebut, terutama yang melibatkan badan publik.

Ketiga, investigasi terhadap insiden tidak pernah tuntas, termasuk dengan memberikan laporan akuntabilitas baik kepada subjek data maupun publik. Tindakan terhadap kebocoran seringkali baru dilakukan pasca-insiden tersebut memperoleh perhatian publik.

“Tak hanya itu, respon yang diberikan pemerintah juga sebatas penyangkalan dan tidak ada pertanggungjawaban kepada publik terkait hasil investigasi,” jelasnya.

Semestinya, sambung Wahjudi, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pemerintah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem informasi yang digunakan dalam mengelola data pribadi.

Langkah pembenahan ini dapat diawali dengan proses audit menyeluruh terhadap instrumen kebijakan tata kelola data pemerintah, penguatan kapasitas sumber daya manusia; dan upaya sistematik untuk memastikan kepatuhan institusi pemerintah terhadap seluruh standar dan kewajiban pelindungan data.

Bisnis.com, BANDUNG--Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi serta 27 Diskominfo Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Barat menandatangani komitmen bersama peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Selain itu, juga ditandatangani komitmen peningkatan persentase respons aduan masyarakat atau SP4N Lapor menjadi lebih cepat.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut bukan sekadar seremonial, tapi akan ditindaklanjuti dengan kerja masing-masing maupun bersama, sehingga hasilnya dapat dirasakan masyarakat dengan signifikan.

"Kami bersama diskominfo 27 kabupaten kota membangun komitmen agar indeks SPBE bisa meningkat signifikan," ujar Sekda Jabar Herman Suryatman dalam Rakor Diskominfo se-Jabar di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (7/8/2024).

Saat ini indeks SPBE Jabar berada di angka 4,14 poin. Adapun target yang disepakati dalam rakor tersebut naik menjadi 4,5 poin.

"Untuk SPBE Pemprov dari 4,14 kami akan naikkan menjadi 4,5 poin," sebut Herman.

Sementara indeks SPBE kabupaten kota dari rata-rata 3,38 poin ditargetkan meningkat menjadi 3,8 poin. "SPBE kabupaten kota kita naikkan dari rata-rata 3,38 poin menjadi 3,8 poin," kata Herman.

Herman optimistis target tersebut mampu dicapai selama komitmen bersama dijalankan dengan baik. Menurutnya, tujuan peningkatan indeks SPBE semata untuk kepentingan masyarakat.

"Ini semata-mata kami orientasikan untuk kepentingan masyarakat," sebutnya.

Dengan meningkatnya indeks SPBE, Herman menjamin pelayanan publik di kabupaten kota akan lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.

"Nantinya pelayanan publik di 27 kabupaten kota bisa lebih cepat, murah, ringkas, dan lebih baik," pungkas Herman.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk membahas situasi terkini Government Technology (GovTech) Indonesia.

Topik utama yang dibahas khususnya terkait single sign-on (SSO) dan reviu mengenai anggaran-anggaran yang diperlukan.

“Hari ini kami dipimpin oleh Pak Mensesneg membicarakan kelanjutan dan kepastian proses GovTech Indonesia. Salah satu poinnya selain soal SSO-nya, ada soal anggaran,” ungkap Anas melalui siaran persnya, Jumat (26/7/2024).

Hal tersebut disampaikan Anas saat bertemu Pratikno di Kantor Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg) di Jakarta, Jumat.

Perlu diketahui, GovTech Indonesia yang bernama INA Digital merupakan bagian dari badan usaha milik negara (BUMN) Peruri.

Entitas tersebut bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini terpisah-pisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda).

Progres dari INA Digital yang dilaporkan salah satunya adalah pembangunan aplikasi Aparatur Negara yang sudah memasuki uji coba dengan lebih dari 6.500 aparatur sipil negara (ASN) dan secara bertahap akan digunakan seluruh ASN ke depan.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat berada di Kantor Kemensesneg, Jumat (26/7/2024).

Anas turut mengusulkan beberapa solusi dan prioritas untuk mengatasi isu-isu kontrak, kesiapan teknis, dan ekspektasi publik jelang peluncuran layanan awal INA Digital pada September 2024.

Fokus utama dalam peluncuran tersebut adalah penekanan pada fitur unggulan yang memudahkan masyarakat. Rilis fitur akan dilakukan secara bertahap setelah September 2024 sesuai kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.

Anas mengatakan, INA Digital diharapkan dapat memperkuat kapabilitas tim untuk mengakselerasi pelaksanaan.

"Dengan demikian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bisa menjadi penguat dan milestone totok nadi bagi pemerintah untuk Indonesia," sebutnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan dalam penyiapan anggaran untuk peluncuran.

"Nanti di dalam Kementerian Keuangan kita melihat secara detail. Ini merupakan salah satu game changer untuk pemerintahan berbasis elektronik kita kedepan,” terangnya.

KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) akan memperkuat kebijakan Digital Public Infrastructure (DPI) dan memperluas penerapannya melalui kerja sama dengan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan Tony Blair Institute (TBI).

“Pertemuan antara Kemenpan-RB dengan Perwakilan BMGF bertujuan mendiskusikan tindak lanjut pertemuan di Singapura yang membahas DPI dan hubungannya dengan Inklusi keuangan,” jelas Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Anas memaparkan, saat ini Kemenpan-RB sedang mengkoordinasikan percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 yang mengintegrasikan layanan publik digital prioritas dan DPI tahap awal bersama Portal Nasional sebagai infrastruktur dasar untuk layanan digital.

Misi Kemenpan-RB disebut selaras dengan salah satu pilar BMGF yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan DPI.

Dengan memanfaatkan DPI, Kemenpan-RB berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

"Semoga pertemuan hari ini dapat menjadi langkah baik kolaborasi yang kuat untuk optimalisasi DPI dalam mendukung keuangan inklusi di Indonesia, terutama pada level praktis di daerah,” imbuh Anas.

DOK. Kemenpan-RB Menpan-RB Abdullah Azwar Anas saat bertemu perwakilan BMGF dan TBI di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Indonesia Country Lead The Bill and Melinda Gates Foundation Brooke Patterson mengungkapkan, pihaknya telah lebih dari satu dekade mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

"Sama halnya dengan negara lain, komitmen digitalisasi merupakan keputusan politis di Indonesia sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucapnya.

Ia menjelaskan, hasil konkret yang diharapkan adalah pembayaran elektronik, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, dan subsidi terealisasi secara efektif.

"DPI dan Digital ID dapat membantu memudahkan targeting berbagai bantuan sosial," ujar Brooke.

Lebih lanjut, Kemenpan-RB tengah mengajukan usulan kerja sama untuk melaksanakan pilot project di tingkat daerah dalam menguji implementasi digital payment sebagai bagian dari DPI.

Hal itu turut mendukung transformasi digital pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan.

"Harapan kami, kerja sama dalam tingkat regional dapat berjalan pada tahun depan," pungkas Brooke.

KOMPAS.com - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) saat ini bukan sekadar teknologi, melainkan sebuah transformasi dan paradigma.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, SPBE bukan hanya berkaitan dengan aplikasi.

Pasalnya, sebut dia, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan bahwa kehadiran birokrasi harusnya melayani, bukan mempersulit atau bahkan memperlambat.

"Maka penerapan SPBE diharapkan akan bermuara pada pelayanan publik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, Presiden berpesan bahwa instansi pusat dan pemerintah daerah harus berhenti membuat aplikasi baru yang sifatnya tidak efektif dan efisien,” kata Anas di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), saat ini terdapat lebih dari 27.000 aplikasi yang ada di tingkat pusat dan daerah.

Agar efektif dan efisien, Anas meminta agar aplikasi yang sudah ada diintegrasikan dan dimaksimalkan. Hal tersebut sejalan dengan semangat penerapan SPBE saat ini yang mengutamakan integrasi dan keterpaduan.

"Instansi pusat dan daerah harus secara bersama-sama melakukan integrasi. Selain itu juga melakukan interoperabilitas aplikasi dan data untuk menciptakan ekosistem layanan, mengonsolidasikan layanan publik terintegrasi ke dalam satu portal layanan, serta memperkuat digital public infrastructure sebagai jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik," jelas Anas.

Ditemui secara terpisah saat membuka Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2024 secara daring, Selasa, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB Nanik Murwati mengatakan, sumber daya manusia atau aparatur sipil negara (ASN) yang berkualitas dapat mendukung penerapan SPBE.

Pemenuhan SDM tersebut, tutur Nanik, dapat dilakukan melalui rekrutmen ASN yang mengutamakan kualifikasi SDM bertalenta digital.

“Kualifikasi tersebut baik untuk pengelola SPBE melalui penyelarasan dengan kamus kompetensi digital dan bagi ASN secara umum (nonpengelola SPBE) melalui kompetensi dasar literasi digital, untuk mewujudkan birokrasi digital," jelasnya.

Nanik menyampaikan, pada 2024, Kemenpan-RB sebagai Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional menargetkan capaian evaluasi penerapan SPBE dengan angka Indeks nasional sebesar 2,85 yang dilakukan terhadap 638 lokus instansi pusat dan pemerintah daerah.

Proses evaluasi SPBE yang akan dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada indeks SPBE lewat pemenuhan dokumen tanpa substansi, tetapi juga pelayanan publik yang efektif dan efisien.

“Selain itu, evaluasi ini juga diharapkan dapat memotret penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah maupun secara nasional, untuk kemudian menentukan langkah strategis dalam upaya perbaikan," ucapnya.

"Harapannya, melalui peran dan bantuan seluruh stakeholder, apa yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan evaluasi SPBE dapat tercapai,” tambahnya.

Senada, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kemenpan-RB Cahyono Tri Birowo menegaskan bahwa SPBE tidak perlu menambah aplikasi.

Sebab, setiap inovasi atau fungsi baru dapat diintegrasikan kedalam aplikasi yang sudah ada, tanpa perlu menciptakan aplikasi baru yang terpisah.

”Jadi perlu dihindari satu inovasi satu aplikasi, karena inovasi baru dapat diintegrasikan pada aplikasi yang sudah ada,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lahirnya Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi Di gital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi agenda besar pemerintah saat ini.

Tidak tanggung-tanggung, hampir semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terlibat dalam mendukung portal yang dinamakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

Secara ringkas, SPBE adalah bentuk layanan elektronik yang dapat digunakan masyarakat untuk mengurus segala keperluannya dalam satu portal dengan keunggul-an lebih cepat, tidak ribet, praktis, dan valid.

Tata kelola kerja terpadu ini dikoordinir oleh Kementerian PAN-RB yang menjadi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan menugaskan Peruri dalam operasionalnya.

Progres SPBE dirancang sangat efektif, di mana terda-pat rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk rencana jangka pendek, dilaksanakan pada kuartal III/2024 dengan mengimplementasikan sembilan layanan prioritas terpadu sebagai fondasi strategi digitalisasi pemerintahan ke depan yaitu, layanan pendidikan; kesehatan; sosial; kepolisian; administrasi kependudukan & identitas digital dasar; pembayaran digital; layanan publik, SPLP, SSO, pusat data nasional; platform pertukaran data; dan layanan aparatur negara.

Lompatan besar yang akan dirasakan masyarakat dengan adanya SPBE adalah simpli-fikasi aplikasi dari 27.000 milik berbagai kementerian, menjadi satu portal saja, sehingga menciptakan kemudahan dalam akses layanan masyarakat.

Secara empiris, beberapa negara yang telah menerap-kan model SPBE mengalami lompatan besar, seperti India dapat mempersingkat tercapainya pembangunan dalam 7 tahun dari proyeksi 47 tahun.

Kemudian Estonia mengalami pertumbuhan 10 kali lipat dalam 20 tahun, dan China mengalami penu-runan kemiskinan eksponen-sial dari 5,7% ke 0,6% sela-ma 5 tahun (2015—2019).Kita juga berharap lompatan besar dapat terjadi di Indonesia melalui SPBE.

Penerapan SPBE merupakan panetrasi dari kondisi yang ada saat ini, dan bagian dalam membangun arsitektur teknologi informasi (TI) yang mengedepankan governance government, sehingga memberikan manfaat yang baik untuk mampu mengerek berbagai indika-tor penting bagi terciptanya pemerintahan yang bersih dan efektif, seperti menaik-kan indeks persepsi korupsi, meningkatkan kemudahan berbisnis, dan menumbuh-kan indeks penegakkan hukum.

Pada aspek pendekatan manajemen risiko, penerapan SPBE ini merupakan perpa-duan dari Governance, Risk, dan Compliance atau yang dikenal dengan istilah GRC.Menurut Scott L. Mitchell, Kepala dan Pendiri OCEG (Open Compliance and Ethics Group), sebagaimana dikutip pada Rivan Achmad Purwantono, akronim ini dimaksudkan sebagai ide atau gagasan yang memadukan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara bersamaan dalam sebuah sistem pengelolaan organisasi, melalui sistem terpadu yang menyinergikan tata kelola, manajemen risiko, dan kepa-tuhan, disamping juga strategi, audit, SDM, dll.

GRC merupakan pendekat-an holistik dan terintegrasi dalam pengelolaan, serta pengembangan organisasi. Holistik dalam GRC diartikan sebagai pendekatan tidak semata menyoroti satu ele-men atau satu bidang saja, melainkan keseluruhan elemen atau bidang yang meno-pang performa organisasi.

Kita menyadari keberhasilan SPBE ini tidak ditentukan oleh Presiden sebagai Kepala Pemerintahan saja, tapi harus didukung oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang terlibat secara profesional, integritas, loyalitas, serta semangat pengabdi-an kepada masyarakat, sesuai yang dicita-citakan pendiri bangsa ini yang termaktub dalam pembukaan UUD RI 1945 pada Alinea IV.

Menurut penulis, pemerintah perlu menjaga tingkat efektifitas hukum pelaksanaan SPBE ini sesuai Perpres No. 82/2023. Untuk menuju ke arah itu harus dianalisis faktor-faktor yang menentu-kan efektifitas hukum.

Efektifitas hukum menurut Hans Kelsen adalah bagai-mana seseorang berperilaku sesuai dengan norma yang seharusnya dalam berpe-rilaku, dan bahwasanya norma tersebut benar-benar diterapkan serta dipatuhi, sedangkan menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan oleh empat faktor yaitu: Pertama, faktor hukum yang menentukan sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Artinya, jika regulasi SPBE memberi-kan dampak positif kepada masyarakat, pasti akan berjalan dengan baik. Kedua, faktor penegak hukum yang menentukan sejauh mana aparat penyelenggara negara memiliki kompetensi, profesional, dan integritas melaksanakan/menegakkan peraturan per-undang-undangan.

Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta Peruri melaksanakan regulasi SPBE dengan penuh tang-gung jawab.Ketiga, faktor masyarakat yang menentukan seja-uh mana kesadaran, serta kemauan masyarakat untuk mematuhi hukum sebagai peraturan.

Artinya, SPBE akan berjalan dengan baik jika masyarakat menggu-nakan portal SPBE sesuai dengan kebutuhan.Keempat, faktor sarana pra-sarana yang menentukan seja-uh mana aturan dapat bekerja dengan maksimal oleh karena adanya sarana prasarana. Artinya, SPBE akan berjalan efektif jika portal SPBE menja-di aplikasi yang user friendly dan mudah untuk diakses, serta menjawab semua kebu-tuhan masyarakat.

Kita berharap semua kom-ponen kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta BUMN yang terlibat dalam SPBE secara konsisten, profesional, dan integritas bekerja dengan efektif dan berda-ya guna, sehingga tujuan negara untuk menciptakan Indonesia yang sejahtera adil dan makmur dapat segera terwujud sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas. Semoga.

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menurutnya, transformasi di tubuh Polri terus dijalankan pada grand design kelembagaan, digitalisasi, budaya, dan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut selaras dengan tekad transformasi digital pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Menteri Anas berharap forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri dapat mendorong perwujudan polisi yang humanis dengan orientasi pelayanan citizen centric.

"Polisi humanis berperan penting dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan yang lebih empati dan memahami kebutuhan masyarakat," ujarnya dalam Musrenbang Polri Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Anas menyontohkan praktik baik pada tiga negara yang melakukan reformasi kepolisian, yaitu Denmark, Australia, dan Amerika Serikat (AS).

Ketiganya menunjukkan bahwa reformasi mengarah pada branding polisi yang humanis dan pemanfaatan teknologi, termasuk kompetensi dalam penggunaan teknologi yang harus dimiliki aparat kepolisian.

Dikatakan lebih lanjut, upaya Polri dalam memperkuat penguasaan teknologi dapat dilakukan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Integrasi layanan publik ke dalam Portal Pelayanan Publik adalah langkah esensial dalam upaya memberikan pelayanan publik yang prima.

DOK. Kemenpan-RB Musrenbang Polri 2024.

Sebab, Anas menjelaskan, tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan.

"Nantinya masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)," papar Anas.

Menjawab tantangan tersebut, Polri telah melakukan penyederhanaan proses bisnis layanan perizinan penyelenggaraan event yang semula 180 hari kerja menjadi 14 hari sebagai bagian dari transformasi digital.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama, menyampaikan komitmen yang selaras dengan pesan Menpan-RB.

"Institusi Polri dan transformasi digital sebagai bagian dari pelayanan publik terus kita dorong, termasuk tugas untuk menyatukan semua portal dalam satu sistem untuk memudahkan pelayanan," tuturnya.