SURABAYA, iNews.id - Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono merespons pelemparan batu oleh orang tak dikenal (OTK) ke Bus Trans Jatim Koridor V Surabaya-Bangkalan. Kaca bus retak usai dilempari batu saat melintas di jalan akses Jembatan Suramadu sisi Bangkalan, Minggu (6/10/2024)pukul 07.21 WIB.

Kejadian ini terekam video hingga viral di media sosial. Awalnya bus Trans Jatim Koridor V yang baru diresmikan pada 30 September lalu dengan melayani rute Terminal Purabaya-Terminal Bangkalan sedang melaju dengan penumpang cukup banyak. Tiba-tiba bus dilempar batu oleh OTK dari sisi kiri hingga salah satu kaca retak.

Adhy Karyono menyayangkan kejadian tersebut. Dia menyebut keberadaan Bus Trans Jatim Koridor V diharapkan dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Bangkalan di bidang transportasi. Bahkan, dari evaluasi minggu pertama, trayek ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat.

"Kami mengimbau sama-sama saling menjaga jalannya transportasi bus dan mohon kepada pelaku tidak diulangi lah," ujar Adhy saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Selasa (8/10/2024).

Adhy juga meminta Pj Bupati Bangkalan bersama tim untuk turun ke bawah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga fasilitas yang ada. Karena itu, mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) itu menegaskan, tidak akan mengubah bus dengan menambah pengaman seperti rangkaian besi untuk melindungi kaca.

"Kami sudah memberi yang terbaik, masa terus begitu. Kami kembalikan ke masyarakat Madura sekitar jalurnya untuk sama-sama mengamankan dengan memberi imbauan," katanya.

Terkait insiden pelemparan, Adhy mengatakan belum mengambil langkah hukum karena lebih mengedepankan upaya persuasif. Namun dia menegaskan, apabila terjadi lagi akan menempuh langkah hukum.

"Untuk saat ini kami tidak mengambil langkah hukum. Saya mengimbau pada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas ini," katanya.

Sementara itu, menurut Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie mengatakan, aksi vandalisme ini dilakukan oleh orang yang tak suka jika Kabupaten Bangkalan maju dan berkembang. Untuk itu, dia meminta kepada pelaku agar segera menyerahkan diri.

"Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi. Jika ada oknum-oknum, baik dari luar atau  dalam Bangkalan yang kira-kira terindikasi ingin melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dalam artian menghambat perkembangan Bangkalan tolong dikasih tahu," ujar Arief melalui Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA-- Indikator Politik menyebut bahwa pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak masih menempati peringkat pertama dalam survei elektabilitas pemilihan gubernur alias Pilgub Jawa Timur 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 1.000 responden pada 9-14 September 2024 dengan margin of error 3,2 persen di tingkat kepercayaan 95 persen di Jawa Timur.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menjelaskan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendapatkan 61,2 persen suara responden pada survei terbaru itu.

Sementara itu, menurutnya, pasangan calon Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans berada diurutan kedua dengan raihan 26 persen.

"Kemudian pasangan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim hanya mendapatkan 2,2 persen suara," tuturnya di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Kemudian, warga Jawa Timur yang tidak mau menjawab atau masih merahasiakan pilihannya dalam survei ada sekitar 10,2 persen responden. Burhanudin menyebut bahwa angka golput di Pilkada Jawa Timur masih sangat kecil yaitu 0,5 persen.

"10,2 persen ini jadi masa mengambang dan masih bisa mengubah pilihannya nanti di Pilkada Jawa Timur," katanya.

Nomor Urut Paslon

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah Jawa Timur menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pilkada Jatim 2024.

Paslon Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim nomor urut 1, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak nomor urut 2 dan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans nomor urut 3.

Pengundian nomor urut untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tersebut dilakukan di salah satu hotel yang ada di wilayah Surabaya Pusat, Senin (23/9/2024).

"Berita acara pengambilan nomor urut silakan untuk pasangan calon berdiri dan menandatangani di depan," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Aang Khunaifi, usai pengambilan nomor urut.

Dalam rapat pleno terbuka tersebut, dibuka oleh Ketua KPU Jatim yang juga membacakan tata tertib serta mekanisme pengambilan nomor urut untuk kontestasi Pilkada Jatim 2024.

"Rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Aang.

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Choirul Umam dalam kesempatan itu membacakan tata tertib dan mekanisme pengundian nomor urut pasangan calon.

Pengambilan nomor urut dilakukan sesuai dengan urutan pendaftaran ke KPU Jatim, yakni pertama dilakukan oleh Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, kemudian Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta dan terakhir Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim.

Saat pengambilan nomor antrean, Emil Dardak mengambil nomor 1, dilanjutkan Gus Hans yang mendapat nomor 2 dan Lukman mendapat nomor 6.

"Kesempatan mengambil nomor urut diberikan pada yang mendapat nomor paling kecil," kata Umam.

Setelah pengambilan nomor urut tersebut, Khofifah Indar Parawansa memperoleh nomor urut 2, Tri Rismaharini mendapat nomor urut 3 dan Luluk memperoleh nomor urut 1 untuk berkontestasi dalam Pilkada Jatim

Bisnis.com, MALANG - Pengamat politik Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari menyatakan munculnya nama Tri Rismaharini-Azwar Anas yang digadang-gadang berpasangan maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur masih belum bisa menyaingi pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Wawan di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (4/8/2024), menyebut faktor terbesar yang menjadi ganjalan Risma-Azwar adalah jumlah kursi PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2024.
"Tidak mungkin PDI Perjuangan maju tanpa koalisi dengan partai lain, kemudian yang dilawan ini petahana dan partai-partai kuat sudah berkoalisi," kata Wawan.
Khofifah-Emil sudah mengantongi rekomendasi dari sejumlah partai parlemen maupun nonparlemen, yakni Gerindra, Partai Golkar, PKS, Demokrat, PAN, PPP, PSI, dan Perindo.
Pada Pemilu 2024, 14 Februari, PDI Perjuangan meraih 3.735.865 suara dengan 21 dari 120 kursi DPRD Provinsi Jatim. Jumlah perolehan kursi partai berlogo banteng moncong putih di DPRD Provinsi Jawa Timur turun sebanyak 6 kursi dari Pemilu 2019.
PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calonnya sendiri pada kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024 sebab jumlah kursinya tak memenuhi syarat minimal 20%.
Hal itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
Pada Pasal 40 UU tersebut dijelaskan bahwa partai politik atau partai politik gabungan bisa mendaftarkan pasangan calon jika memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPRD, atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
Wawan menyatakan bahwa PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lainnya, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjadi pemenang pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur 2024.
PKB memperoleh kenaikan dua kursi menjadi 27 kursi dengan perolehan 4.517.228 suara.
Menurut dia, kondisi saat ini harus disikapi secara realistis oleh PDI Perjuangan dengan memilih salah satu bakal calon di antara Risma atau Azwar Anas sebagai kandidat, kemudian memberikan ruang bagi PKB menyodorkan nama pada Pilkada Jatim.
"Kemungkinan berkoalisi pasti ada. Akan tetapi, rumit karena figur dari PKB yang kuat di Jawa Timur siapa? Kemarin muncul nama K.H. Marzuki Mustamar, tetapi elektabilitasnya masih di bawah 5 persen," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup peluang untuk memanggil mantan Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa serta mantan wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana hibah.

Seperti diketahui, kasus yang ditangani KPK itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2022 lalu. Pada penyidikan sebelumnya, ruangan kerja Khofifah, Emil dan Sekda Jawa Timur Adhy Karyono (sekarang penjabat gubernur) turut digeledah oleh penyidik KPK.

Namun, Khofifah dkk diketahui belum pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa pada kasus sebelumnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Khofifah dan Emil merupakan kewenangan penyidik. Dia memastikan lembaganya tidak akan segan untuk memeriksa mereka apabila ada alat bukti yang diklarifikasi.

"Nanti kita akan diserahkan kewenangannya kepada teman-teman penyidik ya. Karena pertimbangan apa, alat bukti apa yang tentunya perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan, itu ada di penyidik. Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik tidak akan segan-segan untuk memanggil baik di perkara terdahulu maupun di perkara yang sekarang," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil.

Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

Meski demikian, Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022.

"Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

Pada perkara sebelumnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak.

TERSANGKA BARU SUAP DANA HIBAH JATIM

Saat ini KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Dari 21 orang, 4 tersangka diduga merupakan penerima suap serta 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka.

Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Penyidik KPK disebut telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Adapun juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.