MALANG, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa tujuh orang terkait dugaan korupsi suap dana hibah DPRD Jawa Timur. Pemeriksaan dijadwalkan dilaksanakan di Polresta Malang Kota, Selasa (17/9/2024).

Informasi yang diperoleh iNews, pemeriksaan ini saksi ini dilakukan di Ballroom Sanikasatyawada, Polresta Malang Kota.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, pemeriksaan ini mengenai dugaan tindak pidana suap pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) DPRD Jatim.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ujar Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi Selasa (17/9/2024) siang.

Menurutnya total ada tujuh saksi diperiksa dari beberapa kelompok masyarakat atau pokmas. Yakni Pokmas Manunggal, HRD dari Rukun Jaya, WRI dari Pokmas Sekar Arum dan MRD dari Pokmas Dadi Makmur.

"Kemudian DDI dari Jogomulyan, BML dari Kerto Gawe III, dan JMT dari Karya Tani I," katanya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

Dari 21 tersangka, empat orang di antaranya merupakan tersangka penerima suap. Kemudian 17 lainnya tersangka pemberi suap. Empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sedangkan 17 tersangka pemberi 15 di antaranya pihak swasta dan dua lainnya penyelenggara negara.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas penyelenggara negara yang merupakan seorang saksi dalam pengembangan perkara suap dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2019–2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut kegiatan penggeledahan itu dilakukan di rumah miliki seorang penyelenggara negara berinisial AHI. Namun, dia tidak mengungkap lebih lanjut siapa sosok AHI itu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, AHI yakni Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

"Bahwa pada Jum'at tanggal 6 September 2024, Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).

Dari penggeledahan tersebut, lanjut Tessa, penyidik menyita bukti berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Namun, dia juga tak memerinci berapa nilai uang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut.

Untuk diketahui, KPK tengah mengusut dugaan korupsi berupa suap Dana Hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019–2022.

Berdasarkan catatan Bisnis, kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) itu telah diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Kamis (22/8/2024).

Meski demikian, Abdul Halim Iskandar tidak banyak memberikan keterangan mengenai kemungkinan materi apa saja yang akan ditanyakan oleh penyidik KPK. Politikus PKB itu juga tidak menjelaskan apa saja persiapan untuk menghadapi pemeriksaan kasus tersebut.

"Ya apapun yang ditanya saya jawab, nanti sesuai dengan apa adanya," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam catatan Bisnis, KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Perkara itu sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Timur pada Desember 2022 lalu. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari OTT itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak (STPS).

Kini, lembaga antirasuah telah menetapkan 21 orang tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Bahwa dalam surat perintah penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka. Yaitu empat tersangka sebagai penerima, 17 lainnya sebagaia tersangka pemberi," ujar Tessa dalam keterangan terpisah kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka. Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Tessa lalu menjelaskan penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.

Dalam catatan Bisnis, KPK pada perkara sebelumnya menduga tersangka STPS menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat itu.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Jakarta: Tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim) disebut memilih proyek di bawah Rp200 juta. Hal itu dilakukan untuk menghindari proses lelang. Sehingga, permainan kotor dapat luput dari pengawasan.

“Ini yang nilainya di bawah Rp200 juta kenapa? Nilainya dipecah menjadi nilainya di bawah Rp200 juta itu untuk menghindari harus dilakukan lelang. Lelang terhadap pekerjaan tersebut jadi dibagi-bagi,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

KPK juga menyebut modus itu mempermudah pemotongan dana. Sebab, tersangka tinggal meminta uang kepada pengusul pokok pikiran (pokir), yang meminta dana hibah Jatim saat sudah dicairkan. Karena, menggunakan metode penunjukan langsung.
“Jadi kami harus mengonfirmasi terhadap setiap pokok pikirannya,” ujar Asep.

Menurut Asep, dana hibah itu hanya digunakan untuk proyek kecil pembangunan desa. Sebagian proyek pokir di Jatim, digunakan untuk pembuatan selokan.

“Pembuatannya misalkan jalan di desa dan lain-lain, pembuatan selokan dan lain-lain, seperti itu,” ucap Asep.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(ADN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah rumah dan menyita Rp380 juta sampai sertifikat rumah terkait kasus suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) beberapa waktu lalu. Pemilik rumah yang didatangi penyidik akan dipanggil untuk diperiksa.

“(Ketika) penydiik melakukan penyitaan, maka dari siapa barang itu kita sita maka orangnya akan kita panggil, kita akan minta keterangan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Asep menjelaskan penyidik membutuhkan keterangan pemilik rumah yang digeledah, untuk mendalami kasus tersebut. Informasi itu diulik di ruang pemeriksaan, untuk mengonfirmasi barang-barang yang disita.
“Misalkan terkait ada surat-surat,” ucap Asep.

Penggeledahan di Jatim dilakukan KPK pada 8-12 Juli 2024. Rumah yang disambangi penyidik lokasinya ada di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Madura, Bangkalan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep.

Dari sejumlah lokasi itu, KPK menyita beberapa barang. Salah satunya uang Rp380 juta, dokumen pengurusan dana hibah, catatan keuangan, sampai sertifikat rumah.

KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat orang berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.

KPK masih ogah memerinci identitas mereka. Namun, tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan satu sisanya staf pejabat.

Sementara itu, 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup peluang untuk memanggil mantan Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa serta mantan wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap dana hibah.

Seperti diketahui, kasus yang ditangani KPK itu merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Desember 2022 lalu. Pada penyidikan sebelumnya, ruangan kerja Khofifah, Emil dan Sekda Jawa Timur Adhy Karyono (sekarang penjabat gubernur) turut digeledah oleh penyidik KPK.

Namun, Khofifah dkk diketahui belum pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa pada kasus sebelumnya.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, pemanggilan Khofifah dan Emil merupakan kewenangan penyidik. Dia memastikan lembaganya tidak akan segan untuk memeriksa mereka apabila ada alat bukti yang diklarifikasi.

"Nanti kita akan diserahkan kewenangannya kepada teman-teman penyidik ya. Karena pertimbangan apa, alat bukti apa yang tentunya perlu diklarifikasi dari yang bersangkutan, itu ada di penyidik. Kalau memang ada alat bukti yang perlu diklarifikasi, tentunya penyidik tidak akan segan-segan untuk memanggil baik di perkara terdahulu maupun di perkara yang sekarang," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK pada Desember 2022 lalu turut menemukan dan mengamankan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan suap dana hibah yang berasal dari APBD Jawa Timur saat menggeledah ruangan kerja Khofifah dan Emil.

Bukti-bukti dimaksud berupa dokumen penyusunan anggaran APBD dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik lembaga antikorupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD dan Bappeda Jatim.

Meski demikian, Khofifah saat itu memastikan tidak ada dokumen yang dibawa oleh KPK pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kerja Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022.

"Yang terkonfirmasi di ruang gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Sekda ada flashdisk yang dibawa, jadi posisinya seperti itu,” kata Khofifah, Kamis (22/12/2022).

Pada perkara sebelumnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka di antaranya mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simanjuntak.

TERSANGKA BARU SUAP DANA HIBAH JATIM

Saat ini KPK telah menetapkan sebanyak 21 orang tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2019-2022.

Dari 21 orang, 4 tersangka diduga merupakan penerima suap serta 17 lainnya sebagai tersangka pemberi. Secara terperinci, empat orang tersangka penerima suap pada pengembangan kasus itu meliputi tiga orang penyelenggara negara dan satu orang staf mereka.

Kemudian, 17 tersangka pemberi suap meliputi 15 orang pihak swasta dan 2 orang penyelenggara negara.

KPK pun telah melakukan serangkaian penggeledahan pada kasus tersebut selama 8-12 Juli 2024. Penggeledahan itu dilakukan di beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik, Blitar, Bangkalan, Sampang dan Sumenep.

Penyidik KPK disebut telah menyita sejumlah barang bukti berupa uang Rp380 juta, dokumen terkait dengan pengurusan dana hibah serta kuitansi dan catatan penerima uang bernilai miliaran rupiah.

"Bukti setoran uang ke bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elektronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik," terang Tessa.

Adapun juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu masih enggan mengungkap siapa saja pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus itu, serta nilai dugaan suapnya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan tersangka dalam pengembangan dugaan suap dalam kegiatan pokok pikiran (pokir) dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Sebanyak empat legislator setempat menyandang status hukum itu.

“Dari anggota DPRD empat orang (tersangka) kalau enggak salah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Alex enggan memerinci identitas mereka. Namun, penyidik saat ini menggeledah sejumlah lokasi di Jatim untuk mencari barang bukti terkait kasus ini.
Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Dia sudah dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023.

Baca juga: Bukan OTT, KPK Geledah Sejumlah Lokasi terkait Dana Hibah Jatim

Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita.

Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(END)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sebanyak empat orang anggota DPRDJawa Timur sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suapdana hibah.

Perkara itu dikembangkan dari kasus yang sebelumnya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di 2022 lalu.

"Dari anggota DPRD empat orang [tersangka] kalau enggak salah," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Rabu (10/7/2024).

Alex, sapaannya, pada keterangan terpisah mengonfirmasi bahwa kegiatan penyidikan sudah dimulai dengan menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD Jawa Timur.

"Iya. Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat bukti," terangnya.

Dalam catatan Bisnis, perkara suap dana hibah provinsi Jawa Timur itu didahului dengan OTT pada Desember 2022. Salah satu tersangka dalam perkara itu yakni Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS). Politisi itu diduga menerima uang sekitar Rp5 miliar untuk pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Secara keseluruhan, ada total empat tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus suap tersebut. Selain Sahat dan staf ahlinya bernama Rusdi, KPK turut menetapkan dua orang tersangka pemberi suap yakni Kepala Desa Jelgung sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas) Abudl Hamid, serta koordinator lapangan pokman Ilham Wahyudi.

Sebagai penerima, Sahat dan Rusdi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, Abdul Hamid dan Ilham sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun nama-nama besar turut terseret dalam pusaran kasus tersebut seperti Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, yakni Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Nama Khofifah, Emil, sekaligus Sekda Adhy Karyono disorot setelah ruang kerja mereka digeledah oleh KPK. Hasil penggeledahan itu, sejumlah bukti dokumen penyusunan APBD serta bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara itu ditemukan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan suap dalam kegiatan pokok pikiran (pokir) dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Pengembangan perkara sudah di tahap penyidikan.

“Ini perkara lama. Pengembangan pokir dana hibah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Informasi terkait pengembangan kasus sekaligus membantah isu, tentang operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jatim. KPK menegaskan kegiatan penyidik di sana merupakan pendalaman kasus.
“(Bukan OTT tapi) penyidikan,” ujar Alex.

Kasus ini sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Sahat dinyatakan bersalah dan divonis sembilan tahun penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 September 2023. Sahat didakwa bersalah menerima suap dana hibah Pemprov Jatim senilai Rp39,5 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sahat T Simanjuntak dengan penjara selama 9 tahun," kata Ketua Majelis Hakim I Dewa Suardhita. Vonis 9 tahun penjara ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa KPK. Pada sidang sebelumnya 8 September, Sahat dituntut jaksa 12 tahun penjara.

Selain vonis penjara 12 tahun, terdakwa Sahat juga dikenai denda Rp1 milliar subsider 6 bulan. Politisi Partai Golkar tersebut juga diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp39,5 miliar.

Apabila tidak mampu membayar, harta benda terdakwa akan disita jaksa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan negara. Jika hartanya tidak mencukupi maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 tahun.

(ADN)