Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil tokoh politik dan profesional ke kediamannya. Mereka digadang-gadang bakal menjadi menteri yang membantu pemerintahan lima tahun ke depan.

Salah satunya adalah Yassierli. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini merupakan calon Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Saya belum tahu persis ya, tapi kabar-kabarnya di naker (ketenagakerjaan) ya," beber Plh Presiden PKS Ahmad Heryawan alias Aher dikutip dari laman Antara, Selasa, 15 Oktober 2024.
Aher mengatakan PKS telah sepakat mengusung tokoh profesional untuk masuk ke dalam kabinet. Dia menyebut Yassierli merupakan satu-satunya wakil dari PKS.

"Kami musyawarah. Ya mempertimbangkan ya beliau kita usung sebagai profesional, sebagai akademisi mewakili PKS," kata Aher.

Yuk kita kenalan lebih jauh dengan Yassierli dikutip dari laman itb.ac.id:

Yassierli merupakan Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri ITB. Dia masuk dalam kelompok keahlian Ergonomi, Rekayasa Kerja, dan Keselamatan Kerja.

Yassierli menyeselaikan pendidikan S1 di ITB pada 1197. Dia lalu melanjutkan S2 di ITB pada 2000 dan menyelesaikan S3 di Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, Amerika Serikat pada 2005.

Dosen tetap di ITB itu telah menelurkan berbagai project dan publikasi. Sejumlah project yang dikerjakan antara lain: Pengembangan Model Pemantauan Kelelahan Berbasis Ekspresi Wajah pada Petugas Air Traffic Controller (2020).

Pelaksanaan Pekerjaan Ujian Dinas Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNSD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (2018). Lalu Bimbingan Disain dan Produksi Kaki Palsu Bagi Tunadaksa pada Yayasan Difabel Mandiri Bandung (2017) serta Studi Efektivitas Sistem Penilaian Fit-To-Work Pekerja Industri (2017) dan lainnya.

Dosen Teknik Industri ITB ini juga pernah mendapatkan penghargaan Triennial Award for Promotion of Ergonomics in Developing Countries 2021. Penghargaan diberikan atas jasa Yassierli dalam mempromosikan dan mengimplementasikan ergonomi di Indonesia dan negara berkembang. Penghargaan diberikan dalam International Ergonomics Association (IEA) Congress pada 14-18 Juni 2021.

Baca juga: Profil Abdul Mu'ti, Dipilih Prabowo Subianto Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bandung: Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) mengingatkan bahwa profesor atau guru besar merupakan jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen tetap di perguruan tinggi. Forum ini juga menegaskan, bahwa guru besar bukanlah gelar akademis.

Hal ini, kata Ketua Forum Guru Besar ITB Prof. Ir. Mindriany Syafila, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan pasal (1) ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

"Dengan itu, seorang profesor memiliki tanggung jawab tidak saja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan komunitas keilmuan di perguruan tinggi, tetapi juga sebagai panutan moral bagi masyarakat akademis dan masyarakat luas," kata Mindriany di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 12 Juli 2024.
Karenanya, ucap Mindriany, untuk memperoleh jabatan profesor, seorang dosen harus menunjukkan pencapaian ilmiah yang luar biasa, Ini dilakukan dengan cara yang berintegritas tinggi, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup panjang.

Kondisi memprihatinkan

Akan tetapi, lanjut dia, dalam beberapa tahun terakhir ini, ada kondisi yang memprihatinkan, masyarakat akademik terkait berbagai kasus dosen tetap maupun dosen tidak tetap yang berupaya mendapatkan jabatan profesor dengan cara tidak wajar. Bahkan melanggar etika dengan waktu yang relatif singkat.

Segala cara-pun, digunakan agar mendapatkan jabatan profesor sehingga terjadi pelanggaran integritas akademik. Sebagai contoh, mulai dari plagiarisme, pembajakan nama, pemalsuan dokumen, penulisan artikel di jurnal predator, fabrikasi artikel, hingga penggunaan jasa joki artikel.

"Akibatnya, bisnis bimbingan penulisan artikel ilmiah tumbuh subur di Indonesia. Di sini, karya ilmiah yang seharusnya dihasilkan dari proses yang menjunjung tinggi integritas akademik dan objektivitas, kualitas dan nilai etika akademis, kini kehilangan nilai ilmiahnya," ujarnya.

Selain itu, dengan diterbitkannya UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 72 ayat (5), terbuka lebar peluang bagi dosen tidak tetap untuk menjadi profesor, dengan syarat diusulkan oleh perguruan tinggi dan memiliki kompetensi luar biasa. Kompetensi luar biasa ini, semestinya diartikan sebagai pengetahuan implisit dari pengalaman yang dapat diterjemahkan secara ilmiah menjadi eksplisit sehingga memiliki dampak besar bagi ilmu pengetahuan maupun masyarakat dan pertumbuhan keilmuan.

Namun ternyata, ucap dia belum demikian, maka, tidak mengherankan banyak pihak yang mendapatkan jabatan profesor, meskipun mereka tidak berkarier sebagai dosen tetap di perguruan tinggi. "Berbagai cara tidak wajar dan melanggar etika juga dilakukan demi jabatan profesor. Prilaku tanpa etika ini telah mengancam muruaah guru besar dan nilai-nilai luhur kegurubesaran yang dengan sendirinya menghancurkan marwah pendidikan tinggi," ujarnya.

Atas kegaduhan terkait upaya untuk mendapatkan jabatan profesor oleh berbagai kalangan dengan cara tidak wajar dan melanggar etika ini, Forum Guru Besar ITB, kata Mindriany, menyampaikan pandangan dalam lima poin, yakni:

Pertama, profesor adalah jabatan fungsional akademik tertinggi bagi dosen tetap, yang didapatkan melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, yang gagasan-gagasan yang dihasilkannya dituangkan dalam karya ilmiah bermutu tinggi, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, jabatan profesor diperoleh melalui sebuah proses penilaian yang terstruktur, bertahap, berjenjang dan bertanggung jawab, dengan menjaga secara ketat kualitas, objektivitas serta reputasi karya ilmiah yang dihasilkan. Sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mendapatkannya sehingga memiliki status dan martabat akademik yang tinggi.

Ketiga, di samping tanggung jawab dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan komunitas akademik, seorang profesor adalah penjaga moral di sebuah perguruan tinggi. Oleh karena itu, mendapatkan jabatan profesor harus dilakukan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, khususnya integritas akademik.

Keempat, memperoleh jabatan profesor dengan cara yang tidak etis, akan merusak kepercayaan masyarakat Indonesia dan internasional terhadap integritas jabatan tersebut, serta secara signifikan menurunkan standar akademik dan reputasi institusi pendidikan tinggi di Indonesia, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada seluruh ekosistem pendidikan dan penelitian di negara kita.

"Terakhir, yang kelima, sebutan profesor atau guru besar hanya berlaku saat seorang profesor masih aktif melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi," tuturnya.

Baca juga: Cegah Pengangkatan Guru Besar Tak Sesuai Syarat, Perlu Ada Sistem Terbuka

(CEU)