JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memastikan, pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada Serentak) 2024 akan berjalan sesuai rencana pada 27 November mendatang. Persiapan pelaksanaan pilkada tersebut terus dimatangkan.

Hadi mengatakan, pemerintah mengumpulkan beberapa kementerian/lembaga untuk mencarikan jalan keluar agar pelaksanaan Pilkada Serentak dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa ada hambatan.

Pilkada Serentak 2024 merupakan kontestasi politik untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Indonesia.

Disampaikan Hadi, pihaknya menyoroti beberapa hal terkait persiapan Pilkada 2024, terutama pengamanan dan dukungan logistik. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini merupakan sejarah baru. Sebelumnya tak pernah ada pemilihan pimpinan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan bersamaan.

"Kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak ini menjadi momentum yang sangat penting karena baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia secara serentak," ucap mantan Panglima TNI itu setelah menerima audiensi dengan jajaran pimpinan B-Universe di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Guna memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar, Hadi memaparkan berbagai upaya yang sudah dilakukan antara lain, melaksanakan rapat koordinasi khusus di Papua, Makassar, hingga Medan.

Kemenko Polhukam juga telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga. Desk ini memiliki fungsi untuk kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi dalam mengawal Pilkada 2024.

Selain itu, Hadi juga terus mendorong agar netralitas dan integritas KPU, TNI, Polri, ASN dapat terjaga sehingga Pilkada berjalan aman, damai, dan lancar. Dia juga mengimbau Bawaslu, Kejaksaan, dan Polri untuk bersinergi dalam melakukan pencegahan dan pengawasan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana Pilkada.

Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Menko Polhukam Hadi dalam upaya menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan menuju Pilkada 2024.

Enggartiasto juga menyampaikan, B-Universe siap turut serta dalam mengawal Pilkada 2024. Dia memaparkan, B-Universe sebagai media bertanggung jawab untuk mensosialisasikan berbagai pesan, harapan, dan catatan dalam Pilkada 2024.

"Sangat kuat luar biasa dan sangat sistematis dan hal lain adalah sangat detail. Jadi beliau melihat beberapa hal beberapa titik yang harus disikapi dan saya melihat detail sekali. Apresiasi saya dan saya kagum karena beliau terjun langsung. Justru dalam kondisi sekarang ini beliau langsung terjun dan mau mendengar kemudian juga memikirkan bagaimana untuk mengatasinya," ungkap Enggartiasto.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyatakan, sebanyak 30 layanan publik yang terdampak serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pulihkan.

Hadi menjelaskan, pemulihan tersebut dilakukan dengan strategi dekripsi (decrypt). Hingga Selasa 9 Juli 2024 pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live.

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan terhadap 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat sebanyak 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak.

“Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” tuturnya, Selasas (9/7/24).

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak, dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail menjelaskan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditaregetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Menurut Dirjen Ismail. dalam strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diharapkan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Dan selanjutnya setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Plt. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News