Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang ingin membuka siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan, saat ini program analog switch-off atau ASO sudah berjalan dengan baik.

Maka dari itu, Komdigi kata Wayan bakal melanjutkan program tersebut dengan program Digital Broadcasting System (DBS). DBS merupakan program untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI dan standar penyiaran publik. Program ini bertujuan untuk membuat semua siaran TV di Indonesia menjadi digital pada tahun 2024.

“Komdigi akan melanjutkan digitalisasi dengan program DBS untuk memperkuat jangkauan siaran di 139 wilayah layanan,” kata Wayan dalam agenda Digitalisasi Penyiaran 2025-2029, Rabu (6/11/2024).

Tak sampai situ, guna menambah jangkauan siaran ke seluruh Indonesia, Komdigi bakal memberikan insentif biaya izin kepada pelaku usaha untuk membuka siaran di daerah 3T.

Komdigi, kata Wayan telah mengeluarkan surat kepada masyarakat apabila ingin menjadi penyelenggara program siaaran TV di daerah 3T.

“Kami juga telah membuat insentif biaya izin bagi pelaku usaha yang berminat untuk bersiaran di wilayah 3T,” ucap Wayan.

Diberitakan sebelumnya, siaran TV analog di sejumlah wilayah termasuk Jabodetabek resmi dimatikan mulai 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. Proses yang disebut analog switch off (ASO) ini dinilai sebagai sejarah baru pertelevisian Indonesia.

"Malam ini kita dapat memulai hal yang baru di dalam sejarah dan perjalanan pertelevisian nasional kita. Dengan ASO akan menandai sejarah baru digital televisi Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate dalam acara hitung mundur ASO, Rabu (2/11/2022) dini hari.

Johnny menyebut, proses ASO ini tidaklah mudah dan telah melalui perjalanan panjang yang sangat berliku. Meski terjadi silang pendapat, adanya pro dan kontra, tetapi tujuannya adalah sama untuk menjaga dan mengawal industri penyiaran agar lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang ternyata 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mendukung langkah hukum yang dilakukan aparat kepolisian.

Untuk diketahui, Kementerian Komdigi sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang pada 17 Juli 2023 resmi dipimpin oleh Budi Arie.

Namun, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenkominfo berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Komdigi dan dipimpin oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital.

"Kita mendukung penegakan hukum,” ujar Budi Arie singkat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi juga mengatakan bahwa dia mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” katanya.

Hanya saja, dia enggan banyak berkomentar karena saat ini sudah menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Bantah terlibat dan siap diperiksa

Namun, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik apa pun terkait judi online yang dilakukan bekas pegawainya di Kemenkominfo.

"Pasti enggak (terlibat)," ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Oleh karenanya, Budi Arie menyatakan bahwa dirinya siap jika harus diperiksa polisi terkait perkara judi online yang melibatkan 11 pegawai Kemenkomdigi.

"Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya membuka peluang untuk memeriksa Budi Arie terkait belasan pegawai Kementerian Komdigi yang diduga membekingi situs judi online.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi pada 1 November 2024.

Data terbaru PPATK

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR RI pada Rabu ini, memaparkan bahwa sejak Januari-Juni 2024, jumlah perputaran dana terkait judi online mencapai Rp 13,2 triliun. Data itu berdasarkan 10 hasil laporan analisis yang dilakukan PPATK.

"PPATK juga mendukung upaya pemberantasan judi online melalui hasil analisis sebanyak 10 laporan hasil analisis dengan total perputaran dana Rp13,2 triliun," kata Ivan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut cenderung meningkat karena berdasarkan data PPATK, perputaran transaksi terkait judi online tahun 2021 mencapai Rp 57,91 triliun. Kemudian ,meningkat menjadi Rp 104,42 triliun pada 2022.

Perputaran transaksi tahun 2023 semakin melonjak menjadi Rp 327,05 triliun. Sedangkan pada semester pertama tahun 2024 sudah mencapai 174,56 triliun.

"Perkembangan transaksi juga mengalami peningkatan. Transaksi di tahun 2024 semester satu saja sudah melampaui jumlah transaksi di tengah semester tahun 2023 atau bahkan lebih dari satu tahun penuh di tahun 2022. Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48 persen," ujar Ivan.

Dia lantas mengungkap beberapa faktor yang menyebabkan transaksi judi online semakin meningkat. Salah satunya karena banyak bandar judi yang memecah transaksi judi online dengan nominal yang lebih kecil.

Selain itu, Ivan menyebut, transaksi judi online dengan nominal kecil juga dapat diakses anak-anak, termasuk usia kurang dari 10 tahun.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia rendah, usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," katanya.

JAKARTA,investor.id- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menjadi nomenklatur baru menggantikan nama Kementerian sebelumnya, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) periode 2024-2029 Meutya Hafid pun membeberkan alasannya.

“Nama kementeriannya berubah untuk mejawab tantangan jaman. Jadi memang juga sudah menjadi fokus sesuai asta cita-cita Bapak Presiden Prabowo. Kita juga akan menitikberatkan pada digital. Jadi nama Komunikasi dan Informatika jadi diubah jadi Komunikasi dan Digital. Singkatannya Komdigi,” kata Meutya saat Sertijab dari Menkominfo Sebelumnya, Budi Arie Setiadi di Kantor Komdigi, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurut Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 tersebut, Kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas berat dari Presiden Prabowo Subianto untuk meyelesaikan persoalan digitalisasi di Indonesia. Kata digital disebutnya, berulang kali disebutkan Presiden Prabowo dalam pidato pelantikan Presiden.

“Ini kami mendapat tugas berat sekali. Karena kemarin di pidato pak Prabowo, beliau berulang kali menyebut kata digital. Biasanya beliau mengulang-ulang kata pertahanan, tetapi kemarin kata digital diulang-ulang. Artinya perhatiannya cukup khusus terkait digital,” tambah Meutya.

Menurut Meutya, Presiden Prabowo memberi pesan untuk memastikan keamanan digital, perang terhadap judi online, pinjaman online, memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T), sehingga masyarakat memiliki akses internet yang berkeadilan.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengapresiasi langkah GoPay dalam memerangi judi online (judol) di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan bahwa pemberantasan judol harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“(Upaya) yang dilakukan oleh GoTo, seperti diskusi publik dan penyediaan kanal aduan, adalah contoh kolaborasi yang baik. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian,” ujar Budi Arie dalam acara diskusi publik bertajuk “Perangi Judi Online, Wujudkan Ekosistem Keuangan Digital yang Aman” di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pada kesempatan tersebut, Budi Arie juga mengungkapkan dampak negatif judol terhadap masyarakat. Selain kerugian finansial, judol telah memicu masalah psikologis, seperti depresi dan perceraian, serta kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan.

Langkah tegas pemerintah, blokir 47 juta situs judol

Sejak 2017, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 47 juta situs judol. Selain itu, kementerian ini juga menangani lebih dari 72.000 konten judi yang disisipkan di situs-situs pemerintah dan lembaga pendidikan.

Upaya tersebut terus dilakukan dengan patroli 24 jam untuk mendeteksi dan menutup akses situs-situs judi.

Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika Kemenkominfo Hokky Situngkir menyampaikan, judol kini bertransformasi menjadi game atau investasi palsu yang menyasar pelajar dan anak-anak.

“Kami menemukan bahwa setengah juta pelajar dan mahasiswa terlibat dalam judol, bahkan 47.000 di antaranya anak-anak di bawah 10 tahun,” sebutnya.

Peran GoPay dalam pencegahan judol

Chief Public Policy and Government Relations GoTo Ade Mulya menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memfasilitasi transaksi judol.

Untuk mendukung pemberantasan judol, GoPay giat melakukan edukasi kepada masyarakat. Perusahaan juga menggunakan teknologi Know Your Customer (KYC), termasuk facial recognition.

Pengaplikasian teknologi ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan akun dan transaksi mencurigakan.

“Melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), kami memantau pola transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk tindakan lebih lanjut,” jelas Ade Mulya.

Selain itu, GoPay juga meluncurkan situs judipastirugi.com untuk mengajak masyarakat melaporkan aktivitas yang terkait dengan judol, baik dalam bentuk situs web, konten di media sosial, maupun media lain.

Laporan yang masuk akan diverifikasi dan diteruskan oleh GoPay ke otoritas terkait untuk ditindaklanjuti dengan tetap menjaga kerahasiaan pelapor.

Situs judipastirugi.com juga terintegrasi dengan aplikasi GoPay. Dengan demikian, pengguna mudah mengakses tautan tersebut dan berkontribusi langsung dalam upaya pemberantasan judol.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, GoPay juga menggandeng musisi legendaris Rhoma Irama dalam kampanye antijudol.

Penyanyi yang dikenal dengan lagunya tentang bahaya judi itu diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat dan membantu menyebarkan pesan tentang pentingnya menjauhi kejahatan tersebut.

Kolaborasi untuk ruang digital yang aman

Budi Arie menekankan bahwa permasalahan judol perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Oleh karena itu, ia mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menciptakan ruang digital yang aman.

Sebagai contoh, inisiatif dari GoPay. Sebagai penyedia layanan pembayaran karya anak bangsa dapat menerapkan e-KYC sesuai dengan ketentuan perlindungan data pribadi.

Ia pun optimistis bahwa upaya yang dilakukan GoTo bisa menjadi bagian dari edukasi masyarakat untuk terus menurunkan dan menghilangkan judol di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemenkominfo Prabu Revolusi menyoroti fenomena judol yang sering kali terselubung sebagai permainan biasa.

"Banyak yang tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam judol karena sekarang ini sering kali dibungkus dalam bentuk games. Ini muncul lewat media sosial atau platform elektronik dengan visual yang menarik (sehingga) membuat orang penasaran untuk mencoba. Dengan taruhan kecil, hanya Rp 100 atau Rp 200, orang bisa dengan cepat menjadi ketagihan," jelas Prabu.

Maka dari itu, edukasi kepada masyarakat adalah hal yang krusial dalam menghadapi masalah ini.

Prabu pun mengapresiasi inisiatif GoPay yang menggandeng Rhoma. Sebab, sosok tersebut tidak hanya dikenal sebagai figur publik, tapi juga pemuka agama.

"Mengingat budaya masyarakat Indonesia, pemberian literasi terhadap bahaya judol lewat pemuka agama juga menjadi perlu," ucap Prabu.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepastian pembangunan kantor representatif atau kantor perwakilan X.com di Indonesia masih suram. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berjanji akan menerapkan kebijakan khusus.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan Kemenkominfo berencana bertemu dengan perwakilan Elon Musk untuk mencari titik temu perihal kantor representatif x.com di Indonesia.

Kemenkominfo berjanji akan memberikan perlakuan khusus untuk memaksa platform bersedia membangun kantor di Tanah Air.

“Iya lagi dikaji sama pak Dirjen (Aptika), karena kita harus treatment khusus nih,” kata Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Senada, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Hokky Situngkir menuturkan perlakuan khusus akan diberikan dikarenakan pihak X tidak kooperatif untuk membangun kantor di Indonesia.

Dirinya menegaskan bahwa Kemenkominfo bakal memaksa X untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku.

“Iya dong, dia kurang kooperatif ya. Jadi kita memang tetap mendesak mereka untuk bikin intervensi di Indonesia, supaya ikut sama aturan penyelenggara sistem elektronik di Indonesia,” ucap Hokky.

*X Abaikan Pemerintah*

Kemenkominfo menyampaikan bahwa platform X.com tidak merespon permintaan pemerintah, yang meminta perusahaan milik Elon Musk itu membuka kantor perwakilan di Indonesia.

Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan sampai saat ini pihak dari Elon Musk belum merespon permintaan pemerintah untuk membuka kantor.

Padahal, Budi menilai adanya kantor perwakilan penting untuk mempermudah proses penindakan hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Belum (ada respon), ini tidak adil buat platform yang lain. Kan platform yang lain ada kantor perwakilannya di Indonesia. Jadi, kalau terjadi apa-apa negara dengan mudah menindaknya,” kata Budi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Meski begitu. Budi menjelaskan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) terus melakukan kajian untuk menemukan titik tengah terkait masalah ini.

Namun, Budi belum mau membongkar kajian tersebut dan meminta awak media untuk sabar menunggu hasil kajian tersebut.

“Pak Dirjen (Aptika) lagi mengkaji secara komprehensif langkah-langkah yang strategis untuk X. Tunggu dong langkah-langkahnya, harus dimatangkan dahulu. Nanti kalau sudah waktunya akan diumumkan ke teman-teman," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) meragukan independensi lembaga pelindungan data pribadi yang diperkirakan hadir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Selama masa transisi 6-12 bulan, lembaga tersebut bakal di bawah kendali Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa pembentukan Lembaga PDP akan disahkan pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Lembaga tersebut, nantinya akan diletakan sebagai satu unit di Kemenkominfo, dengan masa transisi 6 bulan sampai 1 tahun hingga kemudian menjadi badan tersendiri.

Direktur Eksekutif ELSAM Wahyudi Djafar menuturkan sangat sulit untuk berharap lembaga tersebut akan betul-betul terbentuk segera, mengingat ketentuan Pasal 58 UU PDP, yang mengamanatkan bahwa pembentukan lembaga PDP mengharuskan melalui payung legalitas Peraturan Presiden.

“Oleh karenanya hampir pasti, pembentukan lembaga ini baru bisa dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, sekaligus juga menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah tentang implementasi UU PDP,” kata Wahyu dalam keteranganya, Kamis (17/10/2024).

Wahyu menuturkan kehadiran Lembaga PDP sangat penting sebagai dasar pengimplementasian UU PDP. Sebab, tanpa adanya lembaga PDP yang kuat, UU PDP akan sulit diimplementasikan secara efektif, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak subjek data.

Dirinya mengatakan, seharusnya lembaga PDP ini didesain sebagai sebuah otoritas independen, baik secara kedudukan, kelembagaan, tugas dan fungsi, hingga penganggaran.

“Akan tetapi, proses politik dalam pembahasan UU PDP telah menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari institusi pemerintah, dimana pemerintah berperan dalam penyelenggaraan PDP, melalui pembentukan sebuah lembaga yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Presiden,” ucapnya.

Wahyu menyebut, dengan posisi Lembaga PDP yang nantinya berada dibawah Kementerian membuat adanya pesimisme terkait dengan ketegasan lembaga ini dalam menegakkan kepatuhan PDP dari sesama instansi pemerintah.

Maka dari itu, Wahyu mengatakan seharusnya Lembaga PDP bukan berada dibawah naungan Kementerian. Namun, dapat dimasukan dalam kualifikasi lembaga pemerintah lainnya yang memungkinkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Artinya lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelindungan data pribadi, mulai dari fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi sengketa di luar pengadilan,” ucap Wahyu.

Sebelumnya, Kemenkominfo menegaskan bahwa UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, salah satunya mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Selain itu, jika menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

Sebagaimana diketahui, UU PDP telah diundangkan dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 pada 17 Oktober 2022 dan berlaku paling lama dua tahun sejak diundangkan, yakni 17 Oktober 2024. Dengan demikian, UU PDP akan berlaku pada Oktober tahun ini.

JAKARTA - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerataan infrastruktur telekomunikasi menjadi fokus pemerintah. Tujuannya untuk memperkuat layanan digital hingga ke wilayah terpencil, sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS), Anthony Leong mengatakan, apa yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi untuk mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia harus dilanjutkan pada Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

"Ya harus dilanjutkan, dan ini sudah bagus on the track harus dilanjutkan dan lebih komprehensif lagi ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Diketahui, Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program pembangunan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya itu, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," tuturnya.

Namun pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah 3T. Menurutnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa, melainkan di daerah terluar sekali pun.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," ujar Anthony.

Anthony menilai, pembangunan infrastruktur BTS dapat melibatkan UMKM dan pengusaha lokal. Ia pun meminta agar proyek tersebut tak dimonopoli oleh segelintir orang. Apalagi, hal ini dapat mendatangkan pertumbuhan ekonomi di daerah setempat.

"Kebayang 1 orang dikasih proyek Rp2 miliar bank, itu sudah bisa menghire atau merekrut 10-15 karyawan, bisa membiayai mereka, gaji dan sebagainya. Dan ini sudah bisa kredit rumah, kredit kantor dan sebagainya. Saya rasa ini menjadi peluang yang sangat bagus ke depan untuk melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha UMKM," kata dia.

Upaya Kemenkominfo dalam mengikis kesenjangan akses internet tidak hanya dilakukan melalui pembangunan proyek BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa BTS di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumber daya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

?Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," ujarnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Bukti konkret lain pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital.

Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia,? ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto.

Berdasarkan catatan Kominfo, penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

JAKARTA - Upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dalam mengikis kesenjangan akses internet di Indonesia lewat berbagai program di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapat apresiasi.

Apresiasi itu datang dari Direktur PoliEco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong. Ia menilai, kinerja pemerintahan Jokowi untuk memangkas kesenjangan akses internet melalui Kemenkominfo sangat baik.

"Ya tentunya kinerja Pak Jokowi sudah sangat luar biasa, sangat baik (dalam memangkas kesenjangan akses internet di Indonesia)," kata Anthony saat dihubungi, Rabu (2/10/2024).

Pemerintah melalui Kemenkominfo telah melakukan sejumlah upaya untuk mengikis kesenjangan akses internet. Salah satunya, melalui program Kemenkominfo seperti pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, hingga peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Dengan upaya tersebut, terbukti tingkat penetrasi internet di Tanah Air terus naik hingga mencapai 79,5% dari populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di indonesia.

Kendati demikian, Anthony menilai, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Menururnya, pembangunan akses internet tak dilakukan hanya di Pulau Jawa.

"Tentunya harus di kota-kota terpencil, Indonesia Timur dan sebagainya. Dan ini tentunya menjadi PR besar kita bagaimana pemerataan, aksesibilitas, dan juga kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat di Indonesia Timur, masyarakat yang di kota terpencil, 3T khususnya itu harus lebih merata juga," tutur Anthony.

Selain Pemerintah, Anthony menilai, masyarakat sipil juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan literasi pemanfaatan internet. Dengan sinergi itu, ia meyakini, cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa dapat tercapai.

"Dan ini tugas pemerintah dan tugas civil society, tugas masyarakat, kita bersama bahwa harus mencapai bagaimana Indonesia Emas 2045 tentunya perlu punya aksesibilitas dan internet yang komprehensif, luar biasa," ucap Anthony.

Terlepas dari itu, komitmen Pemerintah dalam mengikis kesenjangan internet di tanah air telah dibuktikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Ia menyatakan, pihaknya terus berupaya memperkecil kesenjangan digital melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil digital divide di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktrur berupa Base Transreceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," kata Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, kata Budi, Pemerintah juga menginisiasi sejumlah program upskilling dan reskilling yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Budi menilai, inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

"Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti cyber security dan artificial intelligence," jelasnya.

Kementerian Kominfo juga melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik di tingkat lanjut. Semua upaya itu, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

?Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ujar Budi.

Adapun bukti konkret lain Pemerintah dalam menekan kesenjangan internet di wilayah terpencil, yakni menyalurkan bantuan penyediaan layanan akses internet fixed broadband (FBB) tahun 2024 untuk masyarakat desa yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

Bantuan itu, disalurkan melalui Direktorat Pengembangan Pita Lebar DJPPI Kominfo. Program bantuan pemerintah penyediaan layanan akses internet fixed broadband, merupakan upaya yang dilakukan pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband dan infrastruktur digital. Transformasi digital akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, serta bertransaksi online.

"Sejak diselenggarakannya pilot project di tahun 2018, hingga penyediaan di tahun 2024, total bantuan pemerintah akses internet FBB sudah tergelar di 8.463 titik rumah tangga/UMKM dan fasilitas umum yang tersebar di 164 desa, 47 Kabupaten, dan 9 Provinsi di Indonesia," ujar Direktur Jenderal PPI Wayan Toni Supriyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Rabu (2/9/2024).

Dari catatan Kementerian Kominfo, setidaknya penyediaan akses internet telah tersebar di 2.606 titik yang berada di 35 desa, 11 Kabupaten, dan 8 Provinsi yang terdiri dari 2.401 titik rumah tangga/UMKM dan 205 titik fasilitas umum.

JAKARTA, investor.id - PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau INTI Group, bersama anak perusahaannya, yaitu PT INTI Konten Indonesia (PT INTENS), akan membangun 500 stasiun monitoring frekuensi radio (SMFR) transportable milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Dalam pembangunannya, INTI menggandeng mitra berskala global PT Rohde Schwarz Indonesia. Perangkat sistem pemantau penggunaan dan okupansi frekuensi radio bernama INTI MONFR400 tersebut pun ditargetkan bisa diimplementasikan pada 500 lokasi di wilayah seluruh Indonesia tahun 2029.

INTI MONFR400 merupakan perangkat untuk memantau frekuensi radio serta menentukan arah/lokasi dari sinyal pemancar radio. Perangkat ini berfungsi untuk memantau penggunaan dan okupansi spektrum frekuensi radio (SRF) sekaligus menganalisis berbagai jenis transmisi radio dan memastikan gelombang radio yang efisien dan aman.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi pun disebut mengapresiasi upaya INTI untuk mempercepat pembangunannya.

Direktur PT INTENS Rizqi Ayunda Pratama mengatakan, upaya tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya INTI Group untuk berkontribusi terhadap pengembangan infrastruktur telekomunikasi nasional.

“Dengan tingkat TKDN (tingkat komponen dakan negeru) yang tinggi, produk ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi,” ungkap Rizqi, dalam pernyataannya, Selasa (15/10/2024).

Pada tahap perdana, Kemenkominfo telah membeli delapan unit SMFR portable dan tiga unit Argus Software melalui e-Katalog pada 25 September 2024. INTI pun akan membangun dan menempatkan SMFR di tiga Balai Monitor SFR atau tujuh titik lokasi di Tanah Air.

Tiga SMFR akan dibangun di Balai Monitor SFR Kelas I Denpasar, yakni di Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng. Dua SMFR di Balai Monitor SFR Kelas II Aceh, yaitu Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Dua SMFR dibangun di Balai Monitor SFR Kelas II Palu, yakni di Kota Palu dan Kabupaten Morowali.

“Pilot project ini akan menjadi awal yang baik bagi INTI Group untuk terlibat secara langsung dalam national supply chain. Kami optimistis dapat mendukung target Kemenkominfo untuk mengimplementasikan SMFR Transportable dengan potensi 500 area di Indonesia untuk dimonitor,” pungkas Rizqi.

Editor: Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan biometrik untuk registrasi prabayar rencananya diterapkan secara terbatas pada wilayah tertentu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) masih mencari sejumlah lokasi potensi untuk implementasi biometrik.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan penerapan biometrik untuk registrasi kartu prabayar kemungkinan besar diimplementasikan secara bertahap.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Senin, 14 Oktober 2024, dimulai dengan cek persyaratan lowongan kerja di Siloam Hospital untuk 4 posisi.

Kemudian informasi analis memprediksi kinerja keuangan Net TV setelah Manoj Punjabi mengakuisisinya.

Lalu berita profil Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, yang meninggal setelah kapal yang ditumpanginya terbakar. Dan informasi mengenai

Selain itu berita tentang cara melaporkan perusahaan yang tak membayar BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut:

1. Siloam Hospital Group Buka Lowongan Kerja untuk 4 Posisi, Cek Syarat dan Ketentuannya

Siloam Hospital tengah membuka lowongan kerja untuk penempatan di Tangerang, Banten. Adapun kesempatan yang tersedia adalah untuk posisi junior finance accounting, physician relation executive, senior key account management executive, dan document controller.

Junior Finance Accounting
Untuk posisi junior finance accounting, Siloam Hospitals menyatakan pekerjaan ini dengan penawaran sistem kontrak. Kandidat yang terpilih nantinya akan ditempatkan di Lippo Village,Lippo Village, Gedung Fakultas Kedokteran UPH, Tangerang.

Tugas utama junior finance accounting ini meliputi membantu memproses penggantian biaya karyawan, kemajuan, dan realisasi. Selain itu, kandidat juga akan bertanggung jawab untuk membuat faktur untuk sponsorship serta menyiapkan PRF untuk pembayaran vendor, pembayaran medis, dan permintaan pembayaran lainnya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Diguyur Rp1,65 Triliun oleh Manoj Punjabi, Bisakah Kinerja Keuangan Net TV Membaik?

PT Net Visi Media Tbk atau Net TV sebentar lagi dalam rengkuhan PT MD Entertainment Tbk (FILM). Proses akuisisi oleh perusahaan milik Manoj Dhamoo Punjabi diperkirakan rampung pada Oktober 2024 ini.

Para analis memproyeksi akuisisi ini bisa memberikan angin segar bagi Net TV yang beberapa tahun terakhir mengalami kinerja keuangan yang negatif. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, menilai kucuran dana Rp1,65 triliun dari perusahaan Manoj Punjabi lewat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) bisa jadi katalis positif bagi Net TV.

“Guyuran dana segar ini bisa mengembalikan kepercayaan dari investor. Kita tahu laporan keuangan Net TV mengalami penurunan signifikan selama beberapa tahun terakhir,” kata Ibrahim kepada Tempo, Senin, 14 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Profil Benny Laos, Pengusaha yang Tewas dalam Kebakaran Kapal usai Kampanye Cagub Maluku Utara

Calon Gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, setelah kapal yang dinaikinya bersama timnya terbakar ketika mengisi BBM di Pelabuhan Regional Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Seluruh penumpang speedboat Bela 72 berjumlah 33 orang, lima orang di antara meninggal termasuk Benny, 52 tahun.

Benny Laos cukup populer di Maluku Utara. Ia sebelumnya adalah Bupati Morotai (2017-2022), dan mencoba meraih posisi orang nomor satu Maluku Utara berpasangan dengan Sarbin Sehe, diusung koalisi 8 partai antara lain Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Cara Melaporkan Perusahaan yang Tak Membayar BPJS Ketenagakerjaan Pekerjanya

BPJS Ketenagakerjaan merupakan asuransi yang dimiliki oleh pekerja di Indonesia dengan berbagai manfaat yang melingkupi biaya sakit dan kecelakaan. Dengan manfaat tersebut, perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut Undang-Undang itu, pemberi kerja atau perusahaan wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bagi pemberi kerja yang tidak melakukan hal tersebut, maka terdapat sanksi yang dapat dikenakan berdasarkan Pasal 17 UU tersebut. Pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Ditegur Kemenkominfo, Shoppepay Berkomitmen Berantas Judi Online

Director of Business and Partnership ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari, menyatakan berkomitmen mendukung upaya pemberantasan segala aktivitas digital ilegal, termasuk judi online. Pihaknya mengonfirmasi telah melakukan investigasi dan pelaporan kepada pihak berwenang terkait data transaksi yang diduga terindikasi dengan judi online.

“Dan perusahaan juga berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah memerangi aktivitas ilegal," tutur Eka dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Selain itu, ShopeePay juga senantiasa melaksanakan pemantauan ketat terhadap transaksi ilegal berdasarkan indikator dan parameter Fraud Detection System (FDS). Sistem Elektronik ShopeePay, menurut Eka, telah mematuhi ketentuan terkait larangan untuk memuat ataupun memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik serta dokumen elektronik yang dilarang sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca berita selengkapnya di sini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bakal bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) untuk memberantas praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemberantasan RT/RW Net sangat sulit, terlebih untuk mendeteksi siapa pengguna praktik ilegal tersebut.

Kemenkominfo membutuhkan dukungan APJII guna memberantas praktik RT/RW Net ilegal, mengingat APJII merupakan asosiasi khusus perusahaan internet.

“Makanya kita harus cari satu persatu (pengguna RT/RW Net ilegal), kita harus kerja sama dengan APJII sebagai pemilik internet,” kata Wayan saat ditemui di Kemenkominfo, Senin (14/10/2024).

Sebelumnya, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.