Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan setiap produk yang beredar dan diperjualbelikan, serta masuk wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024.

Adapun produk yang dimaksud Haikal mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik hingga fashion. Namun, pemerintah pada tahap awal memberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar.

Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, disektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mengenai kewajiban sertifikasi halal banyak dibahas dan sudah ada aturan serta lembaga lembaga yang berwenang memeriksa, mengeluarkan sertifikat dan monitoringnya.

"Namun memang belum banyak yang mengimplementasikannya, karena memang belum diwajibkan," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (27/10/2024).

Meski demikian, Redma mengakui, pihaknya belum bisa memastikan sejauh mana kesiapannya. "Terkait biaya sebetulnya masih acceptable, tapi kalau untuk IKM mungkin akan keberatan," sebutnya.

Menurut Redma, tapi masalah utamanya adalah fairness equal threatment dengan barang impor khususnya impor ilegal, bukan bukan pada kewajiban sertifikat halalnya.

Ia membandingkan, sama halnya dengan standar nasional Indonesia (SNI) wajib pada pakaian bayi, dimana produk lokal hingga pabriknya akan terkena sangsi hingga ratusan juta jika tidak memenuhi SNI wajib.

"Tapi kita lihat barang-barang yang sama tanpa SNI beredar di platform-flatform online dengan harga yang sangat murah," ungkapnya.

Redma bilang, pabrik lokal untuk memenuhi SNI harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan barang impor tanpa SNI membanjiri pasar domestik. Untuk satu perusahaan dikenaikan biaya SNI Rp 20 jutaan.

"Ini yang kami khawatirkan juga terjadi di sertifikasi wajib halal," keluhnya

Sama halnya dengan kebijakan SNI, jika tidak memenuhi ketentuan maka barangnya akan ditarik dari pasar dan ada sanksi administrasi juga.

"Kalau buat kami sebagai produsen, kami mendukung sertifikasi halal ini karena bisa menjadi trade barrier bagi produk impor. Namun di sini kami juga meminta pihak-pihak terkait untuk lebih pro terhadap produsen dalam negeri," harap Redma.

Sebelumnya, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal menegaskan bahwasanya setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2024.

"Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia, wajib bersertifikat halal," tandasnya, pekan lalu.

Haikal Hassan Baras alias Babe Haikal resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Ia resmi dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (22/10) bersama sejumlah kepala badan lainnya berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI.

Sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Babe Haikal memiliki tugas untuk terus menggencarkan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Indonesia.

Baik pelakuUMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) maupun perusahaan besar sebagai produsen, untuk memastikan bahwa produk memiliki sertifikasi halal. Hal ini lantaran penduduk mayoritas di Indonesia beragama Islam yang mewajibkan sesuatu yang digunakan atau dikonsumsi adalah halal.

Lantas siapa sebenarnya Babe Haikal?

Pria kelahiran Jakarta 21 Oktober 1968 itu merupakan seorang pendakwah atau da'i yang dikenal dengan ciri khas logat Betawi yang kental.

Selain sebagai pendakwah, pria berdarah campuran Indonesia dan Arab itu juga aktif sebagai motivator.

Babe Haikal memiliki latar belakang pendidikan S1 teknik informatika di Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan dan melanjutkan pendidikan ke Perth, Australia untuk mengambil program S1 bidang teknik informatika.

Baru berjalan dua tahun, Babe Haikal memutuskan untuk kembali ke Indonesia untuk menuntaskan gelar magisternya di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan program studi teknik industri.

Ia juga pernah menjadi salah satu panitia pada Aksi 212 di 2016. Babe Haikal hingga saat ini terus menyuarakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina.

Aksi tersebut juga merupakan salah satu bentuk protes terkait adanya penistaan agama yang menyangkut Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam jenjang kariernya, Babe Haikal pernah bekerja sebagai konsultan sumber daya manusia di salah satu perusahaan tambang di Indonesia. Ia juga berpengalaman sebagai salesman sembari mengajar di perguruan tinggi.

Dalam Pilpres 2019, Haikal juga pernah menempati posisi sebagai juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Ia kemudian mendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Haikal Hassan menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berdasar dokumen yang diterima wartawan, Haikal akan memimpin badan itu bersama wakil kepala badan yakni Politisi PBB Afriansyah Ferry Noor.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unit eselon I termuda di bawah Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia.

BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang disahkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 17 Oktober 2014.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Haikal dan Afriansyah dijadwalkan bakal dilantik bersama sejumlah kepala badan, penasihat khusus presiden, utusan khusus presiden pada hari ini, Selasa (22/10) Istana Kepresidenan, Jakarta.