JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali mengungkap tangkapan barang impor ilegal berupa kain tekstil, barang tekstil dan produk tekstil (TPT) yang berbentuk kain gulungan atau rol. Kemendag sebut total 90 ribu rol kain gulungan tersebut diduga berasal dari Tiongkok dengan nilai total Rp90 Miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso melakukan pengungkapan barang tekstil impor ilegal tersebut di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024). Budi mengatakan temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat.

"Pertama di sini di gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar. Kemudian gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," jelas Budi saat jumpa pers di Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan asal muasal barang impor kain tekstil tersebut diperoleh, berdasarkan keterangan pemilik barang, datangnya dari China . "Berdasarkan keterangan dari pemilik barang, ini barang dari China," katanya.

Lebih lanjut, ihwal hasil tangkapan impor ilegal tersebut, Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim Satgas Impor Ilegal. "Nah kemudian nanti bagaimana proses selanjutnya, kita akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini barang harus diapakan," tutur Budi.

"Yang jelas, ini sampai sekarang secara administrasi melakukan pelanggaran karena tidak ada dokumen, dokumen impor yang saya sebutkan tadi," sambung Budi.

Diketahui sejak dibentuk pada 18 Juli 2024, Satgas telah melakukan kegiatan ekspose hasil temuan pengawasan sebanyak empat kali. Ekspose pertama dilaksanakan pada 26 Juli 2024 di salah satu gudang di kawasan pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara dengan nilai barang mencapai Rp40 miliar.

Ekspose kedua dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 di tempat Penimbunan Pabean Bea dan Cukai Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dengan nilai barang mencapai Rp41,19 miliar.

Selanjutnya, ekspose ketiga dilaksanakan pada 23 September 2024 di Kawasan Industri Jatake, Kota Tangerang, Banten dengan nilai temuan mencapai Rp10 miliar. Ekpose keempat dilaksanakan pada 30 September 2024 di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai temuan mencapai Rp11,45 miliar.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam industri tekstil yang semakin ketat persaingannya, PT Trisula International Tbk (TRIS) terus mengupayakan strategi untuk tetap kompetitif di tengah dominasi produk impor murah.

Widjaya Djohan, Direktur Utama Trisula International, menjelaskan bahwa salah satu langkah kunci yang diambil perusahaan adalah dengan memasuki segmen pasar spesifik yang berbeda dari produk-produk impor massal.

“Penjualan tekstil memang cenderung menurun hingga awal 2024, terutama karena banyaknya barang impor murah yang masuk ke dalam negeri," ungkap Widjaya saat dihubungi media KONTAN, Jumat (8/11).

Namun, Trisula Group berbeda karena fokus kami adalah pada produk-produk berkualitas tinggi yang membidik segmen niche market. "Produk kami memiliki standar kualitas yang berbeda dibandingkan produk impor murah yang oversupply di pasar,” ujar Widjaya.

TRIS menggarap pasar menengah atas untuk lini ritel dan fokus pada konsistensi kualitas untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga tak bersaing langsung dengan produk impor murah.

“Hal ini tercermin dalam kinerja keuangan kami yang masih cukup baik di 2024. Banyak pemain lain mengalami tekanan finansial, tetapi ekosistem kami yang terintegrasi dari hulu ke hilir memungkinkan kami untuk beradaptasi dengan perubahan di industri ini,” jelas Widjaya.

Selain pasar domestik, TRIS juga memperluas market ekspor ke berbagai negara, terutama ke segmen Business-to-Business (B2B) dengan brand internasional terkemuka. “Mayoritas penjualan kami adalah B2B, yang memberikan pendapatan stabil dengan pelanggan yang loyal,” tambahnya.

Sebagai perusahaan dengan pengalaman lebih dari lima dekade, TRIS melihat peluang di industri tekstil masih cukup menjanjikan, terutama di luar produk impor murah dari China.

Widjaya mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia mengalami penurunan peringkat sebagai eksportir tekstil dunia, hal ini justru menjadi peluang bagi TRIS untuk berekspansi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“TRIS menargetkan pasar pakaian ekspor global dengan segmen tertentu untuk ekspansi, terutama karena banyak pelanggan B2B yang cenderung melakukan repeat order jika sudah cocok dengan kualitas yang kami tawarkan,” ujar Widjaya. Di segmen B2C, perusahaan berfokus pada konsumen menengah atas dengan daya beli yang stabil bahkan meningkat.

Menanggapi tantangan persaingan dari produk impor, TRIS menawarkan value added melalui kualitas produk dan value chain yang teroptimalkan. Perusahaan juga aktif mengevaluasi dan mencari peluang di pasar baru, termasuk Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Singapura, yang menjadi pasar ekspor utama.

Untuk itu, TRIS optimistis mampu mempertahankan daya saing dan meningkatkan kontribusinya di industri tekstil nasional di tengah tantangan dari produk impor.

"Dengan terus mengeksplorasi negara tujuan ekspor baru, TRIS dapat memitigasi risiko ketergantungan terhadap satu negara,” pungkas Widjaya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) menegaskan komitmennya dalam menghadapi dominasi produk tekstil asing di Indonesia dengan menerapkan strategi terarah di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Karsongno Wongso Djaja.

Berbekal pengalaman lebih dari 50 tahun, BELL terus memperkuat posisinya melalui ekosistem bisnis Trisula Group, inovasi produk, serta pendekatan niche market yang fokus pada segmen ritel menengah atas dan B2B.

“Kami selalu memanfaatkan integrasi ekosistem Trisula Group untuk memberikan solusi yang disesuaikan dan mendiversifikasi basis pelanggan kami," kata Karsongno kepada Kontan, Jumat (8/11).

Menurut Karsongo, pihaknya menawarkan kain yang tahan UV dan ramah lingkungan dengan sertifikasi Global Recycle Standard. Dengan fokus pada produk premium, BELL bersaing dalam kualitas, bukan harga, untuk memberikan nilai unik bagi pelanggan.

Pada kuartal ketiga 2024, BELL mencatatkan peningkatan penjualan sebesar Rp426,36 miliar, tumbuh 19% YoY, dengan laba bersih mencapai Rp12,82 miliar, naik 5% dibandingkan tahun lalu. Hasil ini sejalan dengan target pertumbuhan top line sebesar 15% di tahun ini, menunjukkan optimisme BELL dalam mencapai target hingga akhir tahun.

Untuk memperkuat pertumbuhan penjualan, BELL menerapkan beberapa strategi diantaranya adalah efesiensj operasional. Dengan dukungan Trisula Group, BELL memaksimalkan efisiensi biaya operasional dan jaringan distribusi untuk meningkatkan margin keuntungan.

Perseroan juga gencar menghadirkan diskon menarik melalui platform e-commerce YukShopping.com dan ekspansi outlet di gerai retail seperti Matahari, SOGO, dan Metro diharapkan dapat mendorong volume penjualan.

BELL juga fokus pada sustainable fashion dan sertifikasi Oeko-Tex, mengarahkan perusahaan untuk mencapai target ESG pada 2030. Produk ramah lingkungan, seperti kain anti tusuk dan tahan air, semakin relevan di pasar.

"Ekspansi ke Pasar Internasional: Penjualan internasional BELL tumbuh signifikan sebesar 61,3% YoY, memperluas jangkauan dan basis pelanggan global. Serta pencapaian TKDN pada produk seperti kain Bellini (76,60%) dan Caterina (93,62%) menjadikan BELL unggul, terutama dalam memenuhi kebutuhan segmen pemerintah," ungkapnya.

Meski industri tekstil nasional menghadapi tantangan besar akibat persaingan dengan produk impor murah, BELL optimis terhadap prospek tahun depan. Dukungan dari tren penurunan suku bunga dan arah kebijakan yang semakin jelas diyakini dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Karsongno menyatakan, “Kami akan terus beradaptasi dan responsif terhadap peluang pasar untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan.”

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menyambut baik kunjungan spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sukoharjo pada, Kamis, (7/11).

Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton (Wawan) menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sedang penuh tekanan.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar Sritex mampu melewati masa sulit ini dengan baik dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang," ujar Wawan dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Wawan mengatakan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga dapat tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan efek berganda (multiflier effect) bagi warga sekitar. Dia pun menegaskan bahwa Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Saat ini kami fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. Kami bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Lantas, Wawan meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia. Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. "Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia.

IDXChannel - Donald Trump menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) yang digelar hari ini, Rabu (5/11/2024) waktu setempat. Trump dari Partai Republik menang atas rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Kemenangan Trump ini dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya pada sektor perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor, serta industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, industri tekstil dan alas kaki Indonesia memiliki ketergantungan pasar ekspor ke AS.

Namun apabila Trump yang terpilih sebagai Presiden, kebijakan tarif impor akan kembali digalakkan di pasar global AS.

“Apabila Trump benar-benar terpilih sebagai Presiden AS, prospek ekspor kita, khususnya industri tekstil dan alas kaki yang padat karya, posisinya akan semakin dalam bahaya,” kata Faisal kepada IDXChannel.com, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, meski tarif impor atas tekstil dan alas kaki Indonesia cenderung tidak terlalu tinggi penerapannya, namun beban berat ini akan bertambah terhadap kondisinya.

Trump semakin memperketat produk impor, sementara industri padat karya Indonesia tengah membutuhkan napas tambahan guna kembali bangkit.

“Di sisi lain, peningkatan impor jika potensi perang dagan AS dengan China kembali terjadi di masa Trump nanti, negara dengan pasar domestik besar seperti kita bakal terancam, juga dengan barang-barang impor ilegal. Ini juga akan memperparah sektor padat karya kita,” katanya.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, Trump akan menerapkan tarif ke seluruh produk impor sebesar 10-20 persen, dan hingga 60 persen untuk produk tertentu dari China.

Senada dengan Faisal, Wijayanto memandang apabila Trump menjadi Presiden AS, maka potensi ekspor Indonesia akan semakin mendapatkan tantangan.

“Kebijakan perdagangan Trump membuat pasar ekspor kita semakin menantang, sementara produk impor akan semakin membanjiri Indonesia. Pemerintah perlu memastikan prosuk dalam negeri terlindungi dari serangan produk impor, case seperti pada sektor tekstil harus diantisipasi,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA – Serapan tenaga kerja industri pengolahan tercatat mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun kondisi industri padat karya saat ini masih dihantui pemutusan hubungan kerja atau PHK massal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri pengolahan berada di posisi ketiga sebagai lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja dengan kontribusi sebesar 13,83% per Agustus 2024.

Jumlah serapan tenaga kerja meningkat sebesar 0,66 juta orang menjadi 20,01 juta pekerja hingga Agustus 2024, dengan rata-rata upah buruh sebesar Rp3,25 juta.

Jumlah tenaga kerja periode tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2023 sebanyak 19,35 juta pekerja dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja pada Agustus 2019 yang mencapai 19,20 juta pekerja.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, terdapat subsektor industri yang tertekan dan terus menerus memangkas pekerja. Kendati tak dipungkiri ada industri lain memiliki kinerja stabil sehingga serapan tenaga kerja terus tumbuh.

"Kita melihat sungguh kontradiktif dengan apa yang terjadi hari ini di mana kita tahu bahwa banyak tenaga kerja juga terdampak, tenaga kerja di-PHK yang berada di industri ini," kata Andri kepada Bisnis, dikutip Rabu (6/11/2024).

Dia mencontohkan industri tekstil yang tengah tertekan lantaran lesunya permintaan imbas persaingan dengan produk impor legal maupun ilegal. Tak sedikit pabrik-pabrik tekstil yang mulai bertumbangan.

Terlebih, daya beli masyarakat yang lemah membuat konsumsi produk lebih menyasar pada produk impor yang disebut lebih murah. Andry menilai perlu ada kebijakan pemerintah yang lebih melindungi industri.

"Beberapa pelaku usaha pada akhirnya kemungkinan besar menurun, dari sisi tenaga kerja dan yang juga menurun," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti regulasi dari pemerintah saat ini masih sangat longgar dan dengan mudah membiarkan produk ilegal masuk ke pasar domestik.

Untuk menjaga produktivitas industri pengolahan atau manufaktur, pihaknya menilai pemerintah juga perlu memberi stimulus dengan menurunkan biaya produksi, mulai dari bahan baku hingga energi.

Bisnis.com, BANDUNG—Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat menunggu petunjuk pemerintah pusat mengenai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2025.

Disnakertrans Provinsi Jawa Barat memastikan pembahasan ini nantinya akan menunggu terlebih dahulu aturan dari pemerintah pusat, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Kami menunggu surat edaran (SE). Termasuk pengaplikasian dari SE. Cuma putusan MK ini nantinya akan ada pembahasan dengan seluruh kabupaten dan kota, nanti tinggal nunggu SE (dari pemerintah pusat)," ujar Plh Kepala Disnakertrans Jawa Barat Arief Nadjemudin dikutip Rabu (6/11/2024).

Terkait kemungkinan akan menggunakan peraturan lain untuk menentukan upah buruh, Arief memastikan, Pemprov Jabar akan tetap mengikuti semua keputusan pemerintah pusat, termasuk hasil putusan MK mengenai UU Ciptaker.

"Kami menunggu surat edaran dari pusat. Pasti menyesuaikan dengan putusan MK," ucapnya.

Setelah SE keluar, Disnakertrans akan langsung membahas UMP dan UMK bersama dengan unsur terkait lainnya. Artinya, pertemuan dengan serikat buruh turut digelar untuk membahas dan menindaklanjuti arahan pusat.

"Kami menyesuaikan saja dengan aturan nanti dengan Tripartit juga nanti setelah ada surat edaran kita bahas di dewan pengupahan," katanya.

Menurutnya Kemnaker akan segera menerbitkan SE mengenai formulasi penetapan UMP 2025 dalam waktu dekat ini. Sebab, batas akhirnya penetapan UMP 2025 yakni, 21 November 2024 sedangkan UMK pada 30 November 2024.

"Di awal November 2024 ini, jadi masih ada waktu sebelum 21 November 2024, artinya segera dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Arif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa industri tekstil Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar, telah dinyatakan pailit.

Menurutnya, produk tekstil seperti pakaian, sepatu, dan aksesori tetap menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan kini juga mendukung gaya hidup.

"Ini menunjukkan bahwa industri tekstil masih bergeliat dan memastikan bahwa sektor ini tidak akan mengalami kemunduran," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kondisi positif industri tekstil dalam negeri tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana industri tekstil dan produk tekstil pada kuartal III 2024 mencatatkan pertumbuhan 7,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Airlangga menyebutkan bahwa peluang di sektor tekstil Indonesia masih besar, dengan minat dari sekitar 15 perusahaan tekstil asal Taiwan yang berencana merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Namun, dalam negosiasi, para investor ini mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah penggunaan energi hijau selama beroperasi di Indonesia.

"Permintaan global saat ini mengarah pada pabrik berbasis energi terbarukan, terutama untuk produk-produk lifestyle atau green," jelas Airlangga. "Mereka menginginkan sepatu yang diproduksi dengan listrik dari renewable energy."

Investor juga meminta kemudahan dalam pembelian tanah untuk pembangunan pabrik. Namun, pemerintah menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk masuk ke zona ekonomi khusus (KEK).

"Saat ini KEK di Batang dan Kendal sebagian besar sudah terisi. Pemerintah juga tengah melakukan ekspansi di kawasan tersebut agar sesuai dengan harapan para investor," ujarnya.

Di sisi lain, untuk melindungi industri tekstil domestik, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal bagi sektor padat karya pada akhir 2024. Insentif ini tidak hanya untuk sektor hilir, tetapi juga akan memperkuat rantai pasok industri tekstil, termasuk pabrik benang, kain, hingga dyeing dan weaving.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga stabilitas pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan yang dikenakan pada barang impor yang merugikan produsen lokal, sementara BMDTP adalah bea yang dibayar oleh pemerintah untuk impor bahan baku dalam industri tertentu.

"Kami tengah memproses perpanjangan kebijakan ini agar rantai pasok dalam negeri terlindungi," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa industri tekstil Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar, telah dinyatakan pailit.

Menurutnya, produk tekstil seperti pakaian, sepatu, dan aksesori tetap menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan kini juga mendukung gaya hidup.

"Ini menunjukkan bahwa industri tekstil masih bergeliat dan memastikan bahwa sektor ini tidak akan mengalami kemunduran," ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Kondisi positif industri tekstil dalam negeri tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana industri tekstil dan produk tekstil pada kuartal III 2024 mencatatkan pertumbuhan 7,43 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Airlangga menyebutkan bahwa peluang di sektor tekstil Indonesia masih besar, dengan minat dari sekitar 15 perusahaan tekstil asal Taiwan yang berencana merelokasi pabriknya ke Indonesia.

Namun, dalam negosiasi, para investor ini mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah penggunaan energi hijau selama beroperasi di Indonesia.

"Permintaan global saat ini mengarah pada pabrik berbasis energi terbarukan, terutama untuk produk-produk lifestyle atau green," jelas Airlangga. "Mereka menginginkan sepatu yang diproduksi dengan listrik dari renewable energy."

Investor juga meminta kemudahan dalam pembelian tanah untuk pembangunan pabrik. Namun, pemerintah menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk masuk ke zona ekonomi khusus (KEK).

"Saat ini KEK di Batang dan Kendal sebagian besar sudah terisi. Pemerintah juga tengah melakukan ekspansi di kawasan tersebut agar sesuai dengan harapan para investor," ujarnya.

Di sisi lain, untuk melindungi industri tekstil domestik, pemerintah tengah menyiapkan insentif fiskal bagi sektor padat karya pada akhir 2024. Insentif ini tidak hanya untuk sektor hilir, tetapi juga akan memperkuat rantai pasok industri tekstil, termasuk pabrik benang, kain, hingga dyeing dan weaving.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan menerapkan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk menjaga stabilitas pasar domestik.

Sebagai informasi, BMAD adalah pungutan yang dikenakan pada barang impor yang merugikan produsen lokal, sementara BMDTP adalah bea yang dibayar oleh pemerintah untuk impor bahan baku dalam industri tertentu.

"Kami tengah memproses perpanjangan kebijakan ini agar rantai pasok dalam negeri terlindungi," pungkasnya.

JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan positif hingga mencapai 7,43% (year-on-year/yoy) pada triwulan III/2024. Meski diterpa berbagai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pabrik tutup, penerapan restriksi dagang menjadi angin segar bagi industri.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan lapangan usaha subsektor tekstil terhadap produk domestik bruto (PDB) tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya -2,72% yoy dan lebih tinggi daripada triwulan II/2024 sebesar -0,03% yoy.

Sekjen Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APsyFI) Farhan Aqil mengatakan, jika melihat tren beberapa tahun terakhir, pertumbuhan tekstil di periode tertentu melesat positif lantaran didorong adanya kebijakan restriksi perdagangan berupa safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

Hal ini terlihat dari pertumbuhan tekstil pada triwulan III/2022 yang positif di angka 8,09% yoy. Kala itu, aturan BMTP untuk impor pakaian dan aksesoris pakaian, serta produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya.

"Pertumbuhan ini mungkin karena adanya regulasi serta restriksi seperti safeguard kain dan karpet, bisa jadi pasarnya jadi kembali bergairah walaupun kondisinya belum normal," kata Farhan kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga resmi mengeluarkan BMTP atau safeguard produk impor kain, karpet dan tekstil penutup lantai lainnya lewat PMK No. 48/2024.

Bahkan, pemerintah disebut tengah mempersiapkan perpanjangan BMTP untuk pakaian jadi yang juga akan berakhir pada November ini. Restriksi perdagangan produk tersebut dinilai penting karena dinilai paling terimbas dengan barang impor.

"Rantai tekstil ini sudah mulai hilang di tengahnya, kain karena impornya banyak banget. Makanya pas ada perlindungan dalam negeri langsung naik," tuturnya.

Meskipun, dalam implementasinya masih terdapat celah produk impor ilegal yang tidak tercatat dalam data BPS. Farhan menyebut regulasi yang baik tidak dapat optimal apabila tidak ada penegakan hukum bagi oknum importir ilegal.

"Kalau dirasa pulih, ini belum karena masih ada yang berhenti berproduksi. Industri tekstil sekarang sangat bergantung pada pasar domestik karena beberapa negara tujuan ekspor memberlakukan pengetatan impor seperti India dan China," pungkasnya.

KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi meragukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai penyebab Sritex pailit atau industri tekstil terpuruk.

Fithra mengatakan, ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan, bahkan ini sudah terjadi sejak satu dekade lebih.

"Industri tekstil tertekan udah dari 10 tahun terakhir bahkan lebih satu dekade berada di bawah tekanan. Ada banyak hal yang kemudian menggerogoti kinerja industri tekstil," katanya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Dia mencontohkan, salah satu penyebab industri tekstil tertekan adalah ongkos produksi yang cukup mahal.

Fithra menyebutkan, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi, ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama, dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal, salah satunya kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal,” ujarnya.

Menruutnya, upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya.

Faktor lain yang menyebabkan industri tekstil goyah adalah input produksi yang menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri ini.

Dia mengatakan, saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi, ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri, yang tentu juga berasal dari luar negeri. Itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan,” katanya.

Fithra mengatakan, banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah.

Masalah lainnya, kata dia, adalah kesulitan bahan baku murah yang membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi,” ujarnya.

Fithra menilai, ketika perusahaan ingin memberi harga menjadi tidak kompetitif. Hal ini juga menjadi masalah jika dilihat dari sisi indsutri global.

Masalah lainnya, adalah pandemi Covid-19 hingga perang yang terjadi di sejumlah negara, sehingga menyebabkan industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) pasti membuat penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Ditambah Covid-19 yang membuat tidak hanya daya beli turun, tetapi produksi harus shut down," katanya.

Dia menyebutkan, shut down akibat dua fenomena itu menjadi beban tambahan untuk industri tekstil karena harus membayar tenaga kerja dan operasional.

Bukan karena Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Lebih lanjut, Fithra mengatakan, keterpurukan industri tekstil bukan diakibatkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, karena tekanan sudah terjadi selama satu dekade terakhir.

"Apakah (Permendag Nomor 8 Tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi,” ungkapnya.

Dia menilai, pailitnya perusahaan tekstil, seperti Sritex, harus dilihat secara objektif.

“Ketika permendag dijadikan semacam ‘kambing hitam’, harus diuji dulu. Apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," katanya.

Menurutnya, untuk menguji Permendag Nomor 8 Tahun 2024, tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah diterbitkan. Apalagi, industri tekstil sudah mengalami tekanan dalam 10 tahun.

“Kemudian, industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu, tetapi sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, Fithra mengatakan, tidak bisa menyalahkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan,” katanya.

Menurutnya, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bukan penyebab pailitnya Sritex, melainkan inefisiensi dan mismanagement.

Untuk itu, Fithra menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.