BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung menggelar Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (2/10/2024).

Pelatihan dan sertifikasi hakim pertanahan perdana ini dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dihadiri oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

Pada kesempatan tersebut, AHY mengatakan bahwa masih banyak perbedaan pemahaman terkait status tanah hingga masalah tumpah tindih tanah di masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan program sertifikasi hakim untuk urusan pertanahan dan tata ruang ini ke depan kita lebih kompak dan solid, terutama dalam melihat isu-isu dan permasalahan-permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita," ujar AHY.

Pada kesempatan yang sama, Syarifuddin menuturkan bahwa sertifikasi hakim pertanahan ini bermula dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak pada akhir tahun 2023 lalu.

"Diawali MoU 6 Desember 2023, tapi semakin cepat setelah Pak Menteri bertemu bersama saya di Mahkamah Agung," puji Syarifuddin.

Terdapat 80 hakim pertanahan dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi peserta pelatihan sertifikasi ini.

"Harapannya tidak hanya angkatan pertama saja. Kalau ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya," lanjutnya.

Syarifuddin bahkan mengatakan akan segera menerbitkan aturan tentang perkara pertanahan hanya boleh digarap oleh hakim yang bersertifikasi.

"Pada saatnya jika hakim-hakim kita ini sudah terpenuhi yang tersertifikasi, berlaku ketentuan kita bahwa semua kasus pertanahan harus disidangkan oleh hakim pertanahan yang tersertifikasi," tuntasnya.