JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah nama untuk menduduki posisi pejabat pada Selasa (22/10/2024). Hari ini, presiden melantik ketua Mahkamah Agung (MA), utusan khusus presiden, staf khusus, hingga kepala badan.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ikut menghadiri pelantikan ini secara langsung. Beberapa menteri yang hadir di Istana Negara, antara lain Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Berikut ini nama pejabat yang dilantik hari ini:

Ketua Mahkamah Agung

Sunarto

Utusan Khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono sebagai utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan,

2. Setiawan Ichlas sebagai utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan,

3. Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,

4. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni,

5. Ahmad Ridha Sabana sebagai utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif dan digital,

6. Mari Elka Pangestu sebagai utusan khusus presiden bidang perdagangan,

7. Zita Anjani sebagai sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata.

Penasihat Khusus Presiden

1. Muhadjir Effendy sebagai sebagai penasihat khusus presiden urusan haji,

2. Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus presiden urusan energi,

3. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai penasihat khusus presiden urusan ekonomi,

4. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional,

5. Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden urusan kesehatan nasional,

6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penasihat khusus presiden urusan investasi,

7. Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan.

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto

Badan Penyelenggara Haji

1. Moch Irfan Yusuf sebagai kepala Badan Penyelenggara Haji,

2. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

1. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,

2. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

2. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

3. Iwan Sumule sebagai wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Haikal Hassan sebagai kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,

2. Afriansyah Noor sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Aris Marsudiyanto sebagai kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto menyatakan, tidak ada intervensi dari pemangku kekuasaan maupun pengusaha dalam pemilihan pucuk pimpinan MA.

Sunarto menepis anggapan bahwa hakim agung yang memiliki hak suara dalam memilih Ketua MA diintervensi pihak eksternal, meski ia tidak menampik terdapat sejumlah isu intervensi tersebut.

“Mungkin ya informasi-informasi yang untuk meramaikan saja. Nyatanya independensi hakim agung tidak tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Ada (isu) penguasa, ada pengusaha, nyatanya enggak (intervensi),” kata Sunarto dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Menurut Sunarto, sebagai satu dari empat kandidat calon Ketua MA, tidak ada pihak yang menghubunginya dan membicarakan pemilihan pucuk pimpinan MA.

Pada akhirnya, kata Sunarto, berbagai isu yang berseliweran itu terbantah dengan sendirinya.

“Saya kan kandidat ya, menurut saya tidak ada penguasa yang intervensi dan tidak ada pengusaha yang menghubungi saya,” ujar Sunarto.

Dalam sambutannya usai terpilih sebagai ketua MA, Sunarto juga menyinggung hakim agung yang tetap independen dalam menggunakan suara mereka.

Menurut dia, pemilihan Ketua MA lebih ditentukan faktor keakraban, kenyamanan, dan kebersamaan antar hakim agung sehingga bisa terwujud proses pemilihan yang demokratis.

“Para hakim agung tidak akan terpengaruh karena sudah mengenal satu sama lain dengan sangat baik dan seluruh kandidat pada hari ini adalah figur-figur terbaik yang dimiliki oleh MA,” ujar Sunarto.

Mantan kepala Badan Pengawas MA ini mengatakan, para hakim agung telah menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik-baiknya.

Suara mereka digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan 7.971 hakim, 10.729 orang tenaga teknis, 14.202 pegawai di MA, dan 10.000 tenaga honorer di MA maupun di badan peradilan yang tersebar pada 923 satuan kerja.

“Tentunya hal ini termuat juga kepentingan seluruh pencari keadilan yang berhubungan dengan lembaga peradilan maupun MA,” ujar Sunarto.

Sunarto terpilih sebagai ketua MA periode 2024-2029 menggantikan Muhammad Syarifudidn yang akan pensiun.

Sunarto terpilih setelah mengantongi suara terbanyak dibandingkan tiga kandidaat lainnya dalam pemungutan suara yang diikuti oleh para hakim agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Sunarto mengungkapkan, pihaknya akan memberikan hakim agung untuk menjadi pengawas dan pembimbing hakim di daerah.

Hakim agung juga akan memiliki kewenangan diseminasi atau menyebarluaskan ide, informasi, pengetahuan, atau informasi kebijakan MA ke hakim tinggi maupun hakim pengadilan tingkat pertama di daerah.

Pembagian kewenangan ini menjadi salah satu program yang akan diwujudkan dalam 100 hari kerja usai dirinya dilantik sebagai Ketua MA.

“Memberikan bimbingan kepada hakim atau aparatur peradilan di pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding,” kata Sunarto saat menyampaikan sambutan usai terpilih sebagai Ketua MA baru di Gedung MA, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Kewenangan ini juga berlaku bagi hakim agung terhadap para aparatur di lembaga peradilan, baik tingkat satu maupun banding.

Para hakim agung itu juga bisa menjembatani aspirasi dan mengawasi berbagai permasalahan yang ditemukan di daerah.

“Menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan di daerah kepada pimpinan MA,” ujar mantan Kepala Badan Pengawas (Bawas) MA tersebut.

Program selanjutnya adalah memberikan kewenangan kepada setiap hakim untuk memilih, membina, dan mengawasi aparatur yang bertugas di ruangannya.

Dengan program ini, aparatur, staf, dan pegawai di MA berada di bawah pembinaan dan pengawasan hakim agung terkait.

Program ketiga adalah memberikan kewenangan data sharing kepada pengadilan tingkat banding terhadap aparatur pengadilan di wilayah mereka sesuai dengan kondisi masing-masing.

Berikutnya, MA juga akan mengaktifkan berbagai forum untuk menyerap aspirasi semua pemangku kepentingan badan peradilan dan pihak eksternal.

“Baik pemangku kepentingan eksekutif dan legislatif selaku pemangku kepentingan eksternal,” tutur Sunarto.

Sebelumnya, Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin yang memimpin sidang paripurna menetapkan Sunarto sebagai Ketua MA terpilih periode 2024-2029 setelah mengantongi 50 persen lebih suara sah.

Sunarto menang telak dan menyisihkan tiga kandidat calon hakim agung lainnya yakni, Hakim Agung Kamar Perdata Haswandi yang memperoleh 4 suara, Hakim Agung Kamar Pidana Soesilo 1 suara, dan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius 7 suara.

Sidang ini dihadiri 45 dari 46 hakim agung dengan 44 orang di ruang sidang dan 1 orang di ruang transit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial, Sunarto ditetapkan sebagai Ketua MA Periode 2024-2029 setelah melalui proses pemilihan langsung yang dilakukan pada Rabu (16/10/2024).

Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin mengatakan, dalam proses pemilihan suara saat sidang paripurna yang dihadiri 45 dari 46 hakim agung, Sunarto mendapatkan 30 suara sehingga langsung mengalahkan tiga kandidat lainnya.

Ketiga kandidat lainnya, yakni Hakim Agung Kamar Perdata Haswandi memperoleh 4 suara; Hakim Agung Kamar Pidana Soesilo 1 suara, dan Hakim Agung sekaligus Ketua Kamar Tata Usaha Negara Yulius 7 suara.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Keputusan Mahkamah Agung tentang Tata Tertib Ketua Mahkamah Agung jumlah suara tersebut lebih dari 50 persen suara yang sah,” kata Syarifuddin, Rabu.

“Dengan demikian, Yang Mulia Profesor Dr. Sunarto, S.H., M.H., ditetapkan sebagai ketua MA terpilih tahun 2024 - 2029,” ujarnya melanjutkan.

Lantas, bagaimana jejak karier Sunarto hingga menjadi hakim agung?

Pria kelahiran Sumenep, 11 April 1959 ini sudah sembilan tahun menjadi hakim agung. Dia pertama kali dilantik sebagai hakim agung pada 22 Juli 2015.

Sebelum berkarier di MA, Sunarto sudah lebih dulu malang melintang di dunia peradilan Tanah Air. Dia pernah menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Inspektur Wilayah pada Badan Pengawasan.

Setelah dua tahun menjadi hakim agung, Sunarto lantas menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA menggantikan Dr. Muhammad Syarifuddin S.H., M.H., yang terpilih menjadi Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Dikutip dari laman resmi MA, pada 23 Mei 2018, Sunarto menjabat sebagai Wakil Ketua MA bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi yang memasuki masa purnabakti.

Hingga akhirnya, pria yang memeroleh gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012 ini menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 2023.

Terbaru, Sunarto mendapatkan gelar Guru Besar Honoris Causa dari Universitas Airlangga pada 10 Juni 2024

Dalam kesempatan tersebut, Sunarto menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata”.

Dia menekankan bahwa hakim harus menjadi penuntun, peneliti, dan filsuf. Sehingga, putusan yang diberikan bukanlah sekedar hasil interpretasi formil hukum, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang sejati.

Oleh karena itu, dikutip dari laman resmi MA, Sunarto meminta para hakim untuk membuka pandangan yang komprehensif terhadap makna hukum dan keadilan.

Harta kekayaan

Sembilan tahun berkiprah di MA hingga menjadi Ketua MA periode 2024-2029 berapa harta kekayaan Sunarto?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Sunarto memiliki total harta kekayaan Rp 9.303.643.413. Sebagaimana hasil Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Maret 2024, untuk laporan periodik 2023.

Harta kekayaan tersebut terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan yang berada di Kota Malang, Sumenep, dan Surabaya yang merupakan hasil sendiri senilai Rp 5.410.000.000.

Kemudian, Sunarto juga melaporkan kepemilikan satu unit Mobil Suzuki S Cross tahun 2016 yang merupakan hasil sendiri seharga Rp 200.000.000.

Selanjutnya, Sunarto tercatat melaporkan harta bergerak lainnya senilai Rp 100.000.000. Serta, kas dan setara kas Rp 3.593.643.413.

Sunarto tidak melaporkan kepemilikan utang sehingga total hartanya mencapai Rp 9.303.643.413.

Hakim agung Prof Dr Sunarto terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) RI menggantikan Prof M Syarifuddin, yang akan memasuki masa pensiun pada November mendatang.

Sunarto dipilih melalui sidang paripurna khusus pemilihan Ketua Mahkamah Agung RI pada Rabu (16/10/2024), dan mendapat suara lebih dari 50%. Sebelum terpilih menjadi Ketua MA, dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Sebagai pejabat negara dan Ketua MA terpilih tahun 2024-2029, Sunarto tercatat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK terakhir kali pada tahun 2023.

Dalam laporan itu Sunarto mencatat memiliki kekayaan sebesar Rp 9.303.643.413 (Rp 9,3 miliar). Sebagian besar harta kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 5,4 miliar yang tersebar di Malang, Surabaya, dan Sumenep.

Di Malang dirinya memiliki dua tanah dan bangunan senilai Rp 1,75 miliar. Sedangkan di Kabupaten Sumenep dirinya memiliki dua tanah senilai Rp 660 juta. Di Surabaya tanah dan bangunan milik Sunarto senilai Rp 3 miliar. Semua Aset tanah dan bangunan merupakan hasil hasil sendiri.

Selanjutnya, Sunarto tercatat memiliki aset transportasi berupa satu mobil saja yakni Suzuki S Cross tahun 2016 saja dan ini juga merupakan hasil sendiri. Ia juga tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 100 juta yang merupakan hasil sendiri.

Sunarto mengaku dirinya tidak memiliki aset surat berharga. Hanya saja harta kas dan setara kas miliknya senilai Rp 3.593.643.413 (Rp 3,5 miliar) dan aset ini juga merupakan hasil sendiri. Dengan demikian total harta kekayaannya adalah Rp 9,3 miliar.

Simak Video: Hakim Agung Sunarto Resmi Jadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung (MA) akan menggelar pemilihan Ketua MA pada 16 Oktober 2024.

Pemilihan ini dilakukan karena Ketua MA saat ini, Muhammad Syarifuddin, akan memasuki masa pensiun.

“Pemilihan Ketua MA Insya Allah diadakan Rabu Legi, 16 Oktober 2024,” ujar Juru Bicara MA, Suharto, dalam konferensi pers di Media Center MA, Senin (14/10/2024).

Suharto menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, MA akan menyampaikan nama Ketua terpilih kepada Presiden.

Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Ketua MA dalam waktu 14 hari.

“Di UU MA setelah Ketua MA terpilih, oleh lembaga MA diusulkan ke Presiden, nanti ada waktu 14 hari untuk mengeluarkan Keppres,” kata Suharto.

Setelah Keppres dikeluarkan, Ketua MA terpilih akan mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto mengatakan bahwa pemilihan ketua MA yang baru akan berlangsung bulan ini, tepatnya sebelum 17 Oktober 2024.

Pasalnya, Ketua MA, M Syarifuddin akan memasuki masa pensiun bulan ini, karena genap berusia 70 tahun pada 17 Oktober.

"Hakim Agung itu pensiun atau purna setelah genap berusia 70 tahun. Yang Mulia Ketua MA genapnya 70 tahun nanti tanggal 17 Oktober. Pastinya sebelum tanggal 17 Oktober, insyaallah ada pemilihan ketua Mahkamah Agung yang baru," kata Suharto ditemui di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Meski demikian, ia belum bisa memastikan tanggal pemilihan Ketua MA yang baru.

Ia hanya menjelaskan urutan-urutan yang harus dilalui untuk memilih Ketua MA.

"Nanti urut-urutannya ada SK (Surat Keputusan) Ketua MA dulu mengenai tatib, ada SK Ketua MA mengenai panitia. Setelah dua SK Ketua MA itu ada kita rapimkan penentuan tanggal," jelasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa semua SK tersebut hingga kini masih dalam proses di Kepala Biro Hukum dan Humas MA.

Ia memastikan, soal pemilihan ketua MA juga akan mengikuti aturan tata tertib yang ada.

Untuk diketahui, usia pensiun bagi Hakim Agung ialah 70 tahun.

Syarifuddin adalah Hakim Agung kelahiran 17 Oktober 1954 yang telah menjabat sebagai Ketua MA sejak 2020.

Syarifuddin menjadi Ketua MA ke-14 menggantikan M Hatta Ali. Ia, kala itu terpilih sebagai Ketua MA mengucapkan sumpah di hadapan Presiden pada 30 April 2020.

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Mahkamah Agung menggelar Pelatihan Sertifikasi Hakim Bidang Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2024 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat pada Rabu (2/10/2024).

Pelatihan dan sertifikasi hakim pertanahan perdana ini dibuka langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan dihadiri oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin.

Pada kesempatan tersebut, AHY mengatakan bahwa masih banyak perbedaan pemahaman terkait status tanah hingga masalah tumpah tindih tanah di masyarakat.

"Mudah-mudahan dengan program sertifikasi hakim untuk urusan pertanahan dan tata ruang ini ke depan kita lebih kompak dan solid, terutama dalam melihat isu-isu dan permasalahan-permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita," ujar AHY.

Pada kesempatan yang sama, Syarifuddin menuturkan bahwa sertifikasi hakim pertanahan ini bermula dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak pada akhir tahun 2023 lalu.

"Diawali MoU 6 Desember 2023, tapi semakin cepat setelah Pak Menteri bertemu bersama saya di Mahkamah Agung," puji Syarifuddin.

Terdapat 80 hakim pertanahan dari Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi peserta pelatihan sertifikasi ini.

"Harapannya tidak hanya angkatan pertama saja. Kalau ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya," lanjutnya.

Syarifuddin bahkan mengatakan akan segera menerbitkan aturan tentang perkara pertanahan hanya boleh digarap oleh hakim yang bersertifikasi.

"Pada saatnya jika hakim-hakim kita ini sudah terpenuhi yang tersertifikasi, berlaku ketentuan kita bahwa semua kasus pertanahan harus disidangkan oleh hakim pertanahan yang tersertifikasi," tuntasnya.