IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) perihal hapus buku dan hapus tagih kredit macetuntuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bank pelat merah.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan dasar hukum yang kuat diperlukan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjalankan kebijakan dengan aman. Karena itu, dia menegaskan pentingnya landasan hukum.

"Kami memerlukan payung hukum terlebih dahulu agar Himbara memiliki dasar yang kuat,” ujar Erick melalui keterangan pers, Selasa (5/11/2024).

Saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Angka ini mencerminkan besarnya tantangan yang dihadapi sektor UMKM dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan nelayan.

Selain itu, Erick menjelaskan percepatan pembentukan aturan sangat penting agar kebijakan ini dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, diperlukan rincian mengenai jangka waktu yang ideal untuk menghapus kredit macet tersebut.

“Kuncinya percepatan aturan karena ada beberapa hal yang perlu dirinci, misalnya, perbedaan soal jangka waktu kredit macet untuk segmen UMKM yang harus diputihkan," kata Erick.

Ia menambahkan, jangka waktu ideal yang diusulkan yaitu lima tahun, bukan dua tahun. Sebab, jangka waktu yang lebih pendek akan dianggap terlalu cepat.

Dengan adanya rencana penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet, Kementerian BUMN terus mendukung program-program pemerintah, khususnya dalam memajukan sektor pertanian.

Dukungan ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional dan memberikan kemudahan bagi para petani serta pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga dapat membantu percepatan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

(Febrina Ratna)

Ke depan, kami terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan total portofolio berkelanjutan senilai Rp285 triliun pada kuartal III-2024, atau tumbuh sebesar 12,8 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sebagai upaya penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG)

Dari jumlah itu, komposisi portofolio hijau tumbuh signifikan 16,4 persen (yoy) mencapai senilai Rp142 triliun, sedangkan kontribusi dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap portofolio mencapai senilai Rp10 triliun dengan tren peningkatan setiap tahunnya.

“Ke depan, kami terus meningkatkan layanan ESG kami, khususnya pada instrumen keuangan berkelanjutan seperti Sustainability-Linked Loan, Green Loan, Corporate-in-Transition Financing, dan Social Loan di berbagai sektor,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam Paparan Kinerja Keuangan Kuartal III-2024 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, lanjutnya, perseroan juga akan fokus terhadap pengembangan bisnis berkelanjutan di sektor potensial seperti pengelolaan sumber daya alam (SDA) hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, energi terbarukan hingga pengelolaan limbah.

Pada kuartal III-2024, perseroan membukukan realisasi kredit secara konsolidasi mencapai Rp1.590 triliun, atau tumbuh 20,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business perseroan.

Perseroan membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen, yang mana kredit segmen korporasi mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 29,4 persen (yoy) menjadi senilai Rp581 triliun pada kuartal III-2024.

Kemudian, kredit segmen mikro produktif dan Small and medium-sized enterprises (SME) masing-masing juga tumbuh sebesar 13,04 persen (yoy) dan 13,7 persen (yoy) pada akhir September 2024.

Selain itu, perseroan mempertegas komitmen terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM per September 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Supaya kita bisa memberikan dividen yang baik, dan juga tentu kenaikan harga saham yang baik.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berkomitmen akan mempertahankan Dividend Payout Ratio (DPR) sebesar 60 persen dari laba bersih untuk tahun buku 2024 mendatang, seperti yang telah konsisten dilakukan selama lima tahun terakhir.

“Selama lima tahun terakhir, Bank Mandiri telah membagikan dividen yang baik, dimana Dividend Payout Ratio secara konsisten kami bayarkan 60 persen. Tentunya, ke depan kami ingin mempertahankan level tersebut,” ujar Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo dalam Paparan Publik, di Jakarta, Selasa.

Namun, ia menyebut DPR akan terus memperhatikan tingkat permodalan yang optimal, sehingga perseroan bisa mendorong atau mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang yang sustainable (berkelanjutan).

Ia melanjutkan, upaya ini juga merupakan arahan dari kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ingin memastikan Bank Mandiri atau bank-bank BUMN lainnya dapat memberikan support berupa pertumbuhan kredit yang sehat dan agresif.

“Namun, tetap dengan koridor kecukupan modal yang baik. Kalau kita lihat di tahun 2024 Bank Mandiri telah membagikan dividen sebesar Rp33 triliun, angka yang sangat besar kepada seluruh pemegang saham kami,” ujar Sigit.

Ke depan, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mempertahankan konsistensi kinerja Mandiri Group untuk dapat terus meningkatkan value kepada seluruh stakeholder dan khususnya kepada para pemegang saham.

“Supaya kita bisa memberikan dividen yang baik, dan juga tentu kenaikan harga saham yang baik,” ujar Sigit.

Untuk tahun buku 2023, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 7 Maret 2024, perseroan menetapkan DPR sebesar 60 persen laba bersih tahun 2023 atau senilai Rp33,03 triliun.

Sisanya, sebesar 40 persen dari laba bersih tahun 2023 disepakati sebagai laba ditahan untuk penguatan modal dan pengembangan usaha.

Selama semester I-2024, Bank Mandiri mencatatkan laba bersih secara konsolidasian senilai Rp26,55 triliun, atau meningkat 5,23 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Peningkatan laba perseroan ditopang oleh kenaikan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang melonjak 15,45 persen (yoy) menjadi senilai Rp1,65 triliun, yang mana sebagian besar dana tersebut berasal dari giro dan tabungan, yang terlihat dari rasio dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) yang mencapai 75,01 persen.

Kinerja positif tersebut juga ditopang oleh meningkatnya total penyaluran kredit yang dilakukan perseroan, termasuk piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan dari entitas anak, yang naik 20,46 persen (yoy) menjadi Rp1,53 triliun.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024