JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut perampingan BUMN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto . Pasalnya, Kepala Negara meminta perlunya efisiensi jumlah perusahaan pelat merah.

Angka BUMN saat ini mencapai 47 perusahaan dengan 12 kalster dan akan dipangkas menjadi 30 perseroan dengan menyisakan 11 klaster.

?Yang diinginkan oleh Pak Prabowo yaitu bagaimana efisiensi itu harus dipangkas. Hampir 30 persen yang selalu disampaikan beliau dan kalau teman-teman media juga ingat di BUMN juga dari 114 jadi 47 itu juga efisiensi,? ujar Erick Thohir saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat (8/11/2024).

Menjamurnya BUMN tidak serta merta bisa berkontrubusi terhadap pertumbuhan makro ekonomi, lantaran bisnis dan keuangannya yang tertekan atau ?sakit-sakitan?.

Dari 47 BUMN sebanyak 40 perusahaan dinyatakan sehat dan tujuh lainnya ?sakit-sakitan.' Erick menyebut, 85% perseroan masih dalam kondisi membaik, sekalipun Kementerian BUMN bekerja lebih keras lagi agar bisa menyehatkan tujuh perusahaan yang merugi.

?Tetapi dengan jumlah BUMN yang sekarang tinggal 47 membuktikan ini sehat. 40-nya sehat, tujuhnya masih restrukturisasi,? paparnya.

?Jadi ini yang kita akan follow up dan saya rencana akan mengumpulkan semua direksi dan komisaris di waktu yang tepat,? beber dia.

Adapun tujuh BUMN yang masih dinyatakan ?sakit? di antaranya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum PNRI.

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan mengusulkan tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bisa diperpanjang sampai 30 tahun. Hal ini diusulkan agar masyarakat dapat lebih murah mencicil rumah.

Demikian dikatakan Erick Thohir di Kementerian BUMN, Kamis (7/11) usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah," kata Erick, ditulis Jumat (8/11/2024).

Erick juga mengatakan bahwa skema pembiayaan harus dapat meringankan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan daya beli. Perpanjangan tenor itu ditargetkan bukan hanya untuk cicilan rumah rakyat tetapi juga bagi semua kelas.

"Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya. Baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya akan memetakan aset-aset BUMN yang tak terpakai untuk dipakai dalam membangun proyek 3 juta rumah murah pemerintah.

Hal itu menjadi komitmen Kementerian BUMN untuk membantu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyukseskan program rumah murah besutan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan. Di mana memang untuk perumahan rakyat,” ujar Erick saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah membutuhkan kerja sama antarkementerian.

Dengan kolaborasi bersama Kementerian BUMN, dia berharap, bukan hanya bisa membantu skema pembiayaan dalam mendapatkan rumah murah saja yang bisa dinikmati masyarakat. Namun, proyek pembangunan rumah murah itu akan memanfaatkan aset-aset miliki perusahaan BUMN yang sudah tidak terpakai lagi.

Penggunaan aset-aset milik BUMN itu dinilai bisa menekan biaya produksi dalam pembuatan rumah.

“Rumah itu kan ada tanah, ada bantuan, ada izin dan pajak kalau misalnya satu variabel itu tidak ada lagi berarti bisa lebih murah. Kalau variable biayanya berkurang, harusnya harga rumahnya berkurang enggak? Maka dari itu, tolong doakan ya semoga itu bisa jalan,” kata Ara.

Tak hanya aset BUMN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga berencana akan menggunakan aset sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan itu.

Menteri PKP Ara pun sudah mendatangi Kejagung di hari pertama kerjanya untuk membahas rencana itu.

Maruarar bilang, hasil sitaan Kejagung itu akan digunakan untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.

Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

“Jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang katakanlah ada dalam kepemilikan aparat hukum, supaya itu bisa cepat untuk dibangun, kita tentukan nanti langkah berikutnya,” ujarnya usai menghadiri sertijab di Kementerian PU Jakarta, Senin (21/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan posisi kementeriannya setelah ada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Hal tersebut disampaikan Erick ketika ditanya soal apakah Kementerian BUMN nantinya akan mengelola BUMN yang kecil saja.

"Oh Saya enggak bisa ngomong kecil dan besar. Selama ini saya di BUMN itu memang garis tangannya restrukturisasi. Yang tidak sehat daripada (menjadi) sehat," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ya kan? Bahkan dividen-nya Rp 90 triliun. Terbesar sepanjang sejarah. Ya jadi itu enggak apa-apa. Itu kan yang penting apa kita itu kan pembantu Presiden. Kita ini harus loyal," tegasnya.

Erick pun menyebut saat ini pemerintah masih mengkaji status BP Danantara.

Yakni apakah tetap berstatus sebagai holding BUMN atau soverign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya," tambahnya.

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024.

Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan posisi kementeriannya setelah ada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Hal tersebut disampaikan Erick ketika ditanya soal apakah Kementerian BUMN nantinya akan mengelola BUMN yang kecil saja.

"Oh Saya enggak bisa ngomong kecil dan besar. Selama ini saya di BUMN itu memang garis tangannya restrukturisasi. Yang tidak sehat daripada (menjadi) sehat," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ya kan? Bahkan dividen-nya Rp 90 triliun. Terbesar sepanjang sejarah. Ya jadi itu enggak apa-apa. Itu kan yang penting apa kita itu kan pembantu Presiden. Kita ini harus loyal," tegasnya.

Erick pun menyebut saat ini pemerintah masih mengkaji status BP Danantara.

Yakni apakah tetap berstatus sebagai holding BUMN atau soverign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya," tambahnya.

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024.

Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Bisnis.com, JAKARTA – Belum satu bulan setelah menjabat, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan keputusan baru untuk menambah jumlah pejabat eselon I di kementerian Kabinet Merah Putih.

Salah satu kementerian yang mendapat penambahan pejabat eselon I adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid itu ditetapkan oleh Prabowo pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, terdapat 22 poin yang berisi daftar direktorat jenderal, badan, hingga staf ahli yang membantu menkeu.

Di sana, terdapat tiga nama baru, yakni Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Adanya ditjen dan badan baru membuat akan terdapat dua pejabat setingkat eselon I baru di Kemenkeu.

Tidak terdapat lagi nama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di sana. Fungsi BKF akan dijalankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Hal itu terlihat dari isi Pasal 13 Perpres 158/2024, bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal.

Adapun, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang baru dibentuk Prabowo akan menjalankan tugas terkait kebijakan sektor keuangan.

"Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan, dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tertulis dalam Pasal 45 Perpres 158/2024.

Apabila sebelumnya BKF dipimpin oleh kepala badan, maka Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan akan dipimpin oleh direktur jenderal (dirjen).

Adapun, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan dipimpin oleh seorang kepala badan. Dalam Pasal 53, tertulis bahwa badan tersebut bertugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Kementerian BUMN

Selain menambah pejabat di Kemenkeu. Presiden Prabowo juga menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Jakarta: Saat berbagai kebijakan ekonomi terus berkembang di Indonesia, fokus kini beralih pada proyek besar yang sedang disiapkan pemerintah yakni peluncuran BP Danantara.

Pembentukan superholding BUMN ini diharapkan dapat membawa perubahan besar dalam pengelolaan perusahaan negara, dengan tujuan menciptakan efisiensi dan kerja sama yang lebih baik antar BUMN.

Melansir Antara, peluncuran BP Danantara yang awalnya dijadwalkan pada 7 November 2024 ditunda, membuat banyak orang penasaran.

Rencana pembentukan superholding BUMN ini sebelumnya mendapat sambutan positif, dengan harapan bisa memperbaiki pengelolaan perusahaan negara. Namun, penundaan ini menimbulkan pertanyaan tentang penyebab dan kapan peluncurannya akan dilakukan.
“Penundaan terjadi karena Presiden Prabowo sedang berada dalam kunjungan luar negeri selama dua minggu yang dimulai pada 8 November,” ungkap Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad.

Baca juga: Nggak Jadi Hari Ini, Peluncuran BP Danantara Diundur

Muliaman juga menjelaskan bahwa jadwal peluncuran berubah atas arahan Presiden agar persiapan dilakukan dengan lebih matang.

Pemerintah memastikan pembentukan Danantara tidak akan mengubah UU BUMN, melainkan lewat revisi beberapa peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Diharapkan, konsolidasi ini bisa menciptakan efisiensi, sinergi, dan transparansi yang lebih baik bagi BUMN.

Danantara: Kekuatan Baru BUMN

Danantara, superholding BUMN yang mengelola dana hampir Rp9.000 triliun, siap bersaing dengan lembaga investasi global. Menurut Menteri Investasi Rosan Roeslani, Danantara akan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan investasi Rp1.905 triliun pada 2025.

Kehadiran Danantara diharapkan membawa prinsip tata kelola yang lebih baik (GCG), menciptakan iklim bisnis yang lebih sehat dan kompetitif.

Fokus utamanya adalah pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Dengan pengelolaan yang baik, Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing BUMN di dunia internasional.

Secara keseluruhan, kedepannya, BP Danantara diharapkan menjadi kekuatan baru yang memperkuat ekonomi Indonesia. Dengan fokus pada efisiensi, pengembangan SDM, dan tata kelola yang lebih baik, Danantara diharapkan mampu menarik investasi asing, meningkatkan daya saing BUMN, dan mendukung target ekonomi Indonesia 2025. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menambah 3 kursi deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinakhodai Erick Thohir. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden No. 179/2024.

Berdasarkan beleid yang diteken Prabowo pada 5 November 2024, jabatan deputi Kementerian BUMN bertambah dari semula 3 kursi kini menjadi 6 kursi.

Tiga jabatan baru itu adalah Deputi Bidang BUMN Penciptaan Nilai, Deputi BUMN Pemberdayaan Pembangunan, serta Deputi Bidang Kepatuhan dan Tata Kelola.

Adapun tiga kursi deputi lainnya masih sama, yakni Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang saat ini masih dijabat oleh Robertus Bilitea, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi dihuni Tedi Bharata, sementara posisi Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko ditempati oleh Nawal Nely.

“Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 81/2019 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis beleid anyar tersebut, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Erick Thohir telah mengungkapkan pihaknya akan memilih 3 deputi baru yang ditambah oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

“Kemarin, dari Menpan RB ada struktur yang baru, itu kami ditambahkan 3 deputi,” ujarnya saat rapat kerja di DPR RI, Senin (4/11/2024).

Dengan penambahan struktur baru itu, Erick memandang anggaran Kementerian BUMN yang dipatok Rp277 miliar pada 2025 belum dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan. Apalagi, dengan ditambahnya 3 deputi baru ke dalam kementerian.

Dia menuturkan bahwa dari Rp277 miliar, sebanyak Rp78,4 miliar digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai Kementerian BUMN dan operasional kantor Rp71 miliar. Di samping itu, dukungan pembinaan tercatat mencapai Rp47 miliar serta pengembangan dan pengawasan memakan biaya senilai Rp80 miliar.

“Ini yang kami sedang negosiasi juga, tidak mungkin kami dananya cukup karena ada penambahan (deputi),” pungkas Erick yang juga menjabat Ketua Umum PSSI.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai cikal bakal superholding BUMN diyakini memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten pelat merah.

Awalnya, pemerintah berencana meresmikan BPI Danantara pada Kamis, 7 November 2024. Namun, rencana itu batal dilaksanakan. Peresmian lembaga baru ini akan digelar usai Presiden Prabowo melakukan lawatan ke lima negara selama dua pekan.

Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis.com, BPI Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan memandang bahwa kehadiran Danantara sebagai cikal bakal superholding BUMN dapat memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham dan emiten-emiten pelat merah.

Menurutnya, konsolidasi tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi dan sinergi BUMN sehingga dapat meningkatkan daya saing sekaligus profitabilitas.

“Investor mungkin melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat struktur BUMN, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar,” ujar Felix, Rabu (6/11/2024).

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa respons pasar akan bergantung pada implementasi dan transparansi konsolidasi tersebut.

Jika proses konsolidasi dapat berjalan lancar dan memperlihatkan hasil positif, Felix menilai bahwa saham-saham BUMN seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM kemungkinan besar mendapatkan apresiasi dari pasar.

“Sebaliknya, jika terdapat ketidakpastian atau hambatan dalam proses tersebut, pasar mungkin merespons dengan lebih hati-hati,” pungkasnya.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan Danantara pada tahap awal akan mulai menerima pengelolaan BUMN blue chips.

Menurutnya, hal tersebut berkaca dari pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) yang akhirnya menerima limpahan saham BUMN seperti BMRI dan BBRI.

“Badan baru Danantara mungkin akan mulai menerima limpahan pengelolaan BUMN bluechips sebagai cikal bakal menjadi superholding BUMN,” tuturnya.

Dia pun optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menambahkan bahwa pembentukan BPI Danantara menjadi angin segar karena berpotensi besar meningkatkan kinerja BUMN melalui prinsip korporasi yang berorientasi profit.

“Sebab pengelolaannya mengacu pada prinsip korporasi. Alhasil, pertimbangan-pertimbangan bisnis akan ada di depan dan tidak ada pertimbangan politis,” ujarnya.

_________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada pekan ini.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan bahwa intansi tersebut bakal diresmikan usai Presiden Ke-8 RI melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Muliaman mengaku bahwa Prabowo meminta agar persiapan untuk peresmian dilakukan secara matang sebelum akhirnya dapat diresmikan terlebih dahulu.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau launching” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Negara direncanakan bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN itu pada 7 November 2024 mendatang. Nantinya instansinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri BUMN, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan kondisi terkini soal tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan keuangan atau yang dia sebut dalam posisi sakit.

Tujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, jadi 85 persen (yang sehat). Ada 7 yang memang kita harus kerja keras dalam beberapa tahun kedepan," ungkap Erick dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada, Senin (04/11).

Untuk para BUMN tersebut, Erick menyiapkan stimulus berbeda untuk menyelamatkan ke-7 BUMN tersebut.

Penyelamatan untuk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

Dalam kesempatan yang sama Erick bilang bahwa pihaknya melihat salah satu penyebab kerugian adalah karena KRAS mengalami insiden kebakaran pada 5 Mei 2023 lalu.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, salah satu bagian di Pabrik di Hot Strip Mill 1 (HSM1) Krakatau Steel di Cilegon mengalami korsleting listrik.

"Salah satunya (yang sakit) adalah Krakatau Steel. Sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019 cuma kemarin ada kebakaran, ini tentu menganggu operasional secara menyeluruh," ungkap Erick.

Erick mengatakan salah satu opsi penyelamatan KRAS adalah bekerjasama dengan Krakatau Posco agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih positif kedapannya.

"Kita akan mencari jalan setelah kita bekerjasama dengan Posco dengan menghasilkan EBITDA yang positif apakah perlu dikerjasamakan juga, ini kita sedang coba mencari jalan," tambahnya.

Sebagai salah satu BUMN yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka, performa KRAS hingga kuartal 3 tahun ini mengalami penurunan. Terlihat dari rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk KRAS yang membengkak menjadi US$ 185,2 juta. Artinya, rugi tersebut naik 201,6% dari periode yang sama tahun 2023 yang sebesar US$ 61,4 juta.

Penyelamatan untuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Adapun, untuk dua emiten plat merah di sektor konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi.

Sementara, WSKT saat ini tercatat telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," kata Erick dalam kesempatan yang sama.

Mengenai perusahaan yang masuk daftar merah, Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan fokus pada transformasi dan implementasi 8 stream penyehatan dengan memperkuat fundamental perseroan dr sisi keuangan, tata kelola dan manajemen risiko.

"Dengan langkah tersebut beberapa progres perbaikan berhasil dilakukan seperti peningkatan gross profit margin, reduksi utang jangka pendek, dan perbaikan cashflow, diharapkan progres ini tetap berlanjut sesuai roadmap dan mencapai target." ungkap Mahendra saat dihubungi Kontan, Rabu (06/11).

Penyelamatan untuk PT Bio Farma (Persero)

Menurut Erick, menurunnya kinerja Bio Farma disebabkan karena tekanan di masa Covid-19 lalu. Dimana Bio Farma harus melakukan impairment vaksin COVID-19 Vaksin Gotong Royong (VGR).

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan bila ada gelombang covid berikutnya saat itu," ungkap Erick.

Sebelumnya, Bio Farma juga dibebani oleh utang anak usahanya yang juga sudah terdaftar sebagai perusahaan terbuka yaitu PT Indofarma Tbk (INAF). Adapun, Indofarma terlilit utang pinjol hingga Rp 69,7 miliar. Dan hingga kuartal-2 tahun ini INAF mencatatkan rugi bersih senilai Rp 101,93 miliar.

"Kita akan maksimalkan penyelamatan Indofarma, kita akan cari partner bahan baku untuk kemudian di olah di Indofarma sehingga kita masuk ke global suplay chain health care dunia," ungkap Erick.

Penyelamatan untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menurut Erick saat ini tengah menunggu proses likuidasi dimana 99,9% berhasil direstrukturisasi dan prosesnya sudah cukup baik.

"Saya rasa prosesnya baik, tingga tunggu proses likuidasi," ungkap Erick.

Penyelamatan untuk Perumnas

Lalu, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.

"Kemarin rencananya di dalamnya kita sudah duduk dimana bisnis model Perumnas ke depannya tidak lagi landed house (rumah tapak) tapi juga mesti bertingkat," kata Erick.

Dari komposisi lahan di Indonesia, Erick mengungkap bahwa 70% bagian wilayah Indonesia adalah laut, sedangkan hanya 30% wilayah yang terdiri dari daratan atau tanah.

"Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta tidak mungkin tambah landed house. Apalagi ada industrial, perkebunan, kehutanan dan tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen dari pemda itu. Seperti tidak adanya akses jalan, listrik dan air," ungkapnya.

Penyelamatan untuk Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)

Sementara untuk PNRI, Erick mengakui bahwa BUMN yang satu ini sudah kalah saing ditengah berkembangnya teknologi.

"Ini sebenarnya percetakan, karena dulu kan semua harus cetak disini, sekarang dengan terbukanya market ini kalah bersaing. Ini salah satu yang akan kita restruriksasi kedepannya mengenai PNRI," jelasnya.