JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan kemarahan yang mendalam terkait kasus korupsi terbaru yang melibatkan eks pejabat Mahkamah Agung (MA).

Zarof Ricar (ZR), mantan Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan MA, ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena diduga berperan sebagai perantara suap dalam kasus kasasi Ronald Tannur.

"Saya tidak hanya prihatin, tapi saya marah! Korupsi di lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung adalah pengkhianatan yang mengerikan," kata Hinca saat dihubungi pada Sabtu (26/10/2024).

Sebelumnya, oknum pejabat MA lainnya, eks Sekretaris MA Hasbi Hasan, juga terjerat kasus suap.

Pada April 2024, Hasbi divonis terbukti secara sah menerima suap dalam penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang sedang bergulir di MA.

Hinca menegaskan, kasus-kasus seperti Zarof dan Hasbi bukan sekadar skandal, melainkan menunjukkan terkikisnya prinsip keadilan di lembaga hukum.

"Jika lembaga peradilan sudah bukan lagi tempat dijumpainya keadilan, tetapi menjadi arena lelang keadilan, kita memang berada dalam krisis," ujarnya.

Lebih lanjut, Hinca menyatakan, kasus-kasus ini adalah sinyal bahaya yang memperingatkan masyarakat tentang erosi prinsip keadilan di tempat yang seharusnya paling suci.

"Kasus-kasus seperti Zarof Ricar dan Hasbi Hasan bukan hanya skandal, tetapi lampu merah yang berkedip-kedip memperingatkan kita semua tentang erosi prinsip keadilan di tempat yang seharusnya paling suci," imbuh Hinca.

Hinca juga berpendapat, Komisi Yudisial (KY) perlu diberikan kewenangan lebih dalam pengawasan MA dan harus berani memberikan sanksi keras kepada hakim.

Menurutnya, upaya preventif oleh KY sering terhambat oleh paradigma MA yang menganggap "putusan adalah Mahkota Hakim".

"Komisi Yudisial perlu diberikan gigi dan kuku, bukan hanya untuk mengawasi, tetapi juga untuk 'menggigit dan mencakar' jika diperlukan," tutur Hinca.

Di sisi lain, ia berharap agar MA lebih menghargai rekomendasi sanksi dari KY, yang selama ini terkesan hanya sebagai formalitas.

Hinca memastikan bahwa ini akan menjadi agenda Komisi III DPR untuk memantau tindak lanjut usulan sanksi oleh KY kepada MA.

"Pada 2019 misalnya, hanya 10 dari 130 rekomendasi sanksi KY yang direspon MA, seolah rekomendasi tersebut hanya formalitas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hinca juga akan memperjuangkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum sebagai respons terhadap kasus korupsi di kalangan pejabat MA.

"Secara pribadi, saya akan meminta Komisi III untuk membentuk Panja Penegakan Hukum khusus di Mahkamah Agung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Zarof Ricar ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Agung di Bali pada Kamis (24/10/2024) malam.

Ia diduga terlibat dalam pemufakatan jahat untuk melakukan suap dalam kasus kasasi Ronald Tannur.

"(Pemufakatan dilakukan) bersama dengan LR (Lisa Rachma) selaku pengacara Ronald Tannur," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Abdul Qohar dalam jumpa pers, Jumat (25/10/2024).

Sebagai informasi, Ronald Tannur divonis 5 tahun penjara di tingkat kasasi setelah dianggap terbukti menganiaya kekasihnya hingga tewas. Putusan MA tersebut sekaligus meralat vonis bebas Ronald pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tunduk pada proses hukum. Salah satunya menghadapi gugatan praperadilan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menanggapi sikap KPK yang kerap mangkir dari sidang gugatan praperadilan. Menurut dia, praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

"Praperadilan itu instrumen hukum yang disediakan undang-undang (UU) untuk melakukan koreksi atas proses penyidikan oleh penyidik agar jangan melanggar due process of law yang sudah ditentukan KUHAP," kata Hinca melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2024.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan praperadilan merupakan salah satu hak tersangka yang dilindungi aturan perundang-undangan. KPK seharusnya menghormati hak tersangka itu dengan hadir dan bertarung membeberkan dalil atas penetapan tersangkanya.

"Pengadilan menjadi tempat terhormat untuk menguji tahapan demi tahapan yang bersifat administratif yang tak boleh diabaikan sebaliknya harus teratur dan ditaati dengan presisi," ungkap dia.

Baca juga: Mengenal Sidang Praperadilan: Pengertian, Syarat, Tahapan, hingga Proses Pemeriksaannya

Menurut Hinca, tak ada alasan KPK tak menghadiri praperadilan. Sebab, waktu penyelenggaraan praperadilan dengan singkat karena hanya pengujian proses administratif penetapan status tersangka.

"Karena itu, jika hakim praperadilan sudah menetapkan jadwal sidang dan memanggil penyidik agar hadir pada waktunya wajib lah semua pihak hadir di persidangan. Saya kira KPK harus memenuhi kewajibannya untuk hadir di persidangan membuktikan tindakan yang diambilnya sah," sebut dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat pihak berinisial A, HMAC, MYH, dan IP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASDP (Persero). Kasus ini terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi PT jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada 2019-2022.

Atas penetapan itu, keempat tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun dalam perjalan sidang gugatan, KPK justru tidak pernah hadir dalam sidang gugatan praperadilan tersebut.

(ABK)