JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) memotret adanya peningkatan drastis transaksi judi online (judol) pada tahun ini. Tak-tanggung-tanggung, transaksi judol menjngkat hingga 237,48% pada semester I 2024.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024). Ivan menyampaikan, perkembangan judol tahun ini di tanah air cenderung meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada semester I tahun 2023, kata Ivan, perputaran uang judol sudah nencapai Rp174 triliun.

"Saat ini sudah semester 2 PPTK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Ivan dalam rapat.



Tak hanya itu, Ivan juga menyampaikan, transaksi judol di semester I 2024 mengalami peningkatan dibanding 2023. Dari data yang ditampilkan, PPATK mencatat ada 168,35 juta transaksi judol yang dilakukan pada 2023. Sementara pada semester I 2024, ada 117,59 juta transaksi judol.

"Artinya ini ada kecenderungan naik sampai 237,48%" kata Ivan.

Ivan menjelaskan, peningkatan transkasi itu diakibatkan lantaran bandar judol telah menyediakan angka deposit yang kecil. Dengan begitu, Ivan mengatakan, jumlah transaksi judol meningkat drastia.

"Kenapa ini bisa terjadi? Karena saat ini transaksi meningkat, karena rata-rata bandar judol juga melakukan transaksi dengan angka yang kecil mereka sehingga dia pecah. Dulu satu rekening bandar itu bisa angkanya tinggi, nah sekarang dia pecah dengan angka yang kecil-kecil," ucap Ivan.

Seiring dengan itu, Ivan mengatakan, pihaknya juga melihat adanya kecenderungan masyarakat yang bisa melakukan deposit dengan nominal yang kecil.

"Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, nah sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan.

Selain itu, PPATK juga memotret adanya pelaku judol yang berusia masih anak-anak. Menurutnya, faktor masifnya pelaku ini mendorong transaksi judol semakin masif.

"Umur pemain judi online cenderung semakin merambah ke usia terendah usia kurang dari 10 tahun ini kita melihat. Jadi populasi demografi pemainnya semakin berkembang," kata Ivan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendorong agar kasus pemerkosaan kakak dan adik oleh 13 tetangganya yang terjadi di Purworejo, Jawa Tengah, tidak diselesaikan dengan damai.

Ia menekankan, saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam aturan itu, tidak ada kata perdamaian untuk tindak pidana kekerasan seksual. Semua kasus yang terjadi mesti diselesaikan secara hukum.

“Seharusnya sejak awal aparat penegak hukum pakai UU TPKS yang mengatur tidak bisa ada perdamaian dalam kasus kekerasan seksual. Sekalipun mungkin kesepakatan akhirnya korban dan pelaku menikah, kasusnya harus tetap jalan,” ujar Nasir dalam keterangan, Sabtu (2/11/2024).

Nasir pun menyesalkan lambatnya tindakan aparat penegak hukum dalam memproses perkara ini.

Pasalnya, kekerasan seksual itu sudah terjadi dalam waktu satu tahun dan yang menjadi korban adalah kakak beradik yang masih berusia 17 tahun dan 15 tahun.

Ia pun meminta agar aparat kepolisian memiliki perspektif untuk melindungi korban. Sehingga perkara kekerasan seksual itu harus segera diusut tuntas.

“Dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur dan telah tertunda penyelesaiannya hingga setahun, aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan untuk menjamin hak-hak korban terpenuhi,” tuturnya.

Terakhir, Nasir juga mengingatkan bahwa pihak-pihak yang memaksa korban untuk menikah dengan pelaku bisa dikenai hukuman penjara. Hal itu juga sudah tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU TPKS.

“Ancaman hukuman bagi mereka yang memaksa korban kekerasan seksual menikah dengan pelaku bisa sampai 9 tahun penjara,” imbuh dia.

Diketahui kakak beradik berinisial KSH (17) dan DSA (15) sampai meminta bantuan hukum pada Hotman Paris.

Pasalnya, kasus yang dilaporkan pada Juni 2024 ke Polres Purworejo itu jalan di tempat.

Sementara itu, Polda Jateng akhirnya mengambil alih kasus tersebut dari Polres Purworejo.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes (Pol) Artanto mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan berhati-hati dalam proses pemeriksaan karena harus tetap menerapkan asas praduga tak bersalah.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga dan Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho. Salah satu yang akan dibahas adalah kasus pemecatan Ipda Rudy Soik.

Ipda Rudy Soik sendiri dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) oleh Polda NTT. Isu berembus, ia dipecat karena upayanya mengungkap kasus mafia BBM.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Tepat pukul 10.00 WIB rapat dibuka.

Rapat diawali dengan pemaparan dari Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi.

Sebelumnya. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ariasandy, membantah sanksi PTDH untuk Ipda Rudy Soik karena membongkar mafia BBM. Ia mengeklaim, pihaknya sedang tidak menangani perkara dugaan mafia BBM.

"Tidak ada kasus mafia BBM yang ditangani baik Polresta maupun Polda," kata Ariasandy saat dikonfirmasi, Sabtu (12/10).

Ariasandy menegaskan, Ipda Rudy dijatuhi sanksi PTDH melalui sidang komisi kode etik profesi Polri (KKEP). Sanksi tersebut diberikan lantaran Ipda Rudy terbukti tidak profesional dalam menjalankan tugas.

"Ketidakprofesionalan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dengan cara memasang police line pada drum dan jeriken kosong di lokasi milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar tanpa didukung administrasi penyelidikan," jelas Ariasandy.

"Yang mana tempat tersebut tidak terdapat barang bukti dan bukan merupakan peristiwa pidana," sambungnya.

Selain itu, vonis PTDH tersebut juga diberikan karena Ipda Rudy sudah 3 kali melakukan pelanggaran disiplin dan 1 kali pelanggaran kode etik profesi.

Ipda Rudy Sudah Lapor Komnas HAM, Ngaku Dapat Intimidasi

Ipda Rudy Soik, sudah melapor ke Komnas HAM. Menurutnya, teror dan intimidasi pada dirinya dan keluarganya tak bisa ditolerir lagi.

“Memang kenapa saya harus datang buat laporan karena tindakan-tindakan ini sudah berlebihan,” ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta pada Jumat (25/10).

“Bahkan istri saya tangannya diremas, dibentak, divideokan, seperti itu sebagai suami kita tidak terima,” sambungnya.

Menurut kuasa hukum Rudy, Judianto Simanjuntak, apa yang diterima oleh kliennya beserta keluarga diduga melanggar HAM. Karena itu lah mereka melapor.

“Supaya Komnas HAM bisa memberikan perlindungan hukum terhadap Pak Rudy Soik karena di sini ada dugaan pelanggaran HAM soal pemberhentian dan tindakan intimidasi yang dialami Pak Rudy dan keluarganya,” terangnya di tempat dan waktu yang sama.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyambangi Binus School Simprug, Jakarta Selatan. Kedatangannya bermaksud memberikan sosialisasi pendidikan anti-bullying kepada para murid SMA Binus School Simprug.

Di hadapan para siswa, Sahroni mengingatkan kepada para murid terkait pentingnya menanamkan dan menerapkan nilai budi pekerti. Dia tak ingin para siswa bergaul dengan melihat latar belakang, sehingga membeda-bedakan.

“Ingat, selalu adab di atas ilmu. Jangan sampai adik-adik sekalian pintar, visioner, tapi lupa soal adab. Karena sebenarnya itu yang paling penting. Belajar yang baik dan jaga attitude," ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 27 September 2024.
Sahroni mengingakan agar para siswa saling menghargai. Sikap tersebut harus diterapkan kepada seluruh orang tanpa melihat latar belakang mereka.

"Saling menghargai satu sama lain, berteman dan bergaul apa adanya. Bukan karena dia anak siapa dan punya apa, jangan. Karena kalau pertemanan dilandaskan oleh hal-hal seperti itu, pasti rentan terjadi permusuhan bahkan bullying,” ungkap dia.

Baca juga: Bullying di Sekolah, Dede Yusuf Desak BINUS School Simprug Disanksi

Sahroni menegaskan terkait pentingnya menjaga attitude. Sebab, karakter dan value seseorang dapat dilihat melalui attitude-nya.

“Jadi sekali lagi, tolong diingat bahwa attitude itu yang terpenting. Kita bisa lihat seseorang dari attitude-nya. Jika dia suka merendahkan orang, suka bullying, tidak memanusiakan manusia, sudah pasti value orang itu tidak ada,” sebut dia.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu meyakini, pihak pengajar di Binus School Simprug pastinya telah memberi pendidikan moral yang baik kepada para murid. Sehingga, para murid harus benar-benar menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-hari.

“Jadi kalau ada kegiatan negatif, misalnya bullying, itu sudah pasti kan tidak diajarkan oleh sekolah. Lagian saya rasa, tidak ada satu sekolahpun yang mengajarkan bullying. Maka jangan pernah coreng nama sekolah, nama pribadi, nama keluarga dengan aksi-aksi seperti itu,” ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Pimpinan Komisi III DPR, Pangeran Khairul Saleh, menanggapi Polri yang membentuk unit baru yakni Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO).

Pangeran menuturkan, secara prinsip, Komisi III DPR RI mendukung pembentukan direktorat baru tersebut. Mereka meminta Polri melakukan penguatan terhadap struktur direktorat baru ini.

"Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Anak (PPA-PPO) ini wajib kita dukung karena menjawab keresahan yang selama ini terjadi,” kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Rabu (25/9).

Direktorat PPA-PPO yang menjadi unit baru Bareskrim Polri dalam melindungi perempuan dan anak.

“Ini-lah bukti negara hadir dalam menanggulangi problem yang semakin akut,” ucap dia.

Politikus Demokrat ini menilai, pembentukan unit baru di Bareskrim itu sekaligus merespons maraknya tindak kriminal terhadap perempuan dan anak. Komisi III telah banyak menerima aduan terkait masalah ini.

“Pembentukan unit ini harus dibarengi dengan penguatan strukturnya sampai di lapisan bawah,” ucap Legislator dari Dapil Kalimantan Selatan I itu.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus yang dilaporkan sepanjang 2023 mencapai 24.158 kasus . Dari jumlah tersebut, jenis paling banyak dari kasus kekerasan seksual yakni 10.932 kasus.

Sedangkan data Komnas Perempuan menunjukkan kekerasan psikis mendominasi dengan jumlah sebesar 3.498 atau 41,55%, diikuti dengan kekerasan fisik sebesar 2.081 atau 24,71%, kekerasan seksual sebesar 2.078 atau 24,69%, dan kekerasan ekonomi sebesar 762 atau 9,05%.

Sebagai mitra Polri, Komisi III mendukung kinerja Direktorat PPA-PPO melalui fungsi dan kewenangan dewan.

"Kami tentunya akan mendukung penguatan anggaran atas terbentuknya direktorat-direktorat strategis di lingkungan kepolisian RI, seperti terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Pelayanan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang ini,” ucap Pangeran.

Pangeran mengapresiasi kebijakan Polri yang mengangkat jenderal perempuan sebagai Direktur PPA-PPO yakni Brigjen Pol Desy Andriani.

“Tentunya ini merupakan angin segar dalam membangun komitmen emansipasi perempuan di jabatan level atas Polri,” ungkapnya.

Menurut Pangeran, dipilihnya Brigjen Dessy Andriani sebagai Direktur PPA-PPO juga menjawab harapan Komisi III DPR yang membidangi urusan penegakan hukum agar Polri menambah perwira-perwira tinggi perempuan untuk menduduki jabatan strategis di institusi kepolisian.

“Ini mengingat dalam catatan sejarah Korps Polisi Wanita (Polwan) dalam 76 tahun terakhir telah melahirkan 17 jenderal. Saat ini hanya ada tiga jenderal yang aktif. Satu di antaranya adalah Brigjen Pol Dra Desy Andriani ini,” tutur Pangeran.

Komisi III DPR RI sepakat melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode berikutnya (carry over).

Hal ini disepakati dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah, Selasa (17/9).

"Terkait RUU yang kami usulkan kami sampaikan sesuai rapat terdahulu bahwa rapat terkait RUU MK tidak dapat dilanjutkan mengingat waktu, atau dilanjutkan," kata Pimpinan Komisi III DPR RI, Adis Kadier, di ruang rapat Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/9).

Sebenarnya Revisi Undang-Undang ini sudah melalui pengesahan tahap 1. RUU ini hanya tinggal dibahas di rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Namun, DPR RI melihat karena sempitnya waktu yang tersisa di periode ini, maka Revisi Undang-Undang itu dibawa ke periode selanjutnya.

Sebelumnya, pengesahan tingkat 1 RUU MK ini juga dilakukan secara diam-diam saat masa reses 13 Mei 2024 lalu.

Saat itu, rapat dihadiri oleh segelintir anggota Komisi III dan Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto.

Dengan kesepakatan antara dua belah pihak untuk meng-carry over RUU ini, maka periode selanjutnya tidak perlu membahas dari awal revisi ini.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan untuk tunduk pada proses hukum. Salah satunya menghadapi gugatan praperadilan.

Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menanggapi sikap KPK yang kerap mangkir dari sidang gugatan praperadilan. Menurut dia, praperadilan merupakan instrumen hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Acara Hukum Pidana (KUHAP).

"Praperadilan itu instrumen hukum yang disediakan undang-undang (UU) untuk melakukan koreksi atas proses penyidikan oleh penyidik agar jangan melanggar due process of law yang sudah ditentukan KUHAP," kata Hinca melalui keterangan tertulis, Selasa, 10 September 2024.
Politikus Partai Demokrat itu menekankan praperadilan merupakan salah satu hak tersangka yang dilindungi aturan perundang-undangan. KPK seharusnya menghormati hak tersangka itu dengan hadir dan bertarung membeberkan dalil atas penetapan tersangkanya.

"Pengadilan menjadi tempat terhormat untuk menguji tahapan demi tahapan yang bersifat administratif yang tak boleh diabaikan sebaliknya harus teratur dan ditaati dengan presisi," ungkap dia.

Baca juga: Mengenal Sidang Praperadilan: Pengertian, Syarat, Tahapan, hingga Proses Pemeriksaannya

Menurut Hinca, tak ada alasan KPK tak menghadiri praperadilan. Sebab, waktu penyelenggaraan praperadilan dengan singkat karena hanya pengujian proses administratif penetapan status tersangka.

"Karena itu, jika hakim praperadilan sudah menetapkan jadwal sidang dan memanggil penyidik agar hadir pada waktunya wajib lah semua pihak hadir di persidangan. Saya kira KPK harus memenuhi kewajibannya untuk hadir di persidangan membuktikan tindakan yang diambilnya sah," sebut dia.

Sebelumnya, KPK menetapkan empat pihak berinisial A, HMAC, MYH, dan IP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT ASDP (Persero). Kasus ini terkait proses kerja sama usaha dan akuisisi PT jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada 2019-2022.

Atas penetapan itu, keempat tersangka mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Namun dalam perjalan sidang gugatan, KPK justru tidak pernah hadir dalam sidang gugatan praperadilan tersebut.

(ABK)

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung kebijakan Polda Sumatra Utara yang tidak memberikan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan pidana dan meresahkan masyarakat. Sebab, geng motor dinilai sebagai cikal kejahatan.

"Tidak boleh dianggap sebatas aksi seru-seruan, lifestyle, atau kenakalan semata. Mereka itu cikal bakal pelaku kejahatan yang lebih serius. Dan jelas-jelas aksinya telah mengganggu kambtibmas,” kata Sahroni melalui keterangn tertulis, Senin, 12 Agustus 2024.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu juga menilai bahwa aksi geng motor merupakan ‘pintu’ bagi tindak kriminal lainnya. Sehingga penanganannya harus tegas sejak dini dan tidak bisa disepelekan.
“Jadi semakin dibikin jera, semakin bisa dicegah, akan semakin bagus. Karena geng motor itu sudah ibarat ‘sekolah dasar’ bagi para kriminal. Setelah ‘lulus’ dari situ, setelah punya validasi, mereka lanjut jadi preman, penjahat, pembunuh, dan lain-lain," ungkap dia.

Baca juga: Duel Maut 'Uji Mental' Anggota Geng, 1 Siswa SMA di Pati Tewas

Sahroni berharap aparat penegak hukum, khususnya kepolisian memaksimalkan pencegahan terhadap tren geng motor ini. Jika tak bisa dibina, mereka harus ditindak tegas.

“Tapi kalau sudah tidak bisa dibilangin, tidak bisa diarahkan, ya langsung kasih tindakan tegas dan efek jera aja. Yang galak pokoknya,” sebut dia.

Selain itu, Sahroni menyarangkan langkah Polda Sumut diikuti kepolisian di daerah lainnya. Keberadaan geng motor tak boleh dianggap sepele.

“Saya minta semua Polda juga harus punya sikap yang demikian. Karena negara harus menekankan bahwa geng motor ini merupakan kriminal, kelompok penjahat," ujar dia.

Sebelumnya, Polda Sumatra Utara menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan SKCK kepada anggota geng motor yang terbukti melakukan tindakan pidana dan meresahkan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyebut hal tersebut sebagai langkah tegas polisi untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat.

(ABK)

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin dinilai tegas dalam penegakkan hukum. Hal itu terlihat dari upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) melawan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur yang dinilai janggal.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahoni merespons pengajuan pencekalan terhadap Ronald Tannur yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surbaya. Menurut Sahroni, langkah Kejari Surabaya tersebut tak lepas dari sikap Burhanuddin yang tak pandang bulu dalam penegakkan hukum.

"Beliau sama sekali enggak pernah main-main soal penegakkan hukum. Apalagi dalam kasus yang nyata-nyata janggal dan telah menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia seperti ini. Jadi kita masih punya banyak harapan kepada Kejaksaan,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulis, Selasa, 6 Agustus 2024.
Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu juga berharap Mahkamah Agung (MA) dapat menganulir hukuman vonis bebas yang diberikan PN Surabaya kepada Ronald. Keputusan tersebut dinilai memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Baca juga: Kejari Surabaya Resmi Ajukan Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

“Dan mudah-mudahan Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang diberikan oleh ketiga hakim tak bermoral kemarin. Jadi walaupun nyawa korban tidak mungkin bisa dikembalikan, tetapi setidaknya negara harus menegakkan keadilan bagi keluarga korban," ungkap dia.

Sahroni menegaskan keputusan MA dinilai dinantikan masyarakat. MA diminta bijak menangani kasasi yang diajukan.

"Dan nanti di tangan Mahkamah Agung, pengekkan hukum kita akan kembali dipertaruhkan. Tentunya masyarakat bakal melihat dan menilai setiap langkah dan putusan yang ada,” sebut dia.

Sahroni berharap proses hukum lanjutan dalam kasus kematian almarhum Dini dapat berjalan dengan baik. Yakni, mempertimbangkan bukti, hati nurani, dan kemanusiaan.

“Penegakkan hukum dan keadilan harus selalu berlandaskan pada bukti fakta temuan dan rasa kemanusiaan. Maka kecacatan memalukan yang terjadi di PN Surabaya kemarin harus jadi yang pertama dan terakhir,” ujar dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah mengajukan permohonan cekal terhadap Gregorius Ronald Tannur. Permohonan dilakukan supaya Ronald tidak bisa bepergian keluar negeri.

Kasi Intelejen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana menyebut permohonan cekal terhadap Ronald Tannur sifatnya berjenjang. Dia memastikan Ronald Tannur masih berada di Indonesia.

Selain itu, Kejari Surabaya juga telah mendaftarkan permohonan kasasi. Saat ini, Kejari Surabaya tengah menuntaskan memori kasasi.

(ABK)

Komisi III DPR RI menerima audiensi dari keluarga Afif Maulana di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8). Afif Maulana adalah remaja 13 tahun yang tewas diduga karena dianiaya polisi.

Polda Sumbar membantah tudingan itu. Mereka menilai, Afif tewas karena melompat dari jembatan saat hendak tawuran.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, hadir langsung dalam audiensi ini. Dasco mengatakan, dirinya sudah menghubungi Kapolda Sumbar Irjen Suharyono untuk segera mengakomodir permintaan keluarga Afif yakni ekshumasi.

"Adanya pengaduan di Komisi III, hasil koordinasi dengan Kapolda Sumbar, saya sampaikan permintaan keluarga korban mengingat waktu yang sudah tidak terlalu lama, expired mengenai ekshumasi," kata Dasco.

"Kapolda jamin bahwa surat dibawa hari ini, apakah dibawa?" tanya Dasco.

Polda Sumbar diwakili oleh Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Andri Kurniawan. Ia menyebut surat ekshumasi sudah dibuat dan diserahkan kepada Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

"Izin surat secara PDF sudah kami kirim ke Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia pada Sabtu dan hari ini fisik kami bawa," kata Andri.

Andri lantas menyerahkan surat ekshumasi kepada pimpinan Komisi III. Setelah menerima surat, Dasco menegaskan kasus ini akan diatensi oleh Komisi III.

"Masalah paling penting ekshumasi, saya minta Kapolda Sumbar untuk mengeluarkan surat ekshumasi supaya jangan ada prasangka bahwa polda sumbar tidak merespons, tidak terbuka terhadap masalah ini," kata Dasco.

"Hadirnya Polda Sumbar memenuhi kewajiban permintaan Komisi III tentang ekshumasi, jangan ada debat-debat tidak perlu, tujuan utama ekshumasi dijalankan, kemudian ada peristiwa itu (penganiayaan) nanti ranah penyidikan, kita kawal kasusnya," tutur Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait dengan dorongan Komisi III DPR untuk mengusut soal dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya bakal menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana mekanisme maupun aturan yang ada. Salah satunya yakni melalui pelaporan dan pengaduan masyarakat.

Tessa menyebut setiap laporan yang masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK akan ditelaah. Kemudian, apabila dinyatakan lengkap secara administrasi dan dokumennya, bisa naik ke tahapan lebih lanjut.

"Tentunya bisa diteruskan ke tingkat yang lebih lanjut, dalam hal ini adalah penyelidikan. Bisa ditangani oleh KPK atau yang ditangani pleh APH [aparat penegak hukum] lain," jelasnya kepada wartawan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Adapun anggota Komisi III DPR Nasir Djamil sebelumnya mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Seperti diketahui, KPK merupakan mitra kerja dari Komisi III DPR.

Menurut Nasir, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji di DPR secara jelas menunjukkan bahwa ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).

"Dibentuknya Pansus Angket Haji DPR RI di satu sisi menunjukkan bahwa ada dugaan penyimpangan yang berpotensi ke arah tindak pidana KKN dalam penyelenggaraaan ibadah Haji," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dikutip dari keterangan tertulis.

Nasir lalu mendorong KPK agar segera meminta klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, di antaranya pihak penyelenggara negara.

"Komisi III DPR RI berprasangka baik kepada KPK bahwa lembaga anti rasuah ini punya konsern untuk menertibkan pelaksanaan ibadah Haji. [Pemanggilan] bisa saja dilakukan jika telah memenuhi syarat," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebut wilayah DIY sangat rawan kasus mafia tanah meski wilayahnya tidak terlalu besar.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI bersama aparat penegak hukum di DIY, Senin (29/7) kemarin.

“Kita melihat DIY ini sangat rawan terhadap mafia tanah,” kata Wihadi usai acara yang digelar di Hotel Marriot Yogyakarta, Senin (29/7).

Praktik mafia tanah menurutnya dimulai karena faktor pertumbuhan ekonomi di DIY yang diprediksi semakin berkembang, sehingga kebutuhan lahan untuk tempat usaha pun semakin besar.

“Kita melihat daerah yang tidak terlalu besar, tetapi melihat pertumbuhan dari perekonomian DIY mungkin akan terus berkembang sehingga dibutuhkan tanah-tanah,” ujar Wihadi.

“Dan disitulah permainan mafia tanah itu,” lanjutnya.

Kasus mafia tanah ini juga jadi salah satu bahasan utama dalam kunjungan kerja bersama aparat penegak hukum tersebut. Wihadi bilang, kepolisian di DIY pun sudah bersedia siap untuk memberantas mafia tanah di Jogja secara profesional.

“Pak Kapolda siap melaksanakan secara profesional pemberantasan mafia tanah itu,” ujar Wihadi Wiyanto.