REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti tantangan industri tekstil Indonesia dari serbuan produk impor tekstil ilegal. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan mayoritas warganet menunjukkan dukungan terhadap industri tekstil dalam negeri.

"Dalam analisis respons masyarakat di media sosial Twitter atau X terkait produk impor ilegal dan satgas impor oleh Continuum, warganet menyebut industri tekstil kita butuh dukungan dan pembenahan," ujar Eko saat diskusi publik Indef bertajuk "Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit" di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurut Eko, warganet menilai pemerintah harus lebih tegas dalam menghadapi impor tekstil ilegal. Eko menyebut warganet menilai hal ini akan mematikan keberlangsungan industri tekstil Indonesia.

"Sebanyak 99 persen warganet sepakat produk impor ilegal harus dibasmi. Warganet menilai bahwa produk impor ilegal hanya akan mematikan usaha atau produk lokal," ucap Eko.

Eko mengatakan hal ini terangkum dalam survei melalui analisis big data Continuum berdasarkan pengumpulan perbincangan yang dilakukan di media sosial X dengan sampel pada periode 25 Juli sampai 6 Agustus 2024 yang mengumpulkan terkumpul sekitar 2.136 perbincangan. Dalam survei tersebut, lanjut Eko, warganet juga mempertanyakan peran Bea Cukai yang membiarkan produk tekstil ilegal memasuki Indonesia.

"Sebanyak 64 persen warganet skeptis Satgas impor efektif untuk mengatasi impor ilegal," lanjut Eko.

Berkaca dari kebijakan pembentukan Satgas sebelumnya, lanjut Eko, warganet menilai kehadiran satgas tidak memberikan dampak signifikan dalam memerangi produk impor ilegal. Eko menyebut pemerintah harus mencari terobosan baru dalam menjaga keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.

"Penggerebekan gudang barang ilegal, di samping mendapatkan apresiasi juga mendapatkan kritik warganet, kenapa hanya hilirnya yang digerebek, justru hulunya yang harus diincar pertama kali," sambung dia.

Selain mendukung pemberantasan produk tekstil ilegal, Eko mengatakan warganet juga mendorong para pelaku industri tekstil lokal untuk berbenah dan meningkatkan kualitasnya. Eko menyebut hal ini merupakan masukan yang positif dalam menjaga pasar dalam negeri.

"Warganet menilai produk impor ilegal harus dibasmi, kasihan produk dalam negeri. Namun warganet juga memberikan masukan agar produk dalam negeri juga ditingkatkan kualitasnya agar lebih mampu bersaing," kata Eko.

Sinyal Tanda Bahaya PHK

Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menyoroti tingginya tingkat PHK. Ia mengatakan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan adanya tren kenaikan PHK sejak Januari hingga Juni 2024.

"Ini adalah alarm sinyal tanda bahaya. di mana kita melihat capaian tenaga kerja yang terPHK pada Januari hingga Juni ini capaiannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini yang kami melihat ada yang tidak beres di tahun ini," ujar Andry.

Berdasarkan data tersebut, ucap Andry, jumlah PHK pada Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Andry mengatakan wilayah PHK banyak berada di di pusat-pusat sentra industri. Salah satunya yang menyumbang cukup besar adalah industri tekstil dan pakaian jadi.

"Kita tahu bahwa kita cukup berjaya begitu, ketika berbicara mengenai tekstil dan produk dari tekstil dan juga pakaian jadi di masa lalu," sambungnya.

Andry menyebut sektor strategis dan juga padat karya ini justru malah yang mendapatkan tekanan cukup besar pada hari ini menimbulkan pertanyaan besar. Andry menilai kebijakan pemerintah tentu memiliki dampak besar dalam memengaruhi keberlangsungan industri tekstil dan pakaian jadi.

Andry mengatakan arah kebijakan industri pemerintah memprioritaskan program hilirisasi. Namun sayangnya, fokus pemerintah hanya terpaku pada hilirisasi pertambangan.

"Padahal kita tahu tekstil, kalau kita tarik ke belakang, ini sebetulnya adalah bagian dari hilirisasi di migas. Jadi tekstil ini adalah produk hilirnya dari petrokimia. Jadi harusnya pemerintah juga memberikan upaya yang cukup besar dan tentunya tidak pandang bulu. Jangan memprioritaskan hanya sebatas hilirisasi pertambangan saja," lanjut Andry.

Andry menjelaskan industri pengolahan nonmigas pada 2023 memberikan sekitar lebih 16,8 persen kontribusinya terhadap PDB. Andry memerinci lima subsektor industri berkontribusi 12,3 persen yang mana terdapat sektor makanan dan minuman, kimia farmasi, dan obat tradisional, elektronik, alat angkutan, serta tekstil dan pakaian jadi.

"Saya yakin tahun ini, industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap PDB dan tekstil pada akhirnya akan turun," ucap dia.

Andry menyebut melesunya kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terlihat dari pertumbuhan yang selalu terkontraksi dalam beberapa kuartal terakhir. Pemerintah, lanjut Andry, harus bergerak cepat menangkap sinyal bahaya yang terjadi pada sektor industri tekstil dan pakaian jadi.

"Pemerintah harus menangkap sinyal bahaya ini dan mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kami berharap presiden juga ikut melihat terkait dengan industri tekstil ini karena ini industri yang memberikan kontribusi tenaga kerja yang cukup besar," kata Andry.