Jumlah impor komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor. Bahkan, impor itu mengalami kenaikan.

Padahal, masalah impor pipa ini pernah membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel. Jokowi sampai memecat salah satu petinggi BUMN pada beberapa tahun lalu karena persoalan impor pipa ini.

Berdasarkan data yang disajikan Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti impor pipa pada 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton. Kemudian, pada 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton.

Pada 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, pada 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton.

Selanjutnya pada 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Lalu, pada 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.

"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya," ungkap dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dalam catatan detikcom 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan perusahaan besar yang masih enggan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Dia mengaku kesal masih banyak barang yang bisa diproduksi di dalam negeri justru diimpor.

Luhut mencontohkan BUMN sekelas Pertamina saja masih mengimpor pipa, padahal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Dia mengaku cukup kesal, sampai-sampai menyebut Pertamina ngawur. Persoalan impor pipa ini juga dibahas Jokowi.

"Pipa ini ramai juga sama beliau (dibahas Presiden Joko Widodo). Pertamina ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu? Kecintaan kita dari idealisme itu masih kurang," kata Luhut dalam Rakernas BPPT 2021 yang disiarkan YouTube, Selasa (9/3/2021) silam.

Ujungnya, Luhut mengungkapkan akibat hal tersebut ada pejabat Pertamina yang langsung dipecat oleh Jokowi. Namun, dirinya enggan mengatakan siapa orang itu.

"Makanya kemarin ada pejabat tinggi Pertamina itu dipecat Presiden langsung. Saya tanya kenapa? Alasannya katanya karena TKDN, kau cek aja siapa yang diganti," kata Luhut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibuat jengkel karena masalah impor pipa. Karena persoalan impor pipa ini, Jokowi sampai memecat salah satu petinggi BUMN pada beberapa tahun lalu.

Kejengkelan Jokowi ini bukan tanpa alasan. Sebab, impor untuk komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) yang mengacu pada pipa untuk industri hulu minyak dan gas bumi (migas) lebih besar daripada ekspor.

Berdasarkan data yang disajikan Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Firdaus Manti, impor pipa pada tahun 2018 sebesar 198.793 ton dan ekspornya 99.054 ton. Kemudian, pada tahun 2019 impornya 188.999 ton dan ekspornya 109.973 ton.

Di tahun 2020, impor OCTG tercatat 133.001 ton dan ekspornya 102.492 ton. Lalu, di 2021 impornya sebesar 104.883 dan ekspornya 56.306 ton.

Selanjutnya di tahun 2022 impornya tercatat 102.984 ton dan ekspornya 41.657 ton. Lalu, di tahun 2023 impornya 201.731 ton dan ekspornya 70.201 ton.

"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya," ungkap dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dalam catatan detikcom 2021 lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan jengkel dengan perusahaan besar yang masih enggan menggunakan barang-barang produksi dalam negeri. Dia mengaku kesal masih banyak barang yang bisa diproduksi di dalam negeri justru diimpor.

Luhut mencontohkan pipa misalnya, dia mengatakan BUMN sekelas Pertamina saja masih mengimpor pipa, padahal sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Dia pun mengaku cukup kesal, sampai-sampai menyebut Pertamina ngawur. Persoalan impor pipa ini juga dibahas Presiden Jokowi.

"Pipa ini ramai juga sama beliau (dibahas Presiden Joko Widodo). Pertamina ngawurnya minta ampun itu, masih impor pipa padahal sudah bisa dibuat di Indonesia, bagaimana itu? Kecintaan kita dari idealisme itu masih kurang," kata Luhut dalam Rakernas BPPT 2021 yang disiarkan YouTube, Selasa (9/3/2021) silam.

Ujungnya, Luhut mengungkapkan akibat hal tersebut ada pejabat Pertamina yang langsung dipecat oleh Presiden. Namun, dirinya enggan mengatakan siapa orang itu.

"Makanya kemarin ada pejabat tinggi Pertamina itu dipecat Presiden langsung. Saya tanya kenapa? Alasannya katanya karena TKDN, kau cek aja siapa yang diganti," kata Luhut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mencatat, sebagian besar kebutuhan komoditas Oil Country Tubular Goods (OCTG) kebanyakan masih impor. OCTG sendiri mengacu pada pipa yang digunakan dalam industri hulu minyak dan gas bumi (migas).

Asisten Deputi Bidang Industri Maritim dan Transportasi, Kemenko Marves, Firdaus Manti menerangkan, berdasarkan profil industrinya komoditas OCTG mencakup casing, tubing dan accessories. Ada 16 perusahaan yang memproduksi dengan total kapasitas 1 juta ton per tahun.

Kemudian, tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk casing antara 15-47%, piping 15-47% dan accessories 15-50%.

"Di sini memang kami pemerintah meminta para produsen untuk mensertifikatkan produknya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan produknya pada pengadaan para pengguna barang dan jasa," katanya dalam acara Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Pihaknya mencatat, jika trennya dari 2018 sampai 2023, jumlah impor untuk komoditas OCTG lebih besar dibanding dari ekspornya. Pada tahun 2023 saja, jumlah impornya tercatat sebesar 201.731 ton. Sementara, untuk ekspornya 70.210 ton.

"Kalau dilihat tren ekspor impor komoditas OCTG dari 2018 sampai 2023, drill pipe untuk kode HS sekian dan casing tubing jumlah impor ini masih lebih besar. 2023 juga lonjakannya cukup besar importasi dibandingkan dengan ekspornya," ungkapnya.

Dari ilustrasi beban biaya OCTG, porsi material memiliki porsi biaya 75,12%. Namun, untuk TKDN-nya hanya 5,80%.

"Sedangkan porsi lainnya seperti tenaga kerja, alat kerja dan jasa umumnya itu mencapai TKDN yang tinggi dengan keseluruhannya di atas 75%,"ungkapnya.