Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukan hanya memperkuat bahwa Indonesia negara nonblok, tetapi juga memperluas dan membuka pintu investasi dari negara lain yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut perhitungannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun nonAPBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Alhasil, bergabungnya Indonesia ke organisasi yang sepakat untuk ‘membuang dolar’ tersebut memperbesar ruang pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan.

Terlebih, Fithra berpandangan mengenai potensi pembangunan atau kebutuhan pembiayaan ekonomi ke depan, akan lebih banyak dibiayai oleh non-APBN dan lebih banyak lagi luar Indonesia.

"Karena seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan bergabung ke BRICS dan juga ke OECD," tuturnya.

Hal ini pun sejalan dengan rencana Prabowo untuk terus menarik investasi ke dalam negeri, utamanya untuk program industrialisasi dan hilirisasi.

Hasil dari pertemuan KTT BRICS di Kazan pekan lalu, Indonesia melayangkan pendaftaran menjadi anggota aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS tersebut.

Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

"BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

Bisniss.com, JAKARTA — Indonesia telah resmi mendaftar keanggotaan BRICS setelah menyampaikan minat bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Keinginan untuk bergabung ke aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Padahal, tanpa BRICS pun, porsi investasi dan perdagangan China ke Indonesia sudah sangat besar. Misalnya, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari US$29,2 miliar pada 2015 menjadi US$62,1 miliar pada 2023.

"Sementara itu, investasi dari China melonjak 11 kali pada periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibandingkan negara lainnya pada 2023," katanya melalui siaran pers, Sabtu (25/10/2024).

Di sisi lain, Bhima mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia pada China justru membuat perekonomian lebih rapuh.

Dia menilai, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan melemahkan kinerja perekonomian mengingat ekonomi China yang diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan, berdasarkan World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF).

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China, bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” jelas Bhima.

Belum Ada Urgensi untuk Indonesia Gabung BRICS

Direktur China-Indonesia Desk Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat juga berpendapat bahwa Indonesia saat ini belum memiliki urgensi untuk bergabung ke BRICS.

"Mengingat keberadaan China dalam grup tersebut, dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial. Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," kata dia.

Lebih lanjut, negara anggota BRICS seperti China dan India juga memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Peneliti Celios Yeta Purnama menambahkan, bergabungnya Indonesia kedalam BRICS akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan grup tersebut pun dinilai akan semakin mengecil.

"Dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," tutur Yeta.

Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global," ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

"Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa," kata Yose.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tutur Sugiono dikutip dari laman resmi Kemenlu.

Dia menyampaikan, tujuan BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih terutama terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Tak hanya itu, BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Meski demikian, Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap bergabung dengan berbagai forum internasional yang berisi negara-negara maju.

"Kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju." lanjutnya.

Sebagai informasi, BRICS adalah blok ekonomi yang diinisiasi pada 2006 dengan anggota awal Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.