Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20. Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

“Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaranBroadcashdi kanal YouTubeBisniscom.

Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuatglobal southini.

Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

“Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain. Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

“Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suaracounter narrativeyang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawacounter narrativekarena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

“Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diyakini bakal memainkan peran aktif dalam percaturan politik internasional dengan bergabung ke dalam kelompok negara-negara Brics.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa kebijakan internasional Indonesia itu adalah bebas dan aktif. Artinya, bebas dari berbagai tekanan atau juga tidak bergabung kepada salah satu blok.

“Kita juga harus aktif memberikan kontribusi kepada perdamaian dunia, kepada kestabilan dunia, yang juga diamanatkan sebenarnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya dalam siaran di kanal YouTubeBisniscom.

Menurutnya, pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tampak akan lebih aktif lagi memainkan peran di pentas internasional. Brics, tuturnya, menjadi salah satu wadah bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif tersebut.

Untuk bergabung ke dalam Brics, menurutnya Indonesia harus melihat dari sisi kacamata geopolitik atau stratejik, serta tentunya dampak ekonominya pula. Secara strategis, lanjutnya, Indonesia akan mendapatkan posisi yang lebih baik, sedangkan secara ekonomi membawa banyak keuntungan saat bergabung dengan Brics.

“Brics itu juga walaupun awalnya adalah satu platform atau satu forum yang ditujukan untuk forum ekonomi, kelihatannya sekarang-sekarang ini sudah tidak terlalu lagi membicarakan mengenai permasalahan-permasalahan ekonom. Yang lebih banyak malah kita dengar sekarang-sekarang ini bahwa BRICS banyak membicarakan isu geopolitik ataupun isusecurityyang lebih banyak.”

“Bahkan banyak negara-negara anggota Brics atau ada beberapa negara anggota yang memposisikan diri sebagaicounter narrativedaripada tatanan dunia yang dibawa saat ini,” bebernya.

Jadi, sambung Yose, meski ada dampak ekonomi dengan bergabung ke dalam Brics, Indonesia masih harus mendiskusikan lagi niatnya itu. Hal itu diperlukan untuk melihat secara jernih keuntungan bagi Indonesia.

Langkah tersebut, menurutnya, wajar karena kondisi wadah tersebut sudah berbeda misalnya dari 10 atau 15 tahun lalu ketika didirikan.

Perang Kepentingan di Brics

Dia menjelaskan, pada mulanya Bric merupakan satu kumpulan dari negara-negara yang dianggap pasar berkembang atauemerging marketsdan bisa mempunyai kontribusi lebih tinggi lagi. Negara-negar tersebut juga mempunyai aspirasi yang lebih tinggi lagi atas perkumpulan itu sehingga mereka bisa menyuarakan aspirasinya.

“Permasalahannya adalah apakah negara-negara anggota BRICS ini memang mempunyai aspirasi yang sama. Sekarang kita lihat bahwa ternyata masing-masing itu juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Rusia saat ini membawa aspirasi mengenai geopolitik yang nampak sekali dalam konferensi tingkat tinggi terakhir. Isu itu tidak terlalu diterima oleh negara-negara anggota lainnya. Di samping itu, di dalam Brics pun terdapat rivalitas misalnya antara China dan India yang kerap bersitegang soal wilayah perbatasan.

Di sisi lain, isu mengenai dedolarisasi menjadi agenda yang kuat bagi negara-negara Brics selama beberapa tahun belakangan. Bila nantinya memutuskan untuk bergabung dalam perkumpulan negara-negara itu, maka Indonesia bisa membawa agenda penggunaan mata uang lokal ataulocal currency settlementdalam transaksi perdagangan.

“Jadilocal currency settlementini menurut saya mempunyai potensi yang lebih besar dibandingkan dengan agenda dedolarisasi yang datangnya dari Brics. Jadi masing-masing negara punya agendanya sendiri-sendiri yang tentunya kalau dibawa ke Brics harapannya mendapat dukungan dari negara-negara lain dan agenda Brics kadang memang tidak didukung oleh sebanyak negara-negara seluruhnya ini,”katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap manfaat Indonesia bergabung dalam keanggotan organisasi BRICS dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) terhadap iklim usaha nasional.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai pemerintah Indonesia memiliki tendensi dan pertimbangan dari segi geopolitik dalam berpartisipasi lewat dua organisasi dunia tersebut. Keputusan Presiden Prabowo Subianto, katanya, menjadi langkah yang baik bagi Indonesia.

"Mungkin perlu dilihat benefit-nya apa persisinya, tapi yang pasti supaya kita berimbang mungkin dari OECD tendensi nya kita sudah lihat seperti apa, kemudian BRICS itu seperti apa. Ini yang saya rasa perlu dianalisa lebih jauh," kata Shinta, Rabu (30/10/2024).

Shinta menerangkan keanggotan Indonesia di OECD dan BRICS cenderung kepada keterlibatan dalam standar-standar yang ditetapkan organisasi tersebut. Sementara itu, dia mengatakan kedua nya tidak langsung berdampak pada akses pasar, perdagangan maupun investasi.

"Ini maksudnya tidak ada kaitan langsung terhadap akses pasar dan lain-lain. Ini hanya kelompok yang kemudian mencoba untuk bersama, saya lihat salah satu aspek yang lagi didorong emngenai keuangan, dari segi swap [currency] dan segala macam," ujarnya

Terkait manfaat keekonomian dari keanggotan pada BRICS dan OECD, Shinta menilai hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena memiliki aspek berbeda dengan kerja sama komprehensif.

"Ini bukan seperti comprehensive economy partnership agreement seperti dengan EU, kalau EU itu dampaknya langsung karena dia kan ke market access kepada perdagangan ke investasi itu kan ada dampaknya itu lain," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai opsi terbaik untuk Indonesia adalah untuk bergabung dengan kedua organisasi tersebut. Hal tersebut seiring dengan potensi manfaat yang akan didapatkan Indonesia dengan langkah tersebut.

Wijayanto juga mengatakan, tidak ada larangan formal yang mengatakan bahhwa sebuah negara tidak boleh bergabung dengan BRICS dan OECD. Menurutnya, praktik serupa juga telah dilakukan oleh negara-negara lain seperti Brasil, Thailand, dan lainnya.

"Ini [RI bergabung ke BRICS dan OECD] mungkin dilakukan, karena tidak ada larangan formal. Thailand approach-nya begitu, Turki sudah menjadi anggota OECD tapi sedang apply [ke BRICS], Brasil sebagai pemrakarsa BRICS juga sedang apply ke OECD," jelas WIjayanto dalam diskusi daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Wijayanto memaparkan salah satu keuntungan Indonesia bergabung dengan BRICS adalah meningkatkan kerja sama antara negara berkembang atau global south.

Menurutnya, kerja sama global south belum secara maksimal dikembangkan oleh OECD. Padahal, Wijayanto mengatakan secara ekonomi potensi kerja sama ini sangat besar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia perlu mewaspadai beberapa dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan kelompok negara BRICS, termasuk meningkatnya ketegangan dengan negara-negara Barat seperti AS.

Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam menuturkan, minat Indonesia untuk bergabung ke BRICS merupakan salah satu bentuk diplomasi jalan tengah dan sikap yang lebih inklusif di dunia internasional setelah sebelumnya telah mengurus aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Di sisi lain, dia mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi dampak yang akan muncul jika resmi bergabung dengan BRICS. Masuknya Indonesia ke BRICS dapat memicu ketegangan hubungan dengan negara barat, seperti AS dan sekutunya.

"Keberpihakan pada aliansi internasional yang non-barat akan menghasilkan karakter pola relasi yang agak penuh dengan kecurigaan. Indonesia bisa menghadapi ketegangan dengan negara-negara seperti AS atau Australia yang bisa disebut sebagai security sheriff AS di wilayah Pasifik," katanya dalam diskusi daring daring 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?' pada Rabu (30/10/2014).

Serupa, Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dapat mengganggu hubungan dengan AS.

Namun, dia mengingatkan Indonesia untuk tidak takut dan tetap berani melangkah untuk bergabung ke BRICS jika hal tersebut akan menguntungkan negara.

"Memang akan membuat hubungan kita dengan AS bermasalah. Dampak pasti ada, tetapi seberapa besar harus ditakar oleh Indonesia. Jangan sampai ketakutan terhadap dampak itu membuat Indonesia tidak berani melangkah," jelas Wijayanto.

Wijayanto mengatakan potensi risiko tersebut akan bergantung pada diplomasi yang dilakukan Indonesia ke depannya. Dia mengatakan, Indonesia harus mampu memberikan anggapan bahwa keputusan bergabung ke BRICS bukan merupakan langkah memihak blok tertentu.

Dia menuturkan, beberapa negara lain yang telah atau berminat menjadi anggota BRICS masih memiliki hubungan baik dengan AS, seperti dua negara pemrakarsanya, Brasil dan India.

"India dan Brasil sebagai salah satu inisiator BRICS adalah sahabat terdekat AS di Asia Selatan dan Amerika Selatan. Kemudian, Vietnam yang mendekat ke BRICS sudah memiliki perjanjian dagang bilateral dengan AS sejak 2000," tambahnya.

Sementara itu, Umam juga mengingatkan Indonesia harus mampu memanfaatkan kesempatan bergabung dengan BRICS dan OECD untuk meningkatkan pembangunan negara. Dia mengatakan, kerja sama dengan kedua organisasi tersebut akan memiliki manfaat besar terutama dari sisi ekonomi.

"Kalau kita lambat untuk memilih, itu akan memberikan dampak secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," kata Umam.

Peluang dan Risiko Gabung BRICS

Adapun, Umam mengatakan, bergabung dengan BRICS akan menambah akses Indonesia dalam pendanaan untuk infrastruktur. Pasalnya, BRICS memiliki lembaga pendanaan sendiri bernama New Development Bank (NDB) yang menyediakan alternatif pembiayaan infrastruktur.

"BRICS bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan infrastruktur untuk Indonesia yang persyaratannya tak seketat OECD. Ini bisa menggenjot agenda pembangunan infrastruktur Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Selain itu, dengan masuk menjadi anggota BRICS, Indonesia akan memiliki posisi tawar di dunia internasional, terutama dari sisi ekonomi. Ahmad menuturkan, hal ini akan menjadi penting dalam diplomasi ekonomi mengingat negara-negara anggota BRICS memiliki pengaruh yang lebih besar terkait arus investasi dan perdagangan dunia.

Namun, Umam mengingatkan Indonesia harus selalu menjalankan diplomasi jalan tengah dengan tidak terlalu condong ke barat maupun timur.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan Indonesia harus mengantisipasi potensi risiko ketergantungan ekonomi terhadap China. Hal ini mengingat posisi China sebagai negara anggota BRICS dengan kekuatan ekonomi terbesar.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Fajar Anandi, menambahkan Indonesia juga harus mampu menyeimbangkan hubungan antara negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia dan China dan negara-negara Barat.

Fajar juga menyoroti hubungan dagang antara Indonesia dan China yang signifikan seiring dengan tingginya ekspor dan impor yang dilakukan kedua negara.

"Mau tidak mau kita akan lebih terikat dengan mereka (BRICS), terutama dengan China, karena ada kepentingan dalam konteks ekonomi dan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia melakukan balancing dengan negara-negara Barat," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

St Petersburg: Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie, memberikan pandangan terkait rencana Indonesia bergabung dengan kelompok negara-negara BRICS. Menurut dia, langkah Indonesia itu sebagai simbol adanya alternatif kekuatan baru selain Barat.

"Saya kira dengan mengirimkan Menteri Luar Negeri ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka 'percaya' terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat," kata Connie melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 29 Oktober 2024.

Menurut dia, BRICS dapat memberikan kemandirian ekonomi yang jauh lebih besar dari dolar AS. Alasannya, organisasi tersebut bisa menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam.
"Dan tidak diragukan lagi, BRICS menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global," kata Connie.

Profesor asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menunggu apakah Prabowo akan menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru. Jika iya, maka BRICS berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO.

"Tentunya dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” kata dia.

Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov, menjelaskan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari dominasi Barat.

Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS. Kelompok BRICS saat ini beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2-24.

Selain mendaftar BRICS, Indonesia diketahui menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya Indonesia, ada 12 negara lain seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Bisnis.com, JAKARTA - China siap menyambut Indonesia untuk bergabung dengan keluarga besar BRICS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian mengatakan BRICS merupakan mekanisme yang terbuka dan inklusif.

"Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan keluarga BRICS," katanya dalam konferensi pers di Beijing, China dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan keinginan Indonesia untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Hal itu disampaikan utusan Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia yang digelar 24 Oktober 2024,

Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Negara-negara Asia Tenggara yang turut menjadi mitra BRICS selain Indonesia adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam.

"Sebagai platform penting bagi ekonomi yang masih berkembang maupun negara-negara berkembang untuk meningkatkan solidaritas dan kerja sama serta menegakkan kepentingan bersama, mekanisme kerja sama BRICS telah menjadi kekuatan positif dan stabil untuk kebaikan dalam hubungan internasional," papar Lin Jian.

Lin Jian menyebut Indonesia sebagai salah satu negara berkembang utama dan ekonomi yang juga sedang berkembang punya peran penting dalam konstelasi global.

Menurutnya, Indonesia juga telah terlibat aktif dalam kerja sama 'BRICS Plus' dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengatakan keinginan RI bergabung dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia memandang BRICS sebagai wahana yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama negara-negara Selatan Global (Global South).

Untuk itu, Sugiono mengajukan tiga langkah konkret untuk memperkuat kerja sama BRICS dengan negara-negara Selatan Global. Pertama, menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan sehingga negara-negara maju harus memenuhi komitmen mereka kepada negara berkembang.

Kedua, mendukung reformasi sistem multilateral supaya lebih inklusif, representatif, dan sesuai dengan realitas saat ini. Institusi internasional juga harus diperkuat dengan sumber daya yang memadai, ucap Menlu RI.

Ketiga, Indonesia mendorong BRICS untuk menjadi perekat demi menguatkan solidaritas antara negara-negara berkembang.

Selain itu, bergabungnya Indonesia ke BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia.

Sebagai pembina jembatan antara negara-negara berkembang dengan negara maju, Indonesia juga berkomitmen meningkatkan keterlibatan nasional dalam forum-forum lain selain BRICS, serta melanjutkan dialog dengan negara-negara maju.

BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brazil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, tetapi kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Secara akumulasi, populasi penduduk BRICS mencakup 43 persen populasi dunia.

Adapun nilai perdagangannya mencapai 16% perdagangan global. BRICS juga menyumbang seperempat dari ekonomi global, mencakup seperlima dari perdagangan global.

Jakarta: Pemerintah Indonesia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung ke dalam kelompok BRICS. Keinginan Indonesia yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ini, mendapat respons yang sangat positif dari Rusia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

“Anda tahu, (bergabung BRICS) itu akan menjadi semacam keputusan besar yang akan menyelesaikan banyak masalah. Tentu saja, saya yakin begitu,” ucap Dubes Sergey, dalam pembaruan media di kediamannya.
“Keputusan Presiden Indonesia, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS, merupakan langkah penting,” sambungnya.

Dubes Sergey menghargai keinginan Indonesia seperti yang disampaikan Menlu Sugiono, yakni tidak ingin bergabung dengan blok atau kubu mana pun di dunia modern.

“Tetapi Indonesia mau menjadi bagian dari kelompok negara-negara yang sangat penting yang berpikiran sama, yang benar-benar ingin mengikuti kebijakan luar negeri yang independen dan aktif, yang siap untuk tidak menindaklanjuti keputusan dari Barat dan tidak menyerah di bawah tekanan dari negara-negara Barat,” ujar Dubes Sergey.

Konsensus BRICS

Ia menambahkan, memang saat ini BRICS belum membangun mata uang atau sistem pembayaran sendiri. Namun, Dubes Sergey yakin masalah-masalah ini akan dibahas, dan ini akan menjadi masa depan BRICS.

“Saya sangat senang bahwa Indonesia akan bergabung dengan kelompok ini. Saya harap ini juga akan membantu hubungan bilateral kita, tetapi mari kita lihat,” ungkapnya.

“Indonesia adalah sahabat kita, kita mendukungnya, tetapi kita tidak bisa, mendorong Indonesia atau menarik Indonesia ke BRICS atau melakukan sesuatu yang spesifik untuk Indonesia, karena itu harus menjadi keputusan bersama semua anggota, itu harus menjadi konsensus semua anggota,” tegas Dubes Sergey.

Ia meyakini hal-hal terpenting antara Indonesia dan Rusia dapat dilakukan secara bilateral. Namun, BRICS dapat menjadi pilihan lain untuk membahas juga beberapa isu multilateral terkait politik, ekonomi, pertukaran budaya, sosial-ekonomi.

Baca juga: Proses Indonesia untuk Bergabung Jadi Anggota BRICS Telah dimulai


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS bukan hanya memperkuat bahwa Indonesia negara nonblok, tetapi juga memperluas dan membuka pintu investasi dari negara lain yang pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Fithra Faisal Hastiadi melihat langkah pemerintah bergabung dengan berbagai organisasi internasional menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan investasi.

Menurut perhitungannya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, Indonesia butuh investasi sekitar Rp10.000 triliun di sektor infrastruktur. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya dapat memenuhi sekitar Rp500 triliun.

"Dalam lima tahun ke depan itu setidaknya butuh Rp10.000 triliun, Rp500 triliun APBN, Rp9.500 triliun nonAPBN yang berasal dari negara lain termasuk negara-negara yang tergabung dalam BRICS," ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Alhasil, bergabungnya Indonesia ke organisasi yang sepakat untuk ‘membuang dolar’ tersebut memperbesar ruang pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan.

Terlebih, Fithra berpandangan mengenai potensi pembangunan atau kebutuhan pembiayaan ekonomi ke depan, akan lebih banyak dibiayai oleh non-APBN dan lebih banyak lagi luar Indonesia.

"Karena seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo dengan bergabung ke BRICS dan juga ke OECD," tuturnya.

Hal ini pun sejalan dengan rencana Prabowo untuk terus menarik investasi ke dalam negeri, utamanya untuk program industrialisasi dan hilirisasi.

Hasil dari pertemuan KTT BRICS di Kazan pekan lalu, Indonesia melayangkan pendaftaran menjadi anggota aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia terbuka dalam menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS tersebut.

Airlangga menuturkan bahwa Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait hal tersebut. Di mana akan menjajaki semua blok yang ada.

"BRICS kan salah satu dari arahan bapak presiden, karena jelas dalam pidatonya, kita non blok, maka semua blok kita monitor dan kita jajaki," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Rabu (22/10/2024).

JAKARTA, investor.id – DPR menyatakan dukungan untuk langkah Indonesia bergabung dengan BRICS untuk memperkuat dipomasi bebas aktif. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem Amelia Anggraini menegaskan hal ini karena sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Adapun kelompok ekonomi BRICS diinisiasi oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

“Keikutsertaan Indonesia dalam BRICS mencerminkan komitmen kita untuk menjaga kedaulatan dalam kebijakan luar negeri dan memaksimalkan potensi kerjasama ekonomi dengan negara-negara berkembang. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif,” jelas Amelia, Jumat (25/10/2024).

Ia menerangkan, BRICS yang didirikan pada 2009 merupakan aliansi ekonomi yang fokus pada isu-isu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pembangunan.

Amelia menegaskan, BRICS bukanlah aliansi yang mencakup isu keamanan atau militer seperti aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atau pakta pertahanan lainnya.

“Aliansi ini lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi dan pengembangan infrastruktur antarnegara anggotanya, tanpa terlibat dalam urusan keamanan atau pakta militer,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Amelia mengatakan BRICS merupakan forum penting bagi negara-negara berkembang untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan global, termasuk kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan internasional.

“Sebagai koalisi pemerintah dan mitra Komisi I, saya akan terus mendukung pemerintah dalam memastikan bahwa Indonesia memainkan peran aktif dan produktif di forum internasional ini,” tegas Amelia.

Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS diharapkan akan memperkuat posisi negara dalam diplomasi ekonomi global dan membuka peluang baru dalam memperluas kerja sama multilateral.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisniss.com, JAKARTA — Indonesia telah resmi mendaftar keanggotaan BRICS setelah menyampaikan minat bergabung ke blok ekonomi tersebut.

Keinginan untuk bergabung ke aliansi yang beranggotakan 5 negara besar, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (lalu kini bertambah anggota-anggota lainnya) disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira berpendapat bahwa pendaftaran resmi Indonesia ke dalam BRICS semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Padahal, tanpa BRICS pun, porsi investasi dan perdagangan China ke Indonesia sudah sangat besar. Misalnya, impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari US$29,2 miliar pada 2015 menjadi US$62,1 miliar pada 2023.

"Sementara itu, investasi dari China melonjak 11 kali pada periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibandingkan negara lainnya pada 2023," katanya melalui siaran pers, Sabtu (25/10/2024).

Di sisi lain, Bhima mengatakan bahwa ketergantungan Indonesia pada China justru membuat perekonomian lebih rapuh.

Dia menilai, bergabungnya Indonesia ke BRICS akan melemahkan kinerja perekonomian mengingat ekonomi China yang diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan, berdasarkan World Economic Outlook International Monetary Fund (IMF).

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra di luar China, bukan malah masuk menjadi anggota BRICS,” jelas Bhima.

Belum Ada Urgensi untuk Indonesia Gabung BRICS

Direktur China-Indonesia Desk Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat juga berpendapat bahwa Indonesia saat ini belum memiliki urgensi untuk bergabung ke BRICS.

"Mengingat keberadaan China dalam grup tersebut, dikhawatirkan mempengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial. Salah satunya merespon manuver China di kawasan Laut China Selatan," kata dia.

Lebih lanjut, negara anggota BRICS seperti China dan India juga memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Menurut Zulfikar, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Peneliti Celios Yeta Purnama menambahkan, bergabungnya Indonesia kedalam BRICS akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan grup tersebut pun dinilai akan semakin mengecil.

"Dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China," tutur Yeta.

Bisnis.com, JAKARTA — Centre for Strategic and International Studies atau CSIS mengkritisi keputusan pemerintah untuk bergabung ke blok ekonomi BRICS, padahal Indonesia sudah menjadi anggota G20.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri mengaku kaget dengan keputusan pemerintah yang mengikuti jejak tiga negara Asean lain yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang bergabung ke BRICS. Dia menekankan, level Indonesia sudah di atas Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

"Indonesia itu sudah berada di atas dari tiga negara anggota Asean ini, Indonesia itu anggota G20 kok, kita enggak terlalu memerlukan satu platform baru untuk tampil ataupun mempunyai corong di tingkatan global," ujar Yose dalam media briefing yang disiarkan di kanal YouTube CSIS Indonesia, Jumat (25/10/2024).

Oleh sebab itu, dia menilai seharusnya pemerintah cukup fokus ke G20. Bahkan, sambungnya, Indonesia bisa pimpin negara-negara kawasan dengan membawa Asean sebagai organisasi bergabung ke G20.

"Seperti African Union misalnya, dan itu yang kita bisa coba kembangkan ke depannya, bukan bagian dari satu kelompok yang mungkin sampai sekarang belum ketahuan juga tujuannya untuk apa," kata Yose.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung ke dalam BRICS dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia (24/10/2024). Dengan pengumuman tersebut, proses Indonesia untuk bergabung menjadi anggota BRICS telah dimulai.

"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum," tutur Sugiono dikutip dari laman resmi Kemenlu.

Dia menyampaikan, tujuan BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih terutama terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pemajuan sumber daya manusia.

Tak hanya itu, BRICS dirasa dapat berfungsi sebagai perekat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Meski demikian, Sugiono menegaskan Indonesia akan tetap bergabung dengan berbagai forum internasional yang berisi negara-negara maju.

"Kita juga melanjutkan keterlibatan atau engagement kita di forum-forum lain, sekaligus juga terus melanjutkan diskusi dengan negara maju." lanjutnya.

Sebagai informasi, BRICS adalah blok ekonomi yang diinisiasi pada 2006 dengan anggota awal Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaannya diperluas pada tahun 2023 dengan bergabungnya Ethiopia, Iran, Mesir, dan Persatuan Emirat Arab.