Jakarta: Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) bersama Koalisi Seni baru saja mengkaji pentingnya revisi Undang-Undang Hak Cipta dalam acara diskusi publik yang bertajuk Royalti Hak Musisi, Bukan Cuan Industri.

Merespon hal tersebut, FESMI bersama Koalisi Seni menggelar diskusi publik di kafe Earhouse milik pasangan musisi Endah dan Rhesa pada, Senin, 22 Oktober 2024 yang berlokasi di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan.

Diskusi publik ini turut mengundang sederet narasumber seperti Cholil Mahmud (Musisi, Pengurus FESMI, Anggota Koalisi Seni), Febri Nindyo (Musisi, Pengurus FESMI), Prayudhi Setiadharma (Praktisi Hukum), dan Ratri Ninditya (Koordinator Penelitian Koalisi Seni).
Acara ini fokus mengkaji mengenai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 yang mengatur tarif royalti lagu dan musik untuk bidang komersial hanya menetapkan pemungutan royalti dengan metode borongan (blanket).

"Karena musik digital itu semakin menjadi konsumsi sehari-hari, pengetahuan tentang royalti ini menjadi sangat penting," ungkap Cholil Mahmud selaku musisi sekaligus pengurus FESMI dan anggota Koalisi Seni.

Vokalis Efek Rumah Kaca itu juga menjelaskan alasan yang kuat kenapa acara diskusi mengenai UU Hak Cipta dan royalti musisi ini perlu untuk dilakukan.

baca juga: Nah Lho! Ahmad Dhani Singgung Band Kotak karena Bawakan Lagu Orang Tanpa Izin

"Satu hal lagi yang menurut saya juga menjadi alasan kuat kenapa acara ini perlu dilakukan. Sebenarnya, saat ini sedang berkembang isu tentang adanya revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi tidak ada salahnya jika kita punya ide-ide yang baik tentang UU Hak Cipta, kita bisa utarakan di sini mengenai apa saja kendala UU Hak Cipta tahun 2014, yang ternyata perilaku kita mengkonsumsi dan memproduksi musik saat ini belum tercakup dalam UU tersebut atau sudah ketinggalan zaman," sambungnya.

Musisi Kurang Royalti Karena Tidak Ada Platform Digital Lokal

Sedangkan menurut Koordinator Penelitian Koalisi Seni, Ninditya menyatakan bila masalah musisi saat ini karena kurangnya royalti, maka seharusnya disediakan tarif minimum untuk musisi dari semua bentuk platform distribusi apapun.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintah yang seharusnya menjaga musisi untuk dapat presentase royalti yang layak, justru tidak pernah hadir untuk menekan atau melarang platform digital multinasional di Indonesia yang menyebabkan musisi kurang untuk mendapatkan hak royalti mereka.

"Kalau di Indonesia itu uniknya, kita negaranya penduduknya banyak, pendengar musiknya banyak banget, tapi negaranya tidak pernah hadir buat kasih dorongan lebih ke platform buat menekan. Padahal kan platformnya yang merugi kalau negara yang melarang," ungkap Ratri Ninditya selaku Koordinator Penelitian Koalisi Seni.

baca juga: Melly Goeslaw Miris Lihat Nasib Musisi Zaman Sekarang, Kenapa?

"Misalnya, sebuah platform digital multinasional ini akan kehilangan sekian ratus juta pendengar atau pelanggan ketika negara membatasi. Sayangnya, itu nggak bisa dilakukan karena kita nggak punya alternatif yang lain (platform dalam negeri)," tutup Ratri Ninditya.

Royalti di Indonesia Tidak Pernah Berkembang

Pada diskusi publik malam itu, praktisi hukum Panji Prasetyo menerangkan mengenai sejarah Undang-Undang Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Hukum (LMK) dalam perspektif ilmu hukum.

Panji juga menegaskan bahwa royalti di Indonesia selama 40 tahun ini stagnan atau tidak berkembang karena terlalu banyak LMK yang saat ini berdiri sebanyak 15 LMK.

"Masalah royalti di Indonesia tidak pernah berkembang dan tidak pernah improve sistem dan lain sebagainya. Yang terjadi cuman nambah Lembaga Manajemen Kolefktif (LMK) doang," ujar Panji Prasetyo selaku praktisi hukum dan pengurus FESMI.

"Jadi kalau pertanyaannya kenapa royalti kita gak bisa banyak? Ya itu problemnya, 40 tahun kita mau mengembangkan sistem royalti di Indonesia yang terjadi itu cuma LMK banyak doang. Tapi nggak pernah ada sistem yang berlaku nasional yang menguntungkan pencipta, distribusi, dan lain-lain," sambungnya.

"Jadi menurut saya sih dengan keadaan sekarang hari ini, yang dibutuhkan itu bukan cuman Undang-Undang, tetapi political will dan adanya integrity dari orang-orang yang menjalankan," tutup Panji.

(Basuki Rachmat)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

BOGOR - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno mengatakan industri kreatif terutama subsektor musik punya peran penting bagi ekonomi Indonesia. Di wilayah penyelenggara festival musik misalnya, dampak positif yang terasa seperti terbukanya lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur pariwisata

Hal itu dikatakan Sandiaga dalam acara MiCE TO MEET YOU bertajuk ?Road to Festival Karya Musik Komunitas 2024 di Club House Club House RSJ Marzoeki Mahdi Heritage Golf Field Bogor, Minggu (22/9/2024).

Baca Juga: Kemenparekraf Uji Coba Paket Wisata Tripel B, Konektivitas Bali dan Banyuwangi Lewat Jalur Laut

Industri musik dalam bentuk festival, lanjut Sandiaga, memiliki dampak turunan yang tinggi dalam membuka lapangan kerja mulai dari kuliner juga pekerja ekonomi kreatif lain seperti pekerja panggung, penyewaan alat musik, pegiat media social, staf penjualan tiket, tenaga keamanan, dan lainnya.

Pada tahun 2020, subsektor musik berhasil memberikan kontribusi sebesar hampir Rp6 triliun dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Pemerintah juga menargetkan subsektor musik dapat menyerap sebanyak 70.000 tenaga kerja.

"Pemerintah terus mendorong dan mendukung pengembangan industri musik Indonesia melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mendukung hilirisasi music seperti program pemasaran untuk memperkuat ekosistem musik, penyelenggaraan event musik hingga digitalisasi perizinan event," kata Sandiaga.

Acara MiCE TO MEET YOU "Road to Festival Karya Musik Komunitas 2024" juga menghadirkan diskusi soal pengembangan manajemen industri musik dan rekaman untuk anak komunitas di Indonesia. Diskusi diikuti oleh Menparekraf Sandiaga Uno, Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bogor Iceu Pujiati, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Perwakilan Direktorat Pelatihan dan Pemberdayaan FESMI Putri Putri Siahaanz Koordinator Akademik Unisadhuguna International College (UIC) Irman F. Saputra dan Direktur RSJ Marzoeki Mahdi Heritage Golf Field Bogor Nova Riyanti Yusuf.

Baca Juga: Sandiaga Uno Bakal Lepas Status Menparekraf, Pastikan 5 Destinasi Super Prioritas Berlanjut

Adapun diskusi membahas soal kolaborasi pemerintah, pelaku industri, dan para musisi untuk menghadapi hilirasasi industri musik. Pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi musik, proses produksi musik, pemasaran, dan pendistribusian musik ke konsumen perlu diadaptasi agar bisa memaksimalkan hilirasi industri musik yang berdampak positif kepada ekonomi.

"Hilirisasi yang kuat adalah kunci untuk menciptakan ekosistem musik Indonesia yang berkelanjutan dan mampu bersaing di kancah global," pungkasnya.

Acara diskusi juga diikuti oleh para perwakilan asosiasi Meeting, Incentive, Conferences, and Exhibitions (MICE), asosiasi agen pariwisata (ASITA), pemerintah, sejumlah pengelola convention center, mahasiswa program studi pariwisata, dan komunitas fotografi.

Bisnis.com, JAKARTA – Piringan Hitam Recordstore (PHR) Pressing adalah pabrik pencetak piringan hitam atau vinyl pertama di Indonesia sejak 50 tahun yang lalu.

M. Taufiqurrahman, co-founder PHR Pressing dan pemilik label rekaman Elevation Records, menyatakan bahwa ide pabrik piringan hitam dimulai dari sebuah kolaborasi dan kecintaan terhadap musik rilisan fisik yang umumnya dianggap telah tergerus zaman.

Dalam sejarah musik dan seni, piringan hitam lekat dengan glamor dan masyarakat kelas atas. Sejak tahun 1950-an, hanya kalangan tertentu—seperti pengusaha kaya atau orang yang sering ke luar negeri—yang dapat mengoleksi piringan hitam.

Rilisan musik fisik pun berkembang. Pada era 1980-an, compact disc atau CD mulai digandrungi berbagai lapisan masyarakat. Produksinya murah, maka harga jualnya pun murah. CD laku di pasaran hingga munculnya internet dan streaming musik secara digital pada tahun 2000-an. Tak disangka, awal 2010-an menjadi titik balik popularitas piringan hitam.

“Saat itu, orang mulai rindu mendengarkan musik dengan format fisik. CD baru saja ditinggalkan, kaset sudah tidak begitu relevan. Opsi terakhir, vinyl,” ujar Taufiqurrahman pada acara Kamis Santuy di Wisma Bisnis Indonesia, Kamis (15/6/2024).

Dari Hobi Menjadi Penghidupan Ekosistem Musisi Indonesia

Johan Mantiri, CEO PHR Pressing dan founder Piringan Hitam Recordstore menyadari animo yang cukup tinggi dari berbagai kalangan terhadap piringan hitam, maka dia mulai berjualan di media sosial Kaskus dan Facebook.

Pada 2012, Johan membuka toko Piringan Hitam Recordstore di daerah Senayan, Jakarta. Beberapa tahun berjalan, pandemi menghantam. “Toko tutup, mal tutup. Kami terpaksa jualan di media sosial. Ternyata, pemasukan justru lebih tinggi (selama pandemi).”

Pandemi pun menjadi momentum bagi Johan dan Taufiqurrahman untuk berkolaborasi. Elevation Records dan Piringan Hitam Recordstore Senayan mencetak vinyl album “Gila” Live oleh Gombloh.

Kurangnya pressing plant atau pabrik piringan hitam saat itu, mengharuskan kedua wirausahawan tersebut mencetak album di luar negeri. Kolaborasi tersebut berlanjut dengan merangkul musisi-musisi ternama, seperti Nadin Amizah, Hindia, hingga Candra Darusman.

Ketika “antrean” pencetak album semakin panjang, Johan dan Taufiqurrahman pun memutuskan untuk membuka pabrik piringan hitam di Indonesia. Hal ini bukanlah keputusan yang mudah. Modal yang dibutuhkan cukup besar—mesin pencetak piringan dihargai sekitar Rp8 miliar—dan perawatannya pun sulit.

“Pabrik piringan hitam terakhir adalah Lokananta di Surakarta, 1974. Secara finansial, memang sangat susah menjaga pabrik piringan hitam,” ungkap Taufiqurrahman.

Tren ketertarikan musisi terhadap piringan hitam semakin meningkat. Pada tahun pertama, PHR Pressing telah memproduksi 15 album dalam bentuk piringan hitam. Hingga Agustus 2024, sekitar 70 album telah dicetak oleh pabrik piringan hitam tersebut.

Streaming Digital versus Piringan Hitam

Johan dan Taufiqurrahman tidak menampik kemudahan akses platform streaming digital. Namun, menurut mereka, model bisnis musik digital sulit untuk menghidupkan “ekosistem” musisi, label rekaman, dan pihak lainnya.

“Musik adalah seni, dan menciptakan seni memang mahal. Tapi, modal bisnis sekarang (digital) tidak membantu seniman untuk dapat uang dari musiknya,” ungkapnya.

Piringan hitam adalah satu dari sedikit sumber penghasilan musisi—dan lebih jauh lagi, seluruh pihak yang terlibat. Selain tur dan menjual merchandise, piringan hitam berkontribusi menghidupkan kembali ekosistem moneter musik Indonesia.

Jakarta: Penyedia layanan streaming musik Spotify merilis data terkait pasar Indonesia. Mereka mencatat pertumbuhan signifikan musisi indie di Indonesia, terkait pendengar dan dampak revenue yang dihasilkan.

Hal itu diungkapkan Kossy Ng, Head Music Spotify Southeast Asia, dalam pemaparan data bertajuk Loud and Clear di hadapan media, di Kawasan Jakarta Selatan, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Data menarik yang diungkap Spotify adalah 70 persen dari seluruh royalti yang dihasilkan oleh artis Indonesia di Spotify pada tahun 2023 berasal dari artis atau label independen. Ini artinya pola distribusi dan pro-kontra terkait dominasi label mayor atau independen menjadi semakin tidak relevan.

Baca juga: Enola Band Shoegaze Asal Surabaya Rilis Merchandise Kondom

Royalti yang dihasilkan musisi Indonesia pada 2023 di Spotify juga meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2021, dan meningkat lebih dari 1.500 persen sejak 2017.

"Streaming secara konsisten telah mendorong transformasi dalam industri musik. Loud and Clear memberikan wawasan baru bagi para artis, industri, dan penggemar di seluruh dunia tentang apa yang diamati oleh Spotify berdasarkan data-datanya, memberikan kejelasan tentang streaming musik dan ekonominya," jelas Kossy Ng.

Menariknya, para pendengar artis Indonesia mulai meningkat dari luar negeri. Tidak adanya sekat teritori dalam akses platform streaming membuat lagu-lagu Indonesia mudah dijangkau oleh pendengar musik dari seluruh dunia. Terlebih, beberapa artis Indonesia masuk ke dalam fitur daftar putar atau playlist yang terkurasi oleh Spotify. Tercatat setidaknya artis Indonesia ditemukan oleh pendengar baru lebih dari 5,1 miliar kali, pada 2023.

Kemudian, lebih dari dua per tiga dari royalti yang dihasilkan artis Indonesia berasal dari pendengar di luar negeri. Hal ini termasuk lagu-lagu dengan Bahasa Indonesia. Fakta ini membuktikan bahwa lagu-lagu berbahasa Indonesia dapat dinikmati oleh penggemar musik berbahasa non-Indonesia.

"Artis yang membawakan lagu dalam Bahasa Indonesia secara kolektif mengalami pertumbuhan royalti Spotify sebesar 521% sejak tahun 2018, mencerminkan apresiasi global yang semakin meningkat terhadap musik berbahasa Indonesia," tulis Spotify melalui keterangan pers.

Fakta-fakta di atas semakin membuktikan bahwa pasar musik di Indonesia menjadi salah satu yang menjanjikan di kawasan Asia Tenggara.

Baca juga: Rekomendasi Lagu Indonesia Rilisan 2024 Pilihan David Tarigan

(ASA)