Industri tekstil dalam negeri masih dalam keadaan tertekan. Tercatat subsektor industri tekstil mengalami kontraksi berdasarkan rilis Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2024 oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, IKI bulan Juli tetap ekspansif namun melambat 0,10 poin dibanding bulan Juni 2024 ke level 52,40. Sedangkan dibanding Juli tahun lalu ada penurunan sebesar 0,91 poin.

"IKI pada bulan Juli 2024 mencapai 52,40, melambat 0,10 poin dibandingkan dengan bulan Juni 2024 yang sebesar 52,50. Selanjutnya, nilai ini melambat 0,91 poin dibandingkan dengan nilai IKI Juli tahun lalu yang sebesar 53,31," kata Febri dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, terdapat 3 subsektor yang mengalami kontraksi. Industri yang kontraksi adalah industri tekstil, industri kertas dan barang kertas, dan industri mesin, dan barang peralatan yang tidak termasuk dalam lainnya.

Febri menduga kebijakan relaksasi impor yang dikeluarkan pemerintah dan pelepasan 26 ribu kontainer di pelabuhan berpengaruh terhadap pelemahan IKI. Salah satu yang paling terdampak adalah industri tekstil.

"Setelah Menteri Perekonomian dan Menteri Keuangan melepas kontainer, nilai IKI agak mengalami sedikit penurunan, terutama pada industri tekstil," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo menyebut ini adalah kontraksi sektor tekstil yang terjadu dua kali berturut-turut. Penurunan bulan ini tergolong cukup dalam dari 49 ke 47 poin.

"Bulan ini agak lebih dalam kontraksinya dibanding bulan sebelumnya. Dilihat dari komponen pembentuk IKI, paling terlihat adalah komponen pesanan baru," sebutnya.

Kris menambahkan, isu PHK yang melanda sektor tekstil juga tak lepas dari faktor turunnya angka pesanan terhadap industri ini. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyebut 500 buruh terancam PHK bulan depan. Namun, Kris mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan.
"Keluhan teman-teman kan soal order, kita lihat, ini warning juga buat kita. Kita akan dalami seperti apa. (Soal PHK 500 buruh) belum ada laporan," jelasnya.

Kris menyatakan komitmen Kemenperin mengamankan industri tekstil dalam negeri lewat berbagai regulasi. Barang-barang impor yang masuk bakal disaring secara ketat sesuai aturan, dengan harapan menstimulasi sektor tekstil hingga menekan angka PHK.

"Langkah pengamanan industri kita lakukan. Sebenarnya minggu-minggu ini kita lakukan kembali bea masuk tindakan pengamanan sama bea masuk anti dumping dan aksesoris-aksesorisnya. Ketika kita bicara dua tadi, pakaian jadi sama aksesoris kan produk jadi, produk hilir," sebut dia.

"Ketika kenakan anti dumping sama tindakan pengaman pada produk yang akan masuk, harapannya industri sektor pakaian jadi itu tumbuh, sehingga dia akan narik juga ke industri hulunya. Harapannya dengan itu kita bisa meminimalisir isu-isu PHK itu," sambung Kris.