Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bisnis.com, JAKARTA — Perombakan terus terjadi di tubuh Kementerian Keuangan era Presiden Prabowo Subianto, dari penambahan jumlah wakil menteri, lalu kini terdapat direktorat jenderal dan badan baru. Salah satunya akan fokus menjalankan fungsi intelijen keuangan.

Prabowo baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158/2024 tentang Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Beleid itu ditetapkan oleh sang presiden pada Selasa (5/11/2024) dan diundangkan pada hari yang sama.

Dalam Pasal 7 Perpres 158/2024 mengenai susunan organisasi Kemenkeu, tertulis nama baru yakni Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Sebelumnya di Kemenkeu terdapat dua badan, yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Kini, fungsi BKF dilebur ke dua direktorat jenderal lain, sehingga dua badan yang akan membantu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah BPPK serta Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Berdasarkan Pasal 52 Perpres 158/2024, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan bertanggung jawab kepada menteri keuangan dan akan dipimpin oleh kepala. Artinya, Sri Mulyani akan menunjuk pejabat eselon 1 baru untuk memimpin badan tersebut.

Pasal 53 Perpres 158/2024 mengatur bahwa badan tersebut akan menjalankan tugas intelijen keuangan, juga akan menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, hingga pengelolaan data dan informasi.

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan," tertulis dalam Pasal 54 poin a Perpres 158/2024, dikutip pada Kamis (7/11/2024).

Nantinya akan terdapat sekretariat badan serta enam pusat yang menunjang fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Selain badan itu, Prabowo juga membentuk Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal beserta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Berikut daftar lengkap struktur organisasi Kemenkeu di pemerintahan Prabowo:

• Sekretariat Jenderal (Setjen)
• Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF)
• Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)
• Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
• Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
• Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)
• Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
• Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK)
• Inspektorat Jenderal (Itjen)
• Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Staf Ahli:

• Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
• Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
• Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
• Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
• Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
• Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
• Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan pasar Modal
• Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan