Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara terkait dengan pegawai yang nantinya akan menempati kementeriannya.

AHY mengatakan, Kemenko Infrastruktur sendiri merupakan kementerian baru sehingga belum memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia membenarkan bahwa nantinya sebagian pegawainya berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Kemenko Marves sendiri merupakan kementerian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin. Kementerian inipun dihapus dari Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi saya mendapatkan penjelasan dari KemenPAN-RB bahwa ada sejumlah elemen dari Kemenko Marves terdahulu yang tentunya masih sangat relevan dengan tugas-tugas infrastruktur dan pembangunan kewilayahan," kata AHY ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Selain para ASN Kemenko Marves, AHY juga bilang kalau kementeriannya akan didukung sumber daya dari kementerian lainnya, termasuk di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

"Ditambah dari elemen lain baik dari Kemenko Ekonomi maupun dari Kemenko lainnya," ujarnya.

Namun saat ditanya lebih lanjut kedeputian ataupun bagian apa saja yang akan pindah ke Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY belum dapat memastikannya.

"Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, karena ini masih digodok," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, selain pegawai, salah satu persoalan yang disoroti dari kementerian baru AHY ialah terkait gedung kantornya. Ketika awal pelantikan, AHY belum mengetahui di mana ia akan berkantor.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Akhirnya, pada keesokan harinya, ia mendapat kabar dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa ia akan menempati gedung yang dulunya merupakan Kantor Kemenko Marves.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diundur ke bulan Januari 2025. Padahal sebelumnya, pemindahan ditargetkan bisa dilakukan bulan Oktober ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, amanat Jokowi ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu alasannya ialah agar dapat dilakukan penyempurnaan ekosistem.

"Kami tadi koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, sekaligus OIKN, beberapa unit juga beberapa tower sudah selesai. Kemarin kan akses dari perkantoran itu menuju apartemen kan masih berdebu, dan sekarang sudah bertahap selesai, sehingga ekosistemnya insyaallah akan selesai," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ditemui terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, IKN telah siap untuk ditempati. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti mundurnya jadwal pemindahan tersebut.

"Saya kira iya (ekosistem sudah siap). Mungkin kalau pemindahan itu mungkin sudah bisa dipindah (ASN)," ujar Basuki, di lokasi yang sama.

Basuki mengatakan, pihaknya dan kementerian lainnya telah menerima surat dari KemenPAN-RB menyangkut kesiapan prasarana di IKN untuk menunjang kepindahan ASN. Secara total, ada tiga eselon satu PUPR yang sudah siap pindah.

"Misalnya di Kementerian PU sudah ada ruang menterinya, dan ada tiga pimpinan madya yang sudah bisa pindah sana, ini eselon satunya. Dari 10 di PU yang sudah bisa dipindah ke sana itu tiga eselon satu. Dan eselon duanya ada 17, dan dengan staf profesional, semua jadi dibagi oleh Pak MenPAN-RB," terangnya.

Sedangkan untuk infrastruktur hunian, Basuki bilang saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam dari total 47 tower yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

"Sekarang tinggal mempercepat yang komersial di Kemenko-Kemenko itu untuk bisa diisi. Seperti kemarin baru excelso, ada Coco Mart, ada yang UKM. Jadi saya akan mendorong itu lebih cepat, sehingga utama misalnya untuk rumah makan. Nanti makin banyak ASN pasti makin banyak kebutuhan rumah makan," kata dia.